DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan mengenai pengangkatan perangkat desa, dari persyaratan, penjaringan, penyaringan, pemberhentian, alih jabatan, kekosongan jabatan, unsur staf, sampai dengan peningkatan kapasitas perangkat desa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4.Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
6.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
9.Desa adalah Desa dan Desa adat, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15.Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seorang perangkat desa diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.
16.Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seorang Perangkat Desa diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
17.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
18.Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
19.Tim Pengisian Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan serangkaian proses Penjaringan dan Penyaringan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
20.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
21.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperoleh hasil.
22.Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa adalah:

a.Asas Proporsional;
b.Asas Efektif dan Asas Efisien.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bertujuan untuk:

a.Menciptakan sistem pemerintahan Desa yang demokratis;
b.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
c.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan kualitas pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan sesuai dengan persyaratan pengangkatan dan melalui mekanisme pengangkatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa.
(3)Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

Pasal 6

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Berkelakuan baik, jujur dan adil;
2. b.Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
3. c.Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara atau kurungan.

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

a.Kartu Tanda Penduduk;
b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
f.Surat Keterangan berbadan sehat; dan
g.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 8

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. c.Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
4. d.Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. e.Camat melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa;
6. f.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
7. g.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
8. h.Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
9. i.Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
10. j.Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Camat dianggap memberikan persetujuan kepada calon Perangkat Desa nomor urut 1.
11. k.Nomor urut calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan berdasarkan Hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat dengan susunan keangotaan sebagai berikut:
1. a.Ketua merangkap anggota;
2. b.Sekretaris merangkat anggota;
3. c.Bendahara merangkap anggota; dan/atau
4. d.Anggota.
(3)Penentuan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah mufakat secara proporsional dengan melibatkan peran masyarakat.
(4)Tim berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
(5)Panentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Tim dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Tim, dan dalam hal melalui mekanisme musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara.
(6)Untuk keperluan administrasi, Tim dapat menggunakan Cap/Stempel Tim.
(7)Tugas Tim adalah:
1. a.Mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
2. b.Menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
3. c.Menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
4. d.Menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
5. e.Menerima pendaftaran Bakal Calon;
6. f.Melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
7. g.Mengumumkan Calon kepada masyarakat;
8. h.Meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap calon;
9. i.Mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti seleksi;
10. j.Menyelenggarakan seleksi bagi Calon yang berhak mengikuti;
11. k.Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
12. l.Membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa; dan
13. m.Melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa
(8)Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
(9)Tim sebelum melaksanakan tugas dilantik dan diambil sumpahya oleh Kepala Desa.

BAB IV

PENJARINGAN

Pasal 10

(1)Penduduk yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim dengan melampirkan:
1. a.Surat pernyataan yang memuat:
  1. 1.Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. 2.Pernyataan Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara kesatuan Republik Indonesia;
  3. 3.Pernyataan Sanggup berbuat baik, jujur dan adil;
  4. 4.Keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan/atau kurungan dengan hukuman badan dan/atau hukuman percobaan;
  5. 5.Keterangan tidak sedang berstatus tersangka dan/atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran yang diancam pidana penjara;
  6. 6.Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  7. 7.Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  8. 8.Pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi Perangkat Desa; dan
  9. 9.Pernyataan kesediaan bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf atau Surat Penyataan sanggup bertempat tinggal di diwilayah Dusun setempat selama menjabat bagi Kepala Dusun;
2. b.Fotokopi/salinan ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang;
3. c.Fotokopi/salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
4. d.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan dari Rukun Tetangga/Rukun Warga diketahui oleh Kepala Desa;
5. e.Fotokopi Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisir;
6. f.Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
7. g.Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas;
8. h.Pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan;
9. i.Surat izin dari pejabat yang berwenang bagi PNS; dan
10. j.Khusus Bakal Calon Kepala Dusun disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara musyawarah Rukun Tetangga/Wukun Warga.
(2)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Bakal Calon Perangkat Desa.

Pasal 11

(1)Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
(3)Dalam hal setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa, maka dilakukan pengulangan pendaftaran dari awal dengan Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam hal melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pengulangan pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Tim mengumumkan paling lambat pada hari pertama perpanjangan dan/atau pengulangan pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…