DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Staf ahli, serta ketentuan dalam pengangkatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) Dengan Persetujuan Bersama;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Dan BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesawaran.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai untuk penyelenggara pemerintah daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10.Urusan Pemerintah Wajib adalah Urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11.Urusan Pemerintah Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan yang dimiliki Daerah.
12.Pelayanan Dasar adalah Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
13.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
14.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
15.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
16.Dinas adalah Dinas Kabupaten Pesawaran.
17.Badan adalah Badan Kabupaten Pesawaran.
18.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari:

a.Sekretariat Daerahmerupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRDPesawaranmerupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerahmerupakan Inspektorat Tipe A;
d.Satuan Polisi Pamong Prajamerupakan Satuan Polisi Pamong PrajaTipe B;
e.Dinas DaerahPesawaran, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas KesehatanTipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
4. 4.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
5. 5.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
6. 6.Dinas Sosial, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TipeB menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. 8.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TipeBmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
12. 12.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanTipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
13. 13.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu TipeBmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
15. 15.DinasPemberdayaanMasyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakanurusanpemerintahanbidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
16. 16.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
17. 17.DinasPerindustriandanPerdaganganTipeB menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
18. 18.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangtenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintah bidang energi sumber daya mineral;
19. 19.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
20. 20.DinasPerikanan TipeB menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
21. 21.DinasPerpustakaan Dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
22. 22.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
f.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan DaerahTipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1.Kecamatan Gedong Tataan dengan Tipe A.
2.Kecamatan Negeri Katon dengan Tipe A.
3.Kecamatan Tegineneng dengan Tipe A.
4.Kecamatan Way Lima dengan Tipe A.
5.Kecamatan Padang Cermin dengan Tipe A.
6.Kecamatan Kedondong dengan Tipe A.
7.Kecamatan Punduh Pidada dengan Tipe B.
8.Kecamatan Marga Punduh dengan Tipe B.
9.Kecamatan Way Khilau dengan Tipe B.
10.Kecamatan Teluk Pandan dengan Tipe B.
11.Kecamatan Way Ratai dengan Tipe B.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah Kabupatendi bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupatendi bidang kesehatan berupa Rumah Sakit DaerahKabupaten Pesawaran sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit DaerahKabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam jabatan pada Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2020