DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesawaran

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesawaran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran maka perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesawaran, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesawaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 );
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
5. 6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516 );
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 );
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. 14.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten Pesawaran sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesawaran
5.Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas yang menangani kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmatii obyek dan daya tarik wisata.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
8.Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
9.Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
10.Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
11.Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
12.Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Kabupaten Pesawaran.
13.Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah rumusan pokok - pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.
14.Badan Pengelola Pariwisata Daerah adalah suatu lembaga yang mengelola dan mendayagunakan potensi pariwisata di Kabupaten Pesawaran.
15.Penyelenggaraan kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
16.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17.Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya manusia, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18.Aksesibilitas adalah kemudahan dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata.
19.Promosi Pariwisata adalah kegiatan yang sistematis dan terencana dalam memberitahukan/atau menginformasikan, membujuk, dan memodifikasi tingkah laku konsumen, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional agar tertarik melakukan wisata di daerah yang bersangkutan.
20.Produk pariwisata adalah jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.

BAB II

ASAS, VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RIPPDA berasaskan:

a.pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di Daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
b.pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya Daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
c.keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
d.berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
e.ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Pasal 3

(1)Visi Pariwisata Daerah adalah ”Sektor Pariwisata Menjadi Andalan Perekonomian Daerah Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Budaya yang Lestari dan Agamis”.
(2)Untuk mewujudkan visi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan misi:
1. a.Membuat Kabupaten Pesawaran menjadi Daerah Tujuan Wisata Regional Lampung.
2. b.Membuat Kabupaten Pesawaran menjadi Daerah yang selalu diingat dan dicintai pengunjungnya.
3. c.Memberi hidup dan kehidupan kepada masyarakat.
4. d.Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
5. e.Mendorong penggunaan produksi lokal.
6. f.Kegiatan Pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan Pemerintah sebagai katalisator serta fasilitator.
7. g.Menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya.
8. h.Mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Bagaian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan Penetapan RIPPDA adalah:

a.Memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata Daerah yang meliputi Obyek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata.
b.Memberikan Pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah yang mengakomodasikan isu- isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan.
c.Menyikapi Peluang Pembangunan Kepariwisataan di Daerah sejalan dengan Perkembangan Pemerintah Daerah.
d.Memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 5

Sasaran RIPPDA adalah:

a.Tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan Daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata Daerah.
b.Teridentifikasinya kawasan wisata unggulan Daerah dan obyek wisata unggulan Daerah sesuai kriteria yang ditetapkan.
c.Tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan Daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan Daerah.

Pasal 6

RIPPDA berfungsi:

a.Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
b.Sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata,obyek dan daya tarik wisata;
c.Sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan Daerah sub sektor pariwisata;
d.Sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 7

Ruang Lingkup RIPPDA terdiri atas:

a.Ruang Lingkup Wilayah;
b.Ruang Lingkup Pekerjaan;
c.Ruang Lingkup Substansi.

Pasal 8

(1)Ruang Lingkup wilayah RIPPDA adalah Daerah dengan batas yang ditentukan bedasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas 1.173, 77 Km persegi atau 117. 377 Ha .
(2)Batas-batas wilayah adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban dan Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, Kecamatan Klumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Adi Luwih, Kecamatan Sukoharjo, Gading Rejo dan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

Pasal 9

Ruang lingkup Pekerjaan RIPPDA memfokuskan pada perencanaan satu atau beberapa obyek wisata yang menjadi atau akan menjadi unggulan Daerah.

Pasal 10

Ruang lingkup Substansi RIPPDA, meliputi:

a.Kebijaksanaan makro dan mikro pariwisata Daerah;
b.Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW);
c.Sarana dan Prasarana pendukung wisata;
d.Karakteristik Pasar Wisatawan;
e.Kawasan wisata unggulan dan prioritas pengembangan wisata;
f.Kebijaksanaan, strategi dan program pengembangan kepariwisataan.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…