DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5.Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 34); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.
7.Badan adalah orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi dan pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada diperairan.
11.Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12.Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
13.Pembudidaya ikan-kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14.Usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan adalah kegiatan yang secara khusus mengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan di laut dengan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan.
15.Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangka, membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
16.Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia.
17.Usaha membudidayakan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/ atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
18.Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang atau badan usaha yang bergerak dibidang perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
19.Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh- tumbuhan yang hidup di perairan (laut, payau, dan tawar) yang diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.
20.Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi.
21.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjtnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pegawasan penyetorannya.
26.Pemeriksaan adalah serangkain kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan- undangan dan Retribusi Daerah .
27.Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
28.Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Dengan nama Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian lzin Usaha Perikanan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Izin Usaha Perikanan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan meliputi:
1. a.Izin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; dan
2. b.Izin kapal pengangkut ikan, yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.
(2)SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran yang tidak menggunakan teknologi super intensif, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah laut paling jauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan;.
(3)SIKPI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 10 GT untuk setiap orang yang berdomisili di wilayah administrasi dan beroperasi pada perairan provinsi pada tempat kabupaten berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing.
(4)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.Pembudidaya ikan kecil; dan
2. b.Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan
(5)Kriteria pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a meliputi:
1. a.Melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
2. b.Melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan: 1) Usaha pembudidayaan ikan di air tawar: a) Pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau b) Pembesaran, tidak lebih dari 2 ha. 2) Usaha pembudidayaan ikan di air payau: a) Pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau b) Pembesaran, tidak lebih dari 5 ha. 3) Usaha pembudidayaan ikan di air laut: a) Pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau b) Pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.
(6)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b bagi pembudidaya ikan-kecil yang menggunakan kapal pengangkut ikan paling banyak 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
(2)Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan :

a.Pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar diukur berdasarkan luas lahan dan jenis usaha yang dibudidayakan;
b.Pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air payau dan di laut diukur berdasarkan luas lahan dan jenis usaha yang di budidayakan.
c.Pelayanan izin usaha pengangkutan ikan diukur berdasarkan berat kotor kapal/Gross Tonnage (GT).

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1)Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang diberikan.
(2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi biaya penerbitan dokumen izin, biaya pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dan pemberian izin tersebut.

Pasal 7

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:

a.Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar terdiri atas: 1) Usaha pembenihan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)/hektar. 2) Usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)/hektar.
b.Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air payau dan air laut terdiri atas : 1) Usaha pembenihan dengan luas lahan 0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) /hektar. 2) Usaha pembesaran ikan di air payau dengan luas lahan 5 ha (lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) /hektar. 3) Usaha pembesaran udang di tambak dengan luas lahan 5 (lima) hektar atau lebih ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) /hektar. 4) Usaha pembesaran ikan dan/atau udang di laut lebih dari 2 ha (dua hektar) ditetapkan sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) /hektar.
c.Surat izin pengangkutan ikan (SIKPI) lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)/kapal/tahun.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah Pemungutan Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah di tempat kegiatan pelayanan diselenggarakan, dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB VII

MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5.Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 34); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.
7.Badan adalah orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi dan pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada diperairan.
11.Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12.Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
13.Pembudidaya ikan-kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14.Usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan adalah kegiatan yang secara khusus mengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan di laut dengan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan.
15.Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangka, membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
16.Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia.
17.Usaha membudidayakan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/ atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
18.Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang atau badan usaha yang bergerak dibidang perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
19.Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh- tumbuhan yang hidup di perairan (laut, payau, dan tawar) yang diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.
20.Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi.
21.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjtnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pegawasan penyetorannya.
26.Pemeriksaan adalah serangkain kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan- undangan dan Retribusi Daerah .
27.Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
28.Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Dengan nama Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian lzin Usaha Perikanan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Izin Usaha Perikanan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan meliputi:
1. a.Izin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; dan
2. b.Izin kapal pengangkut ikan, yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.
(2)SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran yang tidak menggunakan teknologi super intensif, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah laut paling jauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan;.
(3)SIKPI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 10 GT untuk setiap orang yang berdomisili di wilayah administrasi dan beroperasi pada perairan provinsi pada tempat kabupaten berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing.
(4)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.Pembudidaya ikan kecil; dan
2. b.Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan
(5)Kriteria pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a meliputi:
1. a.Melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
2. b.Melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan: 1) Usaha pembudidayaan ikan di air tawar: a) Pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau b) Pembesaran, tidak lebih dari 2 ha. 2) Usaha pembudidayaan ikan di air payau: a) Pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau b) Pembesaran, tidak lebih dari 5 ha. 3) Usaha pembudidayaan ikan di air laut: a) Pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau b) Pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.
(6)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b bagi pembudidaya ikan-kecil yang menggunakan kapal pengangkut ikan paling banyak 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
(2)Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan :

a.Pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar diukur berdasarkan luas lahan dan jenis usaha yang dibudidayakan;
b.Pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air payau dan di laut diukur berdasarkan luas lahan dan jenis usaha yang di budidayakan.
c.Pelayanan izin usaha pengangkutan ikan diukur berdasarkan berat kotor kapal/Gross Tonnage (GT).

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1)Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang diberikan.
(2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi biaya penerbitan dokumen izin, biaya pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dan pemberian izin tersebut.

Pasal 7

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:

a.Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar terdiri atas: 1) Usaha pembenihan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)/hektar. 2) Usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)/hektar.
b.Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air payau dan air laut terdiri atas : 1) Usaha pembenihan dengan luas lahan 0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) /hektar. 2) Usaha pembesaran ikan di air payau dengan luas lahan 5 ha (lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) /hektar. 3) Usaha pembesaran udang di tambak dengan luas lahan 5 (lima) hektar atau lebih ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) /hektar. 4) Usaha pembesaran ikan dan/atau udang di laut lebih dari 2 ha (dua hektar) ditetapkan sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) /hektar.
c.Surat izin pengangkutan ikan (SIKPI) lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)/kapal/tahun.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah Pemungutan Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah di tempat kegiatan pelayanan diselenggarakan, dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB VII

MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.