DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Prinsip dan Tujuan 3. Tanggung Jawab dan Wewenang 4. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana 6. Peran Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana 7. Hak dan Kewajiban Masyarakat 8. Pendanaan,Penggunaandanapenanggulanganbencana Dan Pengelolaan Bantuan 9. Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban 10. Penyelesaian Sengketa dan Gugatan 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Pesawaran, sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesawaran. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3469);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3670); ) BUPATI PESAWARAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA DIKABUPATENPESAWARAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 2 TAHUN 2015 BUPATIPESAWARAN PROVINS! LAMPUNG 15.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimaa telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Intemasional dan Lembaga Asing Non- Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
23.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
24.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;
25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung. 3; Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
5.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
6.SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran. PENYELENGGARAAN DI KABUPATEN BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BEN CANA PESAWARAN. Menetapkan: dan Dengan Persetajuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAll KABUPATEN PESAWARAN
31.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50); 27 Tahun 2007 dan Prasarana 33 Tahun 200627. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dalam Penanggulangan Bencana;
29.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07 /2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
30.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan di Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1);
15.Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain : asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-surnber keuangan serta mempunyai kepanitian, yang meliputi susunan panitia, ala.mat kepanitian dan program kegiatan.
16.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
17.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
7.BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.
8.Bencana adalah peristiwa a tau rangkaian peristiwa yang menganca.m dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor ala.m dan/ a tau faktor non ala.m maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9.Bencana ala.m adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa a tau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10.Bencana non alam adalah bencana yang diakibtakan oleh peristiwa a tau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12.Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
14.Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
20.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
21.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
22.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
24.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
25.Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
26.Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27.Pengungsi adalah orang a tau kelompok orang yang terpaksa a tau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
28.Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompokorang, dan/ atau badan hukum.
29.Lembagausaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30.Lembaga lnternasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
c.melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
d.mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kedermawanan; dan

Pasal 3

Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah:

a.Pengurangan risiko;
b.Cepat dan tepat;
c.Prioritas;
d.Koordinasidan keterpaduan;
e.Berdayaguna dan berhasil guna;
f.Transparansi dan akuntabilitas;
g.Kemitraan;
h.Pemberdayaan;
i.Nondiskriminatif;
j.Nonproletisi;
k.Kemandirian;
1. 1.Kearifanlokal;
m.Membangun kembali kearah yang lebih baik;
n.Berkelanjutan.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

a.Kemanusiaan;
b.Keadilan;
c.Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.Keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
e.Ketertiban dan kepastian hukum;
f.Kebersamaan;
g.Kelestarian lingkungan hidup;
h.Ilmu pengetahuan dan teknologi;dan
i.Partisipasi.
1. 31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat.
2. 32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran yang berasal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a.penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b.pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur- unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c.penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
d.pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota lain;
e.mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
f.mengerahkan seluruh potensi/ sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
g.perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
h.menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
i.merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap niai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

a.Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b.Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c.Pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
d.Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;
e.Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan atau belanja tidak terduga;
f.Perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
g.Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
h.Pemeliharaan arsip / dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

g.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial. a

Pasal 13

(1)Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
(2)Dalam hal daerah rawan bencana telah ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/ atau
2. b.mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.

Pasal 12

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga)tahapan yaitu:

a.Pra-bencana;
b.Tanggap darurat; dan
c.Pasca-bencana.

Pasal 11

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:

a.penetapan daerah rawan bencana;
b.penentuan status potensi bencana; dan
c.penentuan status bencana.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…