DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 09 Tahun 2017

Nomor: 09
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 174

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemeliharaan ternak oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat lebih banyak dilaksanakan dengan pola pemeliharaan ekstensif, yakni dengan cara pelepasliaran dan/atau diikatpindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan, sehingga diperlukan pengendalian pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
20.Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendaliaan Zoonosis;
21.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
22.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 428);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Peisisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Peisisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 23); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Pesisir Barat
5.Peternakan adalah urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen dan pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
6.Kesehatan Hewan adalah urusan yang berkaitan dengan perawatan ternak, pengobatan ternak, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7.Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
8.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara dan yang di habitatnya.
9.Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung kepada manusia untuk maksud tertentu.
10.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11.Budi Daya Hewan Peliharaan adalah usaha yang dilakukan disuatu tempat tertentu pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk hewan peliharaan dan produk hewan;
12.Budi Daya Ternak adalah usaha ternak yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budi daya ternak secara berkesinambungan untuk ternak peliharaan dan produk ternak.
13.Produk ternak adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau yang telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
14.Ternak Ruminansia adalah ternak yang dibudidayakan manusia yang memiliki lambung ganda.
15.Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
16.Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
17.Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
18.Sumber Daya Genetik Hewan yang selanjutnya disingkat SDG Hewan adalah hewan atau material genetiknya tidak termasuk ikan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipegunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
19.Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
20.Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
21.Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut Bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
22.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23.Pangan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
24.Perusahaan peternakan adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala usaha tertentu.
25.Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
26.Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.
27.Kawasan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan adalah konsentrasi penyebaran dan pengembangan peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu kecamatan.
28.Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
29.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
30.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
31.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
32.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
33.Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
34.Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan unsur Kesehatan Hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.
35.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, jamur, dan ricketsia.
36.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
37.Penyakit Hewan Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau kematian hewan yang tinggi.
38.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
39.Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
40.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
41.Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
42.Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
43.Usaha Peternakan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha di bidang peternakan.
44.Izin Usaha Budi Daya Ternak adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perorangan atau korporasi untuk melaksanakan kegiatan usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan mencari keuntungan.
45.Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak adalah bukti yang menunjukan bahwa usaha pemeliharaan ternak yang dilaksanakan oleh perorangan atau korporasi diketahui dan diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
46.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelengaraan peternakan dan kesehatan hewan adalah:

a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
b.keamanan dan kesehatan;
c.kerakyatan dan keadilan;
d.keterbukaan dan keterpaduan;
e.kemandirian;
f.kemitraan;
g.keprofesionalan; dan
h.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam usaha peternakan dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

a.mengelola sumber daya ternak secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
b.mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal ternak secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
c.melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
d.mengembangkan sumber daya ternak bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
e.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi peternak dan masyarakat.

BAB III

PENETAPAN KAWASAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat menetapkan Kawasan Budidaya Peternakan dan Kawasan Pengembalaan Umum.
(2)Kawasan Budidaya Peternakan dan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 6

(1)Kawasan Pengembalaan umum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diprioritaskan pemanfatannnya untuk budidaya ternak skala kecil.
(2)Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
(3)Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.penghasil tumbuhan pakan;
2. b.tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
3. c.tempat Pelayanan Kesehatan Hewan; dan /atau
4. d.tempat atau obyek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 7

Penetapan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) dilaksanakan sesuai arahan zonasi kawasan peternakan dan kesehatan hewan, meliputi:

a.ketentuan tatacara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.pengendalian pemanfaatan ruang untuk seluruh aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
c.pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak; dan
d.pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pengusahaan peternakan, terintegrasi dengan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak.

BAB IV

PETERNAKAN

Pasal 8

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah Daerah harus menggantinya dengan lahan yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem.
(2)Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lahan Peternakan dan Kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

(1)Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
(2)Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Isi peraturan

Teks174PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemeliharaan ternak oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat lebih banyak dilaksanakan dengan pola pemeliharaan ekstensif, yakni dengan cara pelepasliaran dan/atau diikatpindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan, sehingga diperlukan pengendalian pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
20.Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendaliaan Zoonosis;
21.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
22.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 428);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Peisisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Peisisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 23); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Pesisir Barat
5.Peternakan adalah urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen dan pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
6.Kesehatan Hewan adalah urusan yang berkaitan dengan perawatan ternak, pengobatan ternak, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7.Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
8.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara dan yang di habitatnya.
9.Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung kepada manusia untuk maksud tertentu.
10.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11.Budi Daya Hewan Peliharaan adalah usaha yang dilakukan disuatu tempat tertentu pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk hewan peliharaan dan produk hewan;
12.Budi Daya Ternak adalah usaha ternak yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budi daya ternak secara berkesinambungan untuk ternak peliharaan dan produk ternak.
13.Produk ternak adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau yang telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
14.Ternak Ruminansia adalah ternak yang dibudidayakan manusia yang memiliki lambung ganda.
15.Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
16.Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
17.Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
18.Sumber Daya Genetik Hewan yang selanjutnya disingkat SDG Hewan adalah hewan atau material genetiknya tidak termasuk ikan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipegunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
19.Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
20.Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
21.Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut Bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
22.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23.Pangan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
24.Perusahaan peternakan adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala usaha tertentu.
25.Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
26.Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.
27.Kawasan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan adalah konsentrasi penyebaran dan pengembangan peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu kecamatan.
28.Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
29.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
30.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
31.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
32.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
33.Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
34.Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan unsur Kesehatan Hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.
35.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, jamur, dan ricketsia.
36.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
37.Penyakit Hewan Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau kematian hewan yang tinggi.
38.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
39.Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
40.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
41.Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
42.Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
43.Usaha Peternakan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha di bidang peternakan.
44.Izin Usaha Budi Daya Ternak adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perorangan atau korporasi untuk melaksanakan kegiatan usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan mencari keuntungan.
45.Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak adalah bukti yang menunjukan bahwa usaha pemeliharaan ternak yang dilaksanakan oleh perorangan atau korporasi diketahui dan diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
46.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelengaraan peternakan dan kesehatan hewan adalah:

a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
b.keamanan dan kesehatan;
c.kerakyatan dan keadilan;
d.keterbukaan dan keterpaduan;
e.kemandirian;
f.kemitraan;
g.keprofesionalan; dan
h.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

a.mengelola sumber daya ternak secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
b.mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal ternak secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
c.melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
d.mengembangkan sumber daya ternak bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
e.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi peternak dan masyarakat.

BAB III

PENETAPAN KAWASAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat menetapkan Kawasan Budidaya Peternakan dan Kawasan Pengembalaan Umum.
(2)Kawasan Budidaya Peternakan dan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 6

(1)Kawasan Pengembalaan umum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diprioritaskan pemanfatannnya untuk budidaya ternak skala kecil.
(2)Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
(3)Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.penghasil tumbuhan pakan;
2. b.tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
3. c.tempat Pelayanan Kesehatan Hewan; dan /atau
4. d.tempat atau obyek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 7

Penetapan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) dilaksanakan sesuai arahan zonasi kawasan peternakan dan kesehatan hewan, meliputi:

a.ketentuan tatacara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.pengendalian pemanfaatan ruang untuk seluruh aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
c.pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak; dan
d.pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pengusahaan peternakan, terintegrasi dengan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak.

BAB IV

PETERNAKAN

Pasal 8

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah Daerah harus menggantinya dengan lahan yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem.
(2)Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lahan Peternakan dan Kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

(1)Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
(2)Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.