DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesawaran

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan

Mengingat

Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 yang merupakan perwujudan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran yang memuat kebijakan penyelenggaraan Pembangunan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. 8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
8. 9.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
10. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. 22.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
22. 23.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali mterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. 26.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 517);
27. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. 29.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
29. 30.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Seri E Nomor 2);
30. 31.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
31. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 23);
32. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 04). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016-2021.

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan BAB VII : Kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas BAB IX : Penetapan indikator Kinerja Daerah BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan BAB XI : Penutup

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Pesawaran.
4.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
6.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
18.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19.Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, memuat penjabaran visi dan misi Bupati Pesawaran, serta strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, dengan mengacu pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan memperhatikan rancangan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
(2)Dalam proses penyusunannya RPJMD dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan BAB VII : Kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas BAB IX : Penetapan indikator Kinerja Daerah BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan BAB XI : Penutup

Pasal 3

(1)RPJMD dimulai pada tahun 2017 dan berakhir pada tahun 2021.
(2)Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, menjadi pedoman dan dasar penyusunan RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD Tahun 2016- 2021 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan dapat diberlakukan kembali sebagai RPJMD transisi yang akan menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun 2022, sebelum tersusunnya RPJMD yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan di Gedong Tataan, pada tanggal 18 Agustus 2016 BUPATI PESAWARAN, dto DENDI RAMADHONA K. Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 18 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, dto HENDARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 15 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : /PSW/2016 Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk.I NIP. 19661015 199503 2 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016-2021 I. UMUM Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025, telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011. Sedangkan landasan hukum yang dijadikan dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 – 2021 ini, terdiri dari landasan idiil yaitu Pancasila dan Landasan Konstitusional Undang- Undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Pesawaran. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 – 2021, adalah turunan dari Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan, bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Pesawaran (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha), dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang akan dirinci lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD). RPJMD Kabupaten Pesawaran bertujuan untuk:

1.Menjabarkan visi dan misi Bupati terpilih kedalam bentuk strategi, kebijakan, program , dan kegiatan.
2.Menjamin keterkaitan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
3.Mengoptimalkan penggunaan sumber secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4.Mengidentifikasikan isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga benar-benar dapat berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5.Membagi pencapaian sasaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepla daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman pihak terkait di Kabupaten Pesawaran.
6.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah, serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan periode RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 - 2021, meskipun mengacu pada masa bakti Bupati terpilih, hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, akan tetapi dengan pertimbangan demi terciptanya efektifitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, maka secara operasional substansial tahun pertama pelaksanaan RPJMD dimaksud, terhitung sejak Tahun 2017 dan berakhir pada Tahun 2021 dan atau dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang RPJMD yang baru, juga mengacu kepada peraturan peralihan untuk mengatur kondisi khusus diluar perkiraan normal, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 memuat visi yaitu ”BERSAMA MASYARAKAT PESAWARAN MEWUJUDKAN CITA-CITA LUHUR, MEWUJUDKAN KABUPATEN PESAWARAN YANG MAJU, MAKMUR DAN SEJAHTERA” II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2020