DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 65 Tahun 2019

Nomor: 65
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Bagian Kesatu Kedudukan Bagian Kedua Susunan Organisasi Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Paragraf 2 Sekretariat Paragraf 3 Sub Bagian Umum dan Kesekretariatan Paragraf 4 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Paragraf 5 Sub Bagian Keuangan Paragraf 6 Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian ...... Paragraf 29 Seksi Metode dan lnformasi Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional BAB III TATA KERJA BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinlah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4749);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 6. 7. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . . . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admin.strasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indon®»? Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
10.Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5.Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran Tipe A.
6.Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran.
7.Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran.
8.Sub Bidang adalah sub Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran.
9.Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran.
10.Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11.Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian,

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN

Pasal 2

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pertanian yang dipimpin oleh kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Organisasi Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas.
(2)Kepala Dinas dimaksud pada ayat (1) membawahkan : a, Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari : 1} Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
1. b.Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari : 1) Seksi Lahan dan Irigasi; 2) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsinta; 3) Seksi Pembiayaan dan Investasi.
2. c.Bidang Tanaman Pangan, membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari : 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; 2) Seksi Produksi Tanaman Pangan; 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
3. d.Bidang Hortikultura, membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari : 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura; 2) Seksi Produksi Hortikultura; 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
4. e.Bidang Perkebunan membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari : 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; 2) Seksi Produksi Perkebunan; 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
5. f.Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari : 1) Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak; 2) Seksi Kesehatan Hewan; 3) Seksi Kesmavent, Pengolahan dan Pemasaran.
6. g.Bidang Penyuluhan membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari : h. i. 1) Seksi Kelembagaan; 2) Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; 3) Seksi Metode dan Informasi. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
2. b.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Pertanian;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintah di bidang Pertanian,
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
(3)Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :
1. a.mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis di bidang Pertanian dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dinas;
2. b.memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Pertanian, agar sesuai dengan rencana strategis (renstra) yang telah ditentukan;
3. c.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan dinas instansi terkait dalam bidang pertanian, agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan pembangunan;
4. d.mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan dinas pertanian sebagai acuan pelaksanaan tugas;
5. e.membagi habis tugas kedinasan di bidang teknis dan administrasi kepada bawahan/staf, agar setiap aparatur yang berada di lingkungan dinas Pertanian mengetahui dan memahami beban tugas dan tanggung jawabnya;
6. f.memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
7. g.memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah- langkah dan kebijakan yang akan diambil di bidang Pertanian;
8. h.menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas bawahan;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. j.membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Pasal 5

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
3. c.pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Dinas Pertanian.
(4)Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :
1. a.menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
2. c.mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang dan Sub Bidang dalam lingkup dinas;
3. d.mengelola pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
4. e.mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan, asset dan perlengkapan;
5. f.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan aset.
6. g.melakukan penilaian prestasi kerja para Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
7. h.menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugas;
8. i.menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
9. j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;
10. k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlcngkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
1. a.pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
2. b.pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
3. c.pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
4. d.pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian.
(4)Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
1. a.Melaksanakan tugas bidang umum dan kepegawaian dinas;
2. b.Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;
3. c.Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
4. d.Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja dinas;
5. e.Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
6. f.Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
7. g.Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan menginventarisasikan barang-barang inventaris;
8. h.Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
9. i.Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan dinas;
10. j.Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
11. k.Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  1. 1.Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
12. m.Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
13. n.Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
14. o.Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
15. p.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun dan membuat Program, Evaluasi dan Pelaporan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
1. a.pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
2. b.pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
3. c.pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian;
4. d.pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.
(4)Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut:
1. a.Melaksanakan tugas penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas;
2. b.Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
3. c.Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
4. d.Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas;
5. e.Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran masing- masing unit kerja;
6. f.Mengoordinir penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pertanian;
7. g.Menghimpun bahan-bahan laporan dinas dari semua bidang dan sekretariat di Lingkup Dinas Pertanian sebagai bahan evaluasi;
8. h.Mengoordinir penyiapan laporan triwulan, semesteran, dan tahunan Dinas Pertanian;
9. i.Merencanakan penyelenggaraan Rapat Kerja Pertanian dan Rapat Konsultasi Pertanian secara berkala;
10. j.Mengoordinir penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
11. k.Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan;
  1. 1.menyusunan dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
12. m.menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
13. n.menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
14. o.melakukan inventarisasi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta memberikan solusi pemecahannya;
15. p.melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya;
16. q.Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
17. r.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun dan membuat Pengeolaan Administrasi Keuangan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
1. a.pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
2. b.pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
3. c.pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian;
4. d.pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.
(4)Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :
1. a.melaksanakan tugas di bidang keuangan pada Dinas Pertanian;
2. b.melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
3. c.melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
4. d.melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
5. e.melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
6. f.melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan;
7. g.menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. i.melaksanakan tugas di bidang keuangan pada Dinas Pertanian;
10. j.melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pasal 9

(1)Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai tugas menghimpun, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan urusan prasarana dan sarana pertanian.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan kebijakan teknis bidang; b, pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
2. c.pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
3. d.pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang.
(4)Uraian tugas dan fungsi Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut :
1. a.melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam rangka penyusunan Program Kerja Dinas sebagai pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja bidang Prasarana dan Sarana Pertanian untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
2. b.memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
3. c.Penyusunan kebijakan dibidang prasarana dan sarana pertanian;
4. d.Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
5. e.Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
6. f.Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
7. g.Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
8. h.Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
9. i.Pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana dan sarana pertanian;
10. j.mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan bidang penataan dan penaatan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas;
11. k.membagi habis tugas pada bidang penataan dan penaatan kepada bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
  1. 1.memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
12. m.mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
13. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…