DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Keuangan Negara; Perbendaharaan Negara; Perimbangan Keuangan; Pembentukan Kabupaten Pesawaran; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Pembentukan Produk Hukum Daerah; Retribusi Jasa Umum; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran; Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dipandang perlu merevisi Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 34);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
14.Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 86);
15.Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.

Pasal 1

(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 184) diubah sebagai berikut: NO OBJEK RETRIBUSI TARIF RETRIBUSI 1 2 3

1.Perumahan:

a.Perumahan Kelas A/Kelas I Jl. Protokol sebesar
b.Perumahan Kelas B/Kelas II dan III Jl. Protokol sebesar
c.Perumahan Kelas C/Kelas IV Jl. Penghubung sebesar Rp.30.000/bln Rp.20.000/bln Rp.10.000/bln
1. 2.Pedagang Komersial:
a.Kios Kategori I
b.Kios Kategori II
c.Los
d.Toko Swalayan, Ruko, dan Grosir/unit
e.Pasar buah
f.Kios Darurat/Sementara: - Pangan, sayuran, alat-alat rumah tangga, alat tulis, Makanan-makanan sejenis lainnya
g.Pelataran Pasar dan Badan Jalan : - Sayur-mayur, Kelontong, Mainan anak-anak dan sejenis
h.Pedagang daging, ayam potong dan ikan mas
i.Pedagang rokok, jamu di tepi jalan/kaki lima Rp.2.500/hr Rp.2.500/hr Rp.2.500/hr Rp.100.000/bln Rp.2.500/hr Rp.1.500/hr Rp.1.500/hr Rp.1.500/hr Rp.1.500/hr
1. 3.Hotel/Losmen :
a.Hotel Berbintang
b.Hotel Melati
c.Losmen Rp.500.000/bln Rp.250.000/bln Rp.150.000/bln
1. 4.Rumah Makan/Restoran/Warung :
a.Rumah makan/Restoran
b.Warung/Kedai Nasi Rp.250.000/bln Rp.50.000/bln
1. 5.Perusahaan/Pabrik/Industri :
a.Luas 0 s.d. 5.000 m2
b.Luas 5.000 m2 s.d. 15.000 m2 Rp.200.000/bln Rp.300.000/bln 1 2 3
c.Luas 15.000 m2 s.d. 25.000 m2
d.Luas 25.000 m2 s.d. ke atas
e.Penggilingan Padi Rp.500.000 bln Rp.600.000/bln Rp.50.000/bln
1. 6.Usaha Tontonan Hiburan/Reklame/Rekreasi dan-TTU :
a.Bioskop/Tontonan Hiburan
b.Billyard
c.Salon Kecantikan
d.Terminal bus
e.Rekreasi Rp.150.000/bln Rp.100.000/bln Rp.50.000/bln Rp.150.000/bln Rp.500.000/bln
1. 7.Usaha Bangunan dan Tempat Usaha Lain :
a.Bengkel Mobil/Show Room
b.Bengkel Sepeda Motor
c.Gudang
d.Garasi/Parkir MPU, Bus, Truk Rp.100.000/bln Rp.50.000/bln Rp.50.000/bln Rp.50.000/bln
1. 8.Perkantoran :
a.Pemerintah
b.Non pemerintah/swasta Rp.50.000/bln Rp.50.000/bln
1. 9.Rumah Sakit
a.Rumah Sakit Pemerintah
b.Rumah Sakit Swasta
c.Balai Pengobatan Rp.100.000/bln Rp.150.000/bln Rp.25.000/bln
1. 10.Besarnya tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan khusus membuang secara langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) selain dari Transfer Depo Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Pasar Rp.100.000/bln

(2)Kelas perumahan dan kategori kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut: NO OBJEK RETRIBUSI TARIF RETRIBUSI 1 2 3

1.Pemakaian:

a.Los
b.Kios Rp.2.500/m²/bulan Rp.3.000/m²/bulan
1. 2.Pedagang Komersil:
a.Pasar buah.
b.Kios darurat/sementara: - Pangan, sayuran, alat tulis rumah tangga, makan- makanan dan sejenisnya.
c.Pelataran pasar dan Badan jalan: - Sayur-mayur, kelontong mainan anak-anak, dan sejenisnya.
d.Pedagang daging, ayam potong dan ikan mas, dan sejenis Lainnya.
e.Pedagang rokok, jamu di tepi jalan umum/kaki lima, dan sejenis.
f.Kereta sorong, meja, dan sejenisnya. Rp.1.500/hari Rp.1.500/hari Rp.1.500/hari Rp.1.500/hari Rp.1.500/hari Rp.1.500/hari 1 2 3
1. 3.Pemakaian fasilitas kamar mandi/WC dalam lokasi pasar sebagai berikut :
a.Mandi.
b.Buang air besar/kecil Rp.2.500/hari Rp.2.500/hari

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 184), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten. Ditetapkan di Gedong Tataan Pada tanggal 26 Januari 2018 BUPATI PESAWARAN, ttd. DENDI RAMADHONA K. Diundangkan di Gedong Tataan Pada tanggal 26 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, ttd. KESUMA DEWANGSA BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 212 Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, ttd. SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19661015 199503 2 002

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…