DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Retribusi Pelayanan Tera Ulang, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni j, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan;
3. c.Retribusi Pasar;
4. d.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
5. e.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
6. f.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
7. g.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
8. h.Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;
9. i.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan
10. j.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
(2)Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas Kabupaten Pesisir Barat diubah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan dapat dihubungkan dengan indeks variable jenis Menara tunggal atau Menara bersama, letak geografis ketinggian Menara dan jarak tempuh Menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Frekwensi kegiatan pengawasan sebaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berupa jumlah kunjungan ke lokasi menara yang ditetapkan sebanyak 2 ( dua ) kali dalam 1 (satu) tahun.

6.Ketentuan Pasal 57 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) diubah, Ayat (5) huruf a, huruf d, huruf f dihapus, setelah ayat (6) ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Perhitungan Penetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan Tarif Tunggal menggunakan rumus sebagai berikut: RPMT = TP x TR RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP = Tarif Pengguna Jasa TR = Tarif Retribusi
(2)Formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi yang besarannya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Tingkat pengunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kunjungan pada masing-masing menara dalam 1 (satu) tahun.
(4)Tingkat pengunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)merupakan nilai yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dangan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
(5)Biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.dihapus
2. b.Transportasi;
3. c.Uang harian;
4. d.dihapus
5. e.Alat tulis kantor,
6. f.dihapus
(6)Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)Dalam hal perhitungan Penetapan Reribusi Pengendalian Menara Telekoomunikasi dihitung dengan Tarif Variabel, dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: RPMT= Jumlah Indeks Variabel x Tarif Retribusi Jumlah Variabel RPMT= Jumlah perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi
(8)Indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut:
1. a.Faktor Jenis Menara Faktor Jenis Menara Koefisien Menara Pole 0,9 Menara 3 Kaki 1 Menara 4 Kaki 1,1
2. b.Faktor letak geografis Penempatan Faktor letak geografis penempatan Koefisien Zona Padat 1,1 Zona Sedang 0,9
3. c.Faktor Ketinggian Menara Faktor Ketinggian Menara Koefisien >81 Meter 1,1 61-80 Meter 1 41-60 Meter 0,9 <40 Meter 0,8
4. d.Faktor Zona Jarak Faktor Zona Jarak Koefisien Keterangan Zona 1 0,9 Dalam Kota Zona 2 1,1 Luar Kota
  1. 7.Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  2. 8.Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 57A sampai dengan Pasal 57F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

A RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 57A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57B

(1)Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Tera/Tera ulang yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 57C

(1)Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Tera/Tera Ulang
(2)Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang.

Pasal 57D

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera/Tera ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…