DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Metrologi Legal, Hukum Acara Pidana, Keuangan Negara , Perbendaharaan Negara, PERDA, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PemPembentukan Peraturan Perundang-undangan , bentukan Kabupaten Pesawaran, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tarif Biaya Tera, Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan, Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, UTTP, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M- DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesawaran beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
3.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6.Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7.Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
8.Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian.
9.Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
10.Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
11.Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
12.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
13.Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
14.Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
15.Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
16.Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusaur ke standar Nasional dan internasional untuk Satuan ukuran.
17.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
18.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
20.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesawaran.
21.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditentukan Bupati.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
24.Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dari wajib sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
28.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
29.Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindak yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur tera, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Objek Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah :

(1)pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
(2)pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
(2)Wajib Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pelayanan retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1)Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur pengguna jasa tera/tera ulang berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah sebagai berikut: No Jenis UTTP dan BDKT Satuan Tera Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (RP) Pengujian/ Pengesahan (RP) 1 2 3 4 5 A. Biaya Tera dan Tera Ulang

1.UKURAN PANJANG:

a.Sampai dengan 2 m: 1) Meter dengan pegangan 2) Meter meja dari bahan logam 3) Meter saku baja 4) Salib ukur 5) Gauge block 6) Micrometer 7) Jangka sorong
b.Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m: 1) Tongkat duga 2) Meter saku baja 3) Bahan ukur kundang, Depth tape 4) Alat ukur tinggi orang 5) Komparator
c.Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas: 1) Bahan ukur kundang, Depth tape 2) Komparator buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah 3,000,- 5,000,- 2,000,- 4,000,- 5,000,- 10,000,- 10,000,- 10,000,- 2,000,- 15,000,- 5,000,- 30,000,- 45,000,- 20,000,- 2,500,- 4,000,- 2,500,- 7,000,- 8,500,- 10,000,- 10,000,- 8,500,- 4,000,- 8,500,- 8,500,- 35,000,- 8,500,- 50,000,-
1. 2.UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER) buah 10,000,- 20,000,-
2. 3.ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)
a.Mekanik
b.Elektronik buah buah 50,000,- 100,000,- 150,000,- 250,000,-
1. 4.TAKARAN (BASAH/KERING)
a.Sampai dengan 2L
b.Lebih dari 2L sampai 25L
c.Lebih dari 25L
d.Pemaras buah buah buah buah 1,500,- 3,500,- 6,000,- 500,- 2,500,- 5,000,- 10,000,- 500,-
1. 5.TANGKI UKUR
a.Bentuk Selinder Tegak 1) Sampai dengan 500 KL 2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb: a) 500 KL pertama b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap KL c) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL setiap KL d) Selebinya dari 2000 Kl sampai 10,000 Kl setiap KL buah buah buah buah buah 400,000,- 400,000,- 150,- 100,- 80,- 400,000,- 400,000,- 100,- 500,- 150,- e) Selebihnya dari 10,000 KL sampai 20,000 KL setiap KL f) Selebihnya dari 20,000 Kl setiap KL Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL
b.Bentuk Selinder Datar 1) Sampai dengan 500 KL 2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb a) 500 KL pertama b) Selebihnya dari 500 KL sampai 1000 KL setiap KL c) Selebihnya dari 1000 KL sampai 2000 KL setiap KL d) Selebihnya dari 2000 KL sampai 10,000 KL setiap KL e) Selebihnya dari 10,000 KL sampai 20,000 KL setiap KL f) Selebihnya dari 20,000 KL setiap KL Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL
c.Bentuk Bola atau speriodal 1) Sampai dengan 500 KL 2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb: a) 500 KL pertama b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1,000 KL setiap KL buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah 30,- 20,- 500,000,- 500,000,- 200,- 150,- 100,- 50,- 30,- 800,000,- 800,000,- 250,- 100,- 75,- 500,000,- 500,000,- 500,- 200,- 150,- 100,- 75,- 1,000,000,- 1,000,000,- 500,-
1. 6.TANGKI UKUR GERAK
a.Tangki ukur mobil dan tangki wagon 1) Sampai dengan 5 KL 2) Lebih dari 5 KL di hitung sbb a) 5 KL pertama b) Selebihnya dari 5 KL, setiap 5 KL Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL
b.Tangki Ukur Tongkang, Tangki ukur pindah dan tangki ukur Apung dan kapal. 1) Sampai dengan 50 KL 2) Lebih dari 50 KL dihitung sbb a) 50 KL pertama b) Selebihnya dari 50 KL s/d 75 KL setiap KKL c) Selebihnya dari 75 KL s/d 100 KL setiap KL d) Selebihnya dari 100 KL s/d 250 KL setiap KL e) Selebihnya dari 250 KL s/d 500 KL setiap KL f) Selebihnya dari 500 KL s/d 1,000 KL setiap KL g) Selebihnya dari 1000 KL s/d 5000 KL setiap KL buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah 50,000,- 50,000,- 12,000,- 160,000,- 160,000,- 2,200,- 1,000,- 700,- 500,- 200,- 50,- 100,000,- 100,000,- 10,000,- 1,000,000,- 1,000,000,- 5,000,- 2,500,- 1,500,- 1,000,- 750,- 500,-
1. 7.ALAT UKUR DARI GELAS
a.Labu Ukur Buret dan Pipet
b.Gelas ukur buah buah 10,000,- 6,000,- 35,000,- 30,000,-
1. 8.BEJANA UKUR
a.Sampai dengan 50 KL
b.Lebih dari 50 KL s/d 100 KL
c.Lebih dari 100 KL s/d 200 KL
d.Lebih dari 200 KL s/d 500 KL
e.Lebih dari 500 KL biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 KL Bagian-bagian dari 1000 KL dihitung 1000 KL buah buah buah buah buah 25,000,- 70,000,- 80,000,- 100,000,- 30,000,- 35,000,- 40,000,- 60,000,- 90,000,- 25,000,-
1. 9.METER TAKSI buah 20,000,- 20,000,-
2. 10.THERMOMETER buah 15,000,- 25,000,-
3. 11.DENSIMETER buah 15,000,- 25,000,-
4. 12.VISKOMETER buah 30,000,- 25,000,-
5. 13.ALAT UKUR LUAS buah 6,000,- 25,000,-
6. 14.ALAT UKUR SUDUT buah 6,000,- 25,000,-
7. 15.ALAT UKUR CAIRAN MINYAK
a.Meter Induk Untuk setiap media uji 1) Sampai dengan 25 m 3/h Lebih dari 25 m3 /h di hitung sbb: a) 25 m3/h pertama b) Selebihnya dari 25 m3/h s/d 100 m3/h setiap m3/h c) Selebihnya dari 100 m3/h s/d 500 m3/h setiap m3/h d) Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h.
b.Meter Kerja Untuk setiap media Uji 1) Sampai dengan 15 m3/h di hitung sbb: a) 15 m3/h pertama b) Selebihnya dari 15 m3/h s/d 100 m3/h setiap m3/h c) Selebihnya dari 100 m3/h s/d 500 m3/h setiap m3/h d) Selebihnya 500 m3/h setiap m3/h Bagian-bagian m3/h dihitung satu m3/h
c.Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah 80,000,- 80,000,- 3,600,- 1,800,- 900,- 42,000,- 42,000,- 2,600,- 2,400,- 1,200,- 60,000,- 150,000,- 150,000,- 6,000,- 3,000,- 1,500,- 60,000,- 60,000,- 2,000,- 1,000,- 500,- 50,000,-
1. 16.ALAT UKUR GAS
a.Meter Induk 1) Sampai dengan 100 m3/h Lebih 100 m3/h di hitung sbb: a) 100 m3/h pertama b) Selebihnya dari 100 m3/h s/d 500 m3/h setiap m3/h c) Selebih dari 500 m3/h s/d 1,000 m3/h setiap m3/h. d) Selebih dari 1,000 m3/h s/d 2,000 m3/h setiap m3/h e) Selebih dari 2,000 m3/h setiap m3/h Bagian-bagian dari m3/h di hitung satu m3/h
b.Meter Kerja 1) Sampai dengan 50 m3/h Lebih dari 50 m3/h di hitung sbb: a) 50 m3/h pertama b) Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1,000 m3/h setiap m3/h d) Selebihnya dari 1,000 m3/h sampai dengan 2,000 m3/h setiap m3/h e) Selebihnya dari 2,000 m3/h setiap m3/h Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h
c.Meter gas orifice dan sejenisnya buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah 80,000,- 80,000,- 400,- 200,- 100,- 40,- 4,000,- 4,000,- 50,- 45,- 40,- 25,- 200,000,- 150,000,- 150,000,- 500,- 200,- 100,- 50,- 60,000,- 60,000,- 50,- 30,- 20,- 15,- 500,000,- (merupakan satu sistem/unit alat ukur)
d.Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan
e.Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur buah buah 50,000,- 40,000,- 100,000,- 100,000,-
1. 17.METER AIR
a.Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3//h
b.Meter Kerja 1) Sampai dengan 3 m3/h 2) Lebih dari 3 m3/h sampai dengan 10 m3/h 3) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h 4) Lebih dari 100 m3/h buah buah buah buah buah buah buah 40,000,- 80,000,- 150,000,- 1,000,- 10,000,- 20,000,- 20,000,- 50,000,- 100,000,- 150,000,- 4,000,- 8,000,- 12,000,- 16,000,-
1. 18.METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR
a.Meter induk 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h
b.Meter Kerja 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h buah buah buah buah buah buah 60,000,- 100,000,- 80,000,- 4,500,- 15,000,- 42,000,- 100,000,- 145,000,- 172,000,- 10,000,- 13,750,- 55,000,-
1. 19.PEMBATAS ARUS AIR buah 4,000,- 12,500,-
2. 20.ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA. buah 90,000,- 100,000,-
3. 21.METER PROVER
a.Sampai dengan 2,000 L
b.Lebih dari 2,000 L sampai 10,000
c.Lebih dari 10,000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur. buah buah buah 100,000,- 200,000,- 300,000,- 500,000,- 750,000,- 1,000,000,-
1. 22.METER ARUS MASSA
a.Meter Kerja Untuk setiap Jenis media uji: 1) Sampai dengan 15 kg/min 2) Lebih dari 15 kg/min a) 15 kg/min pertama b) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min c) Selebihnya dari 100 kg/min, dengan 500 kg/min, setiap kg/min d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1,000 kg/min, setiap kg/min. e) Selebihnya dari 1,000 kg/min setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min. buah buah buah buah buah buah 15,000,- 15,000,- 80,- 50,- 30,- 15,- 60,000,- 60,000,- 2,000,- 1,000,- 500,- 250,-
1. 23.ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media:
a.Sampai dengan 4 alat pengisi
b.Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi buah buah 32,000,- 7,500,- 100,000,- 25,000,-
1. 24.METER LISTRIK (Meter kWh)
a.Meter Induk 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa
b.Meter kerja kelas 2: 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa
c.Meter Kerja kelas I, kelas 0,5: 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa buah buah buah buah buah buah 40,000,- 12,000,- 3,000,- 1,000,- 5,000,- 1,500,- 92,500,- 28,500,- 7,300,- 2,500,- 12,000,- 3,400,-
1. 25.Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 27 huruf a, b dan c
2. 26.PEMBATAS ARUS LISTRIK buah 1,000,- 500,-
3. 27.STOP WATCH buah 1,000,- 10,000,-
4. 28.METER PARKIR buah 6,000,- 20,000,-
5. 29.ANAK TIMBANGAN
a.Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg
b.Ketelitian halus (kelas F2dan MI) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg
c.Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg-5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah buah buah buah buah buah buah buah buah 300,- 600,- 1,000,- 1,000,- 2,000,- 5,000,- 5,000,- 7,500,- 10,000,- 600,- 1,500,- 2,500,- 2,500,- 5,000,- 12,500,- 20,000,- 35,000,- 50,000,-
1. 30.TIMBANGAN
a.Sampai dengan 3,000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) a) Sampai dengan 25 kg b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 1,000 kg d) Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg e) Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg 2) Ketelitian halus (kelas II) a) Sampai dengan 1 kg b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1,000 kg e) Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg 3) Ketelitian khusus (kelas I)
b.Lebih dari 3,000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton 2) Ketelitian khusus dan halus setiap Ton
c.Timbangan ban berjalan 1) Sampai dengan 100 ton/h 2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah 4,500,- 5,000,- 8,000,- 10,000,- 30,000,- 20,000,- 24,000,- 28,000,- 32,000,- 40,000,- 75,000,- 4,000,- 5,000,- 200,000,- 400,000,- 6,000,- 8,000,- 10,000,- 15,000,- 50,000,- 50,000,- 75,000,- 100,000,- 150,000,- 200,000,- 400,000,- 10,000,- 20,000,- 500,000,- 750,000,- 3) Lebih besar dari 500 ton/h
d.Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 33 a, b dan c buah 600,000,- 1,000,000,-
1. 31.a. Dead Weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100 kg/cm2 2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1,000 kg /cm2 3) Lebih dari 1,000 kg/cm2
b.1) Alat Ukur tekanan Darah 2) Manometer Minyak a) Sampai dengan100 kg/cm2 b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1,000 kg/cm2 c) Lebih dari 1,000 kg/cm2 3) Pressure Calibrator 4) Pressure Recorder a) Sampai dengan 100 kg/cm2 b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1,000 kg/cm2 c) Lebih dari 1,000 kg/cm2 buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah 5,000,- 10,000,- 15,000,- 6,000,- 15,000,- 5,000,- 5,000,- 7,500,- 10,000,- 20,000,- 5,000,- 15,000,- 5,000,- 35,000,- 20,000,- 25,000,- 35,000,- 40,000,- 60,000,- 25,000,- 35,000,- 55,000,- 32. PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS buah 4,000,- 25,000,-
1. 33.METER KADAR AIR
a.Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi
b.Untuk biji–bijian mengandung minyak, kapas
c.Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi buah buah buah 20,000,- 30,000,- 40,000,- 20,000,- 25,000,- 30,000,-
1. 34.Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 33, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam buah 12,000,- 15,000,-

BAB VII

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Pesawaran.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…