DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran merupakan urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Banguna Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 03/PRT/M/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
21.Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijaksanaan dalam hal penanggulangan kebakaran.
7.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
8.Bangunan perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
9.Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
10.Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
11.Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis;
12.Hidran halaman adalah hidran kebakaran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) Inci
13.Sistem Springkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
14.Proteksi kebakaran adalah adalah peralatan sistem perlindungan/ pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
15.Akses pemadam kebakaran adalah akses/ jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
16.Sarana penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain;
17.Manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
18.Rekomendasi adalah petunjuk teknik Pemasangan Alat-alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
19.Sertifikat layak fungsi adalah Sertifikat yang dikeluarkan sebagai tanda kelayakan dalam segi proteksi kebakaran;
20.Siammise Connection adalah Salah satu bagian Fire Fighting Sistem yang berfungsi sebagai konektor antara instalasi perpipaan dalam gedung dengan kendaraan dinas Pemadam Kebakaran dengan kata lain Siammise Connection berfungsi untuk menyatukan air dari mobil Pemadam Kebakaran ke dalam Pipa Instalasi gedung atau site plan area;
21.Pompa Hidran adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menghisap dan mencurahkan air di instalasi pipa hidran dan pipa sprinkler.
22.Head Detektor adalah Suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi panas.
23.Flame Detektor adalah Suatu alat untuk mendeteksi bunga api.
24.Smoke Detektor adalah Suatu alat untuk mendeteksi kepekatan asap.
25.Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencangkup alat pemadam api ringan (apar) dan alat pemadam api berat (apab) yang menggunakan roda.
26.Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
27.Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
28.Bahaya kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang : penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
29.Bahaya kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang: penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
30.Bahaya kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
31.Bahaya kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
32.Bahaya kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha
(2)Tujuan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran adalah untuk menjamin keselamatan jiwa, raga dan harta benda di lingkungan perumahan dan permukiman.

BAB III

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 3

(1)Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
(2)Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan:
1. a.sarana penyelamatan jiwa;
2. b.akses pemadam kebakaran;
3. c.proteksi kebakaran; dan
4. d.manajemen keselamatan kebakaran gedung dan lingkungan.
(3)Peruntukan bangunan gedung, jumlah dan jenis proteksi kebakaran yang wajib dimiliki, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
(2)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.sarana jalan ke luar;
2. b.pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
3. c.petunjuk arah jalan ke luar;
4. d.komunikasi darurat;
5. e.pengendali asap;
6. f.tempat berhimpun sementara; dan
7. g.tempat evakuasi.
(3)Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.tangga kebakaran;
2. b.ramp;
3. c.koridor;
4. d.pintu;
5. e.jalan/pintu penghubung;
6. f.balkon;
7. g.saf pemadam kebakaran; dan
8. h.jalur lintas menuju jalan ke luar.
(4)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
(5)Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah,ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem sprinkler otomatis.
(6)Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
(7)Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 5

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.

Pasal 6

(1)Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.akses mencapai bangunan gedung;
2. b.akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
3. c.area operasional.
(2)Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.akses ke lokasi bangunan gedung; dan
2. b.jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
(3)Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
2. b.pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
3. c.pintu masuk ke ruang bawah tanah.
(4)Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
2. b.perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.proteksi pasif; dan
2. b.proteksi aktif.
(2)Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bahan bangunan gedung;
2. b.konstruksi bangunan gedung ;
3. c.kompartemenisasi atau pemisahan; dan
4. d.penutup pada bukaan.
(3)Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.alat pemadam api ringan;
2. b.sistem deteksi dan alarm kebakaran;
3. c.sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran, pompa hidran, persediaan air dan siammise connection;
4. d.sistem sprinkler otomatis;
5. e.smoke detector, head detector, flame detector
6. f.sistem pengendali asap;
7. g.lift kebakaran;
8. h.pencahayaan darurat;
9. i.penunjuk arah darurat;
10. j.sistem pasokan daya listrik darurat;
11. k.pusat pengendali kebakaran; dan
12. l.instalasi pemadam khusus.

Pasal 8

(1)Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
(2)Penentuan jenis media pemadam, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

Pasal 9

(1)Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
(2)Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 10

(1)Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, hidran penyediaan air, pompa kebakaran dan siammese connection.
(2)Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
(3)Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
(4)Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
(5)Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pipa tegak dan selang kebakaran, hidran serta ruangan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(5)diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014