DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Rincian atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.325.269.442.637 berkurang sebesar Rp. (33.733,009.916) sehingga menjadi Rp1.291.536.432.722

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan u m u m APBD s e r ta p er u b a h a n p rio rita s d a n plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 16 Agustus tahun 2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah teritang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOr 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisterh Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dierah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Uhdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12.Peraturan Pemerintah Nomor T0‘9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepaia Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedna atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24.Peraturan Preside n Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
25.Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Si stem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
32.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 978);
35.Peraturan Menteri Keuangan 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1678):
36.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
37.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
38.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 20lb- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 15);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembrran Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 89);
41.Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesaw aran Tahun 2020 Nomor 451);
42.Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 461). D engan P ersetujuan B ersam a DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Dan BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp 1.325.269.442.637 berkurang sebesar Rp. (33.733,009.916) sehingga menjadi Rp 1.291.536.432.722 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan daerah

a.Semula Rp. 1.284.637.720.027
b.Bertambah/(berkurang) Rp. (1.671.957.0031 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
1. 2.Belanja Daerah Rp. 1.282.965.763.025
a.Semula Rp. 1.325.269.442.637
b.Bertambah/(berkurang) Ro. (33.354.759.9161 Jumlah belanja daerah setelah perubahan
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan Rp. 1.291.914.682.722 1) Semula Rp. 41.131.722.611 2) Bertambah/(berkurang) Rd . (31.182.802.9141 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
b.Pengeluaran pembiayaan Rp. 9.948.919.697 1) Semula Rp. 500.000.000 2) Bertambahy'(berkurang) Rd . 500.000.000 Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 1.000.000.000 setelah perubahan Jumlah pembiayaan neio setelah perubahan Rp. 8.948.919.697 Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0 setelah perubahan

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 77.331.847.935 2) Bertambah/(berkurang) 13.627.488.743 Jumlah pendapatan asli daerah Rp. 90.959.336.678 setelah perubahan
b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp. 1.128.870.872.093 2) Bertambah/(berkurang) (19.339.068.0001 Jumlah pendapatan transfer Rp. 1.109.531.804.093 setelah perubahan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp. 78.435.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Eel __ 4.039.622.254 Jumlah lain-lain pendapatan daerah Rp, 82.474.622.254 yang sah setelah perubahan

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah 1) Semula Rp. 29.450.000.000 2) Bertambah/(berkurang) &EL. 1.940.000.000 Jumlah pajak daerah Rp. 31.390.000.000 setelah perubahan
2. b.Retribusi daerah 1) Semula Rp. 13.551.500.000 2) Bertambah/(berkurang) Eel . 842.500.000 Jumlah retribusi daerah Rp. 14.394.000.000 setelah perubahan
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 1) Semula Rp. 2.152.625.701 2) Bertambah/(berkurang) Rfii. f354.468.5741 J u m la h h a sil p e n g e lo la a n Rp. 1 .7 9 8 .1 5 7 .1 2 7 kekayaandaerah setelah perubahan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 32.177.722.234 2) Bertambah/(berkurang) Rn. 11.199.457.317
5. b.Belanja modal 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubahan
6. c.Belanja tidak terduga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan
7. d.Belanja transfer 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang): Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 157.935.001.748 Rp. 1945.903.6311 Rp. 156-.989.098.117 . -Rp. 5.000.000.000 Rp. (1.255.595.0001 Rp. 3.744.405.000 Rp. 239.231.146.000 Rp. (14.107.401.600) Rp. 225.123.744.400 retool u
(1)Belanja operasidnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurahg) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 539.747.158.479 Rp, (16,994.272.5541 Rp 522.752.885.925
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 349.600.277.461 Rp. (608.177.1311 Jumlah belanja barang dan jasa Rp. 348.992.100.330 setelah perubahan
3. c.Belanja hibah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja hibah setelah perubahan
4. d.Belanja bantuan sosial 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp, 14.237.784.000 Rp. (462.000.000) Rp. 13.775.784.000 Rp. 19.518.074.950 Rp-. 1.018.590.0001 Jumlah belanja bantuan sosial Rp. 20.536.664.950 setelah perubahan
(2)Belanja modal sebagaimana■■ dimak'sud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: ,
1. a.Belanja modal tanah 1) Semula Rp. 1.010.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (600.000.000) Jumlah belanja modal tanah Rp. 410.000.000 setelah perubahan
2. b.Belanja modal peralatari dan mesin 1) Semula Rp. 26.354.107.790 2) Bertambah/(bcrkurang) Rp. 804.701.349 Jumlah belanja modal peralatari Rp. 27.158.809.139 setelah perubahan
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung 1) Semula Rp. 23.361.568.050 2) Bcrtambah/(h rkurang) Rp, (153.675.000) Jumlah belanja modal bangunan Rp. 23:207.8931050 dan gedung setelah perubahan
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula Rp. 98*232.242.508 2) Bertambah/(berkurang) Rp. f1.066.929.9801 Jumlah belanja modal jalan, Rp. 97.165.3T2.528 irigasi,dan jaringan setelah perubahan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp. 8.977.083.400 2) Bertambah/fberkurarig) Rp. 70.000.000 Jumlah belanja asset tetap Rp. 9.047.083.400 lainnya setelah perubahan .......
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas. belanja-tidak terduga,. yaitu:
1. a.Semula Rp. 5.000.000.000
2. b.Bertambah/(berkurang) . Rp.. 11.255.595.0001 Jumlah belanja tidak terduga Rp. 3.744.405.000 setelah perubahan
(4)Belanja transfer sebagairriana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil 1) Semula Rp. 3.390.150.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 278.250.000 Jumlah belanja bagi hasil' Rp. 3.568.400.000 setelah perubahan
2. b.Belanja bantuan keuangan. 1) Semula ; Rp. 235.840.996.000 2) Bertambah/ (berkurang). Rp. (14.385.651.6001 Jumlah belanja bantuan Rp. 221.455.344.400 keuangan setelah perubahan

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp- 41.131.722.611 2) Bertambah/(berkurang)- • r •';Rp'. (31.182.802.914) Jumlah penerimaan pembiayaan - Rp. 9.948.919.697 setelah perubahan
b.Pengeluaran pembiayaan. 1) Semula ■Rp. 500.000.000 2) Bertambah/(berk;;rang) Rp. 500.000.000 Jumlah pengeluaran pembiay'aan 7 Rp. 1.000.000.000 setelah perubahan

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: ^ Sisa lebih perhitungan angga'r'an tahun''sebelumnya 1) Semula ' Rp, 41.131.722.6H 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 131.182.802.9141 J u m la h s is a lebih p erh itu n g a n Rp. 9 .9 4 8 .9 1 9 .6 9 7 anggaran tahun sebelumnya setelah: perubahan
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: Penyertaan modal daerah 1) Semula Rp. 500.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000 Jumlah penyertaan modal daerah Rp. 1.000.000.000 setelah perubahan

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk kepetiuan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenPesawaran Tahun Anggaran 2021.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.P en g elu a ra n d a era h yang berada1 diluar -kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, sertd amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1.Lampiran 1 Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Prograrn pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9.L am piran IX D aftar P e ru b a h a n J u m la h Pegawai Per G olongan d a n Per J a b a ta n ;
10.L am piran X L aporan K euangan P em erin tah D aerah yang telah d ite ta p k a n d en g an P e ra tu ra n D aerah; d an
11.L am piran XI D aftar P injam an D aerah.

Pasal 11

B u p ati P esaw aran m en e tap k a n p e ra tu ra n B u p ati te n ta n g P e n jab a ran P e ru b a h a n A nggaran P e n d a p a ta n d a n B elanja D aerah sebagai la n d a sa n o p erasio n al p e la k sa n a a n APBD.

Pasal 12

P e ra tu ra n d a era h ini m ulai b e rla k u p a d a tanggal d iu n d a n g k a n . Agar setiap o rang m en g etah u in y a, m e m e rin ta h k a n p e n g u n d a n g a n P e ra tu ra n B u p ati d e n g an p e n e m p a ta n n y a dalam b erita d aerah . D itetap k an di Gedong T a ta a n D iu n d a n g k an di Gedong T a ta a n p a d a tanggal 3 0 S e p te m b e r 2 0 2 t SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, SUMA BEWANGSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2 0 2 1 NOMOR 92 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG 03/1199/PGW/2021 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN PESAW ARAN R IN G K A S A N PER UB A HA N APBD YANG DIKLASIFIKASI M E N U R U T KELOM PO K D A N JENIS PENDAPATAN, BELANJA, D A N P EM B IA Y A A N T A H U N A N G G A R A N 2021 Kode U ra ia n Jum lah (Rp) B e rta m b a h /(B e rk u ra n g ) S e b e lu m Perubahan S etelah P erubahan (Rp) % 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PEN DA PATA N ASLI DAERAH (PAD) 7 7 .3 3 1 .8 4 7 .9 3 5 9 0 .9 5 9 .3 3 6 .6 7 8 1 3 .6 2 7 .4 8 8 .7 4 3 18 % 4.1.01 Pajak Daerah 29.450.000.000 31.390.000.000 1 940.000.000 7 % 4.1.02 Retribusi Daerah 13.551.500.000 14.394.000.000 842.500.000 6 % 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.152.625.701 1.798.157.127 (354 468.574) 16% 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 32.177.722.234 43.377.179.551 11 199.4S7.317 3 5 % 4.2 PEN DA PATA N TRANSFER 1 .1 2 8 .8 7 0 .8 7 2 .0 9 3 1 .1 0 9 .5 3 1 .8 0 4 .0 9 3 (1 9 .3 3 9 .0 6 8 .0 0 0 ) 2 % 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.036.938.737.000 1.017.599.669.000 (19.339.068.000) 2 % 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 91.932.135.093 91.932.135.093 0 0 % 4.3 L A IN -L A IN PENDAPATAN DAERAH Y A N G SAH 7 8 .4 3 5 .0 0 0 .0 0 0 8 2 .4 7 4 .6 2 2 .2 5 4 4 .0 3 9 .6 2 2 .2 5 4 5 % 4.3.01 Pendapatan Hibah 24.035.000.000 24.035.000.000 0 0 % 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 54.400.000.000 58.439.622.254 4.039.622.254 7 % Jum lah P endapatan 1 .2 8 4 .6 3 7 .7 2 0 .0 2 7 1 .2 8 2 .9 6 5 .7 6 3 .0 2 5 (1 .6 7 1 .9 5 7 .0 0 3 ) 0 % 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 9 2 3 .1 0 3 .2 9 4 .8 9 0 9 0 6 .0 5 7 .4 3 5 .2 0 5 (1 7 .0 4 5 .8 5 9 .6 8 5 ) 2 % 5.1.01 Belanja Pegawai 539.747 158 479 522.752.885.925 (16.994.272.554) 3 % 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 349.600.277.461 348.992.100.330 — " (608.177.131) 0 % 5.1.05 Belanja Hibah 14.237.784.000 13.775.784.000 (462.000.000) 3 % 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 19.518.074.950 20.536.664.950 1.018.590.000 5 % 5.2 BELANJA M O D A L 1 5 7 .9 3 5 .0 0 1 .7 4 8 1 5 6 .9 8 9 .0 9 8 .1 1 7 (9 4 5 .9 0 3 .6 3 1 ) 1 % 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.0 1 0 .000.000 410.000.000 (600.000.000) 5 9 % Kode U raian Jum lah (Rp) B e rta m b a h /(B e rk u ra n g ) S ebelum Perubahan S etelah Perubahan (R p) % 5.2.02 Belanja M odal Peralatan dan Mesin 26.354.107.790 27.158.809.139 804.701.349 3 % 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23.361.568.050 23.207.893.050 (153.675.000) 1 % 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 98.232.242.508 97.165.312.528 (1.066.929.980) 1 % 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.977.083.400 9.047.083.400 70.000.000 1 % 5.3 BELANJA TID A K TERDUGA 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 3 .7 4 4 .4 0 5 .0 0 0 (1 .2 5 5 .5 9 5 .0 0 0 ) 25 % 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 3.744.405.000 (1.255.595.000) 25 % 5.4 BELANJA TRANSFER 2 3 9 .2 3 1 .1 4 6 .0 0 0 2 2 5 .1 2 3 .7 4 4 .4 0 0 (1 4 .1 0 7 .4 0 1 .6 0 0 ) 6 % 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 3.390.150.000 3.668.400.000 278.250.000 8 % 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 235.840.996.000 221.455.344.400 (14.385.651.600) ■ 6 % Jum lah Belanja 1 .3 2 5 .2 6 9 .4 4 2 .6 3 8 1 .2 9 1 .9 1 4 .6 8 2 .7 2 2 (3 3 .3 5 4 .7 5 9 .9 1 6 ) 3 % Total S u rp lu s /(D e fis it) (4 0 .6 3 1 .7 2 2 .6 1 1 ) (8 .9 4 8 .9 1 9 .6 9 7 ) 3 1 .6 8 2 .8 0 2 .9 1 4 -7 8 % 6 PEMBIAYAAN 6.1 PEN E R IM A A N PEMBIAYAAN 4 1 .1 3 1 .7 2 2 .6 1 1 9 .9 4 8 .9 1 9 .6 9 7 (3 1 .1 8 2 .8 0 2 .9 1 4 ) 7 6 % 6 .1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 41.131.722.611 9.948.919.697 (31.182.802.914) 7 6% Jum lah P enerim aan P em biayaan 4 1 .1 3 1 .7 2 2 .6 1 1 9 .9 4 8 .9 1 9 .6 9 7 (3 1 .1 8 2 .8 0 2 .9 1 4 ) 76 % 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 0 0 % 6 .2.02 Penyertaan Modal Daerah 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 1 0 0 % Jum lah Pengeluaran P em biayaan 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 100 % P em biayaan N e tto 4 0 .6 3 1 .7 2 2 .6 1 1 8 .9 4 8 .9 1 9 .6 9 7 (3 1 .6 8 2 .8 0 2 .9 1 4 ) 7 8 % 6.3 Sisa Lebih Pem biayaan A n g g a ra n D aerah Tahun B erkenaan 0 (0) (0) 0 % 5 U P A T I P E S A W A / D E N D I R A M A D H O N A , K. LAMPIRAN II PERATURAN DAtKAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN PESAWARAN R IN G K A S A N P E R U B A H A N A P B O Y A N G D IK L A S IF IK A S I M E N U R U T U R U S A N P E M E R IN T A H A N D A E R A H D A N O R G A N IS A S I T A H U N A N G G A R A N 2 02 1 K o d e S e b e lu m P e ru b a h a n S esudah P e ru b a h a n U ru sa n P e m e rin ta h a n D a e ra h B elan ja P e n d a p a ta n B elan ja P e n d a p a ta n B elan ja O p e ra s i B elan ja M o d a l B elan ja T a k T e rd u g a B e la n ja T ra n s fe r J u m la h B elanja B elan ja O p e ra s i B elan ja M o d a l B elan ja T a k T e rd u g a B elan ja T ra n s fe r J u m la h B elan ja 1 U R U S A N P E M E R IN T A H A N W A J IB Y A N G B ERK A ITA N D E N G A N PELA YA N A N DASA R 3 2 . 9 0 6 .7 8 2 2 3 4 S 7 1 .3 2 5 .9 5 8 .6 8 9 1 4 6 . 5 9 2 .4 0 2 2 4 8 0 0 7 1 7 .9 1 8 .3 6 0 .9 3 7 3 2 . 9 0 6 .7 8 2 2 3 4 5 8 3 .4 2 1 .1 1 1 .4 2 4 1 4 4 .4 7 7 .9 7 7 .6 1 7 0 0 7 2 7 .8 9 9 .0 8 9 .0 4 1 1 01 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G P E N D ID IK A N 1 6 .0 0 0 0 0 0 3 7 5 .8 2 2 .4 1 6 .7 9 6 3 0 .9 5 4 .4 2 0 .3 0 0 0 0 4 0 6 .7 7 6 .8 3 7 .0 9 6 1 6 .0 0 0 .0 0 0 3 7 6 . 1 3 6 2 7 6 .4 1 4 3 0 . 7 6 2 .4 0 1 2 0 0 0 0 4 0 6 .8 9 8 .6 7 7 .7 1 4 1 01 1 .0 1 .2 .2 2 .0 .0 0 .0 2 0 0 0 0 Dinas Pendidikan dan K ebudayaan 1 6 .0 00 .0 0 0 3 7 5 .8 2 2 4 1 6 .7 9 6 3 0 .9 5 4 .4 2 0 .3 0 0 0 0 4 0 6 7 76 837 .09 6 1 6 .0 0 0 .0 0 0 3 7 6 1 3 6 .2 7 6 .4 1 4 30.762.401 300 0 0 4 06 .8 9 8 .6 7 7 .7 1 4 1 0 2 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G K ESEHATAN 3 2 .6 8 0 .7 8 2 .2 3 4 1 2 3 .7 4 9 .7 2 2 .4 6 8 8 . 4 7 5 . 0 2 6 2 9 0 0 0 1 3 2 .2 2 4 .7 4 8 .8 5 8 3 2 .6 8 0 .7 8 2 2 3 4 1 3 0 . 4 6 5 2 0 6 .5 7 2 8 3 2 6 3 2 5 / 3 9 0 0 1 3 8 .7 9 1 .5 3 2 3 1 1 1 02 1 .0 2 0 .0 0 .0 .0 0 .0 1 .0 0 0 0 Dinas Kesehatan 3 2 6 8 0 .7 8 2 .2 3 4 1 2 3 .7 4 9 .7 2 2 4 6 8 8 .4 7 5 .0 2 6 .3 9 0 0 0 1 3 2 2 2 4 748.858 3 2 6 8 0 .7 8 2 2 3 4 1 30 .46 5 .3 06 .57 2 8 3 2 6 .22 5 .7 39 0 0 1 38 .7 9 1 .5 3 2 3 1 1 1 0 3 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G PEKERJAAN U M U M D A N P E N A T A A N R U A N G 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 4 .7 8 9 .0 1 6 .9 4 7 9 4 .4 0 9 .1 2 1 .9 7 8 0 0 1 1 9 .1 9 8 .1 3 8 .9 2 5 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 7 .8 0 9 .8 7 0 .6 4 1 9 3 . 0 9 2 2 4 5 2 7 8 0 0 1 2 0 . 9 0 2 .4 1 6 2 1 9 1 03 1 .0 3 .0 0 0 .0 .0 0 .0 1 .0 0 0 0 Dinas Pekeijaan U m u m d a n Penataan Ruang 2 00 .0 0 0 .0 0 0 2 4.7 8 9 .0 1 6 .9 4 7 9 4 .4 0 9 .1 2 1 .9 7 8 0 0 1 1 9 1 9 8 .1 3 8 .9 2 5 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 27.8 09 .8 7 0.6 41 9 3 .0 92 .5 4 5.5 78 0 0 1 2 0 .9 0 2 4 1 6 2 1 9 1 0 4 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G P E R U M A H A N DAN K A W A S A N P E R M U K IM A N 0 2 5 . 5 0 7 2 6 8 .1 5 6 1 2 . 7 0 1 2 8 3 .5 8 0 0 0 3 8 2 0 8 .6 5 1 .7 3 6 0 2 5 .6 2 6 .8 0 0 .7 8 9 1 2 2 4 6 2 5 5 . 0 0 0 0 0 3 7 .8 7 3 .1 5 5 .7 8 9 S e b e lu m P e ru b a h a n Sesudah P e ru b a h a n K ode U ru san P e m e rin ta h an B elan ja B elan ja D aerah P e n d a p a ta n B elanja O p era s i B elanja M o d a l B elan ja Tak T e rd u g a B elan ja T ra n s fe r J u m la h B elan ja P e n d a p a ta n B elan ja O p era s i B elan ja M o d a l B elan ja Tak T e rd u g a B elan ja T ra n s fe r J u m la h B elan ja 7 U N S U R K E W IL A Y A H A N 0 1 7 .4 7 9 .7 2 4 .6 8 8 3 4 .2 3 7 .7 0 0 0 0 1 7 .5 1 3 .9 6 2 .3 8 8 0 1 5 .4 0 0 .3 2 2 .5 2 1 6 1 5 .0 0 0 0 0 1 5 .4 0 0 .9 3 7 .5 2 1 7 01 K ECA M A TA N 0 1 7 .4 7 9 .7 2 4 .6 8 8 3 4 .2 3 7 .7 0 0 0 0 1 7 .5 1 3 .9 6 2 .3 8 8 0 1 5 .4 0 0 .3 2 2 .5 2 1 6 1 5 .0 0 0 0 0 1 5 .4 0 0 .9 3 7 .5 2 1 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Gedongtataan 0 2.099.232.836 3.000.000 0 0 2.102.232.836 0 1.776.173.842 495.000 0 0 1.776.668.842 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Negeri Katon 0 1.877.449.780 0 0 0 1.877.449.780 0 1.744.369.059 0 0 0 1.744.369.059 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Way Lima 0 1.369.759.360 2.000.000 0 0 1.371.759.360 0 1.183.512.879 0 0 0 1.183.512.879 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Padang Cermin 0 1.434.588.168 0 0 0 1.434.588.168 0 1.206.522.197 0 0 0 1.206.522.197 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Punduh Pidada 0 1.307.115.340 0 0 0 1.307.115.340 0 1.167.033.113 0 0 0 1.167.033.113 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kedondong 0 1.859.486.270 16.570.000 0 0 1.876.056.270 0 1.697.935.269 0 0 0 1.697.935.269 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Marga Punduh 0 1.237.837.872 0 0 0 1.237.837.872 0 1.120.440.776 0 0 0 1.120.440.776 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Way Khilau 0 1.465.615.658 7.276.000 0 0 1.472.891.658 0 1.284.725.465 0 0 0 1.284.725.465 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Teluk Pandan 0 1.609.219.300 0 0 0 1.609.219.300 0 1.431.443.463 0 0 0 1.431.443.463 7 01 7.01.2.16.0.00.03.0000 Kecamatan Tegineneng 0 2.049.909.368 1.391.700 0 0 2.051.301.068 0 1.728.945.542 0 0 0 1.728.945.542 7 01 7.01.2.16.0.00.11.0000 Kecamatan Way Ratai 0 1.169.510.736 4.000.000 0 0 1.173.510.736 0 1.059.220.916 120.000 0 0 1.059.340.916 8 U N S U R P E M E R IN T A H A N 0 8 .3 7 6 .8 8 3 .3 1 8 3 .5 8 9 .5 0 0 0 0 8 .3 8 0 .4 7 2 .8 1 8 0 7 .8 6 5 .2 3 7 .7 6 2 3 .5 8 9 .5 0 0 0 0 7 .8 6 8 .8 2 7 .2 6 2 8 01 KESATUAN BAN G S A D AN PO L ITIK 0 8 .3 7 6 .8 8 3 .3 1 8 3 .S 8 9 .5 0 0 0 0 8 .3 8 0 .4 7 2 .8 1 8 0 7 .8 6 5 .2 3 7 .7 6 2 3 .5 8 9 .5 0 0 0 0 7 .8 6 8 .8 2 7 .2 6 2 8 01 8.01.2.16.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 8.376.883.318 3.589.500 0 0 8.380.472.818 0 7.865.237.762 3.589.500 0 0 7.868.827.262 TOTAL 1 .2 8 4 .6 3 7 .7 2 0 .0 2 7 9 2 3 .1 0 3 .2 9 4 .8 9 0 1 5 7 .9 3 5 .0 0 1 .7 4 8 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 3 9 .2 3 1 .1 4 6 .0 0 0 1 .3 2 5 .2 6 9 .4 4 2 .6 3 8 1 .2 8 2 .9 6 5 .7 6 3 .0 2 5 9 0 6 .0 5 7 .4 3 5 .2 0 5 1 5 6 .9 8 9 .0 9 8 .1 1 7 3 .7 4 4 .4 0 5 .0 0 0 2 2 5 .1 2 3 .7 4 4 .4 0 0 1 .2 9 1 .9 1 4 .6 8 2 .7 2 2 | B UPATI PESAW, / I R A M A D H O N A , LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH _______________________________________________________________________________________________________________________ TAHUN ANGGARAN 2021 * XAB UP A TTN PESAW ARAN R tK A P IT U LA S I PERUBAHAN BELANJA M E N U R U T U R U S A N P E M E R IN T A H A N DAERAH. O R G A N IS A S I. PR O G R A M D A N KEGIATAN BESERTA HASIL D A N SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN ■ T A H U N A N G G A R A N J021 Kode U ra ian Urusan. Organisasi. P rogram . K e g iatan . dan Sub K egiatan S ebelum P erubahan Sesudah Perubahan Belanja Belanja Belanja O peras' B e lanja M o d a l Belanja Tak Terduga B elanja Transfer Jum lah Belanja B elanja O perasi Belanja M o d a l Belanja Tak Terduga Belanja Tra n sfer J um lah Belanja 1 U R U SA N P EM E R IN TA H A N W A JIB YANG BERKAITAN D ENG AN PELAYANAN DASAR 5 7 1 .3 2 5 .9 S 8 .6 8 9 1 4 6 .5 9 2 .4 0 2 2 4 8 0 0 7 1 7 .9 1 8 3 6 0 .9 3 7 5 8 3 .4 2 1 .1 1 1 >424 1 4 4 .4 7 7 .9 7 7 .6 1 7 0 0 7 2 7 .8 9 9 .0 8 9 .0 4 1 9 .9 8 0 .7 2 8 .1 0 4 1 01 U R U S A N P E M ER IN TA H A N B IDAN G P E N D ID IK A N 3 7 5 .8 2 2 4 1 6 .7 9 6 3 0 .9 5 4 .4 2 0 .3 0 0 0 0 4 0 6 .7 7 6 .8 3 7 .0 9 6 3 7 6 .1 3 6 2 7 6 .4 1 4 3 0 .7 6 2 .4 0 1 .3 0 0 0 0 4 0 6 .8 9 8 .6 7 7 .7 1 4 1 2 1 .8 4 0 .6 1 8 1 01 1.012.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 375 822.416.796 30.954.420.300 0 0 406.776 837.096 376.136.276414 30.762 401.300 0 -0 406.898 677714 121 840618 1 01 1.01222.0.00.02 0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 291891022 496 69.600.000 0 0 291 960.622.496 292 456240 114 9800.000 0 0 292 466040 114 505417618 1 01 1.01222.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangteat Daerah 289434 588496 0 0 0 289434 5884% 290 047 866 114 0 0 0 290.047 866 114 613 277 618 1 01 1.012220.00020000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 289 434 588 496 0 0 0 289.434 588.4% 290 047 866 114 0 0 0 290047 866 114 613 277 618 1 01 1.012220.00.020000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 255700000 0 0 0 255700.000 232.792000 0 0 0 232.792.000 (22908 000) 1 01 1.01222.0.00.020000 01 2.06 01 PeiTytfdiaar i Kompuneu Inslalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10000 000 0 0 0 10000.000 10000 000 0 0 0 10 000 000 0 1 01 1.012220.00.020000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Periengkapan Kantor 30.000.000 0 0 u 3U.UUU.UUU JUUOUOOO 0 0 0 30.000.000 0 1 01 1.012220.00.020000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15400.000 0 0 0 15.400.000 15.392.000 0 0 0 15.392.000 (8.000) 1 01 1.01.2220.00.020000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.500.000 0 0 0 50 500.000 50 500000 0 0 0 50 500.000 0 1 01 1.012220.00.020000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25 000000 0 0 0 25.000.000 25000.000 0 0 0 25 000.000 0 1 01 1.012220.00.020000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 1 01 1.012220.00.020000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuitasi SKPD 89.800.000 0 0 0 89.800.000 66.900.000 0 0 0 66.900.000 (22.900.000) 1 01 1.012220.00.020000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 69.600.000 0 0 69.600.000 0 9300.000 0 0 9800.000 (59.800.000) 1 01 1 01.2220.00.020000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 69.600.000 0 0 69.600.000 0 9.800.000 0 0 9.800.000 (59.800.000) 1 01 1.01222.00002.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.008.000.000 0 0 0 2 008000.000 2.008.000.000 0 0 0 2.008.000.000 0 1 01 1.012220.00.020000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.000 0 0 0 45 000.000 45.000.000 0 0 0 45.000.000 0 1 01 1.012220.00.020000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1963.000.000 0 0 0 1 %3 000.000 1963.000.000 0 0 0 1.%3.000.000 0 1 01 1.01.2220.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 192.734.000 0 0 0 192734.000 167.582.000 0 0 0 167 582.000 (25.152.000) S eb e lu m Perubahan Sesudah P erubahan Kode Uraian Urusan, Organisasi, P rogram , K egiatan, dan Sub K egiatan Belanja Belanja Belanja O perasi Belanja M o d a l B elanja Tak Terduga Belanja T ransfer J um lah Belanja Belanja O perasi Belanja M o d a l Belanja Tak Terduga Belanja Transfer J um lah B elanja 8 01 8.01.2.16.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 3.180200.000 0 0 0 3.180.200.000 3.007.700.000 0 0 0 3.007.700.000 (172.500.000) 8 01 8.01.2.16.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 567.200.000 0 0 0 567.200.000 567.200.000 0 0 0 567.200.000 0 8 01 8.01.2.16.0.00.01.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 567.200.000 0 0 0 567.200.000 567.200.000 0 0 0 567.200.000 0 8 1 8.01.2.16.0.00.01.00 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 33.365.000 0 0 0 33.365.000 33.365.000 0 0 0 33.365.000 0 8 01 8.01.2.16.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 533.835.000 0 0 0 533.835.000 533.835.000 0 0 0 533.835.000 0 TOTAL 9 2 3 .1 0 3 .2 9 4 .8 9 0 1 5 7 .9 3 5 .0 0 1 .7 4 8 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 3 9 .2 3 1 .1 4 6 .0 0 0 1 .3 2 5 .2 6 9 .4 4 2 .6 3 8 9 0 6 .0 5 7 .4 3 5 2 0 5 1 5 6 .9 8 9 .0 9 8 .1 1 7 3 .7 4 4 .4 0 5 .0 0 0 2 2 5 .1 2 3 .7 4 4 .4 0 0 1 .2 9 1 .9 1 4 .6 8 2 .7 2 2 (3 3 .3 5 4 .7 5 9 .9 1 6 ) L A M P IR A N V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 K A B U P A T E N P E S A W A R A N R E K A P IT U L A S I P E R U B A H A N B E LA N JA D A E R A H U N T U K K E S E L A R A S A N D A N K E T E R P A D U A N U R U S A N P E M E R IN T A H A N D A E R A H D A N F U N G S I D A L A M K E R A N G K A P E N G E L O L A A N K E U A N G A N N E G A R A T A H U N A N G G A R A N 2 0 2 1 K o d e U ra ia n S e b e lu m P e ru b a h a n S e su d a h P e ru b a h a n K e lo m p o k B e la n ja J u m la h B e la n ja K e lo m p o k B e la n ja Be r ta m b a h / ( Be r k u ra n g ) B elanja O p era s * B elan ja M o d a l B e la n ja T a k T e rd u g a B elan ja T ra n s fe r B e la n ja O p e r a s i B elan ja M o d a l B e la n ja T a k T e r d u g a B e la n ja T r a n s fe r J u m la h B e la n ja 01 P E L A Y A N A N U M U M 01 01 1 01 P endidikan 291.891.022.496 6 9 6 0 0 000 0 0 291.960 6 2 2 4 9 6 29 2 456 .240 .114 9 800 000 0 0 292.466.040.114 505 417 618 01 02 1 02 Kesehatan 74.553.560.368 1.263.103490 0 0 75.816.663.858 74 572.685.322 1 606.641 252 0 0 76.179,326.574 362 6 6 2 7 1 6 01 03 1 03 Pekerjaan U m um dan Penataan Ruang 8.867.096.146 124 064 100 0 0 8.991.160.246 7 701.290.440 124.064 100 0 0 7.825.354.540 (1 .1 6 5 8 0 5 7 0 6 ) 01 04 1 04 Perum ahan Rakyat dan Kawasan P erm ukim an 4 5 4 9 3 2 9 .3 3 6 0 0 U 4 54 9 32 9 3 36 4 177 366.968 0 0 0 4 177 366 968 H ' l 962 168) 01 05 1 05 K etenteram an dan K etertiban U m um serta P eriind unga n M asyarakat 16.912.508.516 2 0 0 0 000 0 0 16.914.508.516 16 198.555.521 0 0 0 16.198.5S5.S21 (7 15.9 5299 5) 01 06 1 06 Sosial 2.878.264.606 0 0 0 2 8 7 8.2 64.6 06 2.669.917.287 0 0 0 2.669.917.287 (208.347.319) 01 07 2 07 Tenaga Kerja 3.159.772.116 14.433.000 0 0 3.174.205.116 2 7 21.740.803 13.583.000 0 0 2.735.323.803 (438.881.313) 01 08 2 08 P em berdayaan Perem puan dan P eriindungan Anak 2649.708.416 15.886.200 0 0 2 6 6 5.5 94.6 16 2 4 7 0 8 8 9 .9 8 7 10.945.000 0 0 2.481.834.987 (183.759.629) 01 09 2 09 Pangan 3.045.842026 5.475.300 0 0 3.051.317.326 2.781 779.401 1.371.000 0 0 2.783.150.401 (268.166.925) 01 10 2 I I Ling kung an H id u p 3 025 732.420 0 0 0 3 .8 25.7 324 20 3.4 699 27.8 20 0 0 0 3.469927.820 (3 55804.600) 01 11 2 12 K ependudukan dan Pencatatan Sipil 4.705.799.532 3.000.000 0 0 4.708.799.532 4.485.279.359 0 0 0 4.485.279.359 (223.520.173) 01 12 2 13 P em berdayaan M asyarakat dan Desa 5144.994.404 0 0 0 5.144.994.404 4.963 807.067 0 0 0 4963.807.067 (181.187.337) K ode U ra ia n S e b e lu m P e ru b a h a n S e su d a h P e ru b a h a n B e r t a m b a h /( B e r k u r a n g ) K e lo m p o k B e la n ja J u m la h B e la n ja K e lo m p o k B elan ja J u m la h B elan ja B elanja O p e ra s i B elan ja M o d a l B elan ja T a k T e rd u g a B e la n ja T ra n s fe r B elan ja O p e ra s i B e la n ja M o d a l B elan ja T a k T e rd u g a B elan ja T r a n s fe r 0 7 K ESEH A TA N 07 01 1 02 Kesehatan 49.196.162.100 7.211.922.900 0 0 56.408.085.000 55.892.621.250 6.719.584.487 0 0 62.612.205.737 6.204.120.737 07 02 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.922.258.000 594.482.000 0 0 7.516.740.000 6.932.940.000 507.000.000 0 0 7.439.940.000 (76.800.000) 0 8 P A R IW IS A T A 08 01 3 26 Pariwisata 1.204.291.000 0 0 0 1.204.291.000 1.033.619.000 0 0 0 1.033.619.000 (170.672.000) 10 P E N D ID IK A N 10 01 1 01 Pendidikan 83.931.394.300 30.884.820.300 0 0 114.816.214.600 83.680.036.300 30.752.601.300 0 0 114.432.637.600 (383.577.000) 10 02 2 19 Kepem udaan dan Olahraga 1.058.570.000 1.430.000 0 0 1.060.000.000 979.582.000 1.430.000 0 0 981.012.000 (78.988.000) 10 03 2 22 Kebudayaan 239.456.000 122.194.000 0 0 361.650.000 281.956.000 122.194.000 0 0 404.150.000 42.500.000 10 04 2 23 Perpustakaan 397.252.000 47.748.000 0 0 445.000.000 280.214.000 47.748.000 0 0 327.962.000 (117.038.000) 11 P E R L IN D U N G A N S O S IA L 11 01 1 06 Sosial 1.089.550.000 50.450.000 0 0 1.140.000.000 1.035.754.000 50.450.000 0 0 1.086.204.000 (53.796.000) 11 02 2 08 Pemberdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak 1.111.697.800 10.200.200 0 0 1.121.898.000 1.058.448.000 0 0 0 1.058.448.000 (63.450.000) 11 03 3 32 Transmigrasi 75.000.000 0 0 0 75.000.000 45.460.000 0 0 0 45.460.000 (29.540.000) TO TA L 9 2 3 .1 0 3 .2 9 4 .8 9 0 1 5 7 .9 3 5 .0 0 1 .7 4 8 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 3 9 . 2 3 1 .1 4 6 .0 0 0 1 .3 2 5 .2 6 9 .4 4 2 .6 3 8 9 0 6 .0 5 7 .4 3 5 .2 0 5 1 5 6 .9 8 9 .0 9 8 .1 1 7 3 .7 4 4 .4 0 5 .0 0 0 2 2 5 . 1 2 3 .7 4 4 .4 0 0 1 .2 9 1 .9 1 4 .6 8 2 .7 2 2 ( 3 3 .3 5 4 .7 5 9 .9 1 6 ) LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 K AB UPATEN PESA W AR AN REKAPITULASI P E R U B A H A N BELANJA U N T U K P E M E N U H A N SPM T A H U N A N G G A R A N 2021 N o Jenis Pelayanan D asar K egiatan Sub K eg iatan A lokasi A n g g a ra n (S eb elu m P erubahan) A lo kasi A n g g a ra n (Sesudah P e ru b a h a n ) B e r ta m b a h / (B e rk u ra n g ) A SPM Bidang P endidikan P endidikan Dasar P engelolaan P endidikan Sekolah D asar Pembangunan U nit Sekolah Baru (USB) 117.900.000 117.900.000 0 Penambahan Ruang Kelas Bam 0 0 0 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.536.651.000 2.536.651.000 0 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.942.887.000 1 942.887.000 0 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.916.810.000 1.916.810.000 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.909.001.000 3.909.001.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 333.852.000 205.852.000 (128.000.000) Pengadaan Perlengkapan Siswa 552.200.000 552.200.000 0 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 8.212.450.000 8.212.450.000 0 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta D idik 90.200.000 80.200.000 (10.0 0 0 .0 0 0 ) Pembinaan M inat, Bakat dan Kreativitas Siswa 34.000.000 34.000.000 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 26.102.400.000 26.102.400.000 0 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 133.762.600 72.262.600 (61.500.000) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 39.276.500.000 39.282.500.000 6 .000.000 J u m lah P eng elolaan P endidikan S ekolah D asar 8 5 .1 5 8 .6 1 3 .6 0 0 8 4 .9 6 5 .1 1 3 .6 0 0 (1 9 3 .5 0 0 .0 0 0 ) N o Jenis Pelayanan Dasar K eg iatan Sub K egiatan A lokasi A n g g a ra n (S e b e lu m P eru bah an ) A lokasi A n g g a ra n (Sesudah P erubahan) B e r ta m b a h / (B e rk u ra n g ) Jum lah R ehabilitasi Sosial dasar penyan d an g disabilitas terla n ta r, a n ak terlan tar, la n ju t usia te r la n ta r serta gelan d an g an peng em is d i lu a r p a nti 1 3 1 .6 7 5 .0 0 0 1 2 5 .3 7 5 .0 0 0 (6 .3 0 0 .0 0 0 ) P erlindungan Sosial Korban Bencana A la m dan Sosial P erlindungan Sosial Korban Bencana A la m d an Sosial K a b u p a te n /K o ta Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 40.000.000 1.376.400.000 1.336.400.000 Jum lah P erlin du n g an Sosial Korban Bencana A la m dan Sosial K a b u p a te n /K o ta 4 0 .0 0 0 .0 0 0 1 .3 7 6 .4 0 0 .0 0 0 1 .3 3 6 .4 0 0 .0 0 0 Jum lah P erlindungan Sosial K orban Bencana A lam d a n Sosial 4 0 .0 0 0 .0 0 0 1 .3 7 6 .4 0 0 .0 0 0 1 .3 3 6 .4 0 0 .0 0 0 Jum lah SPM B idang Sosial 1 7 1 .6 7 5 .0 0 0 1 .5 0 1 .7 7 5 .0 0 0 1 .3 3 0 .1 0 0 .0 0 0 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN N O M O R 3 TAH UN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN PESAWARAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertam bah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 7 1 7 .9 18.360.937 727.899.089.041 9.980.728.104 1 % 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 4 0 6 .7 7 6 .8 3 7 .0 9 6 406.898.677.714 121.840.618 0 % 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2 9 1 .9 6 0 .6 2 2 .4 9 6 292.466.040.114 505.417.618 0 % 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0 114.816.214.600 114.432.637.600 (383.577.000) 0 % 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0 0 0 0 0 % 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 132.224.748.858 138.791.532.311 6.566.783.453 5 % 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 75.816.663.858 76.179.326.574 362.662.716 0 % 1 02 02 PROGRAM PEM ENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 48.6 7 5 .9 1 7 .0 0 0 54.892.387.737 6 2 1 6 .4 7 0 .7 3 7 1 3 % 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA M A N U S IA KESEHATAN 0 5.849.000.000 5.844.800.000 (4.200.000) 0 % 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN D AN M A KA NA N M IN U M A N 0 4 9 4 .1 1 0 .0 0 0 492.160.000 (1.950.000) 0 % Kode U raian RPJMD (Rp) A PB D (R p) B e r ta m b a h / (B e rk u ra n g ) (R p) S ebelum P erubahan S etelah P eru bah an Jum lah % 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FAS I LITAS I PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 0 567.200.000 567.200.000 0 0 % Kode U raian Perubahan RKPD (R p) P erubahan PPAS (R p) Perubahan A PB D (R p) 8.01.2.16.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0 8.01.2.16.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 33.365.000 . 33.365.000 33.365.000 8.01.2.16.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 05 Pelaksanaan M onitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 533.835.000 533.835.000 533.835.000 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DAFTAR PERUBAHAN JUM LAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAH U N ANG GARAN 2021 G O LO N G A N /R U A N G ESELON N ON ESELON JUM LAH II III IV TENAGA FUNGSIONAL STAF Golonqan IV/d 1 1 Golonqan IV/c 24 12 2 38 Golonqan IV/b 9 34 34 810 10 897 Golonqan IV/a 89 49 432 40 601 JUM LAH GOLONGAN IV 34 123 83 1254 52 1537 Golonqan lll/d 26 218 606 57 907 Golonqan lll/c 6 204 352 41 603 Golonqan lll/b 34 315 122 471 Golonqan lll/a 7 140 429 576 JUM LAH GOLONGAN III 32 463 1413 649 2557 Golonqan ll/d 113 59 172 Golonqan ll/c 61 96 157 Golonqan ll/b 12 72 84 Golonqan ll/a 3 50 53 JUM LAH GOLONGAN II 189 277 466 Golonqan l/d 5 5 Golonqan l/c 2 2 Golonqan l/b 1 1 Golonqan l/a 1 1 JU M LAH GOLONGAN I 9 9 TOTAL 34 155 546 2856 987 4569 L A M P IR A N X P ERATUR AN DA E R A H K ABU P ATEN PESAW ARAN N O M O R 3 T A H U N 2021 T E N T A N G P E R U B A H A N A N G G A R A N E’ tN D A P A I AN D A N D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 2021 PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH TAH U N AN G G AR AN 2021 Kode U raian Jum lah (Rp) L e b ih /(K u ra n g ) A n g g aran S etelah P erubahan Realisasi (R p) % 7 2 3 4 5 6 4 P end ap atan 04.01 P e nd a p a ta n Asli D aerah 9 1 .8 3 6 .4 2 5 .6 7 8 .0 0 2 7 .9 4 5 .9 9 0 .7 1 0 ,9 2 (6 3 .8 9 0 .4 3 4 .9 6 7 ,0 8 ) (6 9 .5 7 ) 04.01.01 Pajak Daerah 31.390.000.000,00 15.970.316 209.33 (15.419 683.790.67) (49,12) 04.01.02 Retribusi Daerah 14.394.000.000,00 6.163.9/3.765,00 (8.230.026.235.00) (57,18) 04 01 03 H a sil n p n q e lo la a n K eka yaa n D a e ra h Y anq D ip is a h k a n 1.798 157 127 00 1 798 157 126.6? fO 38) (0,00 ) 04.01.04 Lain-lain PAD Yang Sah 44.254.268.551,00 4.013.543.609,97 (40.240.724.941.03) (9 0 .9 3 ) 0 4.02 P e n d ap atan T ra n s fe r 1 .1 0 7 .7 7 6 .4 6 5 .0 9 3 ,0 0 6 9 4 .1 9 9 .3 6 6 .4 9 5 ,0 0 (4 1 3 .5 7 7 .0 9 8 .5 9 8 ,0 0 ) (3 7 .3 3 ) 04.02.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1 015.844 330.000,00 652.476.642 162,00 (363.367 687.838,00) (35.77) 04.02.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 91.932.135.093,00 41.722.724.333,00 (50.209.410.760,00) (54,62) 0 4.03 Lain-lain P e n d a p a ta n D aerah Yang Sah 8 2 .4 7 4 .6 2 2 .2 5 4 ,0 0 2 1 .2 9 3 .2 2 7 .8 5 8 ,0 0 (6 1 .1 8 1 .3 9 4 .3 9 6 ,0 0 ) (7 4 .1 8 ) 04.03.01 Pendapatan Hibah 24.035.000.000,00 1.738.085.604,00 (22.296.914.396,00) (92,77) 04.03.02 Dana Darurat - - 04.03.03 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 58.439.622.254,00 19.555.142.254,00 (38.884.480.000,00) (66,54) Jum lah P end ap atan 1 .2 8 2 .0 8 7 .5 1 3 .0 2 5 ,0 0 7 4 3 .4 3 8 .5 8 5 .0 6 3 ,9 2 (5 3 8 .6 4 8 .9 2 7 .9 6 1 ,0 8 ) (4 2 ,0 1 ) 5 Belanja 05.01 B elanja O p erasi 9 0 5 .9 5 7 .7 8 5 .2 0 5 ,0 0 5 0 9 .1 7 6 .4 5 3 .0 0 2 ,0 0 (3 9 6 .7 8 1 .3 3 2 .2 0 3 .0 0 ) (4 3 ,8 0 ) 05.01.01 Belanja Pegawai 522.752.885.925,00 330.451.727.285,00 (192.301.158.640,00) (36,79) 05.01.02 Belanja Barang dan Jasa 349.942.450.330,00 161.183.494.142,00 (188.758.956.188,00) (53,94) 05.01.05 Belanja Hibah 13.775.784.000,00 5.769.700.000,00 (8.006.084.000,00) (58,12) 05.01.06 Belanja Bantuan Sosial 19.486.664.950,00 11.771.531.575,00 (7.715 133.375,00) (39,59) Kode U raian Jum lah (Rp) L e b ih/(K urang) A nggaran Setelah Perubahan Realisasi (Rp) % 7 2 3 4 5 6 05.02 Belanja M odal 156.988.748.117,00 72.602.145.100,00 (84.386.603.017,00) (53.75) 05.02.01 Belanja Modal Tanah 410.000.000,00 - 05.02.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.158.459.139,00 6.998.302.300,00 (20.160.156.839,00) (74,23) 05.02.03 Belanja Modal Bangunan dan Gedung 23.207.893.050,00 11.310.128.835,00 (11.897.764.215,00) (51,27) 05.02.04 Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi 97.165.312.528,00 53.367.609.765,00 (43.797.702.763,00) (45,08) 05.02.05 Belanja modal aset tetap lainnya 9.047.083.400,00 926.104.200,00 (8.120.979.200,00) (89,76) 05.03 Belanja Tidak Terduga 3.744.405.000,00 1.589.157.700,00 (2.155.247.300,00) (57,56) 05.03.01 Belanja Tidak Terduga 3.744.405.000,00 1.589.157.700,00 (2.155.247.300,00) (57,56) 05.04 Belanja T ransfer 224.845.494.400,00 39.437.353.559,00 (185.408.140.841,00) (82,46) 05.04.01 Belanja Bagi Hasil 3.390.150.000,00 2.743.570.000,00 (646.580.000,00) (19,07) 05.04.02 Belanja Bantuan Keuangan 221.455.344.400,00 36.693.783.559,00 (184.761.560.841,00) (83,43) Jum lah Belanja 1.291.536.432.722,00 622.805.109.361,00 (668.731.323.361,00) (51.78) Surplus / (D e fisit) (9.448.919.697,00) 120.633.475.702,92 - 6 Pembiayaan - 06.01 Penerim aan Pem biayaan - 06.01.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 9.948.919.697,00 - - Jum lah Penerim aan Pem biayaan 9.948.919.697,00 - - 06.02.02 Penyertaan Modal Daerah 500.000.000,00 - - Jum lah Pengeluaran pem biayaan 500.000.000,00 - - Pem biayaan N eto 9.448.919.697,00 - 06.03 Sisa lebih pem biayaan anggaran ta h u n berkenaan (SILPA) 0,00 120.633.475.702,92 B U P A T I P E S A W A R A N lT / I R A M A D H O N A , K. LAMPIRAN XI PERATURANDAERAHKABUPATEN PESAWARAN NOMOR 3 TAHUN2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 P E M E R IN T A H K A B U P A T E N P E S A W A R A N D A F T A R P IU T A N G D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 2021 No Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan piutang Jumlah piutang sampai dengan tahun 2020 Perkiraan Penambahan Tahun 2021 Perkiraan Pengurangan ta hu n 2021 Perkiraan Saldo A kh ir tahun 2021 1 2 3 4 5 6 7 = 4 + 5 -6 Jumlah D E N D IR j^ ffiT S C H O N A . K

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…