Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme, dan prosedur pengenaan danjatau pemungutan Pajak Sarang Burung Walet diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Keeep1l1uh P1qak Bum! dan 1IaDguDaD Percle••9 n dan Pel'lrotaaD Pasal 66 Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi danjatau bangunan yang dimiliki, dikuasai, danj atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pasa167
(1)Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi danj atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, danjatau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)Termasuk dalam. pengertian Bangunan ada1ah:
a.jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks . bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
b.jalan tol;
c.kolam renang;
d.pagar mewah;
e.tempat olahraga;
f.galangan kapal, dermaga;
g.taman mewah;
-20
h.tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
i.menara.
(3)Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
a.digunakan .oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
b.,digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c.digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
d.merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; ,
e.digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal ba1ik; dan
f.digunakan oleh hadan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(4)Nilai Jual Objek Pajak TIdak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). untuk setiap wajib pajak.
Pasa168
(1)Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hall: atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, clan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2)Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hall: atas Bumi danj'atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan, Pasa169
(1)Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai JuaI Objek Pajak (NJOp).
(2)Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(3)Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan oleh Peraturan Bupati.
Pasa170, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga perseratus). -21 Pasal 71 Besaran pckok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4). Pasa172
(1)Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun kalender.
(2)Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
(3)Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.