DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 41 Tahun 2022

Nomor: 41
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman pendaftaran pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2.Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473); https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/ 10/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 596), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Pementan/ HK.140/4/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (Good Handling Practices) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 596);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/ KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
16.Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
19.Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN UNTUK PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
2.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
3.Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pangan dan sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan Pengawasan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
4.Tim teknis adalah sekelompok orang yang berasal dari internal dan eksternal OKKPD yang memiliki kompetensi atau kepakaran terkait sistem audit dan teknis sesuai ruang lingkup pendafataran Pangan Segar Asal Tumbuhan.
5.Reviewer adalah personil internal yang ditunjuk oleh Ketua OKKPD Kabupaten untuk melakukan verifikasi terhadap hasil verifikasi terhadap hasil inspeksi atau laporan hasil uji dari laboratorium.
6.Pangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa tambahan pangan (BTP) kecuali pelilinan.
7.Petugas/tim pengawas adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh OKKPD untuk melakukan pengawasan registrasi PSAT.
8.Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT-PDUK adalah PSAT yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil didalam Wilayah Republik Indonesia dengan bahan baku yang berasal dari produk dalam negeri atau campuran dengan produk luar negeri.
9.Pelaku usaha PSAT adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
10.Pelaku usaha Pangan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil meliputi usaha mikro dan usaha kecil, dan Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan PSAT Produksi Dalam Negeri meliputi usaha menengah, serta Pelaku usaha PSAT Produksi Luar Negeri meliputi usaha besar.
11.Usaha mikro PSAT adalah usaha PSAT produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memiliki modal sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
12.Usaha kecil PSAT adalah usaha PSAT produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki modal lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
13.Usaha Menengah PSAT adalah usaha PSAT produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
14.Usaha Besar PSAT adalah usaha PSAT produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan usaha kegiatan ekonomi di Indonesia.
15.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
16.Daftar pelanggan adalah data individu atau badan usaha yang menjadi pembeli produk dari pelaku usaha yang memproduksi/menangani PSAT dan dapat juga berupa keterangan pasarnya.
17.Daftar pemasok adalah daftar individu atau badan usaha yang menyediakan kebutuhan bahan baku pelaku usaha yang melakukan penanganan PSAT.
18.Bagan alir produksi adalah gambaran rangkaian tahap proses produksi dari penerimaan bahan baku sampai produk akhir dengan penjelasan disetiap tahapnya.
19.Denah ruang penanganan produk adalah peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail lokasi dari suatu bangunan yang digunakan dalam penanganan PSAT, mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan produk jadi.
20.Informasi produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait dengan pendaftaran yang akan dilakukan.
21.Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
22.Kemasan asli adalah kemasan yang digunakan produsen pertama, dapat berupa kemasan eceran.
23.Kemasan eceran adalah kemasan akhir yang tidak dibuka untuk dikemas kembali dan diedarkan.
24.Rancangan label dan kemasan adalah bentuk label dan kemasan yang akan digunakan pelaku usaha PSAT dalam peredaran produknya.
25.Laporan hasil uji adalah informasi tentang keamanan dan/atau mutu PSAT yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah terakreditasi.
26.Laporan hasil uji mutu beras adalah informasi tentang mutu beras premium atau medium yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah terakreditasi.
27.Surat keterangan level penerapan sanitasi higiene yang selanjutnya disingkat SKLPSH adalah pengakuan oleh OKKP terhadap unit pengemasan dalam penerapan sanitasi higienis pada level 1,2,3, atau 4.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini disusun untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan bagi Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
(2)Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk :
1. a.memberikan jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan pada masyarakat.
2. b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutunya.
3. c.memberikan kepastian hukum bagi produsen;
4. d.meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan; dan
5. e.meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dalam hal keamanan pangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.Syarat dan tata cara pendaftaran Produk Dalam Negeri Usaha Kecil;
b.Tata cara penomoran pendaftaran PSAT;
c.Pengalihan nomor pendaftaran PSAT;
d.Perubahan data pendaftaran PSAT;
e.Perpanjangan nomor pendaftaran PSAT; dan
f.Surveilen.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL

Pasal 4

(1)Pendaftaran PSAT dilakukan terhadap PSAT dalam kemasan dan/atau dilabel yang diedarkan di wilayah Republik Indonesia.
(2)Pendaftaran PSAT dikecualikan untuk :
1. a.PSAT yang dibungkus dalam kemasan eceran di hadapan pembeli; dan
2. b.PSAT yang tidak untuk diperdagangkan, seperti PSAT untuk bantuan kemanusiaan, bahan penelitian, dan sebagainya.
(3)Pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil, diberikan untuk:
1. a.PSAT yang diproduksi di dalam negeri;
2. b.PSAT produksi luar negeri yang dikemas kembali oleh pelaku usaha di wilayah Republik Indonesia; dan
3. c.PSAT produksi luar negeri yang dicampur dengan PSAT produksi dalam negeri.
(4)Pelaku usaha yang dapat mendaftar PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil adalah:
1. a.Petani;
2. b.Kelompok tani;
3. c.Gabungan kelompok tani; dan
4. d.Pelaku usaha mikro dan kecil. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

Pasal 5

(1)Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT wajib memenuhi persyaratan Keamanan PSAT.
(2)Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran atas PSAT yang diedarkannya.
(3)Selain jenis pendaftaran tersebut dalam Pasal 4, pelaku usaha atau retail yang melakukan pemotongan dan/atau pengemasan buah dan sayur yang masa berlakunya kurang dari 7 (tujuh) hari dikecualikan dari skema pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil.

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah yang diberi tugas sebagai OKKPD yaitu Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
(2)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertindak sebagai Ketua OKKPD dan Tim teknis OKKP ditetapkan oleh Kepala Perangkat daerah tersebut.
(3)Nomor pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil diterbitkan oleh OKKPD Daerah.
(4)Dalam hal petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani masuk dalam kriteria pelaku usaha menengah dan besar, maka mengikuti ketentuan pendaftaran PSAT Produksi Dalam Negeri pada OKKP-D Provinsi.

Pasal 7

(1)Persyaratan administrasi pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil meliputi :
1. a.Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon, untuk poktan/gapoktan adalah foto copy ketua kelompok;
2. b.Foto copy surat penetapan kelompok tani/gabungan kelompok tani bagi poktan/gapoktan;
3. c.Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. d.Surat Pernyataan Komitmen;
5. e.Foto copy surat keterangan domisili usaha; dan
6. f.Profil unit usaha asset dan hasil penjualan tahunan.
(2)Persyaratan teknis meliputi :
1. a.Denah ruang penanganan produk;
2. b.Informasi produk;
3. c.Bagan alir produksi;
4. d.Rancangan label dan kemasan; https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

Pasal 8

(1)Pelaku usaha mengajukan permohonan pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil kepada Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan selaku Ketua OKKPD Daerah.
(2)Ketua OKKPD Daerah menugaskan Tim untuk menginspeksi tempat lokasi usaha pelaku usaha yang mengajukan permohonan pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil untuk memeriksa penerapan sanitasi hygieni.
(3)Pelaku usaha wajib membuat Surat Pernyataan Komitmen untuk melaksanakan : a) Pemenuhan standar penanganan yang baik PSAT; b) Pemenuhan standar keamanan dan mutu PSAT sesuai ketentuan perundang-undangan; dan c) Pemenuhan ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundang-undangan.
(4)Ketua OKKPD Daerah menerbitkan rekomendasi penerbitan nomor PSAT bagi Pelaku Usaha yang telah memenuhi syarat penerapan sanitasi hygieni, dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan lainnya.
(5)Rekomendasi penerbitan nomor PSAT akan menjadi dasar bagi Kepala Dinas yang menangani urusan perizinan untuk menerbitkan surat persetujuan pendaftaran PSAT.

BAB III

TATA CARA PENOMORAN PENDAFTARAN PSAT

Pasal 10

(1)PSAT yang didaftarkan dan dinyatakan memenuhi persyaratan, diberikan nomor pendaftaran.
(2)Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap jenis PSAT dengan 1 (satu) nama dagang yang didaftarkan.
(3)Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada produk tunggal maupun produk campuran (mixing product).
(4)Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(5)Pelaku Usaha wajib mencamtukan nomor pendaftaran dalam label atas PSAT yang didaftarkan.
(6)Tata cara penomoran pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil untuk produk tunggal. PSAT_PDUK aabb.ccddeeeffff Keterangan : PSAT PD-UK : Kode sesuai jenis registrasi PSAT aabb : Kode provinsi dan kabupaten/kota lokasi usaha sesuai ketetuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan atau revisinya; https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT Cc : Kode komoditas (01 : Padi; 02: palawija; 03: Kacang-kacangan dan Umbi-umbian; 04: Buah-buahan; 05 Sayuran; 06 Tanaman Obat; 07: Tanaman Perkebunan; 08: Produk PSAT lain.) Kelompok komoditas ini sesuai termasuk turunannya dan memperhatikan Kepmentan tentang komoditas binaan Ditjen Teknis Kementan. Dd : Kode asal komoditas (01 : 100 % PSAT Dalam Negeri, 02 : PSAT Impor, : 03 PSAT campuran impor dan dalam negeri); Eee : Nomor urut pendaftaran produk pada jenis pendaftaran PSAT PD-UK; dan Ffff : Bulan dan tahun penerbitan nomor registrasi PSAT-PDUK
(7)Tata cara penomoran pendaftaran PSAT PD-UK untuk produk campuran PSAT-PDUK MIX aabbccddffff Keterangan : PSAT PD-UK : Kode sesuai registrasi campuran; aabb : Kode provinsi dan kabupaten/kota lokasi usaha sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan atau revisinya; cc : Kode angka yang menunjukkan jumlah PSAT-PDUK yang dicampur; dd : Kode asal komoditas (01 : 100 % PSAT Dalam Negeri, 2: PSAT Impor, : PSAT campuran impor dan dalam negeri); eee : Nomor urut pendaftaran produk pada jenis pendaftaran PSAT-PDUK MIX ffff : Bulan dan tahun penerbitan nomor PSAT_PDUK MIX

BAB IV

PENGALIHAN NOMOR PENDAFTARAN PSAT

Pasal 11

(1)Nomor pendaftaran PSAT dapat dialihkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada pihak lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari unit pelaksana yang menerbitkan nomor pendaftaran dimaksud.
(2)Permohonan pengalihan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan mengajukan permohonan langsung oleh pemilik yang baru dengan melamprkan foto copy sertifikat nomor pendaftaran.
(3)Persetujuan dapat diberikan apabila :
1. a.pengalihan nomor pendaftaran PSAT hanya terbatas pada kepemilikan saja tanpa mengubah kebijakan dan proses penanganan produk yang dilakukan; https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
2. b.tidak ada perubahan label kecuali identitas produsen/distributor/importer; dan
3. c.3 bulan sebelum masa berlaku nomor pendaftaran PSAT habis masa berlakunya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…