DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup Perizinan 3. Perizinan 4. Fasilitas Pelayananan Kesehatan 5. Tenaga Kesehatan 6. Surat Tanda Daftar 7. Sertifikasi 8. Masa Berlaku Perizinan 9. Hak, Kewajiban dan Larangan 10. Berakhirnya Perizinan 11. Mutu Pelayanan 12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 13. Peran Serta Masyarakat 14. Sanksi Administratif 15. Ketentuan Peralihann 16. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesawaran diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan oleh Pemerintah Daerah;
b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan tertib administrasi dan melindungi masyarakat dalam rangka pernbinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan, maka perlu mengatur mekanisme perizinan di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan di Bidang Kesehatan.

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); BUPATIPESAWARAN, BUPATIPESAWARAN PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA • ,,,,, ' ' ' ,, '' '' Mengingat .. Menimbang
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomo 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/1/2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
4.Bupati adalah Kabupaten Pesawaran.
5.Dinas Kesehatan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas daerah Kabupaten Pesawaran sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas-tugas di bidang kesehatan. BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENPESAWARAN dan BUPATIPESAWARAN Dengan Persetujuan Bersama
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 ten tang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 42); '
6.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Pelayanan kesehatan adalah adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.
8.Perizinan di bidang kesehatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin, tanda daftar dan sertifikasi di bidang kesehatan.
9.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
10.Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan.
11.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12.Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
13.Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
14.Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker.
15.Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16.Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
17.Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
18.Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. I
19.Pengobatan komplementer-alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
20.Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya.
21.Surat Izin Praktek Apoteker yang selanjutnya disebut SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi.
22.Surat Izin Kerja Apoteker dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
23.Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik kebidanan secara perorangan maupun di fasilitas pelayanan.
24.Surat Izin Praktik Fisioterapis selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi secara perorangan maupun berkelompok.
25.Surat Izin Praktik Okupasi Terapis selanjutnya disebut SIPOTadalah bukti tertulis yang diberikan kepada Okupasi Terapis yang menjalankan praktik okupasi terapi di fasilitas pelayanan kesehatan.
26.Surat Izin Praktik Terapis Wicara selanjutnya disebut SIPTWadalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
27.Surat lzin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif selanjutnya disebut SIK-TPKAadalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-altematif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif
28.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
29.Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
30.Praktik Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter Umurn, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan mediK penunjang.
31.Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
32.Surat Izin Apotek atau SIA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan Pemilik Fasilitas untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat.
33.Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia, atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
34.Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obatobat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
35.Penyehat tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-ternurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
36.Pengobat Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.
37.Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SPPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakanpendaftaran.
38.Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
39.Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (massage), yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind and spirin,
40.Jasa Boga adalah adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
41.Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
42.Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
43.Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.

Pasal 4

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari fasilitas pelayanan medik dasar, fasilitas pelayanan medik spesialis (rujukan) dan fasilitas penunjang kesehatan.
(2)Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dengan mempertimbangkan rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
(3)Rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan Perundang- undangan yang beraku.
(4)Izin fasilitas pelayanan kesehatan meliputi :
1. a.izin pendirian dan operasional rumah sakit umum tipe C dan D;
2. b.izin pendirian dan operasional rumah sakit khusus tipe C;
3. c.izin penyelenggaraan klinik;
4. d.izin penyelenggaraan klinik kecantikan/ estetika;

BAB IV

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

( 1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan wajib memiliki izin, surat tanda daftar atau sertifikat.

(2)Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan oleh Bupati.
(3)Izin tenaga Kesehatan, surat tanda daftar dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf d, ditetapkan oleh Kepala Dinas. BABIII PERIZINAN

Pasal 2

Ruang lingkup perizinan di bidang kesehatan meliputi:

a.Izin fasilitas pelayanan kesehatan;
b.Izin tenaga kesehatan;
c.Surat tanda daftar; dan
d.Sertifikasi.
1. 44.Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
2. 45.Kolam Renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga seta jasa pelayanan lainnya, yang menggunakan air bersih yang telah diolah.

BAB II

RUANG LINGKUP PERIZINAN

Pasal 5

(1)Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, paramedis, kefarmasian, keterapian medis dan keteknisian medis.
(2)Izin bagi tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.izin praktik dokter;
2. b.izin praktik dokter gigi;
3. c.izin praktik dokter spesialis;
4. d.izin praktik dokter gigi spesialis; dan
5. e.izin tenaga pengobatan komplementer altematif.
(3)Izin Tenaga Pengobatan Komplementer Altematif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
1. a.surat tugas tenaga pengobatan komplementer-altematif; dan
2. b.surat izin kerja tenaga pengobatan komplementer-altematif.
(4)Izin tenaga paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.izin praktik bidan (SIPB);
2. b.izin praktik perawat (SIPP);
3. c.izin kerja (SIK) perawat; dan
4. d.izin kerja (SIK) perawat gigi.
(5)Izin tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
1. a.izin praktek apoteker (SIPA);
2. b.izin kerja apoteker; dan
3. c.izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
(6)Izin tenaga keterapian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.izin praktik fisioterapis (SIPF);
2. b.izin praktek okupasi terapis (SIPOT);dan
3. c.izin praktek terapis wicara (SIPTW).
(7)Izin tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
1. a.izin kerja Refraksionis Optisien (RO);dan
2. b.izin kerja radiografer. BABV TENAGAKESEHATAN
3. e.izin penyelenggaraan optikal;
4. f.izin penyelenggaraan SPA; dan
5. g.jenis fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Izin bagi fasilitas penunjang.kesehatan meliputi:
1. a.izin laboratorium kesehatan;
2. b.izin unit pelayanan radiologi diagnostik;
3. c.izin unit pelayanan dianlisis;
4. d.izin penyelenggaraan pelayanan penunjang kesehatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Izin distribusi obat dan alat kesehatan meliputi:
1. a.izin apotik;
2. b.izin pedagang eceran obat;
3. c.izin toko alat kesehatan;

Pasal 7

Sertifikasi bidang kesehatan meliputi:

a.sertifikasi industri rumah tangga pangan (P-IRT);
b.sertifikasi laik hygiene sanitasi jasa boga;
c.sertifikasi laik hygiene sanitasi restoran dan rumah makan;
d.sertifikasi laik hygiene sanitasi depot air minum;

BAB VII

SERTIFIKASI

Pasal 6

(1)Surat tanda daftar untuk penyehat tradisional terdiri dari STPT dan SIPT.
(2)STPT diberikan kepada pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan penyehat tradisional.
(3)SIPT diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya sudah memenuhi peryaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
(4)Klasifikasi penyehat tradisional yang mendapatkan surat tanda daftar meliputi:
1. a.jenis penyehat tradisional ketrampilan meliputi :
  1. 1.akupunkturis;
  2. 2.penyehat tradisional refleksi;
  3. 3.penyehat tradisional pijat urat;
  4. 4.penyehat tradisional patah tulang;
  5. 5.penyehat tradisional tusuk jari ( akupressuris);
  6. 6.penyehat tradisional sunat;
  7. 7.chiropractor, dan
  8. 8.jenis pengobat tradisional lainnya yang sejenis.
2. b.jenis penyehat tradisional ramuan;
  1. 1.jamu;
  2. 2.gurah;
  3. 3.sinshe;
  4. 4.tabib;
  5. 5.homeopathy;
  6. 6.aromaterapi; dan
  7. 7.jenis penyehat tradisional lainnya yang sejenis.
(5)Ketentuan penyehat tradisional adalah sebagai berikut:
1. a.hanya menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya;
2. b.dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
3. c.dilarang memberikan dan/ atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya; dan
4. d.dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh pabrikan yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB VI

SURATTANDADAFTAR

Pasal 10

(1)Sertifikat P-IRT berlaku selama 3 (tahun}} tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Sertifikat laik higiene sanitasi jasa boga berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

(1)STPTdan SIPT berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan STPT dan SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.
(7)Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4) dan ayat (5) huruf d, harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin habis.

Pasal 8

( 1} Izin fasilitas pelayanan kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang izin gangguan rriasih berlaku dan dapat diperpanjang.

(2)Izin pelayanan SPA berlaku selama 3 (tiga} tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Izin tenaga kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(4)ST-TPKAdan SIK-TPKAberlaku selama 1 (satu} tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Khusus bagi rumah sakit berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Rumah Sakit harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan.
2. b.Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu} tahun.
3. c.Izin operasional sementara diberikan selama 1 (satu) tahun.
4. d.Izin operasional tetap, diberikan selama 5 (lima}tahun, dan dapat diperpanjang.
(6)Dalam hal peningkatan status, dari rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum, wajib memenuhi persyaratan teknis rumah sakit um um. BABVIII MASABERLAKUPERIZINAN
1. e.sertifikasi laik hygiene sanitasi hotel; dan
2. f.sertifikasi laik hygiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum. Pemegang izin berkewajiban:
3. a.Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. b.Melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
5. c.Menciptakan rasa aman, nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
6. d.Memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
7. e.Melaporkan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas;

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…