DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. JENIS PAJAK 3. OBJEK PAJAK. SUBYEK PAJAK, WAJJB PAJAK, DASAR PENGENAAN PAJAK, TARlF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 4. PEMUNGUTAN PAJAK 5. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 6. KEDALUWARSA PENAGIHAN 7. PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 8. INSENTIF PEMUNGUTAN 9. KETENTUAN KHUSUS 10. PENYIDIKAN 11. KETENTUAN PlDANA 12. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Niliri Perolehan Air Tanah (NPAT), maka. besamya NPAT berpedoman pada Peraturan Gubemur NPAT.

Pasal 56

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua Puluh Perseratus) Pasal 57

(1)Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cam mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal55.
(2)Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil. Pasa158 Ketentuan mengenai teknis, sistem; mekanisme, dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan Pajak Air Tanah diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bqt_ KeeembilaD Pajak 8araD& B1Ir1UlI WaJet Pasa159 Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet, dipungut pajak atas setiap pengambilan dan!atau pengusahaan sarang burung walet. Pasa160
(1)Objek Pajak Sarang Burung WaIet adaIah pengambilan dan! atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
(2)Tidak termasuk objek pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (pNBp);

Pasal 61

(1)Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang rne1akukan pengambllan danr'atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
(2)Wajib Pajak Sarang Burung Walet adala,h orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan!atau mengusahakan Sarang Burung Walet. -19 Pasal 62
(1)Dasar Pengenaan Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
(2)Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersanglcutan dengan volume Sarang Burong Walet.

Pasal 63

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar lOOk (sepuluh perseratus) . Pasa164

(1)Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 62.
(2)Pajak Sarang Burong Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan danj atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 65

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme, dan prosedur pengenaan danjatau pemungutan Pajak Sarang Burung Walet diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasa167

(1)Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi danj atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, danjatau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)Termasuk dalam. pengertian Bangunan ada1ah:
1. a.jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks . bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
2. b.jalan tol;
3. c.kolam renang;
4. d.pagar mewah;
5. e.tempat olahraga;
6. f.galangan kapal, dermaga;
7. g.taman mewah; -20
8. h.tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
9. i.menara.
(3)Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
1. a.digunakan .oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. b.,digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. d.merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; ,
5. e.digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal ba1ik; dan
6. f.digunakan oleh hadan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(4)Nilai Jual Objek Pajak TIdak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). untuk setiap wajib pajak. Pasa168
(1)Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hall: atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, clan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2)Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hall: atas Bumi danj'atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan, Pasa169
(1)Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai JuaI Objek Pajak (NJOp).
(2)Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(3)Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan oleh Peraturan Bupati. Pasa170, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga perseratus). -21 Pasal 71 Besaran pckok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4). Pasa172
(1)Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun kalender.
(2)Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
(3)Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 73

(1)Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
(2)SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah keIjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tip puluh) hari keija setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
(3)Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT
(4)Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
1. a.SPOP sebagaimana dimaksud da1am Ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
2. b.berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang Iebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 74

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme, dan prosedur pengenaan danj atau pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur lebih lanjut daJam Peraturan Bupati. BegiRD Kellebelu Bea PerolebaD Hak ataa TaDah claD 8aDpDaD Pasa175 Dengan 'nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah danj'atau bangunan, -22 Pasal 76

(1)Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pero1ehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mellputi:
1. a.pemindahan hak karena: 1) jual bell; 2) tukar menukar; 3) hibah; 4) hibah wasiat; 5) waris; 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7) pemisahan haleyang mengakibatkan peralihan; 8) penunjukan pembell dalam lelang; 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10) penggabungan usaha; 11) peleburan usaha; 12) pemekaran usaha; atau 13) hadiah.
2. b.pemberian hak baru karena: 1) kelanjutan pelepasan hale; atau 2) di luar pelepasan hak.
(3)Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.hale milik; ,
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan; d hak pakai;
4. e.hale milik atas satuan rumah susun; dan f hak penge1olaan.
(4)Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
1. a.perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
2. b.negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. c.badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
4. d.orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
5. e.orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
6. f.orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. ' -23 Pasa177
(1)Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalsh orang pribaeli atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Wajib Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 78

(1)Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(2)Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam hal:
1. a.jual bell adalah harga transaksi;
2. b.tukar menukar adalah nilai pasar;
3. c.hibah adalah nilai pasar;
4. d.hibah wasiat adalah nilai pasar;
5. e.waris adalah nilai pasar;
6. f.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
7. g.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai ,pasar;
8. h.peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i, pemberian hak baru atas tanah sehagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
9. j.pemberian hak baru atas tanah eli luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
10. k.penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  1. 1.peleburan usaha adalah nilai pasar;
11. m.pemekaran usaha adalah nilai pasar;
12. n.hadiah adalah nilai pasar; dan/ atau o, penunjukan pembell dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang,
(3)Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf 0 tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi danBangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang elipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(4)Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak elitetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puIuh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
(5)Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalarn hubungan ke1uarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/ istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah). -24 Pasal 79 Tarif Bea Pero1ehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima penieratus).

Pasal 80

(1)Besaran pokok Bea Pero1ehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam PasaI 79 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat
(1)setelah dikurangi Nilai Pero1ehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) atau (5).
(2)Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat
(1)tidak diketahui atau 1ebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun teIjadinya perolehan, besaran BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (4) dan ayat (5).
(3)Bea Pero1ehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/ atau Bangunan berada.

Pasal 81

(1)Seat terutangnya pajak Sea Perolehan Hale atas Tanah dan/ atau Bangunan ditetapkan untuk: .
1. a.jual bell adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya a.kta;
2. b.tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya a.kta;
3. c.hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
4. d.hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya a.kta; e.: waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
5. f.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya a.kta;
6. g.Pemisahan hale yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tangga1 dibuat dan ditandatanganinya a.kta;
7. h.. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. i.Pemberian hale baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hale;
9. j.pemberian hak baru di 1uar pelepasan hale adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hale; k, penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya a.kta;
  1. 1.peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya a.kta; m .. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; -25
10. n.hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
11. o.lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang leIang.
(2)Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat teIjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pembayaran pajak.
(2)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dari/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pembayaran pajak.
(3)Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pembayaran pajak, Pasal 83 (I) Pejabat Pembuat Aleta Tanah/Notarls dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah Ielang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2)Tata cam pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme, dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…