DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 40 Tahun 2018

Nomor: 40
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesawaran

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Usaha Sanggar Seni; : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3.Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2LLU dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 lentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531 1);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1742);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG STANDAR USAHA SANGGAR SENI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6.Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7.Standar Usaha Sanggar Seni yang selanjutnya disebut Standar adalah
8.Sertifikasi Usaha Sanggar Seni yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Sanggar Seni untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Sanggar Seni melalui audit pemenuhan Standar.
9.Sertifikat Usaha Sanggar Seni yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Sanggar Seni yang telah memenuhi Standar.
10.Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha diBidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini megatur dan menetapkan Persyaratan Minimal dalam penyelenggaraan Usaha Sanggar seni dan tata cara dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Sanggar seni.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Penyelengaraan usaha Sanggar Seni;
b.Sertifikasi usaha Sanggar Seni;
c.Pembinaan dan pengawasan; dan
d.Ketentuan lain-lain.

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA SANGGAR SENI

Pasal 4

Usaha Sanggar Seni dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Usaha Sanggar Seni wajib memiliki sertifikat Usaha Sangga Melaksanakan Sertifikasi Usaha Sanggar Seni. r Seni dan

BAB III

SERTIFIKASI USAHA SANGGAR SENI

Pasal 6

(1)Sertifikasi dilaksanakan dengan mengacu oada standar
(2)Standar bagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Sanggar Seni, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 7

(1)Sertifikasi dilaksanakan melalui penilaian terhadap pemenuhan:
1. a.Persyaratan dasar; dan
2. b.Standar.
(2)Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Sanggar Seni yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kabu paten Pesawaran.
(3)Dalam hal persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
(4)Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b, meliputi aspek:
1. a.Produk yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 16 (enam belas) sub unsur;
2. b.Pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur;
3. c.Pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 23 (dua puluh tiga) sub unsur.

Pasal 8

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha Sanggar Seni sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), tidak dapat diakui sebagai Usaha Sanggar Seni.

Pasal 9

(1)Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh sertifikat Usaha Sanggar Seni dapat diakui sebagai Usaha Sanggar Seni.
(2)Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Sanggar Seni dalam rangka sertifikasi dan penerbitan sertifikasi Usaha Sanggar Seni, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 10

Dalam hal Usaha Sanggar Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak lagt memenuhi Standar berdasarkan Sertifikat yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya kekurangan dimaksud.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3.Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2LLU dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 lentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531 1);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1742);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG STANDAR USAHA SANGGAR SENI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6.Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7.Standar Usaha Sanggar Seni yang selanjutnya disebut Standar adalah
8.Sertifikasi Usaha Sanggar Seni yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Sanggar Seni untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Sanggar Seni melalui audit pemenuhan Standar.
9.Sertifikat Usaha Sanggar Seni yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Sanggar Seni yang telah memenuhi Standar.
10.Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha diBidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini megatur dan menetapkan Persyaratan Minimal dalam penyelenggaraan Usaha Sanggar seni dan tata cara dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Sanggar seni.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Penyelengaraan usaha Sanggar Seni;
b.Sertifikasi usaha Sanggar Seni;
c.Pembinaan dan pengawasan; dan
d.Ketentuan lain-lain.

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA SANGGAR SENI

Pasal 4

Usaha Sanggar Seni dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Usaha Sanggar Seni wajib memiliki sertifikat Usaha Sangga Melaksanakan Sertifikasi Usaha Sanggar Seni. r Seni dan

BAB III

SERTIFIKASI USAHA SANGGAR SENI

Pasal 6

(1)Sertifikasi dilaksanakan dengan mengacu oada standar
(2)Standar bagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Sanggar Seni, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 7

(1)Sertifikasi dilaksanakan melalui penilaian terhadap pemenuhan:
1. a.Persyaratan dasar; dan
2. b.Standar.
(2)Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Sanggar Seni yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kabu paten Pesawaran.
(3)Dalam hal persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
(4)Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b, meliputi aspek:
1. a.Produk yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 16 (enam belas) sub unsur;
2. b.Pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur;
3. c.Pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 23 (dua puluh tiga) sub unsur.

Pasal 8

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha Sanggar Seni sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), tidak dapat diakui sebagai Usaha Sanggar Seni.

Pasal 9

(1)Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh sertifikat Usaha Sanggar Seni dapat diakui sebagai Usaha Sanggar Seni.
(2)Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Sanggar Seni dalam rangka sertifikasi dan penerbitan sertifikasi Usaha Sanggar Seni, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.