DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan keuangan pekon dibutuhkan untuk menunjang pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, mandiri, dan kebutuhan masyarakat pekon;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Pekon. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 2093);
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
4.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6.Camat adalah Camat di Kabupaten Pesisir Barat.
7.Pekon adalah Pekon di Kabupaten Pesisir Barat.
8.Peratin adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimiliki Pekon meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan Pembangunan Pekon, Pembinaan Kemasyarakatan Pekon, dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Pekon.
10.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
12.Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
14.Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pekon.
15.Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKPPekon, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
17.Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18.Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19.Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
20.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disingkat PTPKP adalah unsur perangkat Pekon yang membantu Peratin untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon.
21.Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
22.Bendahara adalah unsur staf sekretariat Pekon yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Pekon.
23.Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada Bank yang ditetapkan.
24.Penerimaan Pekon adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Pekon yang masuk ke APBPekon melalui rekening kas Pekon.
25.Pengeluaran Pekon adalah Uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui rekening kas Pekon.
26.Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan Pekon dengan belanja Pekon.
27.Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pedapatan Pekon dengan belanja Pekon.
28.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29.Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Pekon.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

Pasal 2

(1)Pengelolaan Keuangan Pekon dikelola berdasarkan asas-asas:
1. a.transparan;
2. b.akuntabel;
3. c.partisipatif; dan
4. d.disiplin anggaran.
(2)Pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

Pasal 3

(1)Peratin adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon dan mewakili Pemerintah Pekon dalam kepemilikan kekayaan milik Pekon yang dipisahkan.
(2)Peratin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBPekon;
2. b.menetapkan PTPKP;
3. c.menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Pekon;
4. d.menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBPekon; dan
5. e.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBPekon.
(3)Peratin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon, dibantu oleh PTPKP.
(4)Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Peratin wajib mendapatkan persetujuan LHP.

Pasal 4

(1)PTPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal, terdiri atas:
1. a.Sekretaris Pekon/Juru tulis;
2. b.Kepala Seksi; dan
3. c.Bendahara.
(2)PTPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Peratin.

Pasal 5

(1)Sekretaris Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Pekon.
(2)Sekretaris Pekon selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBPekon;
2. b.menyusun Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon, perubahan APBPekon dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBPekon;
3. c.melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBPekon;
4. d.menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon; dan
5. e.melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBPekon.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
(2)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Pekon yang telah ditetapkan di dalam APBPekon;
3. c.melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. d.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. e.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada peratin; dan
6. f.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

(1)Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
(2)Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Pekon dan pengeluaran pendapatan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon.

BAB IV

APBPekon

Pasal 8

(1)APBPekon,terdiri atas:
1. a.Pendapatan Pekon;
2. b.Belanja Pekon; dan
3. c.Pembiayaan Pekon.
(2)Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
(3)Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
(4)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pasal 9

(1)Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Pekon yang merupakan hak Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pekon.
(2)Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
1. a.Pendapatan Asli Pekon (PAPekon);
2. b.Transfer; dan
3. c.Pendapatan Lain-Lain.
(3)Kelompok PAPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
1. a.Hasil usaha;
2. b.Hasil aset;
3. c.Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli Pekon.
(4)Hasil usaha Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Badan Usaha Milik Pekon, tanah kas Pekon.
(5)Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar Pekon, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan aset-aset pekon lainnya.
(6)Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, dan barang yang dapat dinilai dengan uang.
(7)Lain-lain PA Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan Pekon.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan keuangan pekon dibutuhkan untuk menunjang pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, mandiri, dan kebutuhan masyarakat pekon;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Pekon. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 2093);
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
4.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6.Camat adalah Camat di Kabupaten Pesisir Barat.
7.Pekon adalah Pekon di Kabupaten Pesisir Barat.
8.Peratin adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimiliki Pekon meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan Pembangunan Pekon, Pembinaan Kemasyarakatan Pekon, dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Pekon.
10.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
12.Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
14.Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pekon.
15.Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKPPekon, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
17.Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18.Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19.Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
20.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disingkat PTPKP adalah unsur perangkat Pekon yang membantu Peratin untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon.
21.Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
22.Bendahara adalah unsur staf sekretariat Pekon yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Pekon.
23.Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada Bank yang ditetapkan.
24.Penerimaan Pekon adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Pekon yang masuk ke APBPekon melalui rekening kas Pekon.
25.Pengeluaran Pekon adalah Uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui rekening kas Pekon.
26.Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan Pekon dengan belanja Pekon.
27.Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pedapatan Pekon dengan belanja Pekon.
28.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29.Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Pekon.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

Pasal 2

(1)Pengelolaan Keuangan Pekon dikelola berdasarkan asas-asas:
1. a.transparan;
2. b.akuntabel;
3. c.partisipatif; dan
4. d.disiplin anggaran.
(2)Pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

Pasal 3

(1)Peratin adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon dan mewakili Pemerintah Pekon dalam kepemilikan kekayaan milik Pekon yang dipisahkan.
(2)Peratin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBPekon;
2. b.menetapkan PTPKP;
3. c.menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Pekon;
4. d.menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBPekon; dan
5. e.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBPekon.
(3)Peratin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon, dibantu oleh PTPKP.
(4)Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Peratin wajib mendapatkan persetujuan LHP.

Pasal 4

(1)PTPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal, terdiri atas:
1. a.Sekretaris Pekon/Juru tulis;
2. b.Kepala Seksi; dan
3. c.Bendahara.
(2)PTPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Peratin.

Pasal 5

(1)Sekretaris Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Pekon.
(2)Sekretaris Pekon selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBPekon;
2. b.menyusun Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon, perubahan APBPekon dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBPekon;
3. c.melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBPekon;
4. d.menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon; dan
5. e.melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBPekon.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
(2)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Pekon yang telah ditetapkan di dalam APBPekon;
3. c.melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. d.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. e.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada peratin; dan
6. f.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

(1)Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
(2)Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Pekon dan pengeluaran pendapatan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon.

BAB IV

APBPekon

Pasal 8

(1)APBPekon,terdiri atas:
1. a.Pendapatan Pekon;
2. b.Belanja Pekon; dan
3. c.Pembiayaan Pekon.
(2)Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
(3)Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
(4)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pasal 9

(1)Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Pekon yang merupakan hak Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pekon.
(2)Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
1. a.Pendapatan Asli Pekon (PAPekon);
2. b.Transfer; dan
3. c.Pendapatan Lain-Lain.
(3)Kelompok PAPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
1. a.Hasil usaha;
2. b.Hasil aset;
3. c.Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli Pekon.
(4)Hasil usaha Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Badan Usaha Milik Pekon, tanah kas Pekon.
(5)Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar Pekon, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan aset-aset pekon lainnya.
(6)Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, dan barang yang dapat dinilai dengan uang.
(7)Lain-lain PA Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan Pekon.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945