DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu

Menetapkan

menetapkan kembali Perubahan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DAN BUPATI PESAWARAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan tembusan kepada Bupati.
(2)BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
(3)Pemerintah desa memberitahukan kepada Bupati melalui camat secara tertulis akan diadakannya pemilihan Kepala Desa paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD melalui rapat musyawarah.
(2)Rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pimpinan dan anggota BPD, Kepala Desa dan perangkatnya, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat serta dibuatkan daftar hadir.
(3)Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara rapat.
(4)Berdasarkan berita acara rapat yang dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(5)Panitia pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaanya terdiri dari :
1. a.Sekretaris Desa sebagai ketua merangkap anggota.
2. b.Kepala Urusan Pemerintahan Desa sebagai sekretaris merangkap anggota
3. c.Kepala Dusun sebagai anggota.
4. d.Tiga orang unsur BPD sebagai anggota.
  1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Panitia Pemilihan kepala desa mempunyai tugas :
1. a.menerima pendaftaran bakal calon dan memeriksa administrasi persyaratan Bakal Calon;
2. b.melaksanakan pendaftaran pemilih;
3. c.melaksanakan seleksi bakal calon yang berhak dipilih;
4. d.mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Panitia Pengawas;
5. e.membuat berita acara pada setiap tahapan pemilihan;
6. f.mengajukan bakal calon yang memenuhi persyaratan kepada BPD untuk ditetapkan;
7. g.menetapkan tanda gambar peserta calon Kepala Desa.
(2)panitia pemilihan Kepala Desa wajib menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lama 14 (empatbelas) hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon dan/atau yang bersangkutan berhalangan, maka keanggotaannya diganti oleh anggota BPD atau unsur perangkat desa yang lain berdasarkan musyawarah BPD yang terdiri sekurangnya-kurangnya 2 2/3 anggota BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan pernyataan yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuktikan pernyataan yang bersangkutan di atas kertas bermatrai cukup;
3. c.berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah terakhir/nama lain yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
4. d.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. e.sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit daerah setempat;
6. f.berkelakukan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
7. g.tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan Pengadilan Negeri setempat;
8. h.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. i.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
10. j.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
(2)Calon Kepala Desa yang menjabat sebagai pengurus dan/atau anggota lembaga/badan desa, harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari kepengurusan atau keanggotaan lembaga/badan desa tersebut.
(3)Status Kepala Desa yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai calon Kepala Desa mengajukan cuti sejak mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa cuti terhitung sejak saat penetapan calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sampai dengan 1 (satu) hari setelah penetapan calon terpilih oleh BPD.
(4)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari kepala instansi tempat tugas.

6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Berita acara penetapan bakal calon diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Panitia Pengawas melalui Camat untuk diverifikasi kembali dengan melampirkan :

a.Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon di atas kertas bermaterai cukup.
b.Surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c.Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
d.Surat keterangan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
e.Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
f.Surat keterangan kesehatan dan surat bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk.
g.Surat keterangan catatan Kepolisian.
h.Daftar Riwayat Hidup.
i.Salinan Ijazah Pendidikan atau surat keterangan pengganti ijazahyang telah dilegalisir oleh sekolah asal atau dilegalisir oleh Pejabat Diknas tempat ijazah diterbitkan.
j.Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang.
k.Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
l.Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
m.Surat Keterangan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan salinan KK dan KTP.
n.Surat Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dari Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
o.Surat pengunduran diri sebagai pengurus dan/atau anggota lembaga/badan desa.
p.Surat permohonan cuti bagi Kepala Desa yang masih menjabat.
1. 7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Penetapan nomor urut calon berdasarkan urutan abjad yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Ketua panitia pemilihan setelah menerima persetujuan Calon yang berhak dipilih, mengumumkan nama calon kepala desa dan menetapkan waktu pemungutan suara.
(3)Penetapan waktu dan tanggal ditetapkan/diputuskan oleh panitia yang dituangkan dalam berita acara.
(4)Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB.

8.Ketentuan diantara Pasal 33 dan 34 diubah sehingga menambahkan Pasal 33.A seluruhnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 33.A Apabila calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia sebelum pelantikan maka akan diadakan pemilihan ulang. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 5 Pebruari 2014 BUPATI PESAWARAN, dto ARIES SANDI DARMA PUTRA Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 5 Pebruari 2014 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, dto HENDARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 5 Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina NIP. 19661015 199503 2 002

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…