DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesawaran

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat ketimpangan antar pelaku usaha perikanan yang berpotesi merugikan pelaku usaha perikanan kecil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
8.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
6.Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran;
7.Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan adalah segala upaya untuk membantu Pelaku Usaha Perikanan dalam menghadapi masalah dan kesulitan melakukan Usaha Perikanan;
8.Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan adalah segala upaya untuk membantu Pelaku Usaha Perikanan dalam menghadapi masalah dan kesulitan melakukan Usaha Perikanan;
9.Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Perikanan secara lebih baik.
10.Pelaku Usaha Perikanan adalah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
11.Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
12.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT).
13.Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
14.Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
15.Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
16.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudi dayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17.Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudi dayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
18.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudi dayaan Ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
19.Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan yang secara aktif melakukan kegiatan Pembudi dayaan Ikan.
20.Pembudi Daya Ikan Skala Besar adalah Pembudi daya Ikan yang melakukan Pembudi dayaan Ikan untuk kegiatan komersil dan memiliki keuntungan besar.
21.Pembudi dayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
22.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
23.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
24.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
25.Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
26.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, serta pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Pesawaran.
27.Kemitraan adalah kerja sama dalam upaya Perlindungan Nelayan Kecil yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
28.Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.
29.Limbah merupakan segala bentuk sisa produksi usaha perikanan.
30.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudi dayaan ikan kecil.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan bertujuan untuk:

a.menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan Pelaku Usaha Perikanan dalam mengembangkan usahanya;
b.memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c.meningkatkan kapasitas Pelaku Usaha Perikanan; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan serta dalam menjalakan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
d.menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
e.melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
f.memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan meliputi:

a.Usaha Perikanan
b.Perencanaan;
c.Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan;
d.Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan;
e.Pendanaan dan Pembiayaan;
f.Partisipasi Masyarakat

BAB III

USAHA PERIKANAN

Pasal 4

Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi:

a.praproduksi;
b.produksi;
c.pascaproduksi;
d.pengolahan; dan
e.pemasaran.

Pasal 5

Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan diarahkan untuk mencakup keseluruhan sistem bisnis perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 4.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dan/atau berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.potensi sumber daya Ikan;
3. c.potensi lahan dan air;
4. d.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. e.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.kebutuhan sarana dan prasarana;
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
8. h.tingkat pertumbuhan ekonomi;
9. i.jumlah Pelaku Usaha Perikanan; dan
10. j.rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan tingkat Nasional dan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan tingkat Provinsi.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Pelaku Usaha Perikanan sebagai bahan pencantuman pekerjaan sebagai Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam pencatatan administrasi kependudukan.
(2)Pendataan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan Kartu KUSUKA sebagai basis data Pelaku Usaha Perikanan.
(2)Penyelenggaraan Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Sosialisasi fungsi Kartu KUSUKA;
2. b.Verifikasi kepada Pelaku Usaha Perikanan yang mengajukan permohonan;
3. c.Pencetakan Kartu KUSUKA; dan
4. d.Distribusi Kartu KUSUKA.
(3)Kartu KUSUKA memuat informasi:
1. a.Nomor Induk Kependudukan perseorangan atau penanggungjawab korporasi;
2. b.nama Pelaku Usaha;
3. c.alamat Pelaku Usaha;
4. d.masa berlaku;
5. e.profesi utama Pelaku Usaha; dan
6. f.kode Quick Response
(4)Ketentuan mengenai bentuk, format, persyaratan dan mekanisme penerbitan, masa berlaku, serta lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memuat kebijakan dan strategi.
(2)Kebijakan dan strategi perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan ketentuan yang diatur dengan peraturan daerah ini serta peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini.

BAB V

PERLINDUNGAN PELAKU USAHA PERIKANAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan.
(2)Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…