DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2018

Nomor: 06
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN BAHASA DAERAH. BABI K]!;TENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusa pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya al sistem dan prinsip Negara Kesatuan Re li~( nesia sebagaimana dimaksud dalam nd~~ a Dasar Negara Republik Indonesi T~~~ 5.
6.Anggaran Pen apat~~ B anja Daerah adalah Anggaran Penda ~~n B anja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
7.Bahasa Negara Kes ~n Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh warga Pesisir Barat di daerah daerah di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, yaitu Bahasa Lampung dialek A.
9.Dialek A adalah pola bahasa lampung yang digunakan oleh masyarakat melinting-maringgai, pesisir rajabasa, pesisir teluk, pesisir semaka, pesisir krui, belalau dan ranau, komering dan kayu agung (yang beradat lampung peminggirjsaibatin), serta way kanan, sungkai dan pubian (yang beradat lampung pepadun). lO.Pelindungan Bahasa Daerah adalah upaya menjaga dan memilihara kelestarian bahasa daerah melalui penelitian, pengernbangan, pembinaan dan pengajarannya. Pasa12 Pelindungan Bahasa Daerah bertujuan untuk:

a.menjaga dan memelihara kelestarian bahasa daerah yang merupakan faktor penting untuk peneguh jati diri daerah;
b.menyelaraskan fungsi bahasa daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan pembinaan bahasa Indonesia; dan
c.mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spritual yang terkandung dalam budaya daerah untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional. Pasa13 Bahasa Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. asa14 Pelindungan bahasa daerah dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
a.pengajaran bahasa daerah pada pendidikan dasar ;
b.pengajaran bahasa daerah pada pendidikan program kesetaraan;
c.penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan berbahasa daerah untuk sekolah, luar sekolah dan perpustakaan umurri;
d.penggunaan bahasa daerah di ranah keluarga, adat istiadat, pemerintahan daerah dan seni budaya daerah;
e.penciptaan suasana 'kondusif untuk berbahasa daerah;
f.penyelenggaraan pelatihan, penataran, semmar, lokakarya, diskusi, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya sebagai bentuk sosialisasi bahasa daerah;
g.pemberian penghargaan untuk karya-karya berbahasa daerah;
h.penyediaan fasilitas bagi kelornpok-kelompok studi bahasa daerah;
1. 1.penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah; J. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam bahasa daerah; dan
k.pcmanfaatan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana sosialisasi Bahasa Daerah; Pasa15

(1)Dalam melaksanakan upaya Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c, pernerintah daerah menerapkan strategi sebagai berikut:
1. a.menjadikan bahasa daerah sebagai bagian muatan lokal dalam mata pelajaran di sekolah ;
2. b.menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam t.ahap awal pembelajaran;
3. c.rnenyediakan tenaga guru dibidang bahasa daerah padajenjang pendidikan dasar; dan
4. d.memenuhi fasilitas pendukung dibidang pelaksanaan pendidikan bahasa daerah seperti bahan bacaan, b ku, kamus, rekaman pembicaraan, musi da entuk lainnya.
(2)Ketentuan lebih lanji, m~e. penggunaan bahasa daerah sebagai aha~~ ga tar sebagaimana dimaksud pada aya'~ u f b diatur dalam Peraturan BUll' ti. 'i.il' ~as 6
(1)Pelaksanaan upaya indungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e, pemerintah daerah menerapkan strategi sebagai berikut:
1. a.menghimbau masyarakat untuk menggunakan Bahasa Daerah dalam aktifitas sehari-hari, adat istiadat dan pagelaran seni budaya;
2. b.menetapkan waktu tertentu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk menggunakan Bahasa Daerah; dan
3. c.mencantumkan penggunaan Bahasa Daerah untuk penamaan fasilitas umum kemasyarakatan sebagai pendamping Bahasa Indonesia.
(2)ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan waktu dan penggunaan Bahasa Daerah dalam penamaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati. Pasa17
(1)Pelaksanaan upaya Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf j, pemerintah daerah menerapkan strategi sebagai berikut:
1. a.penyediaan dana bagi pelaksanaan sosialisasi Bahasa Daerah, pagelaran seni dan budaya daerah serta penghargaan untuk karya berbahasa daerah;
2. b.menetapkan kebijakan kewajiban media massa cetak lokal untuk menyediakan kolom khusus yang menggunakan Bahasa Daerah; dan
3. c.menetapkan kebijakan kewajiban media massa elektronik lokal untuk menyediakan waktu tertentu yang menggunakan Bahasa Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewajiban sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati. c. mekanisme Pasa19 Pelaksanaan upaya Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 huruf k dilakukan melalui pengembangan aplikasi media sosial, permainan dan lain sebagainya dengan bahasa pengantar berupa Bahasa Daerah. BAH III PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 10
(1)Masyarakat harus berperan serta secara aktif dalam Pelindungan Bahasa Daerah.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.memberikan masukan dan saran bagi program Pelindungan Bahasa Daerah di Pemerintah Daerah;
2. b.mengimplementasikan program Pemerintah Daerah dibidang Pelindungan Bahaea Daerah; dan
3. c.mengaplikasikan Bahasa Daerah dalam setiap kegiatan keseharian masyarakat. BABIV TIM KOORDINASI DAN EVALUASI Pasall1
(1)Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah, Bupati membentuk tim koordinasi dan Evaluasi.
(2)Tim koordinasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan unsur-unsur sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah yaitu Kepala OPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan upaya Pelindungan Bahasa Daerah;
2. b.ahli bahasa;
3. c.tokoh adat; dan ~........
4. d.tokoh masyarakat. ~
(3)Tim koordinasi dan ;al~"a imana dimaksud pada ayat (2) diteta a~~n putusan Bupati. ~12 Tim koordinasi dan asi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memi . tugas sebagai berikut:
1. a.rnengkoordinasikan penuangan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah dalam program kerja tahunan Pemerintah Daerah;
2. b.memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah;
3. c.melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah; dan
4. d.menyusun laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah kepada Bupati paling sedikit satu tahun sekali. BABIV PEMBIAYAAN Pasal 13 Pembiayaan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah berasal dari:
5. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
6. b.Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasa114 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Ditetapkan di Krui pada tangga122 Oktober 2018 BUPATI PESISIR BARAT, Dto AGUS ISTIQLAL Diundangkan di Krui pada tanggal 23 Oktober 2018 SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, Dto AZHARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG 06/769/PSB/2018 .EDWIN ~~~_~~~I SH.•m: hil' 1~7.l051.6200212100~ ----------_....... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELINDUNGAN BAHASA DAERAH I. UMUM Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak awal lahirnya bahasa persatuan bangsa Indonesia yaitu Bahasa Indonesia. setelah kemerdekaan bangsa Indonesia Tahun 1945 bahasa Indonesia ditetapkan sebagai Bahasa Negara Republik Indonesia melalui ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Ncgara Indonesia Tahun 1945. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tersebut tidak lantas meniadakan kedudukan bahasa daerah sebagai identitas asli bangsa Indonesia yang beraneka ragam corak suku, etnis dan budaya. Penghormatan negara atas keragaman suku, etnis, dan budaya rsebut salah satunya dengan hasanah budaya bangsa Dasar Negara Republik asa Daerah sebagai kekayaan tanpa dibarengi dengan upaya Daerah bukanlah tanggung jawab sebaliknya dimana pemerir.tah daerah merupakan 'ujung tombak pelestarian Bahasa Daerah. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelestarian Bahasa Daerah ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang antara lain adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pe1estarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah. Melihat kenyataan pada saat ini dimana Bahasa Daerah sudah tidak lagi memiliki kedudukan yang setara dengan bahasa nasional dan bahasa asing terutama dikalangan usia muda menjadikan potensi punahnya bahasa daerah dimasa yang akan datang sangat terbuka lebar. Mengantisipasi kondisi yang demikian adalah sebuah bentuk perhatian yang positif manakala Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berupaya untuk Daerah ini, Bahasa Lampung bahasa sampai II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas Pasa12 Cukupjelas Pasal 3 Cukup je1as Pasal 4 Cukupjelas Pasa15 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukupjelas Pasal 8 Cukup jelas Pasa19 Cukup jelas

Pasal 10

Cukupje1as

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Cukupjelas

Pasal 14

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 47

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN BAHASA DAERAH. BABI K]!;TENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusa pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya al sistem dan prinsip Negara Kesatuan Re li~( nesia sebagaimana dimaksud dalam nd~~ a Dasar Negara Republik Indonesi T~~~ 5.
6.Anggaran Pen apat~~ B anja Daerah adalah Anggaran Penda ~~n B anja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
7.Bahasa Negara Kes ~n Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh warga Pesisir Barat di daerah daerah di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, yaitu Bahasa Lampung dialek A.
9.Dialek A adalah pola bahasa lampung yang digunakan oleh masyarakat melinting-maringgai, pesisir rajabasa, pesisir teluk, pesisir semaka, pesisir krui, belalau dan ranau, komering dan kayu agung (yang beradat lampung peminggirjsaibatin), serta way kanan, sungkai dan pubian (yang beradat lampung pepadun). lO.Pelindungan Bahasa Daerah adalah upaya menjaga dan memilihara kelestarian bahasa daerah melalui penelitian, pengernbangan, pembinaan dan pengajarannya. Pasa12 Pelindungan Bahasa Daerah bertujuan untuk:

a.menjaga dan memelihara kelestarian bahasa daerah yang merupakan faktor penting untuk peneguh jati diri daerah;
b.menyelaraskan fungsi bahasa daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan pembinaan bahasa Indonesia; dan
c.mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spritual yang terkandung dalam budaya daerah untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional. Pasa13 Bahasa Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. asa14 Pelindungan bahasa daerah dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
a.pengajaran bahasa daerah pada pendidikan dasar ;
b.pengajaran bahasa daerah pada pendidikan program kesetaraan;
c.penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan berbahasa daerah untuk sekolah, luar sekolah dan perpustakaan umurri;
d.penggunaan bahasa daerah di ranah keluarga, adat istiadat, pemerintahan daerah dan seni budaya daerah;
e.penciptaan suasana 'kondusif untuk berbahasa daerah;
f.penyelenggaraan pelatihan, penataran, semmar, lokakarya, diskusi, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya sebagai bentuk sosialisasi bahasa daerah;
g.pemberian penghargaan untuk karya-karya berbahasa daerah;
h.penyediaan fasilitas bagi kelornpok-kelompok studi bahasa daerah;
1. 1.penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah; J. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam bahasa daerah; dan
k.pcmanfaatan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana sosialisasi Bahasa Daerah; Pasa15

(1)Dalam melaksanakan upaya Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c, pernerintah daerah menerapkan strategi sebagai berikut:
1. a.menjadikan bahasa daerah sebagai bagian muatan lokal dalam mata pelajaran di sekolah ;
2. b.menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam t.ahap awal pembelajaran;
3. c.rnenyediakan tenaga guru dibidang bahasa daerah padajenjang pendidikan dasar; dan
4. d.memenuhi fasilitas pendukung dibidang pelaksanaan pendidikan bahasa daerah seperti bahan bacaan, b ku, kamus, rekaman pembicaraan, musi da entuk lainnya.
(2)Ketentuan lebih lanji, m~e. penggunaan bahasa daerah sebagai aha~~ ga tar sebagaimana dimaksud pada aya'~ u f b diatur dalam Peraturan BUll' ti. 'i.il' ~as 6
(1)Pelaksanaan upaya indungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e, pemerintah daerah menerapkan strategi sebagai berikut:
1. a.menghimbau masyarakat untuk menggunakan Bahasa Daerah dalam aktifitas sehari-hari, adat istiadat dan pagelaran seni budaya;
2. b.menetapkan waktu tertentu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk menggunakan Bahasa Daerah; dan
3. c.mencantumkan penggunaan Bahasa Daerah untuk penamaan fasilitas umum kemasyarakatan sebagai pendamping Bahasa Indonesia.
(2)ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan waktu dan penggunaan Bahasa Daerah dalam penamaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati. Pasa17
(1)Pelaksanaan upaya Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf j, pemerintah daerah menerapkan strategi sebagai berikut:
1. a.penyediaan dana bagi pelaksanaan sosialisasi Bahasa Daerah, pagelaran seni dan budaya daerah serta penghargaan untuk karya berbahasa daerah;
2. b.menetapkan kebijakan kewajiban media massa cetak lokal untuk menyediakan kolom khusus yang menggunakan Bahasa Daerah; dan
3. c.menetapkan kebijakan kewajiban media massa elektronik lokal untuk menyediakan waktu tertentu yang menggunakan Bahasa Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewajiban sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati. c. mekanisme Pasa19 Pelaksanaan upaya Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 huruf k dilakukan melalui pengembangan aplikasi media sosial, permainan dan lain sebagainya dengan bahasa pengantar berupa Bahasa Daerah. BAH III PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 10
(1)Masyarakat harus berperan serta secara aktif dalam Pelindungan Bahasa Daerah.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.memberikan masukan dan saran bagi program Pelindungan Bahasa Daerah di Pemerintah Daerah;
2. b.mengimplementasikan program Pemerintah Daerah dibidang Pelindungan Bahaea Daerah; dan
3. c.mengaplikasikan Bahasa Daerah dalam setiap kegiatan keseharian masyarakat. BABIV TIM KOORDINASI DAN EVALUASI Pasall1
(1)Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah, Bupati membentuk tim koordinasi dan Evaluasi.
(2)Tim koordinasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan unsur-unsur sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah yaitu Kepala OPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan upaya Pelindungan Bahasa Daerah;
2. b.ahli bahasa;
3. c.tokoh adat; dan ~........
4. d.tokoh masyarakat. ~
(3)Tim koordinasi dan ;al~"a imana dimaksud pada ayat (2) diteta a~~n putusan Bupati. ~12 Tim koordinasi dan asi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memi . tugas sebagai berikut:
1. a.rnengkoordinasikan penuangan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah dalam program kerja tahunan Pemerintah Daerah;
2. b.memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah;
3. c.melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah; dan
4. d.menyusun laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah kepada Bupati paling sedikit satu tahun sekali. BABIV PEMBIAYAAN Pasal 13 Pembiayaan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah berasal dari:
5. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
6. b.Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasa114 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Ditetapkan di Krui pada tangga122 Oktober 2018 BUPATI PESISIR BARAT, Dto AGUS ISTIQLAL Diundangkan di Krui pada tanggal 23 Oktober 2018 SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, Dto AZHARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG 06/769/PSB/2018 .EDWIN ~~~_~~~I SH.•m: hil' 1~7.l051.6200212100~ ----------_....... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELINDUNGAN BAHASA DAERAH I. UMUM Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak awal lahirnya bahasa persatuan bangsa Indonesia yaitu Bahasa Indonesia. setelah kemerdekaan bangsa Indonesia Tahun 1945 bahasa Indonesia ditetapkan sebagai Bahasa Negara Republik Indonesia melalui ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Ncgara Indonesia Tahun 1945. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tersebut tidak lantas meniadakan kedudukan bahasa daerah sebagai identitas asli bangsa Indonesia yang beraneka ragam corak suku, etnis dan budaya. Penghormatan negara atas keragaman suku, etnis, dan budaya rsebut salah satunya dengan hasanah budaya bangsa Dasar Negara Republik asa Daerah sebagai kekayaan tanpa dibarengi dengan upaya Daerah bukanlah tanggung jawab sebaliknya dimana pemerir.tah daerah merupakan 'ujung tombak pelestarian Bahasa Daerah. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelestarian Bahasa Daerah ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang antara lain adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pe1estarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah. Melihat kenyataan pada saat ini dimana Bahasa Daerah sudah tidak lagi memiliki kedudukan yang setara dengan bahasa nasional dan bahasa asing terutama dikalangan usia muda menjadikan potensi punahnya bahasa daerah dimasa yang akan datang sangat terbuka lebar. Mengantisipasi kondisi yang demikian adalah sebuah bentuk perhatian yang positif manakala Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berupaya untuk Daerah ini, Bahasa Lampung bahasa sampai II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas Pasa12 Cukupjelas Pasal 3 Cukup je1as Pasal 4 Cukupjelas Pasa15 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukupjelas Pasal 8 Cukup jelas Pasa19 Cukup jelas

Pasal 10

Cukupje1as

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Cukupjelas

Pasal 14

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 47