DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 152

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5.Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
11.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
15.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5106);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6389);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Menteri Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Pesisir Barat.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wana tani, mina tani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang termasuk pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan.
7.Pertanian adalah kegiatan untuk mengelola lahan dan agroekosistem yang dilakukan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10.Sarana produksi adalah bahan-bahan yang digunakan oleh petani, pembudidaya ikan dalam proses produksi berupa benih/bibit, pupuk, pestisida dan pakan.
11.Pestisida adalah semua bahan kimia yang digunakan oleh petanidalam memberantas hama penyakit dan gulma.
12.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
13.Perlindungan dan pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir ke arah yang lebih maju, peningkatan kemampuan usaha tani, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani.
14.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, pemeliharaan, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
15.Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
16.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan Perikanan, serta jasa penunjang pertanian dan Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum kabupaten Pesisir Barat Indonesia.
17.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan bersama.
18.Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani yang terdiri dari sejumlah Petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.yang pembentukannya ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
19.Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20.Gabungan Kelompok Perikanan yang selanjutnya disingkatGapokkan adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan yang sama.
21.Asosiasi adalah kumpulan dari Petani, kelompok tani, Gapoktan dan/atau Gapokkan.
22.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha Petani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23.Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha tani.
24.Rencana Defenitif Kelompok, yang selanjutnya disingkat RDK adalah rencana kerja usaha tani yang memuat rincian kegiatan kelompok tani dalam satu tahun.
25.Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok, yang selanjutnya disingkat RDKK adalah pesanan kelompok tani kepada GAPOKTAN atau lembaga lain, yang berisi tentang rincian kebutuhan sarana produksi.
26.Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
27.Prioritas Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
28.Rancangan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Raperda.
29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
30.Penyuluh Pertanian Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Kemandirian;
b.Kedaulatan;
c.Kebermanfaatan;
d.Kebersamaan;
e.Keterpaduan;
f.Keterbukaan;
g.Efisiensi; dan
h.Berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk:

a.meningkatkan kemandirian Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
b.menyediakan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
c.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani;
d.melindungi petani dari kegagalanpanen dan risiko harga;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, moderen, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
f.memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha pertanian.

Pasal 4

Lingkup Pengaturan Perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi:

a.perencanaan;
b.perlindungan Petani;
c.pemberdayaan petani;
d.pembiayaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan:
1. a.kondisi iklim dan/atau agroklimat pada setiap wilayah.
2. b.daya dukung Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
3. c.kebutuhan prasarana dan sarana produksi pertanian dan perikanan.
4. d.kebutuhan teknis, ekonomi, kelembagaan dan budaya setempat.
5. e.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai.
6. f.jumlah Petani.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.Rencana Pembangunan Daerah.
2. b.Rencana Pembangunan Pertanian dan perikanan.
3. c.Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), agar memuat strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani, meliputi:

a.menyusun rancangan tata tanam dan pola tanam sesuai dengan tingkah laku iklim pada setiap wilayah.
b.menyusun rancangan penentuan jenis komoditas dan varietasnya sesuai dengan daya dukung sumber daya lahan dan peluang pasar.
c.menyusun rancangan kebutuhan sarana produksi Pertanian dan perikanan untuk masing-masing komoditas sesuai jumlah, jenis dan waktu penggunaannya.
d.rancangan teknis pengelolaan usaha tani yang lebih menguntungkan.

Pasal 7

(1)Strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani.
(2)Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
1. a.perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyaakat yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait lainnya; dan
2. b.perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Kelompok tani di masing-masing pekon menyusun RDK dan RDKK.

Pasal 9

RDK dan RDKK sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah:

a.RDK adalah Rencana Defenitif Kelompok, merupakan rencana kerja usaha tani yang memuat rincian kegiatan kelompok tani dalam satu tahun;
b.RDKK adalah Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok merupakan pesanan kelompok tani kepada GAPOKTAN atau lembaga lain, yang berisi tentang rincian kebutuhan sarana produksi;
c.Penyusunan dan penetapan RDK sudah harus dilakukan sebelum agenda penyusunan KUA dan PPAS dan Raperda tentang APBD dilaksanakan setiap tahunnya, agar dapat menjadi rujukan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dalam sistem penganggaran APBD daerah; dan
d.Penyusunan dan penetapan RDK dilakukan oleh kelompok tani dan/atau Gapoktan yang didampingi oleh anggota PPL yang disetujui oleh peratin/lurah.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 10

Strategi perlindungan Petani dilakukan melalui fasilitasi:

a.prasarana dan sarana produksi pertanian;
b.kepastian Usaha;
c.harga komoditas pertanian;
d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
e.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
f.sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
g.asuransi Pertanian.

Isi peraturan

Teks152PDFHirarki

Memuat teks peraturan…