DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesawaran

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ($.PBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan i ............................ umum. APBD serta, perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ' disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 25 Agustus tahun 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan it Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun . Anggaran 2022; •f .......................................... .. * ............... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten ;Pesawaran di Provinsi ' Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik ; Indonesia Nomor 4749);

2.Undang-Undang Nomor 28: Tahun 1999 tentang ; Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari . Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem .. . ... - Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan i Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan ........ ' Lembaran N*egara Republik Indonesia Nomor 4400); t
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); y . . . . . ...................... 8.. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran _Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik * Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah d^ngan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran "Negara Republik;! Indonesia Tahun 2020 A Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 23‘ Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaintaha' 'telah' diubah"beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ alau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan fc Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara^ Pemerintah Pusai dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor;4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan ^ Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia i Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang ; Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikTndonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor ’56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir _ dengan Peraturan _ Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan. atas. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *- Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829); 4
17.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik ** i Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik ' Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19.Peraturan Pemerintah Nomor ;71 Tahun 2010 tentang _ Standar. _Akuntansi_.. Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik ■ Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah . Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2019 * ■ i Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24.Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang ;; Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan i » ’ i . . . . . . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 26 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka * 4* Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lerhbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I'lomor 6622);
28.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) * sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden w* Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
29.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2u20 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
30.Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran . Pendapatan dan Belanja Negara ■"Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik - Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi t . . . . dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
35.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum «• dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); it
36.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaari Nomor ' 32 Tahun '2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 't Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara *1 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayp.nan Dasar Sub Urusan Ket.enteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupacen/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
40.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasa.r pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); A 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita-Negara. Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah . diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
44.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah diubah 'beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ’ 118/PMK.07/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);
45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan _ Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja -Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
47.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
48.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 978); 4
49.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus NonFisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
50.Peraturan . Menteri . Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022, tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi hasil Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 813);
51.Peraturan Menteri ^Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang ■ Belanja 1Wajib Dalarn Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
52.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
53.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana. Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 91);
54.Peraturan t)aerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tr Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
55.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 90);
56.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor • 100); ' - - •
57.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan! Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten ’ , I Pesawaran Tahun 2022 Nomor 102); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Dan BUPATI PESAWARAN i MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG ' PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan *’Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4.Pendapatan “Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan —diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp 1.459.092.230.039,00 berkurang sebesar Rp. (53.381.114.951,00) sehingga menjadi Rp. 1.405..711.'115.088,00 dengan rincian sebagai berikut: ; !I;.' t )' !! I i Ij I r ] j;

1.“Pendapatan daerah

a.Semula
b.Bertarnbah/(berkurang) Jumiah pendapatan daerah setelah perubahan
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula
b.Bertambah/(berkurang) Jumiah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.300.092.230.039,00 Rp, 10.636.080.328.00 R p.l.310.728.310.367,00 Rp.1.457.592.230.039,00 Rp. 152.881.114.951,001 Rp.1.404.711.115.088,00
1. 3.Pembiayaan daerah * a. Penerimaan pembiayaan > ' ' 1)'Semula ' ' ....... Rp. 159.000.000.000,00 2) Bertambah/'(berkurang) Rp.(64.017.195.279.001 Jumiah penerimaan Rp. 94.982.804.721,00 pembiayaan setelah perubahan
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp. 1.500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (500.000.000,00) Jumiah pengeluaran Rp. 1.000.000.000,00 pembiayaan setelah perubahan Jumiah pembiayaan neto Rp.93.982.804.721,00 setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0,00 setelah perubahan

Pasal 3

t Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. *bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumiah pendapatan asli --daerah setelah perubahan
b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp. 136.884.564.638,00 Rp. 1.395.660.412.00 Rp. 138.280.225.050,00 R p.l.147.539.370.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 9.240.419.916,00 Jumlah pendapatan Rp. 1.156.779.739.916,00 transfer setelah perubahan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp. 15.668.295.401,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp,_____________ 0,00 Jumlah lain-lain pendapatan Rp. 15.668.295.401,00 daerah yang sah setelah perubahan

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari: _ a. Pajak daerah 1) Semula Rp. 65.740.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. ____________ 0,00 Jumlah pajak daerah Rp. 65.740.000.000,00 setelah perubahan ‘ b. Retribusi daerah ' 1) Semula Rp. 6.232.750.000,00 2) Bertambah./(berkurang) Rp,___________ 0,00 Jumlah retribusi daerah Rp. 6.232.750.000,00 setelah perubahan
1. c.Basil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 1) Semula , Rp. 4.052.525.701,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp,____________ 0,00 Jumlah hasil pengelolaan Rp. 4.052.625.701,00 kekayaandaerah setelah perubahan
2. a.^ain-lain ‘pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 60.859.188.937,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.395.660.412,00 Jumlah laindain pendapatan Rp, 62.254.849.349,00 asli daerah' yang sah setelah perubahan
(2)Pendapatan" transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat •. 1) Semula *Rp. 1.058.207.235.000,00 2) Bertambah/ (berkurang)Rp. 9.240.419.916,00 Jumlah transfer Rp. 1.156.779.789.916,00 pemerintah pusat setelah perubahan
2. b.Transfer “antar daerah 1) Semuia Rp. 89.332.135.000,00 2) Bertambah/(berkurang)' Rp. _________ 0,00 Jumlah transfer antar : Rp. 89.332.135.000,00 daerah setelah perubahan,
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagairnana c, bersumber dimaksud dalam Pasal 3 huruf dari:
1. a.Pendapatan hibah _ 1) Semuia Rp. 14.823.058.582,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp,:_____________ 0,00 f •■Jumlah hrbah............... /*’ Rp. 14.823.058.582,00 setelah perubahan
2. b.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semuia Rp. 845.236.819,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp.___________ 0,00 Jumlah lain-lain pendapatan Rp. 845.236.819,00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja operasional 1) Sfemula 2) Bertambah/fberkurang) Jumlah belanja operasional setelah perubahan
b.Belanja modal 1) Semuia 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubahan A* Rp. 899.024.867.066,00 Rp. 21.927.553.447,00 Rp. 920.952.420.513,00 Rp. 322.708.843.517,00 Rp. (70.108.668.398)00 Rp. 252.600.175.119,00 l i M 0 W ■■ Im :
c.Belanja tidak terduga i i i ! i ; 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00 !l I !:■ ! ' ; 2) Bertambah/(berkurang) R£_ 14.700.000.000,00) 1 ! Jumlah Belanja tidak terduga Rp. 300.000.000,00 '' : ! Mi M‘ ■ Mi M ■4j setelah perubahan IP d. Belanja transfer ■ \ Ji; 1 !! ■;i ; l;■. 1) ' Semula Rp. 230.858.519.456,00 ■!';! i i 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 if; !1" . Jumlah belanja transfer Rp. 230.858.519.456,00 ! i1;: s ; s setelah perubahan i 4 . i -:. Pasal 6 . ......• • •....

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam !i ' ; ■ ........................................- • ' • - - ............................................................................. • - - -t t ■ ■ ....................... ; ; Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp. 494.083.307.079,00 _ 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.238.419.124,00 Jumlah belanja transfer Rp 497.321.726.203,00 setelah perubahan
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula - Rp. 385.314.562.987,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.977,009.323,00 Jumlah belanja barang Rp. 402.292.172.310,00 dan jasa setelah perubahan
3. c.Belanja Bunga 1) Semula Rp. 2.000.000.000,00 ■ 2) Bertambah/(berkurang). Rp. (800.000.000,00) Jumlah belanja hibah Rp. 1.200.000.000,00 setelah perubahan
4. d.Belanja hibah 3) Semula Rp. 17.467.967.000,00 4) Bertambah/(berkurang) : Rp. (920.100.000,00) Jumlah belanja hibah Rp. 16.547.867.000,00 setelah perubahan
5. e.Belanja bantuan sosial ; 1) Semula Rp. 159.030.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.431.625.000,00 Jumlah belanja bantuan Rp. 3.590.655.000,00 ■ scsial setelah perubahan
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah . * 1) Semula Rp. 400.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) , Rp. (400.000.000,00) Jumiah belanja modal Rp. 0,00 tanah setelah perubahan
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp. 23.902.978.908,00 2) Bertambah/(berkurang) . Rp. 2.912.700.342,00 Jumlah belanja modal Rp. 26.815.679.250 ,00 peralatan setelah perubahan
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung 1) Semula - Rp. 130.960.611.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (79.455.601.7401,00 Jumlah belanja modal Rp. 51.505.009.260,00 bangunan dan gedung setelah perubahan
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi • 1) Semula Rp. 157.181.250.809,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.954.293.000,00 Jumlah belanja modal jalan,Rp. 164.135.543.809,00 irigasi,dan jaringan setelah perubahan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp. 10.264.002.800,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (120.060.000.001 Jumlah belanja asset tetap Rp. 10.143.942.800,00 lainnya setelah perubahan ]3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: J:
6. a.Semula Rp. 5.000.000.000,00 ! I
7. b.Bertambah/(berkurang) Rp. (4.700.000.000,00) Jumlah belanja tidak terduga Rp. 300.000.000,00 setelah perubahan
(4)Belanja transfer sebagaimana; dimaksud dalam Pasal 5 „ huruf d, terdiri atas: ,
1. a.Belanja bagi hasil 1) Semula ; Rp. 7.186.075.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp._____________ 0.00 Jumlah belanja bagi hasil ' Rp. 7.186.075.000,00 setelah perubahan
2. b.Belanja bantuan keuangan, 1) Semula Rp. 223.672.444.456,00 . 21 Bertambah/ (berkurang) -Rp._______ 0.00 Jumlah belanja bantuan . Rp. 223.672.444.456,00 keuangan setelah perubahan. .

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula -Rp. 159.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. (64.017.195.279.001 Jumlah penerimaan Rp. 94.982.804.721,00 pembiayaan setelah perubahan
b.Pengeluaran pembiayaan. 1) Semula Rp. 1.500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000.00 Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 1.000.000.000,00 setelah perubahan

Pasal 8

1) Penerimaan' pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula Rp. 9.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.982.804.721.00 Jumlah sisa lebih Rp. 14.982.804.721,00 perhitungan. anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan
b.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula . Rp. 150.000.000.000,00 . 2) Bertambah/'fberkurang) Rp (70.000.000.000,00) Jumlah Penerimaan Rp. 80.000.000.000,00 Pinjaman Daerah setelah perubahan Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiij atas: * Penyertaan modal daerah 1 1) Semula Rp. 1. 500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (500.000.000,00) Jumlah penyertaan modal Rp. 1.000.000.000,00 daerah setelah perubahan Pasal 9_

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannva dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ^ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan e Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten i> Pesawaran Tahun Anggaran 2022. «»
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: It
1. a.Bencana aJam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; .lb. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
2. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah' Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
3. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi r . Pemerintah. Daerah danl.atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang t . . . . Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III4 Rincian Perubahan APBD Menurut “ Urusan Pemerintahan Daerah, ................... . Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan .Beserta Target Dan Indikator;
5.Lampiran V ^Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keseiara-san dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi ' Dal am Kerangka, Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 7 . Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub ■ . . . Kegiatan . pada .RKPD dan PPAS. dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.Lampiran IX Sinkronisasi Program Program Prioritas Nasionai dengan Program Prioritas Daerah;
10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.Lampiran XI Daftar Piu tang'Daerah;
12.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years); 4
15.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Pesawaran menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Pehubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. P a sa l 12 Peraturan daerah ini mulai berlaku pad.i tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan t Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah. Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggall^L-Pltlj ober 2 2 2 / TI PESAWARA ( / Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 1° Okt:^’-' SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN BtPATEN PESAWARAN TAHUN '022 NOMOR , t ^ 5RATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Mf)R 0 3 / 1335/P SW /2022 l a m p ir a n i : ' 7:: /\777 ' 7r7 .7 ~ ' PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 4 [TAHUN 2022 ^ TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH : ■ TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN PESAWARAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TA H U N ANGGARAN 2022 Kode » Uraian \ Jum lah (R p) B ertam bah/(Berkurang) Sebelum Perubahan " Setelah Perubahan (Rpl % 4 PENDAPATAN DAERAH ; 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 135.884.564.638 138.280.225.050 1.395.660.412 1 % 4:1.01 Pajak Daerah 65.740.000.000 65.740.000.000 ..................0 0 % 4.1.02 Retribusi Daerah 6.232.750.000 6.232.750.000 0 0 % 4.1.OB Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.052.625.701 4.052.625.701 . 0 0 % 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 60.859.183.937 62.254.849.349 1.395.560.412 2 % 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.147.539.370.000 i 1.156.779.789.916 9.240.419.916 1 % 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.058.207.235.000 1.067.447.654.916 9.240.419.916 1 % 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 89.332.135.000 89.332.135.000 0 0 % 4.3 LA IN -LA IN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.668.295.401 15.668.295.401 A 0 0 % 4.3.01 Pendapatan Hibah 14.823.058.582 \ ! 7 ' 14.82.3.058.582 0 %’ 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 845.236.819 845.236.819 0 0 % Jum lah Pendapatan 1.300.092.230.039 1.310.728.310.367 10.636.080.328 1 % - 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 899.024.867.066 920.952.420.513 21.927.553.447 . 2 % 5.1.01 Belanja Pegawai 494.083.307.079 497.321.726.203 3.238.419.124 1 % 5.1.02 Belanja Barang dari Jasa 385.314.562.987 402.292.172.310 16.977.609.323 4 % 1 Kode Uraiars Jum iah (Rp) ‘ - - - ■ - B ertam bah/(B erkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.500.000.000 1.000.000.000 (500.000.000) 33 % 6.2.02 Penyertaan M odal Daerah 1.500.000.000 1.000.000.000 (500.000.000) 33 % Jum lah Fengeluaran Pem biayaan 1.500.000.000 1.000.000.000 (500.000.000) 33 % Pem biayaan N e tto 157.500.000.000 93.982.804.721 - (63.517.195.279) 40 % 6.3 Sisa Lebih Pem biayaan A nggaran D aerah Tahun Berkenaan 0 (0) (0) 1 0 0 % 3 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAW ARAN N O M O R A : TA H U N 2 022 TENTANG PERUBAHAN A N G G A R A N PE NDAPATAN D A N BELANJA DAERAH T A H U N A N G G A R A N 2022 KABUPATEN PESAWARAN ! RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG OIKLASIFIKASI M ENU RU T URUSAN PEM ERINTA HA N CAERAH DAfJ ORGANISASI , TA H U N A N G G AR AN 2 0 2 2 ' : • l Kode Urusan Pem erintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operas! Belanja M odal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja . Belanja Operasi Belanja M odal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 T URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKa ITAN DENGAN PELAYANANDASAR * 34.864.468.882 546.865 .318 .S 70 313.597 .621 .08 9 0 C 8 60.462 .339 .65 9 34.364.468.882 t 560.823.683.372 241.891.732.391 0 0 802.71 j .415T'63 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 35.000.000 3 5 8 .499 .180 .38 2 55.426.964.700 0 0 4 1 3 .926 .145 .58 2 35.000.000 355.886.802.164 54.727.964.700 0 0 410.614 .766 .86 4 01 1 .0 1 .2 .2 2 .0 .0 0 .0 2 .0 0 0 0 D in a s P e n d id ik a n d a n K e b u d a /a a n 3 5 .0 0 0 .0 0 0 * 3 5 8 .4 9 9 .1 (8 0 .8 8 2 „ 5 5 . 4 2 6 ^ 6 4 . 7 0 0 . 0 0 4 1 3 .9 2 6 .1 4 5 .5 8 2 35.OOO.OO0 3 5 5 .8 8 6 .8 0 2 .1 6 4 5 4 .7 2 7 .9 6 4 .7 0 0 0 0 4 1 0 .6 1 4 .7 6 6 .8 6 4 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3 2 . 9 7 9 . 4 6 8 . 8 8 2 1 2 8 . 3 4 6 . 1 6 5 . 6 9 5 2 . 6 4 2 . 1 9 5 . 4 8 0 0 0 1 3 0 . 9 8 3 . 3 6 1 . 1 7 5 32.979.468.882 1 4 1 . 4 4 2 . 7 5 9 . 6 6 3 4.443.594.372 0 0 145.886.354.03 5 1 0 2 1 .0 2 .0 .0 0 .0 .0 0 .0 1 .0 0 0 0 D in a s K e s e h a ts n 3 2 .9 7 9 .4 6 8 .8 8 2 7 7 .6 5 3 .1 1 0 .9 4 1 9 7 4 .0 9 2 .0 0 0 0 0 7 8 6 2 7 2 0 2 .9 4 1 3 2 .9 7 9 .4 6 8 .8 8 2 7 7 .5 9 6 .2 9 2 .0 8 9 9 7 4 .u 9 2 .0 0 0 ■ 0 0 7 8 .5 7 0 3 8 4 0 8 9 1 02 1 ,0 2 .0 .0 0 .0 .0 0 .0 1 .0 0 0 2 B L U D R u m a h S a k it U m u m D a e r a h (R S U D ) 0 1 5 .3 5 1 .0 9 8 .0 0 0 2 5 0 2 1 0 .0 0 0 0 0 1 5 .6 0 1 .3 0 8 .0 0 0 0 2 6 .4 6 4 .1 3 5 .3 9 5 2 .0 5 1 .6 0 8 .8 9 2 0 0 2 8 .5 1 5 7 4 4 2 8 7 1 02 1 .0 2 .0 .0 0 .0 .0 0 .0 1 .0 0 0 3 B LU D • ^ . P u s k e s m a s G e d o n g T a ta a n * 0 3 .5 2 4 .4 3 2 .3 0 0 129 2 4 4 .4 0 0 0 0 3 .6 5 3 .6 7 6 .7 0 0 e i 3 .5 8 2 .5 3 1 .3 8 9 > * 1 2 9 .2 4 4 .4 0 0 0 0 3 .7 1 1 7 7 5 .7 8 9 1 02 1.02 0 0 0 0 .0 0 .0 1 .0 0 0 4 B LU D P u s k e s m a s R o w o r e jo n 2 .3 6 2 .5 3 7 .3 6 5 7 8 .8 5 7 .3 3 5 0 0 2 .4 4 1 .3 9 4 .7 0 0 0 2 .4 1 2 .4 1 1 .6 3 1 7 8 .8 5 7 .3 3 5 0 0 2 .4 9 1 2 6 8 .9 6 6 1 02 1 .0 2 .0 .0 0 .0 .0 0 .0 1 .0 0 0 S B LU D P u s k e s m a s B e m u n g 0 2 .3 7 4 .0 0 3 .0 0 0 5 0 .8 8 6 .7 0 0 0 0 2 .4 2 4 .8 8 9 .7 0 0 0 2 .4 5 0 2 4 6 .6 8 1 5 0 .8 8 6 .7 0 0 0 0 2 .5 0 1 1 3 3 .3 8 1 1 02 l 0 2 .0 .0 0 .0 .0 0 .0 1 .0 0 0 6 B LU D P u s k e s m a s T r im u ly o 0 2 .1 9 6 .8 4 3 .0 2 6 8 9 .1 7 6 .2 7 4 0 0 2 .2 8 6 .0 1 9 .3 0 0 0 2 2 3 4 .7 3 5 .8 9 1 8 9 .1 7 6 .2 7 4 0 0 2 .3 2 3 9 1 2 165 1 02 1 .0 2 ,0 ,0 0 .0 .0 0 .0 1 .0 0 0 7 B LU D P u s k e s m a s T e g in e n e n g 0 2 .4 3 9 .4 4 5 .5 8 8 1 3 2 .3 8 0 .3 1 2 0 0 2 .5 7 1 .8 2 6 .4 0 0 0 2 .4 9 5 .8 6 7 .3 1 1 1 3 2 .3 8 0 .8 1 2 0 0 2 .6 2 8 2 4 8 123 1 02 . 1 .0 2 .0 .0 0 .0 .0 0 .0 1 .0 0 0 0 B LU D P u s k e s m a s K e d o r d o n g 0 3 .0 9 6 .0 2 9 .9 8 1 1 8 6 .7 5 0 .0 0 C 0 0 3 .2 8 2 .7 7 9 .9 8 1 0 3 .8 1 5 .0 2 0 .3 4 0 1 8 6 .7 5 0 .0 0 0 0 0 4 .0 0 1 7 7 0 .3 4 0 ~ 4 ~ Kode Urusan Pemerintahan Daerah SebefuirTPerubahan ....... - Sesudah Perubahan ‘ ’ P e n dapatan Belanja Pendapatan • Belanja Belanja Operas? Beianja M o d al Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jum lah Belanja Belanja Operasi Belanja M odal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jum lah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.10-0000 Kecamatan Teluk Pandan 0 1.524.648.631 0 C 0 1.524.648.631 • 0 1.550.534.213 0 0 0 1.550.5342 1 3 7 01 7.01.2.16.0.0003.0000 Kecamatan ; Tegineneng * 0 1.827300.654 0 0 0 1.827300.654 0 1.617.007 158 0 0 0 1.617.007.158 7 01 7.01.2.16.0.00.11.0000 Kecamatan Way Ratai 0 1 3 53 .10 9.9S0 0 0 ro 1353.109.950 0 1:177.030.105 0 0 0 1.177.030.105 8 / UNSUR PEMERINTAHAN ' U M U M 0 7 3 2 1 .8 4 1 .6 0 0 0 0 0 7 3 2 1 .8 4 1 .6 0 0 0 7.452.494.686 0 0 0 7.452.494.686 8 01 KESATUAN BANGSA DAN • POUTIK 0 7 3 2 1 .8 4 1 .6 0 0 0 0 : o 7 3 2 1 3 4 1 .6 0 0 0 7.452.494.686 0 0 0 7.452.494.686 8 01 8.01.2.16.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Potitik 0 7 3 2 1 3 < 1 .6 0 0 0 0 ------- f— 0 7321.841.600 * 0 7.452.494.686 0 ■ ■ - 0 0 7.452494.686 TOTAL 1 3 0 C .0 9 2 -2 3 0 .6 3 9 8 9 9 .0 2 4 .3 6 7 -0 6 6 3 2 2 .7 0 8 3 4 3 .5 1 7 5.0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 3 0 .8 5 8 .5 1 9 .4 5 6 1 .4 5 7 .5 9 2 3 3 0 .0 3 9 1 .3 1 0 .7 2 8 3 1 0 3 6 7 9 2 0 .952 .420 .51 3 252.600 .175 .11 9 30 0 .0 0 0 .0 0 0 2 3 0 .S 5 8 3 1 9 .4 5 6 1.404.711.1 IS .0S 8 13 LAMPIRAN 111 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN FESAW A RA N . RliNCIAN PE R UBAHAN A PB D M E N U R U T U R U S A N P E M E R IN TA H A N DAERAH, O R G A N ISA SI, P E N D A P A TA N , BELANJA D A N P E M B IA Y A A N T A H U N A N G G A R A N 2 0 2 2 U rusan P e m e rin ta h a n : 1 .0 1 'URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN O rga nisa si : 1.01.2.22.0.00.02 D inas P end idikan dan Kebudayaan Kode Rekening U raian S e b e lu m P erubahan * Sesudah . P e ru b a h a n ' B e rta m b a h /(B e rk u ra n g ) D asar H u kurn 1 01 1 .0 1 .2 .2 2 .0 .0 0 .0 2 .0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 4 P E N D A P A T A N DAERAH 1 01 1 .0 1 .2 .2 2 .0 .0 0 .0 2 .0 0 0 0 00 0 .0 0 00 4 1 P E N D A P A T A N ASLI DAERAH (PA D ) 3 5 .0 0 0 .0 0 0 3 5 .C 0 0 .0 0 0 0 1 01 1.01.2.2*2.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 R etribusi Daerah 35.000.000 35.000.000 0 --- — —i------------------------------------------- ,---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ju m lah P en d ap a ta n ■3 5 .0 0 0 .0 0 0 • 3 5 .0 0 0 .0 0 0 e 0 s’ * 0 00 1 .0 1 .2 .2 2 .0 .0 0 .0 2 -0 0 0 0 00 0 .0 0 00 5 B ELA N JA 1 01 1 .0 1 .2 .2 2 .0 .0 0 .0 2 .0 0 0 0 0 0 0 .0 0 00 U R U S A N P E M E R IN TA H A N B ID A N G P E N D ID IK A N 4 1 3 .9 2 6 .1 4 5 .5 8 2 - 4 1 0 .6 1 4 .7 6 6 .8 6 4 (3 .3 1 1 .3 7 8 .7 1 8 ) 1 01 T .0 1 .2 .2 2 .0 .0 0 .0 2 .0 0 0 0 0 2 0 .0 0 00 PR O G R A M PENGELOLAAN P E N D ID IK A N 1 3 9 .3 0 6 .5 3 4 .9 0 0 : 1 3 8 .4 5 9 .6 3 4 .9 0 0 (8 4 6 .9 0 0 .0 0 0 ) 1 01 1 .0 1 .2 .2 2 .0 .0 0 .0 2 .0 0 0 0 02 2.01 00 P engelo laan Pendidikan Sekolah D asar 9 3 .3 3 5 .9 7 1 .6 0 0 4— ------- : ; — ' 9 3 I3 3 5 . 9 7 1 .6 0 0 ■ 0 1 01 1.G 1.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 P em bangunan Ruang G u ru /K ep ala Sekolah/TU 4 0 0 .23 0.00 0 4 00 .23 0.00 0 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.230.000 20.230.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang d an Jasa 20.230.00 ) 20.230.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA M O D AL 3 80 .00 0.00 0 3 80.000.000 0 1 o i 1.01.2.22.0.00:02.0000 02 2.01 03 r -j 2 03 Belanja M od al G edung dan B a ng un a n 3 80 .00 0.00 0 380.00 0.00 0 0 1 01 1.01.2.22.0.00:02.0000 02 2.01 04 P em bangunan Ruang U n it K esehatan Sekolah 1.341.305.000 1.341.305.000 0 ~ 14 ~ Kode R eken in g U ra ia n S eb elum Perubahan Sesudah Perubahan Berta m b a h /(B e rk u ra n g ) D asar H u ku m P e m eliha ra an /R eh ab ilita si 8 01 8.01.2.16.0.00.01.00 01 2.09 09 G e d u n g K a n to r d an B ang un a n Lainnya 30.000.000 j 30.000.000 0 8 01 8 .01.2.16.0.00.01.00 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 ; 30.000.000 0 f P e m eliha ra a n /R e h a b ilita si Sarana d a n Prasarana 8 01 8.01.2.16.0.00.01.00 01 2.09 11 P e n d u ku n g G e d u n g K a n to r atari B angunan 4 .000.000 4.000.00C 0 » Lainnya 8 01 8 .01 .2 .16 .0 .00 .0 1.00 01 2.09 11 5 1 r 02- Belanja Barang dan --------------------------Jasa _ 4 .00 0.00 0 4.000.000 0 J u m la ti Belanja 7 .3 2 1 .8 4 1 .6 0 0 7 .4 5 2 .4 9 4 .6 8 6 1 3 0 .6 5 3 .0 8 6 T o ta l S u rp lu s /(D e fis it) (7 .3 2 1 .8 4 1 .6 0 0 ) (7 .4 5 2 .4 9 4 .6 8 6 ) (1 3 0 .6 5 3 .0 8 6 ) 0 00 8 .0 1 .2 .1 6 .0 .0 0 .0 1 .0 0 00 0.00 00 6 P E M B IA Y A A N » Jurnlah P e n e rim e a n P er.ibiayaan 0 . 0 'o Jum lah P e n erim aa n Pen g elu aran 0 0 0 LA M PIR A N IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESA W ARA N " -N O M O R 4 TAHUN 2 0 2 ? ■ - - . TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 0 2 2 KA6UPATEN PESAWARAN REKAPITULmSI PERUBAHAN BELANJA MENURUT IRUSAN F2MERINTAHAN DAERAH. ORGANISASl, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASL DAh SUB KEGIATAN BESERTA KaUARAN TAHUN ANGGARAN 2 0 2 2 K o < ie Uraian Urusan, O rg an isasi, Program, K egiatan, d a n Sub K egiatan S eb etu m P e ru b a h a n S e su d a h P e ru b a h a n B erta m b a h /(B erk u rar* g )B elanja B elanja B elanja O p e rasi B elanja M odal B elanja Tak T erduga B elanja T ra n sfer Ju m iah B elanja B elanja O peras! B elanja M odal Belanja Tak T erd u g a B elanja T ra n sfer Ju rrJ^h B elanja 1 t URUSAN PEMERINTAHAN W AJIB YANG BERKAfTAN DENGAN PELAYANAN OASAR 5 4 6 .8 6 5 J 1 8 .570 3 1 3 .5 9 7 .6 2 1 .0 8 9 0 0 8 6 0 .4 6 2 3 3 9 .6 5 9 5 6 1 8 2 3 .6 8 3 .3 7 2 241.891.732.3S 1 0 0 8U 2.71S .415.763 (5 7 .7 4 7 .5 2 3 .8 9 6 ) i 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 3 5 8 .4 9 9 .1 8 0 .8 8 2 6 5/426. &64.70Q 0 0 4 1 3 .9 2 6 .1 4 5 .5 8 2 3 5 5 .8 8 6.802.164 5 4 .7 2 7 .9 6 4 .7 0 0 0 0 4 1 0 .6 1 4 .7 6 6 .8 6 4 (3 .3 1 1 3 7 8 .7 1 8 ) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 Pinas P endidkan dan Kebudayaan * 358.499.130.8S2 55.426.964.700 0 0 413.926.145.582 355.886.802.164 ] 54.727.964.700 0 0 410.614.766.864 (3.311.378.718J t 01 1.01 2.22.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA 274.315.172.682 204.438.000 0 0 274.519.610.682 271.850.693.964 204.438000 0 0 272.055.131.964 (2.464.478.718) 1 01 1.0].2.22.0.00.02.0000 01 2.01 Rerencanaan, P enganggsran. dar. cvaliasi K'nerja Ferangkit Daerah 19.129.500 0 0 0 19.129.500 19.129.500 ' 0 0 0 19.129.500 0 1 01 101.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan P enyusunan Laporar.' C apaian Kineija d an khtisar Realisas; Kinefja SKPD r 19.129.500 0 0 0 19.129.500 / * 19.129.500 j * t 0 0 0 19.129.500 0 1 01 1.01.2.22.0. n0.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat D aerah 271.H 6.45S.182 0 0 0 271.116.455.182 268.705.976.464 0 0 0 268.705.976.464 (2.410.478.718) t 01 101.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 R envedaan Gaji d an Tunjangan ASN 271.10845S.182 0 0 0 271.108455.182 268.697.976.464 » 0 0 0 268 697.976.464 (2.410.478.718) i 01 1 01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporar. Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran <irpn 8 000.000 0 0 0 8.000.000 8.COO.OOO* 0 . . 0 0 8 000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum F ?ranglut Daerah 464.596.0C0 0 0 0 464.596.000 464.596.000 0 0 0 464.596.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 01 f\»nyediaan Korrponen (nstalasi ' Listrik/Penerangan B angunan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000* 0 0 0 10.000.000 0 1 01 1 01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan F erlengkapan K a n to r 30.u00.000 0 0 0 30.000.000 ■---------- ? 30.000.006' • 0 ' 0 .0 ‘ . 30.000.000' o i 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.400.000 0 0 0 15.400.000 15.400.000 0 0 0 15.400.000 0 i 01 1 01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 04 Panyediaan Bahan Logistic Kantor 159.500.000 0 0 0 159.500.000 159.500.000 0 0 0 159.500.000 0 1 01 101.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barartg Cetakan dan P e n g g a n d a a n 2S.000.000 0 0 c 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 i 01 1 01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Baton Bacaan dan P e ra tu a n A jrundaryj-undangan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 i 01 1 01.2 22.C.00.02.0000 01 2.0o 09 F ^nyelenggaraan RapatK oordinasi dan Konsultasi SKPD 189.696.000 0 0 0 189 696.000 189.696.000 0 0 0 189.696.000 0 i 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Mil* Daerah Renunjang U risan te n e rin ta h D aerah 150.000.000 54.438.000 0 0 204.438.000 150.000.00CL S4.438.000 0 q 204.438.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 F togadaar, Sarana danP rasarana Gedung Kantor atau Hanguran Lainnya 150 000.000 S4.438.000 0 0 204.438.000 150.000.00Q 54.438.000 0 0 204.438.000 0 1 01 1 01.2 22.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pam erintahan Daerah 2.196.600.000 0 0 0 2.198.600.000 2.190.600.000 0 0 0 2 190.60U.000 (6.000.000) 372 S ebelum P e ru b a h a n . ----------- " -- -----------3 ' V i - - - - - r - ......- " 5 e s u d a h P e ru b a h a n - -•r r _ - — - - - ---------: — . .... K ode U raian Urusan, O rg a n isa si. Program, Kegiatan, d a n S ub K egiatan B elanja * - -- - - B elanja ~ B erta m b a h /fB erfcu ra n g ) B elanja O p e ra si B elan ja M odal Belanja Talc T e rd u g a B elanja T ra n sfer Ju m lah B elanja B elanja O perasi B elarus M odal ' B elanja Tak T e rd u g a . B elan ja T ra n sfer -Jum lah- B elanja 8 01 8.01 2 16.0.00.01.00 04 P R O G R A M P£ M 0£ RDAYAAN D A N PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 2.772.322 000 0 0 0 2.772.322.000 2 567.621 600 0 0 0 2.S67621.600 (2 0 4 .7 0 Q 4 0 Q ) 8 01 8 0 1 .2 .1 6 0 0 0 0 1 .0 0 04 2.01 P erum usan Kebijakan Tefcras dan P e m a n ta p a n P elaksanaan Bidang f^ m b e rd a y a a n d a n Pengaw asan O rg an isasi K em asyarakaian 2 7 7 2 .3 2 2 000 0 0 0 2.772.322.000 2 567.621 o C 0 2.567 C21.600 (204.700.400) 8 01 f 801.2.160.00.01.00 04 2.01 OS Pelaksanaan M onitoring E valuasidan P etaporan O ib k ia n g P e r d a fta r a n O rm a s , P em b erd ay aa n Ormas, E valuasidan M ediasi Sengketa Orm as. P engaw asan O rm a s d a n O rm as Asing di D aerah 2.772.322.000 0 0 0 2.772.322.000 2S 67.62l.600 0 0 0 2.S67.621.600 (204.700.400) 8 01 8.01.2.16.0.00,01.00 06 PROGRAM PEN1NGKATAN KEWASPADAAN NAS IONAL DAN * PENINGKATAN KUAU7AS DAN FASlUTASI PENANGANAN KONFLK SOSIAL 27S.600.000 0 0 0 275.600.COO 644.400.b00 0 0 0 f 644.400.000 368.800.000 a 01 8 .0 1 2 .160.00.01.00 . 06 2 0 1 P erum usan Kebtjakan Tekr.is d an W a k sa n a a n r*em ant;pau K e w a sp a d a a n N a so n a l d an P enanganan K onflk Sosial 275.600.000 0 0 0 275.600.000 644.400.000 0 0 0 644.400.000 368.8O0.0C0 8 01 8.01.2.16.0.00.01.00 06 2.01 04 Fselaloanaan Kcord;ra si di Bidang X ew 3Spadaan Dint Kerjasama lc*elijer\ ‘ fte m sn tau a n O ran g Asing. Tem ga Kerja ' Asing d a n le n fra g a Asirg. K ew aspadaan fV rbaiasen Antar N egara Fasilitasi K e te m b ag aa n Bidang K ew asp a d aan s e r e (Penanganan Konflik di Daerah 26.7CO.OOO K1- 0 / 0 t * 0 t • 26.700.000 26.700|000 0 0 0 26.700.000 0 8 01 8.01.2.160.00.01.00 06 2.01 Ob Pelaksanaan M onitoring E valuasidan Pelapor3n di Ridang K ew aspadaan Dini K erjasam a Intelijea P am antauan O rang Asing. Tenaga Kerja Asing d a n L em baga Asing. K ew aspadaan P erb a tasan Antar Negara. Fasilitasi K elem bagaan Bidang. K ew aspadaan. serta P enanganan Konfliic di O aerah 248.900 00 0 0 0 0 248.900.000 ----------------- j------- 617.700.000 | 0 0 0 617.700.000 368.800.000 TOTAL 8 9 9 .0 2 4 ,8 6 7 .0 6 6 3 2 2 .70C .843.517 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 3 0 .8 5 8 JS 1 9 .4 5 6 1 .4 S 7.592-230.039 9 20.9S 2 >420.513 2 S 2 .6 0 3 .1 7 5 .1 1 9 30 0 0 0 0 .0 0 0 2 3 0 .8 S 8 .5 1 9 .4 5 6 1 .4 0 4 .7 1 1 .1 1 S 4 8 8 (5 2 .8 8 1 .1 1 4 .9 5 1 ) LAM PIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN N 0 M 0 R 4 TA H U N 2022 TENTANG PERUBAHAN A N G G A R A N PENDAPATAN D A N BELANJA DAERAH T A H U N A N G G A R A N 2022 KABUPATEN PESAWARAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERP7)DUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGElOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian ? Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Beikurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Mod?l Belanja Tdk Terduga Belanja Transfer 01 PEL". YANAN UMUM ; 01 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BI DANG - PENDIDIKAN 2 7 4 .3 1 5 .1 7 2 .6 8 2 2 0 4 .4 3 8 .0 0 0 0 0 2 7 4 .5 1 9 .6 1 0 .6 8 2 2 7 1 .8 5 0 .6 9 3 .9 6 4 2 0 4 .4 3 8 .0 0 0 0 0 2 7 2 .0 5 5 .1 3 1 .9 6 4 (2 .4 6 4 .4 7 0 .7 1 8 ) 01 0 2 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8 5 2 3 0 2 4 9 .8 6 3 1 .5 5 1 .4 5 6 .6 9 3 0 0 8 6 .7 8 1 .7 0 6 .5 5 6 9 7 2 6 1 .8 4 6 .8 1 1 » 2 .6 7 8 .5 9 0 .4 1 0 0 0 9 9 .9 4 0 .4 3 7 2 2 1 • 1 3 .1 5 8 .7 3 0 .6 6 5 0 I 03 1 0 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKFRJAAN UM UM DAN PENATAAN RUANG 8 .0 8 7 .4 7 5 .8 4 0 1 9 0 .3 6 1 .1 0 0 0 0 8 .2 7 7 .8 3 6 .9 4 0 7 .5 2 8 .S 9 5 .4 1 2 164 8 0 8 .0 0 0 * 0 0 7 .5 9 3 .4 0 3 .4 1 2 (5 8 4 .4 3 3 .5 2 8 ) 01 0 4 1 0 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4 .2 4 7 .7 8 2 .0 0 0 . 1 3 .8 7 8 .0 0 0 0 0 . 4 .2 6 1 .6 6 0 .0 0 0 4 .0 9 8 .8 8 5 .6 9 9 2 2 .0 2 6 2 5 0 0 0 4 .1 2 0 .9 1 1 .9 4 9 (1 4 0 .7 4 8 .0 5 1 ) 01 05 1 0 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UM UM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 6 .3 4 0 .9 8 1 .0 0 0 0 0 0 1 6 .3 4 0 .9 8 1 .0 0 0 16 .8 1 2 .7 7 3 .4 9 4 0 0 0 16 .8 1 2 .7 7 3 .4 9 4 4 7 1 .7 9 2 .4 9 4 464 r 1 S e b e l u m P e r u b a h a n S e s u d a h P e r u b a h a n B e r ta m b a h / ( B e r k u r a n g )K o d e U ra ia n K e l o m p o k B e la n ja J u m l a h B e la n ja K e lo m p o k B e la n ja J u m l a h B e la n ja B e la n ja O p e r a s i B e la n ja M o d a l B e la n ja T a k T e r d u g a B e la n ja T r a n s f e r B e la n ja O p e r a s i B e la n ja M o d a l B e la n ja T a k T e r d u g a B e la n ja T r a n s f e r 10 0 3 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIUANG KEBUDAYAAN 8 1 4 .3 6 6 .S 0 0 6 1 .9 3 0 .0 0 0 0 0 8 7 6 .2 % .5 0 0 8 1 9 .3 6 6 .5 0 0 6 1 .9 3 0 .0 0 0 0 0 8 8 1 .2 9 6 .5 0 0 5.00 0 .0 0 0 10 0 4 2 2 3 URUSAN PEM ERIN TA H A N . BIDANG PERPUSTAKAAN 3 3 8 .5 8 0 .8 0 0 7 1 . 4 1 9 2 0 0 0 0 4 1 0 .0 0 0 .0 0 0 3 2 4 .9 1 7 .0 0 0 4 0 .0 8 3 0 0 0 0 0 3 6 5 .0 0 0 .0 0 0 (4 5 .000.000) 11 P E R L IN D U N G A N S O S IA L 11 01 • 0 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 .1 3 1 .0 9 1 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0 0 0 1.13 7 .0 9 1 0 0 0 1 .0 7 0 .9 4 1 .0 0 0 . 0 0 0 1 0 7 0 .9 4 1 .J 0 0 (66.150.000) 11 0 2 2 0 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPOAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 .2 7 5 .7 7 /.8 0 0 / t 0 •* l 0 0 - .2 7 5 7 7 7 .8 0 0 1 .2 4 4 .5 2 7 .8 0 0 ' 0 0 0 1 .2 4 4 .5 2 7 8 0 0 (3 1 2 5 0 .0 0 0 ) 11 0 3 3 3 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 1 1 6 .0 0 0 .0 0 0 0 0 0 1 1 6 .0 0 0 .0 0 0 1 1 6 .0 0 0 .0 0 0 P 0 0 1 1 6 .0 0 0 .0 0 0 0 T O T A L 8 9 9 . 0 2 4 .8 6 7 . 0 6 6 3 2 2 . 7 0 8 .8 4 3 . 5 1 7 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 3 0 .8 5 8 .5 1 9 .4 5 6 1 .4 5 7 . 5 9 2 .2 3 0 . 0 3 9 9 2 0 . 9 5 2 .4 2 0 .5 1 3 2 5 2 .6 0 0 .1 7 5 .1 1 9 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 3 0 .3 5 8 .5 1 9 .4 5 6 1 .4 0 4 .7 1 1 .1 1 5 .0 8 8 (5 2 .8 8 1 .1 1 4 .9 5 1 ) 471 IAMPIRAN VI ' ' ' ~ PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR ; TAHUN 2022 TENTANG l*ERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEtANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 - - f KABUPATEN PESAWARAN REKAPITULASI PER UB A HA N BELANJA U N T U K P E M E N U H A N SPM T A H U N A N G G A R A N 2 02 2 ; No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan * Sub Kegiatan < Alokasi Anggasan (Sebelum Perubahan) Alokasi A nggaran (Sesudah Perubahan) B ertam b ah / (Berkurang) A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar ' " r * * • i Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pem bangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/FU 400.230.00Q 400.230.000 0 . Pernbangunan Ruang U nit Kesehatan Sekolah 1.341.305.000 1.341.305.000 0 - Pem bangunan Perpustakaan Sekolah 909.000.000 909.000.000 0 Pem bangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 9.285.985.000 9.285.985.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas : 6.379.357.000 6.279.357.000 (100.000.000) ...» Pengadaan Perfengkapan' Sekolah ;j 552.500.000 552.500.000 ... 0 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 7.960.000.000 7.960.000.000 0 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 285.650.000 285.650.000 0 Pembinaan M inat, Bakat dan Kreativitas Siswa 34.000.000 34.000.000 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 26.105.940.000 26.205.940.000 100.000.000 Pembinaan Kelembagaan dan M anajem en Sekolah 138.304.600 138.304.600 0 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 39.943.700.000 39.943.700.000 0 Juinlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 93.335.971.600 9 3 .3 35 .9 71 .50 0 0 Jumlah Pendidikan Dasar 93.335.971.600 9 3 .3 35 .9 71 .60 0 0 Pendidikan Kesetaraan 472 ~ N o - Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan S ub Kegiatan i Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) - Alokasi A nggaran (Sesudah Perubahan) B ertam b ah / (Berkurang) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Did : 51.000.000 51.000.000 0 Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelam atan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah K abupaten/K ota 51.000.000 5 1.0 00 .0 00 0 Jum lah Pelayanan Penyelam atan dan evakuasi korban kebakaran 51.000.000 51.000.000 0 Jum lah SPM Bidang Ketentram an dan Ketertiban U m um 1.503.534.700 1 .360.864.700 (142.670.0C 0) F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas teriantar, anak teriantar, la n ju t usia ted antar serta gelandangan pengem is di luar panti Rehabilitasi Sosiai Dasar Penyandang Disabilitas Teriantar, Anak Teriantar, L an jut Usia Teriantar, serta G elandangan Pengemis d i Luar Panti Sosial > Penyediaan Permakanan [ 140.000.000 157.450.000 17.450.000 • Pemberian Layanan Rujukan 50.000.000 6.250.000 _____ * ____ (43.750 000) % t Jumlah. Rehabilitasi Sosiai D asar Penyandang Disabilitas Teriantar, A n ak Teriantar, Lanjut Usia Teriantar, serta G elandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 190.000.000 163.700.000 (26.300.000) Jum lah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas teriantar, anak teriantar, lanjut usia terian tar;serta gelandangan pengemis di luar panti 190.000.000 163.700.000 (26.300.000) Perlindungan Sosial Korban Bencana A lam dan Sosial • Perlindungan Sosial Korban Bencana A lam dan Sosiai Kabupaten/Kota Penanganan Khusus bagi Kelom pck Rentan 45.000.000 45.000.000 0 Jum lah Perlindungan Sosial Korban Bencana A lam dan Sosial K abupaten/K ota 45.000.000 4 5.0 00 .0 00 0 Jum lah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 45.000.000 4 5.0 00 .0 00 0 Jumlah SPM Bidang Sosial 235.000.000 2 08 .70 0.00 0 (26.300.C00) LAMPIRAn K/II ............... ' ' ’ ' PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN - NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN PESAW ARAN SIN K R O N ISA SI PR O G RA M PADA R PJM D D EN G A N PERUBAHAN APBD T A H U N A N G G A R A N 202 2 Kode U raian * > R PJM D (Rp) APBD (Rp) B e rta m b a h / (B e rk u ran g ) (Rp) S e b elu m . P erubahan Setelah Perubahan Ju m lah % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 407.067.941.945 860.462 939.659 802.715.415.763 (57.747.523.896) 7 % 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 120.027.056.600 413.926.145.582 t ‘ t »' 410.614.766.864 b • (3.311.378.718) 1 % 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 274.519.610.682 272.055.131.964 (2.464.478.718) 1 % 1 o r 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0 :139.306.534.900 138.459.634.900 (846.900.000) 1 % 1 Q1 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 0 100.000.000 100.000.000 0 0 % 1 02 * URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 56.172.910.133 :h 30.988.361.175 145.886.354-.035 14.897.992.860 11 % 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 86.781.706.556 99.940.437.221 13.158.730.665 15 % 1 02 02 PROGRAM PEM ENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA1 145.322.226.399 . 36.072.614.619 37.816.876.814 1.744.262.195 5 % i 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA M AN U SIA KESEHATAN 5.874.000.00C ' 6.339.236.000 6.339.236.000 0 0 % 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN M A K A N A N M IN U M A N 463.110.000 406.876.000 406.876.000 0 0 % ~ 479 Kode U raian R PJM D (R p) ; A P B D (R p ) - - B e rta m b a h / (B e rk u ra n g ) (Rp) ; S e b elu m Peru b ahan S e te la h P e ru b a h a n J u m la h % • 8 01 ( 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK D AN PENGEM BANG AN ETIKA SERTA BUDAYA ■ POLITIK 1.000.000.000 1.069.905.000 1.069.905.000 • r 0 0 % * 8 01 0 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1 . 2.641.822.117 2.772.322.000 2 .567.621.600 (204.700.400) * 7 % 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEVYASPADAAN N ASIONAC D A N PENINGKATAN KU A LITAS D AN FASILITAS! PE N AN G AN AN KONFLIK SOSIAL 300.000.000 275.600.000 6 4 4 .4 0 0 .0 0 0 368.800.000 134 % 491 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH.KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 4 ! TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN PESAW ARAN SINKRONISAS1 P R O G R A M , KEGIATAN D A N SUB KEGIATAN PADA PE R U B A H A N RKPC D A N P E R U B A H A N PPAS D E N G A N PERATURAN D AER AH T E N T A N G PER U B A H A N APBD T A H U N A N G G A R A N 2 0 2 2 Kode U raian P erubahan RKPD (Rp) P eru b ah an PPAS (Rp1) P erubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.02.0000 D inas P endidikan dan Kebudayaan 415.002.442.082 ' . 4 1 1 .4 9 6 .0 6 3 3 6 4 411.496.068.364 1 01.2.22.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 414.126.145.582 410.619.766.864 410.614.765.864 1.01.2.22.0.09.02.0000 1 01 URU SAN PEMERINTAHAN BIDANG „ PENDIDIKAN ‘ * 414.126.145.582 410.619.766.864 410.614.766.864 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 274.519.610.682 ; 272.060.131.964 272.055.131.964 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01; 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi K inerja Perangkat Daerah 19.129.500 19.129.500 19.129.500 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.01 06 K oordinaS i d an Penyusunan Laporan C apaian K inerja dan Ikh tisar Realisasi K inerja SKPD 19.129.500 i 19.129.500 19.129.500 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.02 A d m in is tra s i Keuangan Perangkat D aerah 271.116.455.182 268.705.976.464 268.705.976.464 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 271.108.455.182 268.697.976.464 268.697.976.464 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.02 07 K o o rd in a si dan Penyusunan Laporan Keuangan - B u lanan/T riw ulanan/S em esteran SKPD 8.000.000 8.000.000 8.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.06 A d m in is tra s i U m u m Perangkat D aerah 464.596.000 464.596.000 464.596.000 492 K ode U ra ia n P e ru b ah an RKPD (Rp) P erubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.2.16.0.00.01.00 ( 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan K o o rd in a si di B idang K ew aspadaan D ini, Kerjasam a In te lije n , P e m an tau an O ra n g A sing, Tenaga K erja A s in g d a n Lem baga A sin g , Kew aspadaan Perbatasan A n la r N eg ara, F a silita siK e le m b a g a a n B id a n g Kew aspadaan, serta P enanganan K o n flik d i D aerah 26.700.000 26.700.000 26.700.000 8.01.2.16.0.00.01.00 8 01 06 2.01 05 Pelaksanaan M o n ito rin g , Evaiuasi dan P e lap oran d i B id an g Kew aspadaan D ini, K erjasam a In te lije n , Pem antauan O ra n g A sin g , Tenaga Kerja A s in g dan Lepnbaga A s in g , Kew aspadaan P erbatasan A n ta r N egara, Fasilitasi K e le m b a g a a n B id an g Kewaspadaan, serta P ena ng a na n K o n flik d i D aerah » 645.700.000 617.700.000 617.700.000 / * * l 647 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN PESAW ARAN SIKR O N ISA SI PR O G R A M P R IO R IT A S 'N A S IO N A L D E N G A N PROG RAM PRIORITAS D AE R AH T A H U N A N G G A R A N 2 0 2 2 N o P rio ritas F e m b a n g u n a n N as io n al P rog ram I SKPD Pelaksana tb A lokasi A n g g aran Belanja D alam APBD ' - Ju m lahB elanja O perasi Belanja M o d a l , B elanja Tak T erd u g a B elanja T ran sfer Rp Rp Rp Rp Rp j % 1 M e m n e rk u a t Ketahanan Ekonom i Untuk P e rtu m b u h a n Yang E arkualitas d an B erkeadilan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT . . - Dinas Ketahanan Pangan 5.000,000 10.000.000 j o [ 0 15.000.000 j 2 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN . Dinas Ketahanan Pangan 50.000.000 ' 0 0 0 50.000.000 5 PROGRAM PENGAWASAN KE AM AN AN PANGAN [Dinas Ketahanan Pangan [ 20.000.000 : 0 0 0 20.000.000 2 PROGRAM PELAYANAN PE N AN AM AN M O D A L * ’ * • • j Dinas Penanaman M o d a l Pelayanan Terpadu Satu Pintu 38.014.500 0 0 0 38.014.500 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Dinas Perikanan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 10 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN H ASH PERIKANAN . Dinas Perikanan 5.120.000 14.880.000 0 0 20.000.000 2 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL j Dinas Pariwisata 144.440.000 0 0 0 144.440.000 15 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - 6 4 8 ~ N o P rio ritas P e m b a n g u n a n N as io n al P rog ra m SKPD Pelaksana A lo k a s i A ngg aran Belanja D a la m APBD J u m lahB e lan ja O p e ra si B e la n ja M o d a l B elanja Tak T e rd u g a B elanja T ransfer Rp RP ; Rp Rp Rp % D in a s P e rtanahan dan L fng kun ga n H id u p 5.000.000 ; o 0 5.000.000 0 / PROGRAM PERENCANAAN LIN G KU N G AN HIDUP j D in a s P e rtanahan dan L in g ku n g a n H id u p 456.540.700 20.000.000 0 0 . 476.540.700 : 20 PROGRAM PEN G EN D ALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) D in a s P e rtanahan dan L in g k u n g a n H id u p 26.819.000 0 0 0 26.819.000 1 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAM PAHAN D inas P ertanahan dan L in g ku n g a n H id u p 40.000 000 j ; 0 0 0 40.000.000 2 7 M e m p e rk u a t Stabiiitas P o lh u k h a n k a m D an T ra n sform asi Pefayanan P u b lik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA i D in a s K e tahanan Panga.n 555.000 0 0 0 , 555.Q00 100 * A______ •___ D in a s P e rin du stria n dan P erdagangan 12.200.000 0 0 0 12.200.000 2.198 S e k re ta ria t D aerah K a b u p a te n 30.000.000 0 0 0 80.000.000 14.414 PROGRAM PEM ER IN TAH AN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT S e k re ta ria t D aerah K a b u p a te n 182.220.100 0 0 0 182.220.100 32.832 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA : -- 1------- B adan P e ne litia n d an P eng em b an ga n D aerah 24.000.000 j 0 0 0 • 24.000.000 4.324 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN D A N PELAYANAN PUBLIK K e cam a tan P unduh Pidada 19.379.000 0 0 0 19.379.000 3492 ~ 652 ~ 1 ••-rI- .... LAMPIRANX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN; 2022 KABUPATEN PESAWARAN DAFTAR JUM LAH PEGAWAI PER GOLONGAN D A N PER JABATAN TA H U N ANGGARAN 2022 G O LO N G A N /R U A N G ESELON N O N ESELON JUMLAH n III iV TENAGA FUNGSlbNAL STAR G olongan IV /d . 0 0 0 2 0 2 G oiongan IV/c 23 0 0 8 2 33 G olongan IV /b 10 31 " . 1 7 9 8 ' ' 1 8 t - 848 G olongan IV/a 3 8b 53 423 39 604 JUM LAH GOLONGAN IV 36 117 54 1231 ; 49 1487 0 G olongan lll/d 28 208 0 506 51 793 G olongan lll/c 4 .. . 5 200 0 361 i . 45 611 G olongan lll/b 0 34 0 329 '! ' 1 1 1 '474 - - ' G olongan lll/a 0 3 0 140 421 564 JUMLAH GOLONGAN III 33 445 0 1336 628 2442 0 G olongan ll/d 0 0 0 111 62 173 G olongan ll/c 0 0 0U 1 , LQ 81 1.40 Golongan ll/b 0 0 0 'l l ; 73 84 G olongan ll/s 0 0 0 47 50 ~ 653 ~ JU M LA H GOLONGAN II 0 0 0 184 263 447 i 0 G olongan l/d 0 0 0 0 5 5 G olongan l/c 0 0 0 0 2 2 G olongan 1/b 0 0 0 0 1 1 G olongan l/a 0 0 0 0 1 1 JUM LAH GO LONGAN 1 0 0 0 0 9 9 * TO TAL 69 562 54 2751 949 4385 - '6 5 4 L A M P IR A N XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAW ARAN N O M O R 4 T A H U N 2 0 2 2 T E N T A N G PERUBAHAN A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N BELANJA DAERAH T A H U N A N G G A R A N 2 0 2 2 KABUPATEN PESAWARAN DAFTAR P1UTANG DAERAH TA H U N ANGGARAN 2022 No Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan piutang Jum lah piutang sampai dengan tahun N -2 PerkirTan Penam bahan Tahun N -1 Perktraan Pengurangan tahun N-1 Perkiraan Saldo Akhir tahun N - 1 7 2 3 - 4 5 6 7 = 4 + 5 - 6 , Jumlah * / t o t - ~ 655 ~ I AMPIRAN XII ------ PERATURAN DAFRAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN PESAWARAN DAFTA R PENYERTAAN M ODAL DAERAH D A N INVESTASI DAERAH LAINNYA TA H U N A N G G A R A N 2022 N o i Tahun P en yertaan M odal N am a B ad an / lem b a g a /P ih a k Ketiga - D asar Hukum P en yertaan M o d a l, (In vestasi D aerah) B en tu k P en yertaan M odal (In vestasi D aerah) Jum lah P enyertaan M odal Investasi Daerah Jum lah M odal Y ang te la h di sertakan sam p ai tah u n A n ggaran Lalu P en yertaan M odal Tahun ini Jum lah m odal y a n g te la h ' disertakan sam pai I d en gan tah u n ini Sisa m od al y a n g b elu m disertak an Hasil p en yertaan m odal (in vestasi) daerah tah u n ini Jum lah m od al (in v esta si ) y a n g akan d iterim a kem bali tah u n ini Jum lah sisa m odal (in vestasi) y a n g di sertakan sam p ai d e n g a n . tahun ini 1 2 3 4 5 6 7 - 4 + 5 -6 8 9 10 77 7 2 13 - ■ - ■*’ t t „ . i * 1 2022 PT BANK l a m p u n g Peraturan Daerah N o m o r 2 5 Tahun 2 011 TUNAI 6.755.f>25.700 6 .7 5 5 .6 2 5 .7 0 0 1 .000.000.000 7 .7 55.625.700 2 2 0 2 2 PT. ANEKA ' USAHA LABA JAYA Peraturan Daerah Nom or 7 Tahun 2 0 1 7 TUNAI 1.150.000.000 1 .1 5 0 .0 0 0 .0 0 0 0 1.150.000.000 -• -■ ' k k » Jum lah 7.905.625.700 7 .9 0 5 .6 2 5 .7 0 0 1.000.000.000 8 .905.625.700 656 LAMPIRAN XIII ' - PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR ^ TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN PESAWARAN DAFTAR PERKIRAAN PEN AM B AH A N D A N PENGURANGAN ASETTETAP DAERAH D A N ASET LAIN-LAIN ' T A H U N ANG GARAN 2022 No Narna Aset Jen is Aset Saldo pada akh ir tahun 2020 Perkiraan penam bahan tahun 2021 Perkiraan pengurangan tah u n 2021 Perkiraan saldo p ad a a kh ir ttah un 2021 7 2 . 3 4 . 5 ’ 6 7 = 4 + 5 - 6 — , Jumiah . .... * * * t - 657 ~ L A M P IR A N X IV P E R A TU R A N DA ERAH KABUPATEN PESAW AR AN N O M O R 4 T A H U N 2 0 22 T E N T A N G P ERU BAH AN A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N BELANJA DAERAH T A H U N A N G G A R A N 2 0 2 2 KABUPATEN PESAWARAN DAFTAR SUB KEGIATAN TA H U N JAM AK ( M U L T I Y E A R S ) TA H U N ANG GARAN 2022 No. N am a SKPD N am a Sub Kegiatan r Lokasi Sub Kegiatan Jum iah A nggaran T-1 (Rp) ‘ Jum iah Realisasi Sampai Dengan A khir TA T-1 (Rp) Jum iah Sisa Anggaran yang D ianggarkan dalam Tahun Ini (Rp) APBD TA T-1 Perubahan APBD TA T-1 APBD T A T Perubahan APBD TA T 7 2 3 4 5 6 7 8 9 t ' e o t Jumiah ~ 658 ~ LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOM OR 4 TAHfJN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN PESAWARAN DAFTAR D A N A C AD A N G A N T A H U N A NG G ARAN 2022 No T u ju an p em ben tu kan d a n a c a d a n g a n Dasar hukum pem bentukan dana cadangan Jum lah dana cadangan yang direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) ------1------------------------------ Transfer dari Kas daerah (Rp) T ransfer ke kas ; daerah (Rp) Saldo akh ir (Rp) Sisa dana yang Bel um dicadangkan (Rp) 7 2 3 4 5 6 ; 7 8 9 1 2 t ■ t r. t * 3 Dst. Jum lah ’ ~ 659 L A M P IR A N XVI PERATURAN DAERAH KA B U PA TEN PESAW AR AN N O M O R 4 TAHU ^I 2 0 2 2 T E N T A N G PERUBAHAN A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N BELANJA DA ERAH T A H U N A N G G A R A N 2 0 2 2 KABUPATEN PESAWARAN DAFTAR P IN JA M A N DAERAH T A H U N ANG G ARAN 2022 No Sum ber P in ja m a n / Obligasi Daerah Dasar H ukum P injam an / Obligasi T a n g g a l/ Tahun P^erjanjian P injam an/O bligssi 1 Jumlah P injam an/N ilai N om inal Obligasi (Rp) Jangka W aktu Pinjam an (tahun) Persentase bunga pinjam an % Tujuan Penggunaan Pinjaman Jum lah Pembayaran tah u n ini (Rp) Jumlah Sisa Pembayaran Pokok Pinjam an Daerah Bunga Pokok Pinjaman Daerah Bunga 7 » 2 i 3 4 5 6 7 8 9 70 77 1 2 1 Lembaga Keuangan Bank (LBK) Bank BJB fr - 50.000.000.000 3 TAHUN (26 bulan) 10% Pembangunan :

1.Jalan
2.Jembatan
3.Ruang Terbuka Hijau (RTK) - - - / « dst , Jirnlah 80.000.000.000 -----------------1-------------- 660

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…