(1)Modal dasar PT. Krui Sukses Mandiri (perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).
(2)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal untuk pemenuhan kewajiban modal dasar sebagaimana dimaksud ayat
(1)sebesar Rp.37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagai modal awal.
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik daerah.
(4)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
(5)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap paling lama 9 (sembilan) tahun dalam bentuk uang dan barang dengan rincian sebagai berikut:
1.Tahun Anggaran 2019 sampai 2021 penyertaan modal maksimal Rp. 60.000.000.000,00 (Enam Puluh Satu Milyar Rupiah) yang terdiri dari;
a.Aset Tetap Terminal dan Pasar Way Batu senilai Rp.
24.084.601.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah);
b.Aset Tetap Kawasan Usaha Agroindustri Terpadu (KUAT) senilai Rp. 15.286.192.000,- (Lima Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
c.Aset Tetap Pantai Labuhan Jukung senilai Rp.
12.979.116.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);
d.Uang Tunai senilai Rp. 7.650.091.000,- (Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
2.Tahun Anggaran 2022 sampai 2024 penyertaan modal maksimal Rp. 33.000.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah);
a.Aset Tetap Pasar Kabuayan senilai Rp.722.618.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);
b.Aset Tetap Pasar Biha senilai Rp.2.518.498.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
c.Aset Tetap Pasar Ngambur senilai Rp.2.011.709.000,00 (Dua Milyar Sebelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah);
d.Aset Tetap Pasar Pagar Bukit senilai Rp.2.262.857.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
e.Uang Tunai senilai Rp.25.484.218.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
3.Tahun Anggaran 2025 sampai dengan 2027 penyertaan modal maksimal Rp. 57.000.000.000,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Rupiah) terdiri dari:
a.Aset Tetap SPAM Pekon Malaya senilai Rp.1.538.227.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
b.Aset Tetap SPAM Pekon Padang Rindu senilai Rp.244.741.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
c.Aset Tetap SPAM Pekon Way Batu senilai Rp.1.555.815.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
d.Aset Tetap SPAM Pekon Kerbang Langgar senilai Rp.2.245.133.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);
e.Aset Tetap SPAM Pekon Labuhan senilai Rp.944.595.000,00 (Sembila Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
f.Aset Tetap SPAM Pekon Pajar Bulan senilai Rp.1.335.752.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
g.Aset Tetap SPAM Pekon Pahmungan senilai Rp.1.395.977.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
h.Aset Tetap SPAM Pekon Rajabasa senilai Rp.1.075.506.000,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);
i.Aset Tetap SPAM Pekon Penengahan senilai Rp.
1.861.485.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
j.Aset Tetap SPAM Pekon Way Pulan senilai Rp.1.371.864.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
k.Aset Bergerak berupa Kendaraan Mini Bus sebanyak 12 unit senilai Rp.4.840.000.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
l.Uang Tunai senilai Rp.38.590.905.000,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah).
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Ditetapkan di Krui pada tanggal 29 Oktober 2019 BUPATI PESISIR BARAT, ttd AGUS ISTIQLAL Diundangkan di Krui pada tanggal 30 Oktober 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, ttd N. LINGGA KUSUMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2019 NOMOR 10 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG: 10/937/PSB/2019. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM KABUPATEN PESISIR BARAT, EDWIN KASTOLANI B,SH.MP NIP. 19740526 200212 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT KE DALAM MODAL SAHAM PT. KRUI SUKSES MANDIRI (PERSERODA) I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni memanfaatkan seoptimal mungkin kekayaan milik daerah pada bidang usaha yang menguntungkan. Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan / atau swasta. Penyertaan Modal Daerah tersebut dapat dialihkan pada Badan Usaha Milik Daerah yang dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ke dalam modal saham pada PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda) ini bertujuan untuk memberi jaminan kepastian hukum dan kemanfaatan serta keadilan bagi setiap masyarakat dalam peran sertanya sebagai objek dan terutama meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 60