DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. JENIS RETRIBUSI JASA USAHA 3. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 4. RETRIBUSI PEMAKAlAN KEKAYAAN DAERAH 5. RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN 6. RETRIBUSI TERMINAL 7. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 8. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN/VILLA 9. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 10. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 11. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 12. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN 13. PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 14. WILAYAH PEMUNGUTAN 15. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 16. PENGEMBALIAN KELBBIHAN PEMBAYARAN 17. PENAGIHAN 18. PENGURANGAN, KERINGANAN. PENUNDAAN. DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 19. KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PlUTANG RETRlBUSI YANG KEDALUWARSA 20. INSENTIF PEMUNGUTAN 21. PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI 22. PENYIDIKAN 23. SANKSI ADMINISTRATIF 24. KETENTUAN PIDANA 25. KETENTUAN PERALIHAN 26. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa retribusi daerah rnerupakan salah satu surnber iQ pendapatan daerah yang penting guna rnernbiayai ---; pelaksanaan pernerintahan daerah dalarn rangka rneningkatkan pelayanan kepada rnasyarakat dan j() kernandirian daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat

(1)huruf b dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah yang rnengatur tentang Retribusi Jasa Urnurn;
1. c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Urnurn.

Mengingat

1.Undang-Undang Nornor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nornor 11, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3193);
2.Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nornor 76, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3209);
3.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); 4, Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
5.Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang , - 2 Tahun 2009 Nornor I I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Petcrnakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SOIS);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364); II. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubab dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nornor ;;679); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Q2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533):
14.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tarnbahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5078);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 26, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
16.Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornur 1) Tahun 2011 t~n(,lng Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik - 3 Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
18.Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tdah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelo1aan Barang Milik Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036); Dengan Persetujuan Benama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAJIf DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. BABI KETENTUAN UMUM PasaJ 1 DaJam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adaJah kepaJa daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjad kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adaJah Bupati Pesisir Barat.
5.Pejabat adaJah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Perangkat Daerah adaJah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya cnstngxat AP13U adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adaJah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan Zatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, -4
9.Jasa Usaha adalahjasa yang disediakan oleh Pemerintah Oaerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10.Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan pcrundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, tennasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
11.Subjek Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Oaerah.
12.Badan adalah sekurnpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Oaerah (BUMO) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya tennasuk kontrak investasi kolektif dan bcntuk usaha tetap.
13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Oaerah.
14.Kas Daerah adalah Kas Oaerah Kabupaten Pesisir Barat.
15.Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan pasar dan perpasaran (pusat - pusat pertokoan/ perdagangan/ perbelanjaan dan pedagang umum lainnya atas jasa pcngaturan ternpai olch Pemerintah Oaerah) scbagai tempat melakukan kegiatan yang mencari keuntungan.
16.Bangunan Pasar adaJah semua bangunan beserta fasilitasnya yang berada dalam areal pasar.
17.Toko adalah ruang dagang yang bersifat pennanen/menetap dibatasi dengan dinding yang dapat ditutup dan dibuka.
18.Ruko adalah ruang dagang pennanen dan bertingkat yang dibatasi dengan dinding dengan penggunaan lantai dasar sebagai tempal berdagang dan Jantai atasnya sebagai tempat tinggal.
19.Gerobak adalah ternpat dagang berupa gerobak yang menggunakan roda dan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat Jain.
20.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
21.Tempat Parkir khusus adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelar ararr/Iingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
22.Kendaraan adalah kendaraan berrnotor yang dipergunakan untuk tempat berdagang dan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
23.Penginapan adalah tempat yang disediakan olch Pemerintah Daerah untuk Illenginap/singgah.
24.Tempat Pele1angan adaJah tempat yang digunakan untuk melakukan pelelangan segala jenis barang dan komoditi, - 5 meliputi tempat pelelangan ikan yang terdiri dari tempat pendaratan ikan, derrnaga, penyelenggaraan pelelangan ikan, pelataran parkir, pengepakan dan lain sebagainya.
25.Terminal adalah pemberhentian kendaraan guna menurunkan penumpang orang darr/atau barang.
26.Hewan potong adalah sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi.
27.Rumah Pernotongan Hewan (RPH) adalah suatu bangunan dan/ atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan, selain unggas untuk konsumsi masyarakat luas.
28.Penonjolan ruang adalah penambahan ruang yang mengakibatkan dagangan berubahnya ruang tempat berdagang.
29.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besamya pokok Retribusi.
31.Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi adrninistrasi berupa bunga atau denda.
33.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mula: dari penghimpunan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
34.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pernenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
35.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. - 6 BABU JENIS RETRIBUSI JASA UBARA Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
b.Retribusi pasar grosir darr/ atau pertokoan,
c.Retribusi terminal:
d.Retribusi tempat khusus parkir;
e.Retribusi tempat penginapan, pesanggrahanjvilla;
f.Retribusi rumah potong hewan;
g.Retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
h.Retribusi penjualan produksi usaha daerah; I. Retribusi tempat pelelangan. BABIU PRINSIP DAN SASARAN DALAl'tI PElfETAPAlI TARIF RETRIBUSI Pasal 3

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk mernperoleh keuntungan yang layak;
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. BABIV RETRlBU81 PBMAKAlAl'f KEKAYAAN DURAH

Pasal 5

(1)Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah,
(2)Dikecualikan dan pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dan tanah tersebut.

Pasal 6

(1)Subjek Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikrnati pemakaian kekayaan daerah.
(2)Wajib Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk me1akukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah. - I - BABV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Pasal 10

(1)Objek Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasarI pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakari/diselenggarakan oleh Pemerintah Oaerah.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan Zatau dikelola oleh BUMN, BUMO, dan pihak swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau mernakai fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakarr/dikelola oleh Pemerintah Oaerah.

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tipe dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 13

(1)Tipe fasilitas pasar grosir darr/atau pertokoan digolongkan dalam 4 (empat) tipe fasilitas.
1. a.Fasilitas Tipe A adalah tipe bangunan yang .berdekatan dengan jalan Negara. - 8
2. b.Fasilitas Tipe B adalah tipe bangunan yang berdekatan dengan jalan Provinsi.
3. c.Fasilitas Tipe C adalah tipe bangunan yang berdekatan dengan jalan Kabupaten.
4. d.Fasilitas Tipe D adalah tipe bangunan yang berdekatan dengan jalan Desa/Pekon.
(2)Penetapan Tipe Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pada setiap pasa r yang ada ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pasar grosir dan Zatau pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5ABVI RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1)Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penurnpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, danj'atau dikelola oleh Pernerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta, Pasal 17
(1)Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakanrmenikrnati fasilitas terminal,
(2)Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009