DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 2A Tahun 2016

Nomor: 2A
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesawaran

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Kawasan Tanpa Rokok dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886):

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun „2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan • Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan;.
10.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011. dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
11.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Punduh dan Way Khilau Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 37;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Órganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten, dan Staf Ahli Bupati Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 48);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Órganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 49);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Órganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Órganisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Pada Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 51) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Dl KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tobacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
11.Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
12.Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
13.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
14.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga keija bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan süatu usaha.
15.Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
16.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17.Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
19.Badan adalah organisasi yang memiliki badan hukum atau tidak memiliki badan hukum.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan KTR ini berasaskan :

a.Kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
c.Kemanfaatan umum;
d.Keterpaduan;
e.Keserasian;
f.Kelestarian dan keberlanjutan;
g.Partisipatif;
h.Keadilan;
i.Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
b.membudayakan hidup sehat; dan
c.menekan angka pertumbuhan perokok pemula;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi hak dan kewajiban, penetapan, pemanfaatan, pengendalian KTR, pembinaan dan pelaporan dan peran serta masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
(2)Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
(3)Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 6

Setiap orang wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan pada tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

Pasal 7

Pimpinan berhak untuk:

a.Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b.Melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti;
c.Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan ditempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 8

(1)Pimpinan pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung ‘ jawabnya.
(2)Dalam hal KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disewakan, pimpinan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib menjelaskan tentang kewajiban tanggung jawab para penyewa di dalam KTR.
(3)Penyewa wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(4)Pimpinan pada tempat umum dan tempat keija yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(5)Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
2. b.terpisah dari gedung/atau tempat/atau ruangan utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 9

(1)Iklan rokok dan/atau produk tembakau lainnya wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. a.mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
2. b.mencantumkan penanda/atau tulisan seperti “18+”dalam iklan;
3. c.tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merk rokok dan/atau produk tembakau lainnya;
4. d.tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
5. e.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
6. f.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
7. g.tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
8. h.tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
9. i.tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan /atau wanita hamil;
10. j.tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan.;dan
11. k.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
(2)Pemasangan iklan rokok dan/atau produk tembakau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak diletakkan di KTR;
2. b.tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
3. c.harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak memotong jalan atau melintang;
4. d.tidak melebihi ukuran 50 (lima puluh) meter persegi; dan
5. e.tidak melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Kawasan Tanpa Rokok dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886):

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun „2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan • Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan;.
10.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011. dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
11.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Punduh dan Way Khilau Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 37;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Órganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten, dan Staf Ahli Bupati Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 48);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Órganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 49);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Órganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Órganisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Pada Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 51) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Dl KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tobacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
11.Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
12.Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
13.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
14.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga keija bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan süatu usaha.
15.Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
16.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17.Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
19.Badan adalah organisasi yang memiliki badan hukum atau tidak memiliki badan hukum.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan KTR ini berasaskan :

a.Kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
c.Kemanfaatan umum;
d.Keterpaduan;
e.Keserasian;
f.Kelestarian dan keberlanjutan;
g.Partisipatif;
h.Keadilan;
i.Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
b.membudayakan hidup sehat; dan
c.menekan angka pertumbuhan perokok pemula;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi hak dan kewajiban, penetapan, pemanfaatan, pengendalian KTR, pembinaan dan pelaporan dan peran serta masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
(2)Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
(3)Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 6

Setiap orang wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan pada tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

Pasal 7

Pimpinan berhak untuk:

a.Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b.Melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti;
c.Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan ditempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 8

(1)Pimpinan pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung ‘ jawabnya.
(2)Dalam hal KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disewakan, pimpinan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib menjelaskan tentang kewajiban tanggung jawab para penyewa di dalam KTR.
(3)Penyewa wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(4)Pimpinan pada tempat umum dan tempat keija yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(5)Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
2. b.terpisah dari gedung/atau tempat/atau ruangan utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 9

(1)Iklan rokok dan/atau produk tembakau lainnya wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. a.mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
2. b.mencantumkan penanda/atau tulisan seperti “18+”dalam iklan;
3. c.tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merk rokok dan/atau produk tembakau lainnya;
4. d.tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
5. e.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
6. f.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
7. g.tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
8. h.tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
9. i.tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan /atau wanita hamil;
10. j.tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan.;dan
11. k.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
(2)Pemasangan iklan rokok dan/atau produk tembakau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak diletakkan di KTR;
2. b.tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
3. c.harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak memotong jalan atau melintang;
4. d.tidak melebihi ukuran 50 (lima puluh) meter persegi; dan
5. e.tidak melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012