Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2018
- Nomor
- 63
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat
Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat
menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat;
3874) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 te n tang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5679);
11 . Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Norn.or 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat; MEMUTUSKAN: PERATURAN KEKAYAAN LINGKUN GAN BARAT. BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA PENYELENGGARAN NEGARA DI PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
11 . Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara ke pada publik.
BAB Il WAJIB LAPOR
BAB IL
J. Pejabat Di Lingkungan Sadan Usaha Milik Daerah, Badan Pelayanan Umum Daerah dan Perusahan Daerah. BAB III PENYAM PAIAN LHKPN
BAB III
Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 kepada KPK yaitu pada saat:
atau;
J. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
BAB IV PENGELOLA LHKPN
BAB IV
d . Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Pesisir Barat sebagai Admin Instansi.
b . Administrator bertugas untuk: 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun; 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dima.ksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e- LHKPN; 3) Mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Kabupaten Pesisir Barat untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; 4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.
a . Membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN;
BABV SANKSI
Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. BAB V l TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
BAB V
BAB VTI KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Supati ini mula i berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengeta h uinya, pcngundangan Peraluran Supati ini dengan dalam Serita Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Ditetapkan di Krui memerin tahkan penempatannya pada tanggal tG N'wrmW 2018 BUPATI PESISIR BARAT, Dto. AGUS ISTIQLAL Diundangkan di Krui pada tanggal lG \\l~ber 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, Dto. AZHARI SERITA DAERAH KASUPATEN PESISJR BARAT TAHUN 2018 NOMOR G3 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA .....:::--::~ , ... ~~A BAGIAN HUKUM PESISIR BARAT 'I \- : r---=a;. 1 , ~ ' ~ ---- _KASTO LANI B,SH.MP -=-=-= NIP. 19740526 200212 1 002
Membuka PDF…