DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Perencanaan Pembangunan Desa 3. Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa 4. Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 5. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diperlukan perencanaan pembangunan desa; PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, BUPATI PESAWARAN PROVINS! LAMPUNG Mengingat Menimbang

Mengingat

11.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 43);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor S);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :
1.Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesawaran.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
10.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pasal 1 BABI KETENTUAN UMUM Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAI<ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENPESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA. Menetapkan

a.Penyelenggaraan pemerintahan desa;
b.Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
c.Keuangan desa;
d.Profil desa;
e.Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

(1)Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup

Pasal 4

(1)Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
1. a.RPJMDes untukjangka waktu 6 (enam) tahun;
2. b.RKPDes sebagai penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKPDes ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 3

(1)Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
(2)Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
(3)Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 2

11.Pembangunan Desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan des a.
12.Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah desa dan masyarakat desa.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun.
14.Rencana Kerja Pembangunan. Desa, yang selanjutnya disebut RKPDes, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode (satu) tahun. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 9

(1)Rancangan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi bahan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
(2)Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMDes diikuti oleh unsur- unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan mengikutsertakan unsur masyarakat desa.

Pasal 8

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJMDes sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum desa, program prioritas desa dan arah kebijakan keuangan desa dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 7

a.penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
b.penyiapan rancangan rencana kerja;
c.musyawarah perencanaan pembangunan; dan
d.penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa meliputi:

a.penyusunan rencana;
b.penetapan rencana;
c.pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d.evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 5

(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Desa untuk periode berikutnya.

BAB ILL

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ( 1) Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan desa periode sebelumnya.

Pasal 16

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan desa dilakukan oleh Kepala Desa. ·

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…