DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 196

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Bagian Kedua Peran dan Fungsi Pasal 2 BAB II LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN Pasal 3-4 BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 5 Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Pasal 6-7 BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 8 Bagian Kedua Rencana Sistem Perkotaan Pasal 9 Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Pasal 10-42 Bagian Keempat Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Pasal 43-44 BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 45 Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 46-74 Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 74 Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 75-77 Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 78-79 BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 80 Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 81-82 Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 83-86 Bagian Kedua Tata Cara Peran Masyarakat Pasal 87-89 BAB X KELEMBAGAAN Pasal 90 BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 91 BAB XII PENYIDIKAN Pasal 92 BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 93 BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 94 BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 95 BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 96

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah KabupatenPesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011–2031 terjadi adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi serta terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar sehingga dipandang perlu melakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011–2031;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019–2039. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil sebagaiama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);
15.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
18.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
20.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
22.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2038;
23.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029; Dengan persetujuan bersama SEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Dan BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019-2039

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
2.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4.Menteri adalah menteri yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
5.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Lampung.
7.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
9.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10.Tata ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
11.Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14.Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15.Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruangdalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruanguntuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16.Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17.Kawasan peruntukan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
18.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
19.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21.Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
22.Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan-ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23.Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24.Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut dan kawasan militer lainnya.
25.Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
26.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
27.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
28.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.
29.Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
30.Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
31.Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
32.Sempadan Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
33.Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
34.Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
35.Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi hasil budaya manusia yang bernilai tinggi ataupun bentukan geologi alami yang khas dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
36.Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
37.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
38.Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat dengan DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air) bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).
39.Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
40.Hutan Produksi adalah kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor.
41.Kawasan Lindung Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG), kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
42.Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung ataupun kawasan budidaya yang meliputi zonayang berpotensi mengalami bencana.
43.Pulau-pulau Kecil adalah pulau dengan ukuran luas kurang atau sama dengan 10.000 km², jumlah penduduk kurang dari 200.000 jiwa, terpisah dari pulau induk, bersifat insuler, memiliki biota indemik, memiliki daerah tangkapan air yang relatif kecil dan sempit, kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakatnya bersifat khas dan berbeda dengan pulau induk.
44.Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang.
45.Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
46.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
47.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.
48.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
49.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
50.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai :

a.acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b.acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
c.acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
d.acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
e.pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
f.dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten; dan
g.acuan dalam administrasi pertanahan;

BAB II

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Wilayah administrasi Kabupaten yang mencakup wilayah daratan, laut, ruang dalam bumi serta ruang udara dengan luas 224.351 (dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu) hektar.
(2)Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi :
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah.
2. b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus.
3. c.Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus; dan
4. d.Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
(3)Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kecamatan Gedong Tataan.
2. b.Kecamatan Tegineneng.
3. c.Kecamatan Negeri Katon.
4. d.Kecamatan Kedondong.
5. e.Kecamatan Way Lima.
6. f.Kecamatan Way Khilau.
7. g.Kecamatan Teluk Pandan.
8. h.Kecamatan Padang Cermin.
9. i.Kecamatan Way Ratai.
10. j.Kecamatan Marga Punduh; dan
11. k.Kecamatan Punduh Pedada.

Pasal 4

Muatan RTRW Kabupaten ini meliputi :

a.Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang.
b.Rencana struktur ruang.
c.Rencana pola ruang.
d.Penetapan kawasan strategis.
e.Arahan pemanfaatan ruang; dan
f.Arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan ruang Kabupaten yang sejahtera berbasis pariwisata, pertanian, industri yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi :

a.Pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
b.Peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam mewujudkan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan.
c.Pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor pertanian, perikanan,dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
d.Peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam mewujudkan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan.
e.Pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan lindung; dan
f.Peningkatan fungsi kawasan untukpertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 7

Strategi penataan ruang wilayah meliputi :

a.Pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, melalui :
1. 1.Menetapkan kegiatan industri yang bersifat polutif pada kawasan industri; dan
2. 2.Meningkatkan sarana pengolahan limbah industri.
b.Peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam mewujudkan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
1. 1.Mengembangkan kegiatan ekonomi unggulan baik di sektor industri, pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan.
2. 2.Mengoptimalkan sumber daya alam dan lahan untuk mewujudkan ketahanan pangan; dan
3. 3.Mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat kegiatan.
c.Pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor pertanian, perikanan,dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui :
1. 1.Mengembangkan sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan hasil kegiatan agro.
2. 2.Mengembangkan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan.
3. 3.Mendorong pengembangan destinasi wisata dengan konsep eko-eduwisata.
4. 4.Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; dan
5. 5.Mengembangkan kegiatan minapolitan berbasis perikanan budidaya yang mengintegrasikan sentra produksi, sentra pengolahan dan sentra pemasaran.
d.Peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam mewujudkan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan melalui :
1. 1.Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat.
2. 2.Membangun fasilitas umum dan jaringan utilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
3. 3.Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
e.Pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan lindung melalui :
1. 1.Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang rusak dan mengalami penurunan kualitas.
2. 2.Mengendalikan dan memantapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing.
3. 3.Melakukan pengendalian, pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berbasis pelestarian lingkungan hidup; dan
4. 4.Memantapkan dan mempertahankan kawasan lindung serta meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan.
f.Peningkatan fungsi kawasan untukpertahanan dan keamanan negara melalui :
1. 1.Mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
2. 2.Mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 8

(1)Rencana struktur ruang meliputi :
1. a.Sistem perkotaan; dan
2. b.Sistem jaringan prasarana.
(2)Rencana struktur ruag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a. meliputi :
1. a.PKL.
2. b.PPK; dan
3. c.PPL.
(2)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perkotaan Gedong Tataan di Kecamatan Gedong Tataan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pelayanan kesehatan, perdagangan dan jasa.
(3)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.Perkotaan Tegineneng di Kecamatan Tegineneng yang berfungsi sebagai sentra pertanian, industri serta simpul transportasi.
2. b.Perkotaan Padang Cermin di Kecamatan Padang Cermin yang berfungsi sebagai sentra perikanan, perkebunan dan pusat pertahanan dan keamanan.
3. c.Perkotaan Negeri Katon di Kecamatan Negeri Katon yang berfungsi sebagai sentra pertanian, cagar budaya dan industri kecil dan menengah; dan
4. d.Perkotaan Teluk Pandan di Kecamatan Teluk Pandan yang berfungsi sebagai sentra perikanan, pelayanan pendidikan dan pariwisata.
(4)PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.Perdesaaan Kedondong di Kecamatan Kedondongyang berfungsi sebagai sentra pertanian.
2. b.Perdesaaan Way Lima di Kecamatan Way Lima yang berfungsi sebagai sentra pertanian dan cagar budaya.
3. c.Perdesaaan Punduh Pedada di Kecamatan Punduh Pedada yang berfungsi sebagai sentra perikanan dan pariwisata.
4. d.Perdesaaan Way Khilau di Kecamatan Way Khilau yang berfungsi sebagai sentra pertanian.
5. e.Perdesaaan Marga Punduh di Kecamatan Marga Punduh yang berfungsi sebagai sentra perikanan, pariwisata dan cagar budaya; dan
6. f.Perdesaaan Way Ratai di Kecamatan Way Ratai yang berfungsi sebagai sentra pertanian, perkebunan dan pariwisata.
(5)Sistem perkotaan PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya disusun dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi :

a.Sistem jaringan transportasi.
b.Sistem jaringan energi.
c.Sistem jaringan telekomunikasi.
d.Sistem jaringan sumber daya air; dan
e.Sistem jaringan prasarana lainnya.

Isi peraturan

Teks196PDFHirarki

Memuat teks peraturan…