DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembangunan industri di Kabupaten Pesisir Barat diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan industri dalam meningkatkan kesejahteraan masayarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2037; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repulblik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kaliterakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833) sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6042);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
12.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M- IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
14.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
15.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 404);
16.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 454);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor15);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037 Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATIPESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018-2037.

BAB I

PENDAHULUAN Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, dasar hukum Penyusunan serta sistematika penulisan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Barat
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7.Rencana Pembangunan Industri KabupatenTahun2018-2037 yang selanjutnya disingkat RPlK 2018-2037 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Pesisir Barat untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2037.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. KONDISI DAERAH

Pasal 2

Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Barat adalah :

1.MewujudkanIndustriKabupatensebagaipilardanpenggerakperekonomiank abupaten;
2.MewujudkankedalamandankekuatanstrukturIndustri;
3.Mewujudkanindustri yang mandiri, berdayasaing, danmaju, sertaIndustriHijau;
4.Mewujudkankepastianberusaha, persaingan yang sehat, sertamencegahpemusatanataupenguasaanindustri olehsatukelompokatauperseorangan yang merugikanmasyarakat;
5.Membukakesempatanberusahadanperluasankesempatankerja;
6.Berperanserta mewujudkanpemerataanpembangunanindustri keseluruhwilayah Indonesia gunamemperkuatdanmemperkukuhketahanannasional; dan
7.Meningkatkankemakmurandankesejahteraanmasyarakatsecaraberkeadila n.

Pasal 3

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Barat adalah :

1.Meningkatnyapertumbuhanindustri yang diharapkandapatmencapaipertumbuhan1 (satu) digit padatahun 2037sehinggakontribusiindustridanProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) diharapkan dapat mencapai7% (tujuhpersen);
2.Berperanserta meningkatkaneksporprodukindustri;
3.Meningkatnyapenyerapantenagakerja yang kompeten di sektorindustri;
4.Menguatnyastrukturindustridengantumbuhnyaindustrihuludanindustria ntara yang berbasissumberdayaalam.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

(1)RPIK 2018-2037 merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan industri serta progam prioritas daerah sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi.
(2)RPIK 2018-2037 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
(3)RPIK 2018-2037 menjadi acuan dalam penyusunan:
1. a.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
2. b.Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI Strategi pembangunan daerah, sebagaimana juga nasional adalah strategi untuk mencapai tujuan. Strategi pembangunan industri merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang termaktub dalam visi pembangunan jangka panjang dan menengah daerah. Strategi pembangunan industri daerah juga harus terintegrasi dengan rencana pembangunan provinsi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung (RPIP Lampung) Tahun 2016-2035.

Pasal 5

(1)Sistematika RPIK 2018-2037 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
3. c.BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
4. d.BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
5. e.BABV : PENUTUP
(2)RPIK 2018-2037 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 3 huruf a menyatakan bahwa perindustrian diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, dan mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) ini disusun untuk memenuhi amanat Undang- undang tersebut.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2018- 2037.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 7

(1)RPIK 2018-2037 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(2)Dalam hal pelaksanaan RPIK 2017-2037 tejadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, penerapan perubahan sasaran tahunan RPIK 2018-2037 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Ditetapkan di Krui, pada tanggal 28 Desember 2018 BUPATI PESISIR BARAT, dto AGUS ISTIQLAL Diundangkan di Krui, pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, dto AZHARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG: 11/832/PSB/2018 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM KABUPATEN PESISIR BARAT EDWIN KASTOLANI B,SH.MP NIP. 19740526 200212 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018-2037 I. UMUM Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumberdaya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerakutama. Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional dan daerah. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadinya persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tatakelola yang baik. Perangkat kebijakan yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan industri yang inovatif, yang didasari dengan rasa nasionalisme yang tinggi, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga meningkatkan daya saing daerah dan nasional di tingkat global. Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memperbanyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018-2037 yang berisi perumusan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat daerah serta tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalamPancasiladanUndang-UndangDasar 1945. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembangunan industri di Kabupaten Pesisir Barat diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan industri dalam meningkatkan kesejahteraan masayarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repulblik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kaliterakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833) sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6042);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
12.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M- IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
14.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
15.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 404);
16.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 454);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor15);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037 Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATIPESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018-2037.

BAB I

PENDAHULUAN Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, dasar hukum Penyusunan serta sistematika penulisan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Barat
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7.Rencana Pembangunan Industri KabupatenTahun2018-2037 yang selanjutnya disingkat RPlK 2018-2037 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Pesisir Barat untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2037.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. KONDISI DAERAH

Pasal 2

Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Barat adalah :

1.MewujudkanIndustriKabupatensebagaipilardanpenggerakperekonomiank abupaten;
2.MewujudkankedalamandankekuatanstrukturIndustri;
3.Mewujudkanindustri yang mandiri, berdayasaing, danmaju, sertaIndustriHijau;
4.Mewujudkankepastianberusaha, persaingan yang sehat, sertamencegahpemusatanataupenguasaanindustri olehsatukelompokatauperseorangan yang merugikanmasyarakat;
5.Membukakesempatanberusahadanperluasankesempatankerja;
6.Berperanserta mewujudkanpemerataanpembangunanindustri keseluruhwilayah Indonesia gunamemperkuatdanmemperkukuhketahanannasional; dan
7.Meningkatkankemakmurandankesejahteraanmasyarakatsecaraberkeadila n.

Pasal 3

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Barat adalah :

1.Meningkatnyapertumbuhanindustri yang diharapkandapatmencapaipertumbuhan1 (satu) digit padatahun 2037sehinggakontribusiindustridanProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) diharapkan dapat mencapai7% (tujuhpersen);
2.Berperanserta meningkatkaneksporprodukindustri;
3.Meningkatnyapenyerapantenagakerja yang kompeten di sektorindustri;
4.Menguatnyastrukturindustridengantumbuhnyaindustrihuludanindustria ntara yang berbasissumberdayaalam.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

(1)RPIK 2018-2037 merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan industri serta progam prioritas daerah sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi.
(2)RPIK 2018-2037 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
(3)RPIK 2018-2037 menjadi acuan dalam penyusunan:
1. a.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
2. b.Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI Strategi pembangunan daerah, sebagaimana juga nasional adalah strategi untuk mencapai tujuan. Strategi pembangunan industri merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang termaktub dalam visi pembangunan jangka panjang dan menengah daerah. Strategi pembangunan industri daerah juga harus terintegrasi dengan rencana pembangunan provinsi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung (RPIP Lampung) Tahun 2016-2035.

Pasal 5

(1)Sistematika RPIK 2018-2037 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
3. c.BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
4. d.BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
5. e.BABV : PENUTUP
(2)RPIK 2018-2037 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 3 huruf a menyatakan bahwa perindustrian diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, dan mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) ini disusun untuk memenuhi amanat Undang- undang tersebut.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2018- 2037.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 7

(1)RPIK 2018-2037 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(2)Dalam hal pelaksanaan RPIK 2017-2037 tejadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, penerapan perubahan sasaran tahunan RPIK 2018-2037 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.