DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kegiatan dibidang Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Pesisir Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
1. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. 3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
3. 4.Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. 12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. 13.Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Nasional;
13. 14.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
14. 15.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 tahun 2009, dan Nomor; 40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
15. 16.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85 / HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
16. 17.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
17. 18.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
18. 19.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
19. 20.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
20. 21.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
21. 22.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
22. 23.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pramuwisata;
23. 24.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran;
24. 25.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
25. 26.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
26. 27.Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/Mpek/2013 Tentang Standar Usaha Hotel;
27. 28.Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
28. 29.Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata;
29. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. 31.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Lampung; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4.Provinsi adalah Provinsi Lampung.
5.Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Barat.
6.Dinas adalah dinas yang menjalankan urusan bidang kepariwisataan.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
8.Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
10.Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha- usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
11.Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
12.Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
13.Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
14.Jasa impresariat/promoter adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
15.Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Kabupaten Pesisir Barat.
16.Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
17.Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraan.
18.Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
19.Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi.
20.Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertujukan seni.
21.Rumah makan adalah usaha penyedian makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah- pindah.
22.Restoran adalah usaha penyedian makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
23.Kafe adalah penyedian makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
24.Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
25.Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
26.Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah adalah rumusan pokok- pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisataan berasaskan :

a.pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di Daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
b.pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya Daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
c.keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkaitdemi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
d.berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
e.ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.membuka lapangan kerja;
d.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
e.melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
f.mengangkat citra daerah;
g.memupuk rasa cinta tanah air;
h.memperkuat kearifan lokal; dan
i.mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

BAB III

PRINSIP KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan Internasional; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

(1)Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
1. a.industri pariwisata;
2. b.destinasi pariwisata;
3. c.pemasaran; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan.
(2)Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 6

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi pembangunan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, pengembangan kemitraan usaha pariwisata, peningkatan kredibilitas bisnis, serta penumbuhan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Pasal 7

(1)Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
(2)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
(3)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah.
(4)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Pasal 8

Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf c meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kabupaten Pesisir Barat sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Pasal 9

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 10

(1)Kawasan strategis pariwisata merupakan kawasan wisata potensial di wilayah daerah dan merupakan daerah tujuan wisata yang meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan wisata buatan.
(2)Kawasan Strategis pariwisata yang merupakan Kawasan Wisata Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang didalamnya terbentuk citra Daerah sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
(3)Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan Kawasan Wisata Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kegiatan dibidang Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, maka perlu

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Pesisir Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
1. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. 3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
3. 4.Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. 12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. 13.Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Nasional;
13. 14.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
14. 15.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 tahun 2009, dan Nomor; 40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
15. 16.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85 / HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
16. 17.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
17. 18.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
18. 19.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
19. 20.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
20. 21.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
21. 22.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
22. 23.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pramuwisata;
23. 24.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran;
24. 25.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
25. 26.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
26. 27.Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/Mpek/2013 Tentang Standar Usaha Hotel;
27. 28.Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
28. 29.Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata;
29. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. 31.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Lampung; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4.Provinsi adalah Provinsi Lampung.
5.Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Barat.
6.Dinas adalah dinas yang menjalankan urusan bidang kepariwisataan.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
8.Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
10.Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha- usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
11.Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
12.Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
13.Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
14.Jasa impresariat/promoter adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
15.Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Kabupaten Pesisir Barat.
16.Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
17.Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraan.
18.Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
19.Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi.
20.Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertujukan seni.
21.Rumah makan adalah usaha penyedian makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah- pindah.
22.Restoran adalah usaha penyedian makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
23.Kafe adalah penyedian makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
24.Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
25.Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
26.Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah adalah rumusan pokok- pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisataan berasaskan :

a.pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di Daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
b.pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya Daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
c.keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkaitdemi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
d.berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
e.ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.membuka lapangan kerja;
d.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
e.melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
f.mengangkat citra daerah;
g.memupuk rasa cinta tanah air;
h.memperkuat kearifan lokal; dan
i.mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

BAB III

PRINSIP KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan Internasional; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

(1)Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
1. a.industri pariwisata;
2. b.destinasi pariwisata;
3. c.pemasaran; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan.
(2)Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
(2)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
(3)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah.
(4)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Pasal 8

Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf c meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kabupaten Pesisir Barat sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Pasal 9

BAB V

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 10

(1)Kawasan strategis pariwisata merupakan kawasan wisata potensial di wilayah daerah dan merupakan daerah tujuan wisata yang meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan wisata buatan.
(2)Kawasan Strategis pariwisata yang merupakan Kawasan Wisata Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang didalamnya terbentuk citra Daerah sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
(3)Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan Kawasan Wisata Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.