DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2017

Nomor: 01
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat adat Sai Batin sebagai masyarakat adat yang terikat oleh tatanan sebagai warga bersama perlu menerapkan ketentuan persekutuan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Sai Batin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian kebudayaan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ADAT SAI BATIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung
2.Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
6.Adat adalah kebiasaan budaya yang secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
7.Adat Sai Batin adalah bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan.
8.Budaya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia.
9.Masyarakat Adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki tata nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan dilaksanakan secara turun temurun.
10.Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemiikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin yaitu :

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kebersamaan dan;
g.kelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pelestarian Adat Sai Batin yaitu :

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari adat Sai Batin.
b.menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
c.menjamin terselenggaranya hukum adat Sai Batin secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan.
d.menghargai budaya local.
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.
g.meminimalisasi dampak konflik sosial.
h.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan
i.mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat adat Sai Batin.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah adalah penanggungjawab dalam perlindungan dan pelestarian adat Sai batin.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin, pemerintah daerah melimpahkan tugas perlindungan dan pelestarian kepada dinas pariwisata dan pendidikan.
(3)Perangkat daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada dinas pariwisata dan pendidikan dan kebudayaan sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin meliputi :

a.perlindungan masyarakat dari adat Sai Batin
b.penjaminan pemenuhan hak masyarakat adat Sai Batin.
c.pengalokasian dana pelestarian adat Sai Batin.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin meliputi:

a.penetapan kebijakan perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
b.pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin;
c.menetapkan adat Sai Batin sebagai adat lokal Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV

KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ADAT SAI BATIN KABUPATEN PESISIR BARAT

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan tanggungjawab dan wewenang dalam perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin Pemerintah Daerah membentuk perwatin, selanjutnya disebut Himpunan Kemuaghian Sai Batin Penyimbang Marga
(2)Himpunan Kemuaghian Sai Batin Penyimbang Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dipatimangku yang dipilih dari dan oleh Sai Batin 16 Marga Kabupaten Pesisir Barat

BAB V

PERSELISIHAN ATAU SENGKETA

Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan atau persengketaan atas pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah adat, bangunan dan benda-benda bersejarah maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hukum adat yang berlaku.

BAB VI

LEMBAGA ADAT SAI BATIN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi lembaga adat Sai Batin.
(2)Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara khusus oleh pihak pemangku adat.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat adat Sai Batin sebagai masyarakat adat yang terikat oleh tatanan sebagai warga bersama perlu menerapkan ketentuan persekutuan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Sai Batin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian kebudayaan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ADAT SAI BATIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung
2.Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
6.Adat adalah kebiasaan budaya yang secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
7.Adat Sai Batin adalah bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan.
8.Budaya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia.
9.Masyarakat Adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki tata nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan dilaksanakan secara turun temurun.
10.Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemiikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin yaitu :

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kebersamaan dan;
g.kelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pelestarian Adat Sai Batin yaitu :

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari adat Sai Batin.
b.menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
c.menjamin terselenggaranya hukum adat Sai Batin secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan.
d.menghargai budaya local.
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.
g.meminimalisasi dampak konflik sosial.
h.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan
i.mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat adat Sai Batin.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah adalah penanggungjawab dalam perlindungan dan pelestarian adat Sai batin.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin, pemerintah daerah melimpahkan tugas perlindungan dan pelestarian kepada dinas pariwisata dan pendidikan.
(3)Perangkat daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada dinas pariwisata dan pendidikan dan kebudayaan sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin meliputi :

a.perlindungan masyarakat dari adat Sai Batin
b.penjaminan pemenuhan hak masyarakat adat Sai Batin.
c.pengalokasian dana pelestarian adat Sai Batin.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin meliputi:

a.penetapan kebijakan perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
b.pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin;
c.menetapkan adat Sai Batin sebagai adat lokal Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV

KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ADAT SAI BATIN KABUPATEN PESISIR BARAT

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan tanggungjawab dan wewenang dalam perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin Pemerintah Daerah membentuk perwatin, selanjutnya disebut Himpunan Kemuaghian Sai Batin Penyimbang Marga
(2)Himpunan Kemuaghian Sai Batin Penyimbang Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dipatimangku yang dipilih dari dan oleh Sai Batin 16 Marga Kabupaten Pesisir Barat

BAB V

PERSELISIHAN ATAU SENGKETA

Pasal 8

BAB VI

LEMBAGA ADAT SAI BATIN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi lembaga adat Sai Batin.
(2)Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara khusus oleh pihak pemangku adat.