DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Kebersihan Dan Keindahan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menumbuhkan perilaku disiplin masyarakat maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan kebersihan dan keindahan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemerintah daerah kabupaten berwenang untuk mengatur tentang kebersihan dan keindahan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Keindahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
23.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2020 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
26.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 62); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bupati Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD terkait adalah Perangkat daerah yang membidangi urusan kebersihan dan keindahan.
6.Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau.
7.Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
8.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalankabel.
9.Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan yang dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
10.Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari perkerasan permukaan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.
11.Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan,saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
12.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan, yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar,kedalaman dan tinggi tertentu.
13.Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasai oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
14.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
15.Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata.
16.Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
17.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18.Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
19.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan ,apartemen dan asrama.
20.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam media air dari suatu usaha dan / atau kegiatan.
21.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
22.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
23.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatankhusus.
24.Bangun-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia, merupakan lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak sebagai pelengkap bangunan gedung.
25.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
26.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27.Taman adalah kebun yang banyak ditanamai beraneka jenis bunga berwarna warni.
28.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hiduplain.
29.Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1)Pengaturan kebersihan dan keindahan dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu kebersihan dan keindahan.
(2)Pengaturan kebersihan dan keindahan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara Kebersihan dan Keindahan.

BAB III

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 3

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga kebersihan dan keindahan.

Pasal 4

Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diwujudkan dalam bentuk :

a.pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran kebersihan dan keindahan bangunan gedung;
b.penataan dan pemeliharaan jalan, jalur hijau dan trotoar serta sarana dan prasarana pendukungnya;
c.penyediaan alat-alat kebersihan dan kotak sampah di setiap taman dan jalan protokol;
d.penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
e.penataan dan pemeliharaan sungai, saluran, pantai, danau/situ dan mata air sesuai kewenangannya;
f.pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata;
g.penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sesuai kewenangannya;dan
h.upaya penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan;
i.merapikan tumbuhan atau tanaman yang mengganggu fasilitas umum tanpa ganti rugi.

Pasal 5

Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KEBERSIHAN

Pasal 6

(1)Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
(2)Tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
1. a.kebersihan lingkungan rumah;
2. b.kebersihan fasilitas umum;
3. c.kebersihan fasilitas sosial;dan
4. d.kebersihan sungai, pantai dan laut.

Pasal 7

Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

a.memelihara kebersihan halaman sekitarnya, termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan;
b.memelihara pagar halaman dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan dan membahayakan lingkungan sekitar dan fasilitas umum;
c.memelihara atau memotong rumput antara batas pekarangan rumah dengan jalan;
d.mengusahakan menyediakan tempat sampah/bak sampah dan meletakkannya di pekarangan bagian depan yang mudah dilihat dan diangkut oleh petugas kebersihan;
e.mengusahakan membuang benda yang berpotensi menimbulkan bau dan/atau penyakit ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
f.mengusahakan agar tidak terdapat genangan air yang terbuka di pekarangan rumah dan tempat-tempat yang berpotensi terjadi genangan air; dan
g.memelihara saluran pembuangan air limbah rumah tangga dan air hujan.

Pasal 8

(1)Untuk mewujudkan kebersihan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b,setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. a.menjaga kebersihan fasilitas umum serta sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum;
2. b.memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas umum dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan fasilitas umum;
3. c.menjaga dan merawat tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan yang penempatannya dilakukan secara teratur;
4. d.menyediakan tempat sampah sendiri bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha selaku pedagang/penjual makanan di lingkungan fasilitas umum;
5. e.menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik guna memenuhi baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik agar tidak terjadi penyumbatan saluran pembuangan;dan
7. g.menjaga kebersihan saluran drainase.
(2)Setiap orang yang akan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Pejabat yang berwenang.

Pasal 9

(1)Dalam upaya menciptakan dan menjaga kebersihan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, setiap orang dilarang:
1. a.merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada dinding bangunan gedung atau bangun-bangunan atau sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum serta pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas umum tanpa izin;
2. b.menghilangkan, merusak, mengotori atau membuat tidak berfungsinya tempat sampah yang berada di lingkungan fasilitas umum;
3. c.menggunakan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagai TPS;
4. d.membangun atau mendirikan bangunan gedung atau bangun-banguna di lahan kosong yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang dan tidak memiliki izin; dan/atau
5. e.membuang air besar (hajat besar) dan/atau membuang air kecil (hajat kecil) di sembarang tempat.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Untuk mewujudkan kebersihan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

a.menjaga kebersihan fasilitas sosial;
b.menjaga tempat pembuangan sampah yang penempatannya dilakukan secara teratur;
c.menyediakan tempat sampah sendiri bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha selaku pedagang/penjual makanan dilingkungan fasilitas sosial;
d.memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas sosial dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan tersebut;
e.memelihara kebersihan halaman sekitar fasilitas sosial, termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan;
f.memelihara pagar halaman dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
g.memelihara atau memotong rumput antara batas halaman fasilitas sosial;
h.menjaga alat-alat kebersihan yang sudah disediakan;
i.memelihara taman atau ruang terbuka yang berada dilingkungan fasilitas sosial;
j.menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik guna memenuhi baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik agar tidak terjadi penyumbatan saluran pembuangan;dan
l.menjaga kebersihan saluran drainase yang berada di sekitar lingkungan fasilitas sosial.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menumbuhkan perilaku disiplin masyarakat maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan kebersihan dan keindahan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemerintah daerah kabupaten berwenang untuk mengatur tentang kebersihan dan keindahan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Keindahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
23.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2020 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
26.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 62); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bupati Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD terkait adalah Perangkat daerah yang membidangi urusan kebersihan dan keindahan.
6.Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau.
7.Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
8.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalankabel.
9.Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan yang dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
10.Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari perkerasan permukaan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.
11.Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan,saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
12.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan, yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar,kedalaman dan tinggi tertentu.
13.Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasai oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
14.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
15.Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata.
16.Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
17.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18.Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
19.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan ,apartemen dan asrama.
20.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam media air dari suatu usaha dan / atau kegiatan.
21.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
22.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
23.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatankhusus.
24.Bangun-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia, merupakan lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak sebagai pelengkap bangunan gedung.
25.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
26.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27.Taman adalah kebun yang banyak ditanamai beraneka jenis bunga berwarna warni.
28.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hiduplain.
29.Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1)Pengaturan kebersihan dan keindahan dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu kebersihan dan keindahan.
(2)Pengaturan kebersihan dan keindahan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara Kebersihan dan Keindahan.

BAB III

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 3

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga kebersihan dan keindahan.

Pasal 4

Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diwujudkan dalam bentuk :

a.pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran kebersihan dan keindahan bangunan gedung;
b.penataan dan pemeliharaan jalan, jalur hijau dan trotoar serta sarana dan prasarana pendukungnya;
c.penyediaan alat-alat kebersihan dan kotak sampah di setiap taman dan jalan protokol;
d.penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
e.penataan dan pemeliharaan sungai, saluran, pantai, danau/situ dan mata air sesuai kewenangannya;
f.pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata;
g.penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sesuai kewenangannya;dan
h.upaya penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan;
i.merapikan tumbuhan atau tanaman yang mengganggu fasilitas umum tanpa ganti rugi.

Pasal 5

Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KEBERSIHAN

Pasal 6

(1)Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
(2)Tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
1. a.kebersihan lingkungan rumah;
2. b.kebersihan fasilitas umum;
3. c.kebersihan fasilitas sosial;dan
4. d.kebersihan sungai, pantai dan laut.

Pasal 7

Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

a.memelihara kebersihan halaman sekitarnya, termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan;
b.memelihara pagar halaman dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan dan membahayakan lingkungan sekitar dan fasilitas umum;
c.memelihara atau memotong rumput antara batas pekarangan rumah dengan jalan;
d.mengusahakan menyediakan tempat sampah/bak sampah dan meletakkannya di pekarangan bagian depan yang mudah dilihat dan diangkut oleh petugas kebersihan;
e.mengusahakan membuang benda yang berpotensi menimbulkan bau dan/atau penyakit ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
f.mengusahakan agar tidak terdapat genangan air yang terbuka di pekarangan rumah dan tempat-tempat yang berpotensi terjadi genangan air; dan
g.memelihara saluran pembuangan air limbah rumah tangga dan air hujan.

Pasal 8

(1)Untuk mewujudkan kebersihan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b,setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. a.menjaga kebersihan fasilitas umum serta sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum;
2. b.memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas umum dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan fasilitas umum;
3. c.menjaga dan merawat tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan yang penempatannya dilakukan secara teratur;
4. d.menyediakan tempat sampah sendiri bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha selaku pedagang/penjual makanan di lingkungan fasilitas umum;
5. e.menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik guna memenuhi baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik agar tidak terjadi penyumbatan saluran pembuangan;dan
7. g.menjaga kebersihan saluran drainase.
(2)Setiap orang yang akan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Pejabat yang berwenang.

Pasal 9

(1)Dalam upaya menciptakan dan menjaga kebersihan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, setiap orang dilarang:
1. a.merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada dinding bangunan gedung atau bangun-bangunan atau sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum serta pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas umum tanpa izin;
2. b.menghilangkan, merusak, mengotori atau membuat tidak berfungsinya tempat sampah yang berada di lingkungan fasilitas umum;
3. c.menggunakan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagai TPS;
4. d.membangun atau mendirikan bangunan gedung atau bangun-banguna di lahan kosong yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang dan tidak memiliki izin; dan/atau
5. e.membuang air besar (hajat besar) dan/atau membuang air kecil (hajat kecil) di sembarang tempat.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Untuk mewujudkan kebersihan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:

a.menjaga kebersihan fasilitas sosial;
b.menjaga tempat pembuangan sampah yang penempatannya dilakukan secara teratur;
c.menyediakan tempat sampah sendiri bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha selaku pedagang/penjual makanan dilingkungan fasilitas sosial;
d.memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas sosial dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan tersebut;
e.memelihara kebersihan halaman sekitar fasilitas sosial, termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan;
f.memelihara pagar halaman dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
g.memelihara atau memotong rumput antara batas halaman fasilitas sosial;
h.menjaga alat-alat kebersihan yang sudah disediakan;
i.memelihara taman atau ruang terbuka yang berada dilingkungan fasilitas sosial;
j.menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik guna memenuhi baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik agar tidak terjadi penyumbatan saluran pembuangan;dan
l.menjaga kebersihan saluran drainase yang berada di sekitar lingkungan fasilitas sosial.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014