Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2023
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 36
Ringkasan
Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha
Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha
c.bahwa dalam rangka menyelaraskan ketentuan mengenai perizinanberusahadidaerahsesuaidengan amanat Pasal 31danPasal39PeraturanPemerintah Nomor6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PerizinanBerusahadi Daerah,perlu menyusun peraturan daerahmengenai perizinanberusahayang sesuaidengan perkembanganperaturan perundang- undangan; d.bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b,dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang Dasar Negara Mengingat 2.Undang-UndangNomor33 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749; 3.Undang-UndangNomor23 Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2014 Lembaga NegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimana telah diubahbeberapakalidanterakhir diubahdengan Undang-UndangNomor6 Tahun 2023 (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2023 Nomor41,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6856); 4.Peraturan PemerintahNomor6Tahun2021tentang PenyelenggaraanPerizinanBerusahadiDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiatahun2021 Nomor 16); 5.Undang-UndangNomor1Tahun2022tentang HubunganKeuanganantaraPemerintahPusatdan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2022Nomor4,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6757); Nomor244,Tambahan 6.Undang-UndangNomor13 Tahun2011tentang PembentukanPerundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor13 Tahun 2022 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2022 Nomor143,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6801); Peraturan 7.Peraturan PemerintahNomor5Tahun 2021tentang PerizinanBerusaha BerbasisRisiko(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2021Nomor15,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6617); 8.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor80 Tahun2015tentangPembentukan ProdukHukum Daerah sebagaimana telah dengan diubah Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor120Tahun 2018 tentang Perubahanatas(TambahanBerita Negara Republik IndonesiaTahun2018Nomor 157); 9.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor4 Tahun 2021tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun2021Nomor93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor89); DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DAN BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN PERIZINAN BERUSAHA. DAERAHTENTANGPENYELENGGARAAN BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam PeraturanDaerahini,yangdimaksuddengan: DaerahadalahKesaturanmasyarakat hukum dan mempunyai batas-bataswilayah yang berwenangmengaturdanmengurus urusanpemerintah dankepentinganmasyarakatsetempat menurutprakarsasendiriberdasarkanaspirasi masyarakat dalam sisimNegara KesaturanRepublikIndonesia. 2.Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagai unsurpenyelenggara pemerintahandaerah yang memimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerahotonom. 3.Bupati adalah BupatiPesawaran. 4.PerangkatDaerahadalah PerangkatDaerah yang terkait dengan pelayanan PerizinanBerusahadiKabupaten Pesawaran. 5.Dinas PenanamanModaldanPelayanan TerpaduSatuPintu yangselanjutnya disebutDPMPTSPadalah DinasPenanaman Modaldan Pelayanan Terpadu SatuPintuKabupaten Pesawaran yang mempunyaitugasmenyelenggarakan pemerintahan daerahdibidangpenanamanmodal. 6.KepalaDinasadalahKepalaDPMPTSP. 7.Pelayanan TerpaduSatuPintu yangselanjutnyadisingkatPTSP adalah pelayanansecara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai daritahapan permohonan sampai dengantahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 8.Perizinanadalah segala bentuk persetujuanyangdikeluarkan oleh PemerintahdanPemerintah Daerah yangmemiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 9.PerizinanBerusaha adalah legalitasyang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankanusaha dan atau kegiatannya. 10.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusahayang proses pengelolaannya secaraelektronikmulai dari tahappermohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalamsatu pintu. 11.Risikoadalah potensi teijadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 12.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 1. urusan 13.SistemPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik (Online SingleSubmission)yangselanjutnyadisebut SistemOSS adalahsistem elektronikterintegrasiyangdikeloladan diselenggarakanolehLembaga OSSuntukpenyelenggaraan Perizinan Berusaha BerbasisRisiko. 14.Lembaga PengeloladanPenyelenggara OSSyangselanjutnya disebut sebagaiLembagaOSSadalahlembagapemerintahyang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 15.PelakuUsaha adalahorangperseoranganatau badanusaha yang melakukanusaha dan/ataukegiatanpadabidang tertentu. 16.UsahaMikrodanKecilyang selanjutnya disingkatUMKadalah usahamikrodanusahakecilsebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang mengenai UsahaMikro, Kecil,danMenengah. 17.NomorInduk Berusaha yangselanjutnyadisingkatNIBadalah identitaspelakuusahayangditerbitkanolehlembagaOSS setelah pelakuusahamelakukan pendaftaran. 18.SertifikatStandar adalahpernyataan dan/ataubukti pemenuhan standar pelaksanaankegiatanusaha. 19.Pengawasan adalah upayauntukmemastikan pelaksanaan kegiatanusahasesuai denganstandarpelaksanaankegiatan usahayang dilakukan melaluipendekatanberbasisRisikodan kewajiban yangharusdipenuhiolehPelakuUsaha. 20.Hariadalah hari kerja. BABII ASAS,TUJUAN,DAN RUANGLINGKUP Bagian Kesatu Asas Pasal 2 PenyelenggaraanPerizinanBerusaha diselenggarakan berdasarkan asas: a.pemerataan hak; b.kepastian hukum; c.kemudahan berusaha; d.kebersamaan;dan e.kemandirian. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Penyelenggaran Perizinan Berusaha dilaksanakan dengan tujuan: a.meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. b.pelaksanaanpenerbitanperizinanberusahasecaralebih efektif dansederhana. c.pengawasankegiatanusahayangtransparan,terstruktur,dan dapatdipertanggungiawabkan sesuai peraturanperundang-undangan. d.memberikan kemudahandankepastian hukumbagimasyarakat dalam memperolehpelayanandibidangperizinanberusaha. e.terwujudnyatertibadministrasipelayanandi bidangperizinan berusaha. denganketentuan BagianKetiga Ruang Lingkup
Ruanglingkup pengaturan dalamPeraturan Daerahiniterdiriatas:
b.pelaksanaanperizinan berusaha. c.pelaporan penyelenggaraan perizinanberusaha.
BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN Pasal 5 (1)Bupati melaksanakanPenyelenggaraan PerizinanBerusaha sesuai dengan kewenanganPemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)Bupati mendelegasikan kewenanganPenyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksudpada ayat(1)kepadaKepala Dinas. BABIV PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA
BAB III
(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukanuntuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi: a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b.persyaratan dasarPerizinan Berusaha;dan
(2)PerizinanBerusahaBerbasisRisikodilakukan berdasarkan penetapan tingkatrisikodanperingkat skalausahakegiatan usaha. (3)PersyaratandasarPerizinanBerusaha meliputi: a.kesesuaiankegiatanpemanfaatanruang; b.persetujuanlingkungan;dan c.persetujuanbangunangedungdansertifikat laikfungsi. (4)PerizinanBerusahasektor terdiriatassektor: a.kelautandanperikanan; b.pertanian; c.lingkunganhidupdankehutanan; d.energi dan sumber daya mineral; e.perindustrian; f.perdagangan; g.pekeijaanumumdanperumahan ralryat; h.transportasi; i.kesehatan,obat danmakanan;
l.pos,telekomunikasi, penyiaran,dan sistemdan transaksi elektronik;dan m.ketenagakerjaan. (5)Dalamrangka meningkatkanekosistem investasidankegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksudpada ayat(4), kepadaPelakuUsaha diberikan kemudahanpersyaratan investasi danPerizinanBerusaha sesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undanganmengenai penyelenggaraan PerizinanBerusaha BerbasisRisiko. (6)PerizinanBerusaha BerbasisRisiko,persyaratan dasarPerizinan Berusaha,danPerizinanBerusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai penyelenggaraan PerizinanBerusaha BerbasisRisikodan peraturan perundang- undangandi bidang tata ruang,lingkungan hidup,dan bangunanGedung.
DPMPTSPdalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha mengacu kepada Standar Pelayanan,Standar Operasional Prosedur. Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
(1)DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. (2)Manajemen PenyelenggaraanPerizinan Berusahadi sebagaimanadimaksudpada ayat(1)meliputi: a.Pelaksanaanpelayanan; b.Pengelolaanpengaduanmasyarakat; c.Pengelolaaninformasi; d.Penyuluhankepadamasyarakat; e.Pelayanankonsultasi;dan f.Pendampingan hukum. (3)PelayananSistemOSSpadaPerizinanBerusaha didaerah dilakukansecaramandiriolehPelakuUsaha. (4)Pelayanan secaramandiri sebagaimana dimaksudpada ayat(3) dilakukan denganperangkat/fasilitas sendiriatau disediakanolehDPMPTSP. (5)Dalamhal pelayanan SistemOSS belumdapatdilaksanakan secara mandiri,DPMPTSPmelakukan: a.pelayanan berbantuan;dan/atau b.pelayananbergerak. Daerah yang (6)Pelayananberbantuan sebagaimanadimaksudpada ayat(3) hurufadilakukan secara interaktif baik secaraluringdan/atau daring antaraDPMPTSPdanPelakuUsaha. (7)Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud padaayat(3)huruf b dilakukandengan mendekatkanketerjangkauan pelayanan kepadaPelakuUsaha baik melalui saranatransportasi dan /atau sarana lainnya.
(1)DPMPTSPmelakukan pengintegrasianPTSPantara perangkat daerah daninstansivertikal didaerah sesuai dengan kewenangannya. (2)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem OSS. (3)Pelaksanaan pelayananPerizinanBerusaha dilengkapi dengan layanan khususbagi kelompokrentan,lanjut usia,dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan PerizinanBerusahamelalui penyediaan loketkhusus. (4)DPMPTSPdapatmengembangkan sistempendukung pelaksanaan SistemOSS sesuai dengannorma,standar, prosedur,dan kriteria yangditetapkanPemerintahPusat.
(1)Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat(3)huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis. (2)Dalamhaldiperlukanpelayananberbantuansebagaimana dimaksudpada ayat(1),DPMPTSPberkoordinasidengan Lembaga OSSagarpelayanan tetapberlangsung. (3)DalamhalpelayananSistemOSSterjadigangguanteknis sebagaimanadimaksudpada ayat(1),pelayananberbantuan harustersediapalinglama1(satu)hari sejakdinyatakan terjadinya gangguanteknis. (4)Pemyataanteijadinyagangguanteknispelayanan SistemOSS sebagaimanadimaksudpada ayat(3)disampaikankepada masyarakatolehKepalaDinasbaik secaradaringdan/atau luring.
(1)PelaksanaanpelayananPerizinanBerusahaolehDPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat(2)hurufatidak dipungutbiaya. (2)PerizinanBerusahatertentupadaDPMPTSPdikenakan retribusi daerahsesuaidengan ketentuanperaturan perundang- undangan. (3)DPMPTSPtidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksudpadaayat(2).
(1)DPMPTSPwajibmenyediakan saranapengaduan untuk mengelolapengaduan masyarakatterkait pelayananPerizinan Berusaha. (2)Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)harus mudah diakses dan dijangkauolehmasyarakat dengan mengupayakanpenggunaan teknologi informasidan komunikasi. (3)Pengelolaanpengaduan masyarakat sebagaimana dilakukan secaracepat,tepat,transparan,adil,tidak diskriminatif,dan tidak dipungut biaya. (4)Pengelolaanpengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan dengan tahapan:
b.memeriksa kelengkapan dokumen; c.mengklasifikasidan memprioritaskanpenyelesaian; d.menelaah dan menanggapi;
f.melaporkan hasil;dan g.memantau danmengevaluasi. (5)Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan paling lama 3Hari. (6)Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1)terintegrasi dengan kementerian/ lembaga dan perangkat daerah melalui SistemOSS.
(1)Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2)huruf c,dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. (2)Pelaksanaanpengelolaaninformasisebagaimanadimaksudpada ayat(1),paling sedikit: a.menerimapermintaanlayananinformasi;dan b.menyediakan danmemberikaninformasiterkaitlayanan perizinan berusaha. (3)Penyediaandanpemberianinformasisebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufbdilakukanmelaluisubsistempelayanan informasidalam SistemOSS. (4)Selainpelayananinformasisebagaimanadimaksudpadaayat(1), PemerintahDaerahmenyediakan danmemberikan informasi lainnya,paling sedikit memuat: a.Profilkelembagaanperangkat daerah; b.Standarpelayanan perizinan berusahadidaerah;dan c.PenilaiankineijaPTSP. (5)Layanan informasisebagaimanadimaksudpada ayat(1) dilakukanmelalui media elektronikdanmediacetak. (6)Penyediaandan pemberianinformasikepadamasyarakattidak dipungutbiaya. (7)Pelaksanaan pemberianinformasidilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10ayat(2)huruf d,meliputi:
b.manfaatPerizinanBerusahabagi masyarakat; c.persyaratan danmekanisme layananPerizinan Berusaha; d.waktu dan tempat pelayanan;dan e.tingkat risiko kegiatanusaha. (2)Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui: a.media elektronik;
(3)Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2)dilakukan olehDPMPTSPberkoordinasidengan perangkat daerah teknis paling sedikit2(dua)kali dalam sebulan.
Membuka PDF…