DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 08 Tahun 2016

Nomor: 08
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Lambang Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 323); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5.Pataka/Panji Daerah adalah Pataka/ Panji Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
6.Vandel Daerah adalah Vandel Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN JENIS

Pasal 2

Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.

Pasal 3

Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah meliputi:

1.Logo;
2.Bendera;
3.Bendera Jabatan Kepala Daerah;
4.Hymne.

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

Tujuan Lambang Daerah adalah:

a.untuk memberikan simbol identitas daerah, baik untuk kepaduan administratif maupun atribut aparat dan masyarakat atau hal-hal yang memerlukan simbol daerah;
b.untuk mengembangkan partisipasi dan imajinasi yang tertuang dalam simbol identitas, guna memberikan semangat dan motivasi bagi aparat pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
c.sebagai gambaran karakteristik yang bersumber pada ciri khas daerah dalam bentuk simbol latar belakang sejarah, budaya dan bahasa serta estetika.

BAB IV

BENTUK DAN MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 6

Logo Daerah menggambarkan unsur-unsur yang terdiri dari :

a.Gambar;
b.Sandi; dan
c.Warna.

Pasal 7

Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

a.Logo berbentuk perisai, menggambarkan bahwa masyarakat Pesisir Barat sanggup mempertahankan cita-cita bangsa Indonesia dan melanjutkan serta memajukan daerah berdasarkan Pancasila;
b.Bidang persegi panjang putih ditengah dasar, berdiri vertikal mengartikan lurus akan perintah Tuhan Yang Maha Esa, Pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengutamakan transparansi keseluruhan;
c.Garis berkelok-kelok melambangkan Air Laut, mengartikan Kabupaten Pesisir Barat kaya akan sumber daya kelautan. Air laut juga melambangkan pergerakan dinamis masyarakat dalam membangun daerah;
d.Kapal melambangkan ketangguhan masyarakat menghadapi segala bentuk rintangan serta hambatan dalam mengarungi kehidupan. Bentuk kapal tradisional tapis melambangkan pariwisata dan budaya daerah;
e.Pohon damar membentuk stilasisiger, mahkota kebesaran khas Lampung, melambangkan kekayaan potensi hasil hutan serta symbol masyarakat Pesisir Barat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat daerah dan negaranya;
f.Pegunungan melambangkan kesuburan wilayah Pesisir Barat yang terdiri dari pertanian dan perkebunan;
g.Payung agung adalah symbol melindungi, mengayomi dan junjungan tinggi, termuat 16 jurai jari-jari, mengartikan daerah Kabupaten Pesisir Barat ada 16 Sai Batin.

Pasal 8

Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:

a.Tulisan “Helauni Kibaghong” dalam aksara Lampung berwarna hitam menandakan masyarakat asli adalah masyarakat Lampung;
b.Pita berslogan “Helauni Kibaghong” berarti baiknya kebersamaan menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan antara berbagai unsur dan golongan untuk saling tolong menolong dan bergotong royong membangun daerah.

Pasal 9

Warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari:

a.Warna latar berwarna biru muda melambangkan keteguhan tekad dan keramahtamahan dan bidang vertikal ditengah berwarna putih melambangkan kesucian dan kejujuran;
b.Payung berwarna kuning emas melambangkan kesejahteraan dan kehormatan;
c.Pohon damar membentuk sigerberawarna hijau muda melambangkan kesuburan dan pershabatan;
d.Kapal berwarna merah melambangkan keberanian dan kerja keras;
e.Gelombang berwarna putih dan biru muda;
f.Pegunungan berwarna hitam melambangkan ketegasan dan kekokohan;
g.Tulisan “Helauni Kibaghong” berwarna hitam melambangkan ketegasan dan kekohonan;
h.Pita berslogan “Helauni Kibaghong” berwarna kuning emas.

Pasal 10

Bentuk dan gambar logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Lambang Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 323); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5.Pataka/Panji Daerah adalah Pataka/ Panji Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
6.Vandel Daerah adalah Vandel Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN JENIS

Pasal 2

Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.

Pasal 3

Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah meliputi:

1.Logo;
2.Bendera;
3.Bendera Jabatan Kepala Daerah;
4.Hymne.

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

Tujuan Lambang Daerah adalah:

a.untuk memberikan simbol identitas daerah, baik untuk kepaduan administratif maupun atribut aparat dan masyarakat atau hal-hal yang memerlukan simbol daerah;
b.untuk mengembangkan partisipasi dan imajinasi yang tertuang dalam simbol identitas, guna memberikan semangat dan motivasi bagi aparat pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
c.sebagai gambaran karakteristik yang bersumber pada ciri khas daerah dalam bentuk simbol latar belakang sejarah, budaya dan bahasa serta estetika.

BAB IV

BENTUK DAN MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 6

Logo Daerah menggambarkan unsur-unsur yang terdiri dari :

a.Gambar;
b.Sandi; dan
c.Warna.

Pasal 7

Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

a.Logo berbentuk perisai, menggambarkan bahwa masyarakat Pesisir Barat sanggup mempertahankan cita-cita bangsa Indonesia dan melanjutkan serta memajukan daerah berdasarkan Pancasila;
b.Bidang persegi panjang putih ditengah dasar, berdiri vertikal mengartikan lurus akan perintah Tuhan Yang Maha Esa, Pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengutamakan transparansi keseluruhan;
c.Garis berkelok-kelok melambangkan Air Laut, mengartikan Kabupaten Pesisir Barat kaya akan sumber daya kelautan. Air laut juga melambangkan pergerakan dinamis masyarakat dalam membangun daerah;
d.Kapal melambangkan ketangguhan masyarakat menghadapi segala bentuk rintangan serta hambatan dalam mengarungi kehidupan. Bentuk kapal tradisional tapis melambangkan pariwisata dan budaya daerah;
e.Pohon damar membentuk stilasisiger, mahkota kebesaran khas Lampung, melambangkan kekayaan potensi hasil hutan serta symbol masyarakat Pesisir Barat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat daerah dan negaranya;
f.Pegunungan melambangkan kesuburan wilayah Pesisir Barat yang terdiri dari pertanian dan perkebunan;
g.Payung agung adalah symbol melindungi, mengayomi dan junjungan tinggi, termuat 16 jurai jari-jari, mengartikan daerah Kabupaten Pesisir Barat ada 16 Sai Batin.

Pasal 8

Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:

a.Tulisan “Helauni Kibaghong” dalam aksara Lampung berwarna hitam menandakan masyarakat asli adalah masyarakat Lampung;
b.Pita berslogan “Helauni Kibaghong” berarti baiknya kebersamaan menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan antara berbagai unsur dan golongan untuk saling tolong menolong dan bergotong royong membangun daerah.

Pasal 9

Warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari:

a.Warna latar berwarna biru muda melambangkan keteguhan tekad dan keramahtamahan dan bidang vertikal ditengah berwarna putih melambangkan kesucian dan kejujuran;
b.Payung berwarna kuning emas melambangkan kesejahteraan dan kehormatan;
c.Pohon damar membentuk sigerberawarna hijau muda melambangkan kesuburan dan pershabatan;
d.Kapal berwarna merah melambangkan keberanian dan kerja keras;
e.Gelombang berwarna putih dan biru muda;
f.Pegunungan berwarna hitam melambangkan ketegasan dan kekokohan;
g.Tulisan “Helauni Kibaghong” berwarna hitam melambangkan ketegasan dan kekohonan;
h.Pita berslogan “Helauni Kibaghong” berwarna kuning emas.

Pasal 10

Bentuk dan gambar logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007