DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Petunjuk Teknis Mekanismen Pemberian Bantuan Pasca Bencana Bidang Sosial dan Bidang Perumahan di Kabupaten Pesisir Barat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bantuan sosial dan bantuan perbaikan rumah pasca bencana merupakan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilakukan oleh pemerintah guna membantu masyarakat mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang petunjuk teknis mekanisme pemberian bantuan pasca bencana bidang sosial dan bidang perumahan di Kabupaten Pesisir Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6841;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
12.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635; https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 599), sebagaimana telah diubah dengan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1065);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
18.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570); https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
24.Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PASCA BENCANA BIDANG SOSIAL DAN BIDANG PERUMAHAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
6.Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
7.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selanjutnya disingkat DPRKP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat.
8.Dinas Sosial selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.
9.Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
11.Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
12.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
13.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
14.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
15.Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
16.Desa/Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
18.Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
20.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, antara lain berupa tanah longsor, angin topan, kebakaran, banjir, kecelakaan lalu lintas, wabah penyakit, gagal panen, dan kerusakan lingkungan.
21.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian pristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
22.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh pristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
23.Korban adalah pemilik rumah hunian/rumah tinggal/bangunan yang rusak karena bencana alam/bencana non alam yang ada diwilayah Kabupaten Pesisir Barat.
24.Bantuan langsung adalah adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.
25.Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial.
26.Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
27.Pemulihan dan Penguatan Sosial Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, relokasi, pendampingan sosial, dan pendampingan psikososial untuk memulihkan dan membangun kembali kehidupan baik fisik, mental, dan sosial para korban bencana dalam rangka mengembalikan keberfungsian sosialnya. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
28.Risiko sosial adalah ancaman penurunan kesejahteraan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena mengalami guncangan dan kerentanan sosial yang meliputi siklus hidup, lingkungan ekonomi, dan sosial sehingga menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
29.Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
30.Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
31.Bantuan jaminan hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan selama masih tinggal di hunian sementara atau hunian tetap dan dalam kondisi keadaan darurat yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan atau pasca bencana.
32.Bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana diberikan pada saat berakhirnya tanggap darurat berupa uang tunai untuk dibelikan kebutuhan peralatan rumah tangga. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
33.Bantuan penguatan ekonomi korban adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana untuk menunjang penciptaan dan/atau peningkatan pendapatan korban dan keluarganya yang bertujuan untuk meringankan beban keluarga dalam mengatasi masalah yang ada.
34.Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas Prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
35.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatauan
36.Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan; volume per jenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan; total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan swadaya penerima bantuan.
37.Tenaga Fasilitator adalah tenaga profesional pendamping penerima bantuan.
38.Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang selanjutnya disebut Tim Jitupasna adalah tim kajian perhitungan kerugian dan kerusakan akibat bencana yang unsur didalamnya terdiri dari BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, DPRKP, Dinsos, dan BPKAD Kabupaten Pesisir Barat. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
39.Bank Penyalur adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung sebagai mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan.
40.Bantuan bahan bangunan rumah adalah bantuan yang diberikan untuk merangsang masyarakat/keluarga korban bencana yang rumahnya rusak akibat bencana alam atau bencana sosial yang tinggal di daerah rawan bencana alam dan rawan bencana sosial sehingga perlu relokasi/rekonstruksi.
41.Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DPRBB adalah dokumen yang memuat daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana dari rekening guna mengendalikan penggunaan dana bantuan.
42.Rusak berat adalah kondisi bangunan rumah yang tingkat kerusakannya lebih dari 70% dari nilai bangunan. Berdasarkan kajian perolehan kerusakan dan kerugian yang dilakukan oleh Tim Jitupasna.
43.Rusak sedang adalah kondisi bangunan rumah yang tingkat kerusakannya lebih dari 31%-70% dari nilai bangunan. Berdasarkan kajian perolehan kerusakan dan kerugian yang dilakukan oleh Tim Jitupasna.
44.Rusak ringan adalah kondisi bangunan rumah yang tingkat kerusakannya ≤ 30% dari nilai bangunan. Berdasarkan kajian perolehan kerusakan dan kerugian yang dilakukan oleh Tim Jitupasna.
45.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dn/atau Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
46.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau suatu surat keputusan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberi pedoman dalam mekanisme pemberian bantuan bidang sosial dan bidang perumahan pasca bencana serta pendanaannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah agar pemberian bantuan pasca bencana dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.pelaksana kegiatan bantuan pasca bencana bidang sosial dan bidang perumahan;
b.mekanisme pencairan dana;
c.mekanisme penyaluran dana; dan
d.pengawasan dan pengendalian dana.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Pasal 5

Pelaksana kegiatan bantuan pasca bencana terdiri:

a.Tim Jitupasna;
b.Tenaga Fasilitator;
c.Bank Penyalur. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

Pasal 6

Tim teknis adalah Tim Jitupasna Kabupaten Pesisir Barat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.menerima dan mendata laporan kejadian bencana yang disampaikan oleh warga masyarakat dari Kelurahan atau Pekon baik secara lisan ataupun tulisan;
b.melakukan survey lapangan untuk mengumpulkan data bencana baik data primer maupun data sekunder di lokasi kejadian;
c.melakukan verifikasi data guna menghitung atau memperkirakan nilai kerusakan dan nilai kerugian pasca bencana;
d.mengidentifikasi kebutuhan untuk pemulihan pasca bencana baik fisik maupun non fisik;
e.memberikan rekomendasi kepada kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk penyaluran bantuan kepada korban bencana;
f.melaporkan hasil pendataan atas kerusakan dan kerugian pasca bencana kepada Bupati melalui Kepala BPBD; dan
g.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPBD Provinsi Lampung dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengajukan usulan bantuan pasca bencana.

Pasal 7

Tenaga fasilitator ditunjuk langsung oleh Pengguna Anggaran pada DPRKP yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

a.menyiapkan data calon penerima bantuan rumah pasca bencana;
b.membuat laporan jenis kategori kerusakan (rusak berat, sedang dan ringan) kepada DPRKP;
c.memberikan bimbingan teknis kepada korban bencana alam dan non alam dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan;
d.mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).

Pasal 8

(1)Calon penerima bantuan bidang perumahan bagi rumah korban bencana, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Barat;
2. b.kepemilikan rumah dengan legalitas yang jelas, dengan melampirkan: 1) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; 2) Surat Keterangan Kepemilikan dari Lurah/Peratin.
3. c.bukti atas tanah berupa sertifikat, surat perjanjian jual beli atau hibah.
(2)Calon penerima bantuan bidang sosial bagi korban bencana, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Barat;
2. b.kepemilikan rumah/tempat usaha dengan legalitas yang jelas, dengan melampirkan: 1) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT 2) Surat Keterangan Kepemilikan dari Lurah/Peratin.
3. c.bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat, surat perjanjian jual beli atau hibah.

Pasal 9

(1)Bank penyalur melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
1. a.menampung dana bantuan rumah pasca bencana yang akan disalurkan kepada penerima bantuan;
2. b.menyalurkan dana bantuan rumah pasca bencana kepada penerima bantuan;
3. c.menyampaikan informasi kepada DPRKP dan Dinsos telah disalurkan dana bantuan rumah pasca bencana ke rekening bantuan;
4. d.melayani penarikan tabungan oleh penerima bantuan rumah pasca bencana;
5. e.melakukan transfer dana penerima bantuan rumah pasca bencana ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan penerima bantuan untuk bantuan fisik/bangunan;
6. f.melakukan transfer dana ke rekening penerima bantuan korban bencana untuk bantuan non fisik/sosial.
(2)Dalam melayani penarikan tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Bank Penyalur melakukan:
1. a.mencocokkan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera dalam buku tabungan dengan nama penerima, alamat, dan nomor KTP yang tertera pada KTP asli; dan https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
2. b.melihat DRPBB yang sah dalam melaksanakan transfer/pengiriman dana penerima bantuan ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f.

Pasal 10

(1)Ketentuan besaran pemberian bantuan sosial untuk korban pasca bencana dengan melihat nilai kerusakan rumah atau tempat usaha adalah sebagai berikut:
1. a.rumah atau tempat usaha dengan kondisi rusak berat mendapatkan bantuan sosial maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. b.rumah atau tempat usaha dengan kondisi rusak sedang mendapatkan bantuan sosial maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. c.rumah atau tempat usaha dengan kondisi rusak ringan mendapatkan bantuan sosial maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
(2)Ketentuan besaran pemberian bantuan pasca bencana bidang perumahan untuk rumah yang pasca bencana dimaksud adalah sebagai berikut:
1. a.perbaikan rumah dengan kondisi rusak berat mendapatkan bantuan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. b.perbaikan rumah dengan kondisi rusak sedang mendapatkan bantuan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. c.perbaikan rumah dengan kondisi rusak ringan mendapatkan bantuan maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
4. d.sepuluh persen (10%) dari jumlah besaran bantuan bidang perumahan pasca bencana, diperuntukan untuk upah tukang. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
(3)Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua), hanya untuk rumah/tempat usaha yang terletak di lokasi kawasan pemukiman penduduk dan tidak rawan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…