DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 65 Tahun 2021

Nomor: 65
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Penetapan Dan Penegasan Batas Pekon Pekon Mon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Pekon Mon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364); https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79); https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
8.Peraturam Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON PEKON MON KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat.
3.Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
4.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
5.Batas adalah tanda pemisah antara Pekon yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6.Batas Pekon adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Pekon yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti iggir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7.Penegasan batas Pekon adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Pekon yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
8.Penetapan batas Pekon adalah peta yang menyajikan batas pekon hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9.Peta batas Pekon adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
10.Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11.Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
12.Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan batas Pekon Pekon Mon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Pekon yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

BAB III

BATAS

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan batas Pekon Pekon Mon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dimulai dari :

a.TK 368 dengan Koordinat 5˚ 27' 17.598" LS dan 104˚ 7' 49.390" BT yang merupakan titik simpul Pekon Pekon Mon dengan Pekon Sumber Agung dan Pekon Suka Negara Kecamatan Ngambur;
b.TK 369 dengan Koordinat 5˚ 26' 59.206" LS dan 104˚ 7' 54.245" BT, TK 370 dengan Koordinat 5˚ 26' 53.549" LS dan 104˚ 7' 49.124" BT, TK 371 dengan Koordinat 5˚ 26' 42.502" LS dan 104˚ 7' 46.480" BT, yang merupakan titik batas Pekon Pekon Mon dengan Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur;
c.TK 350 dengan Koordinat 5˚ 26' 33.537" LS dan 104˚ 7' 47.796" BT yang merupakan titik simpul Pekon Pekon Mon dengan Pekon Muara Tembulih dan Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur;
d.TK 351 dengan Koordinat 5˚ 26' 23.062" LS dan 104˚ 7' 51.567" BT, TK 352 dengan Koordinat 5˚ 26' 18.202" LS dan 104˚ 8' 12.716" BT, TK 353 dengan Koordinat 5˚ 25' 54.688" LS dan 104˚ 8' 51.702" BT, TK 354 dengan Koordinat 5˚ 26' 14.034" LS dan 104˚ 8' 56.565" BT, TK 355 dengan Koordinat 5˚ 25' 56.181" LS dan 104˚ 9' 2.482" BT, yang merupakan titik batas Pekon Pekon Mon dengan Pekon Negeri Rtu Ngambur Kecamatan Ngambur;
e.TK 356 dengan Koordinat 5˚ 25' 34.915" LS dan 104˚ 9' 16.260" BT yang merupakan titik Simpul Pekon Pekon Mon dengan Pekon Negeri Ratu Ngambur dan Pekon Bumi Ratu Kecamatan Ngambur;
f.TK 372 dengan Koordinat 5˚ 25' 40.101" LS dan 104˚ 9' 20.723" BT, TK 373 dengan Koordinat 5˚ 25' 29.386" LS dan 104˚ 9' 37.720" BT, TK 374 dengan Koordinat 5˚ 25' 17.104" LS dan 104˚ 10' 0.896" BT, TK 375 dengan Koordinat 5˚ 24' 44.994" LS dan 104˚ 10' 16.405" BT, TK 376 dengan Koordinat 5˚ 24' 28.606" LS dan 104˚ 9' 51.983" BT, TK 377 dengan Koordinat 5˚ 24' 16.246" LS dan 104˚ 9' 45.054" BT, TK 378 dengan Koordinat 5˚ 20' 59.204" LS dan 104˚ 13' 45.986" BT, yang merupakan titik batas Pekon Pekon Mon dengan Pekon Bumi Ratu Kecamatan Ngambur;
g.TK 379 dengan Koordinat 5˚ 18' 23.305" LS dan 104˚ 16' 29.505" BT, yang merupakan titik simpul Pekon Pekon Mon dengan Pekon Bumi Ratu Kecamatan Ngambur dan Kabupaten Lampung Barat;
h.TK 391 dengan Koordinat 5˚ 18' 49.807" LS dan 104˚ 16' 45.951" BT, yang merupakan titik simpul Pekon Pekon Mon dengan Pekon Suka Banjar Kecamatan Ngambur dan Kabupaten Lampung Barat; https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
i.TK 390 dengan Koordinat 5˚ 22' 17.155" LS dan 104˚ 14' 2.262" BT, TK 389 dengan Koordinat 5˚ 23' 5.125" LS dan 104˚ 12' 34.888" BT, TK 388 dengan Koordinat 5˚ 24' 18.867" LS dan 104˚ 11' 48.355" BT, TK 387 dengan Koordinat 5˚ 26' 21.306" LS dan 104˚ 10' 16.084" BT, yang merupakan titik batas Pekon Pekon Mon dengan Pekon Suka Banjar Kecamatan Ngambur;
j.TK 386 dengan Koordinat 5˚ 26' 50.649" LS dan 104˚ 9' 45.383" BT, yang merupakan titik simpul Pekon Pekon Mon dengan Pekon Suka Banjar dan Pekon Suka Negara Kecamatan Ngambur;
k.TK 385 dengan Koordinat 5˚ 27' 17.711" LS dan 104˚ 9' 14.313" BT, TK 384 dengan Koordinat 5˚ 26' 57.161" LS dan 104˚ 8' 45.171" BT, TK 383 dengan Koordinat 5˚ 27' 27.772" LS dan 104˚ 8' 34.402" BT, TK 382 dengan Koordinat 5˚ 27' 34.788" LS dan 104˚ 8' 32.049" BT, TK 381 dengan Koordinat 5˚ 27' 33.727" LS dan 104˚ 8' 23.710 BT, TK 380 dengan Koordinat 5˚ 27' 22.703" LS dan 104˚ 7' 32.371" BT, yang merupakan titik batas Pekon Pekon Mon dengan Pekon Suka Negara Kecamatan Ngambur.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama pekon, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Pekon dan Koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Ditetapkan di Krui pada tanggal 22 November 2021 BUPATI PESISIR BARAT, ttd AGUS ISTIQLAL Diundangkan di Krui pada tanggal 22 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, ttd N. LINGGA KUSUMA BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021 NOMOR 277 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM KABUPATEN PESISIR BARAT, EDWIN KASTOLANI B,SH.MP NIP. 19740526 200212 1 002 https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR : 65 TAHUN 2021 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON PEKON MON KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM KABUPATEN PESISIR BARAT, EDWIN KASTOLANI B,SH.MP NIP. 19740526 200212 1 002 PETA BATAS PEKON PEKON MON KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG BUPATI PESISIR BARAT, ttd AGUS ISTIQLAL

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 65 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN

Pasal 2

BATAS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN

Pasal 2

BATAS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016