DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2018

Nomor: 63
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne yang mengamanatkan bahwa dalam waktu selambat-larnbatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggaraan Negara harus rne1aporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan lerhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
b.bahwa untuk rnendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk rnelaporkan kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hun1f b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk [ndonesia Nomor 3874) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 te n tang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemb~ran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Pera tu ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Perneriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
10.Peratu.ran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Ba rat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Barat nomor 11 tahun 2017 ten tang perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Barat nomor 23 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah kabupaten Pesisir Barat tahun 2017 Nomor 11, Tarnbahan Lembaran daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35); 11 . Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Norn.or 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat; MEMUTUSKAN: PERATURAN KEKAYAAN LINGKUN GAN BARAT. BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA PENYELENGGARAN NEGARA DI PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang menalankan fungsi Eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya di sebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Unda n g-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ten tang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara untuk: selanjutnya disebut dengan .LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya ten tang uraian dan rincian informasi mengenai H arta Kekayaan, data pribadi, tennasuk penghasilan, pengeluaran da n data lainnya atau Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
7.e-LHKPN ad alah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8.Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.
9.Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkordinasikan LHKPN.
10.Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 11 . Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara ke pada publik.
12.Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati/Pejabat yang mewakili untuk mengelola aplik asi e-LHKPN di Lingkungan Kabupaten Pesisir Barat.
13.Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditu njuk oleh instansi untuk mengelola a plikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja.

BAB IL

WAJIB LAPOR

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara d i Lingkungan Pemerintahan Kabu pa ten Pesisir Barat yang wajib menyampaikan LHKPN:
1. a.Bupati Pesisir Barat;
2. b.Wakil Bupati Pesisir Barat;
3. c.Pejabat Struktural Eselon II, dan III;
4. d.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. e.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
6. f.Pejabat Fungsional Auditor Madya dan Utama;
7. g.Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah;
8. h.Pengelola Unit Layanan Pengad aan;
  1. 1.Pejabat yang mengeluarkan perizinan; J. Pejabat Di Lingkungan Sadan Usaha Milik Daerah, Badan Pelayanan Umum Daerah dan Perusahan Daerah.

BAB III

PENYAM PAIAN LHKPN

Pasal 3

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 kepada KPK yaitu pada saat:

a.Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
b.Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah akhirnya masajabatan atau pensiun; atau
c.Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

(1)Penyampaian LHKPN selama Penyelenggaran Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekaJi atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggaJ 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu (1) disampaikan dalam jangka waktu paJing lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

(1)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
1. a.MelaJui aplikasi e-LHKPN pada website www.elhkpn.kpk.go.id ; atau;
2. b.Mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian di.kirirnkan
3. c.melaJui email elhkpn@kpk.qo.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) daJam bentuk file excel yang telah disimpan daJam media penyimpanan data. Formulir LHKPN format excel tersebut dapat diunduh melalui ala.mat website www. kpk. go. id/ layanan-publik/ lhkpn.
(2)Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
1. a.Nama;
2. b.Jabatan;
3. c.Tnstansi;
4. d.Tempat dan Tanggal Lahir;
5. e.Alarnat;
6. f.ldentitas Istri atau Suami;
7. g.ldentitas Anak;
8. h.Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
  1. 1.Besarnya penghasilan dan pengeluaran; J. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
9. k.Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
  1. 1.Surat Pemyataan.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

(1)Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN
(2)Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( l) terdiri dari:
1. a.Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat~
2. b.Wakil Koordinator I LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Pesisir Barat;
3. c.Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat; d . Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Pesisir Barat sebagai Admin Instansi.
(3)Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam ha! monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan yang dimilikinya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam alamat website www.elhkpn.kpk.qo.id. b . Administrator bertugas untuk: 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun; 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dima.ksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e- LHKPN; 3) Mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Kabupaten Pesisir Barat untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; 4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.

Pasal 7

(1)Pengelolaan Aplikasi e-LHKPN pada Perangkat Daerah akan di- kelola oleh Kelompok Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e- LHKPN d i Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
(2)Kelompok Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) bertugas: a . Membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN;
1. b.Membuat / Update daftar wajib lapor;
2. c.Melakukan pendampingan pengisian/ e-filling;
3. d.Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
(3)Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat. BABV SANKSI

Pasal 8

Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

l TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

(1)Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 terlebih dahulu meJalui proses sebagai berikut:
1. a.diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 {satu) bulan;
2. b.jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
3. c.Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 9 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 201 O ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(2)Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati. BAB VTI

Pasal 10

Peraturan Supati ini mula i berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengeta h uinya, pcngundangan Peraluran Supati ini dengan dalam Serita Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Ditetapkan di Krui memerin tahkan penempatannya pada tanggal tG N'wrmW 2018 BUPATI PESISIR BARAT, Dto. AGUS ISTIQLAL Diundangkan di Krui pada tanggal lG \\l~ber 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, Dto. AZHARI SERITA DAERAH KASUPATEN PESISJR BARAT TAHUN 2018 NOMOR G3 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA .....:::--::~ , ... ~~A BAGIAN HUKUM PESISIR BARAT 'I \- : r---=a;. 1 , ~ ' ~ ---- _KASTO LANI B,SH.MP -=-=-= NIP. 19740526 200212 1 002

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…