DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018

Nomor: 07
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pengelolaan kepariwisataan sebagai bagian dari pe ngunan daerah, diperlukan peran sert pe intah daerah, dunia usaha dan mas ra ik bersinergi meningkatkan dan nja sa wisata;
c.bahwa untuk ngisi so an hukum dalam pengat an ~ g epariwisataan diperlukan per u~ era sebagai sarana jaminan kepasti ' ~l ill dalam ketertiban wisata;
d.bahwa berdasar n pertimbangan sebagaimana dimaksud pada h uruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban wisata. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Unclang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); TJndang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali te khir dengan Undang Undang Nomor 9 aft 2015 tentang Perubahan Kedua A s U6.~ -Undang Nomor 23 Tahun 2014 te~ri an Daerah (Lembaran Nega R ~'V In onesia Tahun 2015 Nomor 5 , ~ mbaran Negara Republik Ind esi r 5 9); Peraturan Pe ~ No or 67 Tahun 1996 tentang Peny~~gar' an Kepariwisataan (Lembaran Negar blik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata; , Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
15.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaba Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
16.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pramuwisata; ,
17.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan,Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran;
18.Peraturan Menteri K ayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/H .50 KP/2010 tentang Tata Cara Penda a~r li Jasa Konsultan Pariwisata;
19.Peraturan Me te~i ay n dan Pariwisata Nomor: P .95 . 1/ P/2010 tentang Tata Cara en~'Tq n saha Jasa Informasi Pariwisata; ~
20.Peraturan Ment . Ke udayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/H .501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
21.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97 /HK.50 1/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: • PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN WISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 8

(1)Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan Zatau telah digunakan oleh perseorangan, masyarakat atau badan usaha sebagai Daya Tarik Wisata, wajib dilindungi dan/ atau dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum.
(2)Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus darr/atau telah digunakan oleh perseorangan, masyarakat atau badan usaha sebagai Daya Tarik Wisata yang akan dikuasai oleh Pernerintah Daerah, diatur berdasarkan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
(3)Kepada perseorangan, masyarakat atau badan usaha yang memiliki dan/ atau menguasai wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan,
(4)Kriteria wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. PasaJ Pemerintah Daerah bersama lemb a ~ erkait menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ep~;"'~~"'ta untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. ~ KA ~ F'a II
(1)Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek:
1. a.sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
2. b.potensi pasar;
3. c.lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
4. d.perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
5. e.lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pe1estarian dan pemanfaatan aset budaya;
6. f.kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
7. g.kekhususan clari wilayah.
(2)Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dikernbangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahtraan masyarakat.
(3)Kawasan Strategis Pariwisata Daerah harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat Daerah.
(4)Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah BABV USAHA PARIWISATA Pasalll Usaha pariwisata meliputi:
1. a.daya tarik wisata;
2. b.kawasan pariwisata;
3. c.jasa transportasi wisata;
4. d.jasa perjalanan wisata;
5. e.jasa makanan dan minuman;
6. f.penyediaan akomodasi; •
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  1. 1.jasa informasi pariwisata; J. jasa konsultan pariwisata;
9. k.jasa pramuwisata;
  1. 1.wisata tirta; dan m.spa. nis Usaha Pariwisata ng-undangan.
(1)Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan.
(2)Pemerintah Daerah berhak rnendapatkan data dan inforrnasi kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh badan usaha dan perorangan.

Pasal 14

Setiap Pengusaha Pariwisata berhak:

a.mendapat kemudahan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
b.memperoleh kesempatan yang sarna dalarn rne1akukan Usaha Pariwisata;
c.terdaftar sebagai pelaku Usaba Pariwisata;
d.rnendapat facilitas dari Pernerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
e.membentuk dan rnenjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
f.mendapat perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 15

(1)Setiap orang berhak: .
1. a.rnemperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
2. b.melakukan Usaha Pariwisata:,
3. c.menjadi pekerjay buruh pariwisata;
4. d.berperan dalam proses pembangunan kepar:Jwisataan; dan j'atau
5. e.mendapatkan penghargaan atas jasa penemuan, pelestarian dan penyelamatan benda eagar budaya.
(2)Setiap orang darr/ atau rnasyarakat di dalam dan disekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas:
1. a.menjadi pekerjay buruh;
2. b.konsinyasi;
3. e.pengelolaan; dan/ atau
4. d.produk lokal. daya tarik wisata beserta b. c. d. e.
5. f.iwisata yang merniliki khusus sesuai dengan
(1)Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitas kepada para pengusaha pariwisata seeara optimal;
2. b.menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan;
3. c.meneiptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata;
4. d.memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset - aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset - aset potensial yang belum tergali;
5. e.mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi rnasyarakat luas;
6. f.memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;
7. g.memberikan perlindungan dan memfasilitasi terhadap pengembangan karya seni budaya yang merupakan daya tarik wisata;
8. h.menyelenggarakan promosi investasi pengembangan pariwisata; dan
  1. 1.menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Setiap orang berkewajiban:

a.menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
b.membantu terciptanya suasana aman, tertib, dan bersih di lingkungan destinasi pariwisata; dan
c.berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. F'asa120 Setiap Wisatawan berkewajiban:
a.berpakaian sopan yang sesuai dengan norma agama, adat istiadat dan budaya
b.menjaga dan menghormati nor ama, adat istiadat, budaya dan nilai nilai yang hidup dala ~ akat setempat;
c.turut serta menjaga keam an,~~r' an, kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan ~
d.berpartisipasi mencegah s gal k P rbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan an~ gg h ukum. ~12 Setiap Pengusaha Pariwisata ber w iban:
a.melapor apabila usahanya dipin ahtangankan, adanya perubahan skala usaha danjatau perpindahan lokasijtempat usaha;
b.menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai - nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
c.memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
d.memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
e.memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif;
f.turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang. melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
g.menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
h.memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
1. 1.menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat, lanjut usia dan anak - anak sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang -- undangan; J. memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan seni budaya tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
k.meningkatkan kompetensi tenaga kerja me1alui pelatihan dan pendidikan, serta melakukan uji kompetensi pada setiap tenaga kerjanya;
1. 1.berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
m.menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
n.membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat disekitarnya.

(1)berbuat asusila, berpakaian yang tidak adat istiadat, budaya dan kearifan lokal
(2)
(3)
(4)TIFlKASI Pasal 23
(1)Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha dan standar Kompctensi
(2)Standar usaha dan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui sertifikasi usaha. p lasal24
(1)Sertifikasi usaha dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Pasa127 Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya, Pasa128 Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan keeil di bidang kepariwisataan.
(1)Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Usaha Pariwisata.
(2)Pembinaan penyelenggaraan k ariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselen ar an agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan .sa"~, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharan T. o~'~~t Daya Tarik Wisata beserta lingkungannya. ,~V
(3)Dalam rangka mewuii dka'-.. ~ mbi aan penyelenggaraan kepariwisataan sebagai an~~~su pada ayat (2), dilakukan upaya: ......V
1. a.peningkatan kualitas dan nti s kepariwisataan;
2. b.penyebaran pembangunan k iwisataan;
3. c.peningkatan aksebilitas pariwisata;
4. d.penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
5. e.peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata;
6. f.peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
7. g.perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata;
8. h.peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan
  1. 1.peningkatan kerjasama regional, nasional maupun .internasional.
(1)Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
(2)Tata eara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BABX KETENTUAN PENYIDlKAN P'asa131
(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
3. c.meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
5. e.melakukan penggeledahan u tu~~ dapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, d n d,"~n ain, serta melakukan penyitaan terhadap bara bu~~ebu,
6. f.meminta bantuan tena a~'~ r gka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pid a;
7. g.menyuruh berhenti ~ ata melarang seseorang meninggalkan ruangan Iil~ te pat pada saat perneriksaan sedang berlangsung dan e riksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  1. 1.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J. menghentikan penyidikan; dan / atau
9. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BABXI SANKSI ADMINISTRATIF Pasa132
(1)Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
4. d.pencabutan tanda daftar usaha dan penghapusan dalam daftar.
(3)Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-rnasing 7 (tujuh) hari kerja.
(4)Sanksi pembatasan kegiatan usaha pariwisata dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha panwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan se bagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Sanksi pencabutan tanda daftar usaha dan penghapusan dalam daftar usaha pariwisata dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
(1)
(2)Pasa135 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai kepariwisataan di Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasa136 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Ditetapkan di Krui, pada tangga122 Oktober 2018 BUPATI PESISIR BARAT, Dto AGUS ISTIQLAL Diundangkan di Krui, pada tangga123 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, Dto AZHARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR07 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG: 07 j770jPSBj2018 EDWIN KASTOLANI B, SH.,MP lIP. 1974052/\ 200212 1 002. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN WISATA I. UMUM Kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melib atkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan pariwisata berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang daerah KabupatenjKota. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nornor 10 tahun2009 tentang kepariwis ' taan, Pemerintah Daerah mempunyaikewajiban dan w e ng atas penyelenggaraan kepariwisataan.Kewajiban h Daerah dalam penyelenggaraankepariwisata di menyediakan informasi kepariwisataan, perlindu an , amanan, keselamatan wisatawan, menciptakan lkli~~ on sif untuk perkembangan usaha pariwisata yang mel~~'V uk nya kesempatan yang sarna dalam berusaha, me .. - I,m berikan kepastian hukum, memelihara, mengembangk, ,m estarikan asset daerah yang menjadi daya tarik wisata, engawasi,mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah danmenanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepa.riwisataan. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah KabupatenjKota di bidang kepariwisataan, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya, dibentuklah peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Ketertiban Wisata ini. II. PASAL DEM! PASAL

BAB XIII

KETENTUANPENUTUP Pasa134 Untuk menunjang Peraturan Daerah ini berlaku efektif maka Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini diterbitkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah di sahkan.

Pasal 1

Cukupjelas Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar - besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan sernangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan sernua warga negara berhak menikmati hasil hasil kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai nilai - nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan fikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara. Huruf d Yang . aksud dengan "asas keseimbangan" adalah lembangunan pariwisatab~ dilaksanakan secara SA' b . k hanya menekankan kepada pembangun ~ t api juga seimbang dengan pembangi, an d karakter so sial serta individu melalui nten . sial ang terbangun sebagai akibat, dari adan a ~ p iwisata disuatu daerah. Huruf e Yang '4"'aks dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pemba n kepariwisataan harus dapat membangun semangat emandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sqsial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, 'baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan pembangunan pariwisata itu sendiri. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan rnelibatkan seluruh kornponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil - hasil pembangunan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat .Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab so sial masyarakat terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri. Huruf h Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan disegala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang. Huruf i Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah agar pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata perlu dilaksanakan dengan emangat kebersamaan antar pemangku kepenti gan dengan mengkoordinasikan kebutuhan masin pemangku kepentingan dengan tanpa ke nti a. Huruf j ang su dengan "asas kesetaraan" adalah bah a a elaksanaan pembangunan pariwisata er1~~~ ya kesetaraan antar pemangku kepentingan ~~ pe ierintah, pelaku usana dan masyarakat dam / setiap tahapan pelaksanaan pembangunan da't-i/ tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing - masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata. Huruf k Yang dimaksud dengan "asas kesatuan" adalah bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Huruf 1 Yang dimaksud dengan "asas propesionalisme" adalah bahwa bahwa pelaksanaan pernbangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasa13 Cukupjelas Pasal 4 Cukupjelas Pasa15 Cukup jelas Pasa16 Cukup jelas Pasal 7' Cukupjelas Pasa18 Cukup jelas Pasal 9 Cukupjelas

Pasal 10

Cukup jelas Pasal 11 Cukupjelas Pasal 12 Cukupjelas

Pasal 13

Cukupjelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasa117 Cukup jelas Pasal 18 Cukupjelas Pasal 19 Cukup jelas ~ Pasa! 20 ~"'\~ Cukup jelas ~ Pasal 2], huru (d " di aksud dengan informasi yang akurat adalah yan ~i te tang: ~

a.Identitas Wisat
b.Asal informasi ang didapatkan wisatawan tentang Kabupaten Pesisir Barat
c.Rencana Kunjungan Wisata
d.Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Pesisir Barat. Pasal 22 ayat (1) yang dimaksud dengan Perbuatan Asusila adalah semua kegitarr/ tindakan yang berkonotasi seksual.

Pasal 23

Cukupjelas Pasa124 Cukupjelas Pasal 25 Cukup jelas Pasa126 Cukupjelas Pasal 27 Cukupjelas Pasa128 Cukupjelas Pasa129 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasa131 Cukup jelas Pasa132 Cukup jelas Pasa133 Cukupjelas Pasa134 Cukup jelas Pasa135 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas TAMBAHAN LEM H KABUPATEN PESISIR BARAT NOM OR 48

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pengelolaan kepariwisataan sebagai bagian dari pe ngunan daerah, diperlukan peran sert pe intah daerah, dunia usaha dan mas ra ik bersinergi meningkatkan dan nja sa wisata;
c.bahwa untuk ngisi so an hukum dalam pengat an ~ g epariwisataan diperlukan per u~ era sebagai sarana jaminan kepasti ' ~l ill dalam ketertiban wisata;
d.bahwa berdasar n pertimbangan sebagaimana dimaksud pada h uruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban wisata. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Unclang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); TJndang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali te khir dengan Undang Undang Nomor 9 aft 2015 tentang Perubahan Kedua A s U6.~ -Undang Nomor 23 Tahun 2014 te~ri an Daerah (Lembaran Nega R ~'V In onesia Tahun 2015 Nomor 5 , ~ mbaran Negara Republik Ind esi r 5 9); Peraturan Pe ~ No or 67 Tahun 1996 tentang Peny~~gar' an Kepariwisataan (Lembaran Negar blik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata; , Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
15.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaba Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
16.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pramuwisata; ,
17.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan,Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran;
18.Peraturan Menteri K ayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/H .50 KP/2010 tentang Tata Cara Penda a~r li Jasa Konsultan Pariwisata;
19.Peraturan Me te~i ay n dan Pariwisata Nomor: P .95 . 1/ P/2010 tentang Tata Cara en~'Tq n saha Jasa Informasi Pariwisata; ~
20.Peraturan Ment . Ke udayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/H .501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
21.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97 /HK.50 1/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: • PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN WISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 8

(1)Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan Zatau telah digunakan oleh perseorangan, masyarakat atau badan usaha sebagai Daya Tarik Wisata, wajib dilindungi dan/ atau dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum.
(2)Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus darr/atau telah digunakan oleh perseorangan, masyarakat atau badan usaha sebagai Daya Tarik Wisata yang akan dikuasai oleh Pernerintah Daerah, diatur berdasarkan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
(3)Kepada perseorangan, masyarakat atau badan usaha yang memiliki dan/ atau menguasai wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan,
(4)Kriteria wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. PasaJ Pemerintah Daerah bersama lemb a ~ erkait menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ep~;"'~~"'ta untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. ~ KA ~ F'a II
(1)Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek:
1. a.sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
2. b.potensi pasar;
3. c.lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
4. d.perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
5. e.lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pe1estarian dan pemanfaatan aset budaya;
6. f.kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
7. g.kekhususan clari wilayah.
(2)Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dikernbangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahtraan masyarakat.
(3)Kawasan Strategis Pariwisata Daerah harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat Daerah.
(4)Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah BABV USAHA PARIWISATA Pasalll Usaha pariwisata meliputi:
1. a.daya tarik wisata;
2. b.kawasan pariwisata;
3. c.jasa transportasi wisata;
4. d.jasa perjalanan wisata;
5. e.jasa makanan dan minuman;
6. f.penyediaan akomodasi; •
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  1. 1.jasa informasi pariwisata; J. jasa konsultan pariwisata;
9. k.jasa pramuwisata;
  1. 1.wisata tirta; dan m.spa. nis Usaha Pariwisata ng-undangan.
(1)Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan.
(2)Pemerintah Daerah berhak rnendapatkan data dan inforrnasi kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh badan usaha dan perorangan.

Pasal 14

Setiap Pengusaha Pariwisata berhak:

a.mendapat kemudahan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
b.memperoleh kesempatan yang sarna dalarn rne1akukan Usaha Pariwisata;
c.terdaftar sebagai pelaku Usaba Pariwisata;
d.rnendapat facilitas dari Pernerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
e.membentuk dan rnenjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
f.mendapat perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 15

(1)Setiap orang berhak: .
1. a.rnemperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
2. b.melakukan Usaha Pariwisata:,
3. c.menjadi pekerjay buruh pariwisata;
4. d.berperan dalam proses pembangunan kepar:Jwisataan; dan j'atau
5. e.mendapatkan penghargaan atas jasa penemuan, pelestarian dan penyelamatan benda eagar budaya.
(2)Setiap orang darr/ atau rnasyarakat di dalam dan disekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas:
1. a.menjadi pekerjay buruh;
2. b.konsinyasi;
3. e.pengelolaan; dan/ atau
4. d.produk lokal. daya tarik wisata beserta b. c. d. e.
5. f.iwisata yang merniliki khusus sesuai dengan
(1)Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitas kepada para pengusaha pariwisata seeara optimal;
2. b.menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan;
3. c.meneiptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata;
4. d.memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset - aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset - aset potensial yang belum tergali;
5. e.mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi rnasyarakat luas;
6. f.memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;
7. g.memberikan perlindungan dan memfasilitasi terhadap pengembangan karya seni budaya yang merupakan daya tarik wisata;
8. h.menyelenggarakan promosi investasi pengembangan pariwisata; dan
  1. 1.menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Setiap orang berkewajiban:

a.menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
b.membantu terciptanya suasana aman, tertib, dan bersih di lingkungan destinasi pariwisata; dan
c.berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. F'asa120 Setiap Wisatawan berkewajiban:
a.berpakaian sopan yang sesuai dengan norma agama, adat istiadat dan budaya
b.menjaga dan menghormati nor ama, adat istiadat, budaya dan nilai nilai yang hidup dala ~ akat setempat;
c.turut serta menjaga keam an,~~r' an, kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan ~
d.berpartisipasi mencegah s gal k P rbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan an~ gg h ukum. ~12 Setiap Pengusaha Pariwisata ber w iban:
a.melapor apabila usahanya dipin ahtangankan, adanya perubahan skala usaha danjatau perpindahan lokasijtempat usaha;
b.menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai - nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
c.memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
d.memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
e.memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif;
f.turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang. melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
g.menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
h.memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
1. 1.menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat, lanjut usia dan anak - anak sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang -- undangan; J. memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan seni budaya tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
k.meningkatkan kompetensi tenaga kerja me1alui pelatihan dan pendidikan, serta melakukan uji kompetensi pada setiap tenaga kerjanya;
1. 1.berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
m.menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
n.membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat disekitarnya.

(1)berbuat asusila, berpakaian yang tidak adat istiadat, budaya dan kearifan lokal
(2)
(3)
(4)TIFlKASI Pasal 23
(1)Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha dan standar Kompctensi
(2)Standar usaha dan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui sertifikasi usaha. p lasal24
(1)Sertifikasi usaha dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Pasa127 Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya, Pasa128 Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan keeil di bidang kepariwisataan.
(1)Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Usaha Pariwisata.
(2)Pembinaan penyelenggaraan k ariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselen ar an agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan .sa"~, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharan T. o~'~~t Daya Tarik Wisata beserta lingkungannya. ,~V
(3)Dalam rangka mewuii dka'-.. ~ mbi aan penyelenggaraan kepariwisataan sebagai an~~~su pada ayat (2), dilakukan upaya: ......V
1. a.peningkatan kualitas dan nti s kepariwisataan;
2. b.penyebaran pembangunan k iwisataan;
3. c.peningkatan aksebilitas pariwisata;
4. d.penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
5. e.peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata;
6. f.peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
7. g.perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata;
8. h.peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan
  1. 1.peningkatan kerjasama regional, nasional maupun .internasional.
(1)Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
(2)Tata eara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BABX KETENTUAN PENYIDlKAN P'asa131
(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
3. c.meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
5. e.melakukan penggeledahan u tu~~ dapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, d n d,"~n ain, serta melakukan penyitaan terhadap bara bu~~ebu,
6. f.meminta bantuan tena a~'~ r gka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pid a;
7. g.menyuruh berhenti ~ ata melarang seseorang meninggalkan ruangan Iil~ te pat pada saat perneriksaan sedang berlangsung dan e riksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  1. 1.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J. menghentikan penyidikan; dan / atau
9. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BABXI SANKSI ADMINISTRATIF Pasa132
(1)Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
4. d.pencabutan tanda daftar usaha dan penghapusan dalam daftar.
(3)Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-rnasing 7 (tujuh) hari kerja.
(4)Sanksi pembatasan kegiatan usaha pariwisata dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha panwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan se bagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Sanksi pencabutan tanda daftar usaha dan penghapusan dalam daftar usaha pariwisata dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
(1)
(2)Pasa135 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai kepariwisataan di Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasa136 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Ditetapkan di Krui, pada tangga122 Oktober 2018 BUPATI PESISIR BARAT, Dto AGUS ISTIQLAL Diundangkan di Krui, pada tangga123 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, Dto AZHARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR07 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG: 07 j770jPSBj2018 EDWIN KASTOLANI B, SH.,MP lIP. 1974052/\ 200212 1 002. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN WISATA I. UMUM Kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melib atkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan pariwisata berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang daerah KabupatenjKota. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nornor 10 tahun2009 tentang kepariwis ' taan, Pemerintah Daerah mempunyaikewajiban dan w e ng atas penyelenggaraan kepariwisataan.Kewajiban h Daerah dalam penyelenggaraankepariwisata di menyediakan informasi kepariwisataan, perlindu an , amanan, keselamatan wisatawan, menciptakan lkli~~ on sif untuk perkembangan usaha pariwisata yang mel~~'V uk nya kesempatan yang sarna dalam berusaha, me .. - I,m berikan kepastian hukum, memelihara, mengembangk, ,m estarikan asset daerah yang menjadi daya tarik wisata, engawasi,mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah danmenanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepa.riwisataan. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah KabupatenjKota di bidang kepariwisataan, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya, dibentuklah peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Ketertiban Wisata ini. II. PASAL DEM! PASAL

BAB XIII

KETENTUANPENUTUP Pasa134 Untuk menunjang Peraturan Daerah ini berlaku efektif maka Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini diterbitkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah di sahkan.

Pasal 1

Pasal 10

Cukup jelas Pasal 11 Cukupjelas Pasal 12 Cukupjelas

Pasal 13

a.Identitas Wisat
b.Asal informasi ang didapatkan wisatawan tentang Kabupaten Pesisir Barat
c.Rencana Kunjungan Wisata
d.Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Pesisir Barat. Pasal 22 ayat (1) yang dimaksud dengan Perbuatan Asusila adalah semua kegitarr/ tindakan yang berkonotasi seksual.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 23

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 23

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015