DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA, Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Pengelolaan Sampah, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman Pengelolaan Sampah, Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu membentuk peraturan daerah Kabupaten Pesawaran tentang pengelolaan sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1); DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DAN BUPATI PESAWARAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4.Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
5.Penghasil sampah adalah Setiap orang dan/atau akibat proses alam yang mengahasilkan timbunan sampah.
8.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
10.Kawasan pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk kluster, apartemen, kondominiumn asrama dan sejenisnya.
11.Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13.Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/bersekala nasional.
14.Tempat Sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/drum/ kantong/tong/keranjang sampah.
15.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
16.Tempat penampungan sementara yang selanjutnya di singkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkat ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17.Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjtnya disingkat TTPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemprosesan akhir sampah.
18.Tempat pemprosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk pemrosesan dan mengembalikan sampah kemudian lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19.Kompensasi adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap pengolahan sampah tempat pemprosesan akhir yang berdampak negatip terhadap orang.
20.Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dibidang persampahan di daerah.
22.Badan pelayanan umum daerah persampahan, yang selanjtnya disingkat BLUD persampahan, adalah unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanaan untuk masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijualkan juga mengutamakan mencari keuntungan dan untuk melakukan kegiatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
23.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
24.Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengolahan sampah yang tidak benar.

(1)Sampah yang dibedakan berdasarkan peraturan daerah ini terdiri dari :
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga;
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berasal dari Kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas, dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau;
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah yang menyusun pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
(2)Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya memuat :
1. a.Target pengurangan sampah;
2. b.Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai darisumber sampah sampai dengan TPA;
3. c.Pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
4. d.Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
5. e.Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan penggunaan ulang, pendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Pasal 4

(1)Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilaksanakan dengan carapembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
(2)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
1. a.pemantauan dan survisi pelaksanaan perencanaan pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
2. b.fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

a.pemilihan;
b.pengumpulan;
c.pengangkutan;
d.pengolahan; dan
e.pemrosesan akhir sampah.

Pasal 6

(1)Pemilahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (a) dilaksanakan melalui pemilihan sampah Rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
(2)Pemilihan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik disetiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 7

Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (b) dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 8

(1)Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (c) di laksanakan dengan cara :
1. a.Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengolah sampah yang dibentuk RT/RW;
2. b.Sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
3. c.Sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;dan
4. d.Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
(2)Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
(3)Alat pengankutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 9

(1)Pengolahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (d) dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
(2)Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 10

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (e) dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan kemedia lingkungan secara aman.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…