DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Standar Biaya Tim Pengolah Data Indeks Ratio Gini Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini y ang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur peny elenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Da«ah Otonom . 4 . Pemerintahan Daerah adalah peny elenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwaktlan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repbulik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah unit kerja pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang pengendalian.
6.Sadan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan Undang-Undang ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik yang dimaksud adalah Sadan Pusat Statistik Lampung Barat.
7.Tim Pelaksana Pengolah Data adalah tenaga profesional yang mengolah data dalam melaksanakan Kegiatan Penyusunan Indeks Rasio Gini Kabupaten Pesisir Barat yang berkedudukan di Badan Pusat Statistik Lampung Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Biaya dimaksud merupakan acuan dalam pemberian honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Indeks Rasio Gini Kabupaten Pesisir Barat. NO JENIS KEGIATAN PERINCIAN SATUAN DARGA KEGIATA SATUAN I 1 3 -I J 1 Honorarium Tim PengoJah Data - Ketua BPS Orang / Bulan 650,000 - Sek,rc;taris BPS Orang / Bulan 500.000 - Anggota BPS Orang / Bulan 500,000

BAB ILL

BESARAN HONORARIUM PasaJ 3 Standar biaya honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Indeks Rasio Gini Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku selama Kegiatan Penyusunan Indeks Rasio Gini Kabupaten Pesisir Barat;

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya , m,emerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Diundangkan di Krui pada tanggal S Jo.rua, ; 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, Dto. AZHARI Ditetapkan di Krui pada tanggal '-f Jaf)\.(lr 1• 2018 BUPATI PESISIR BARAT, Dto. AGUS ISTIQLAL BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR r

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…