Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2021
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Ringkasan
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
1447);
314);
499);
https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BAB II
BAB I : Pendahuluan BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III : Gambaran Umum Keuangan Daerah BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BAB IX : Penutup
https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BAB III
https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Ditetapkan di Krui pada tanggal 25 Oktober 2021 BUPATI PESISIR BARAT, ttd AGUS ISTIQLAL Diundangkan di Krui pada tanggal 25 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, ttd N. LINGGA KUSUMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021 NOMOR 7 24 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 06/1218/PSB/2021 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM KABUPATEN PESISIR BARAT, EDWIN KASTOLANI B,SH.MP NIP. 19740526 200212 1 002 https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 I. UMUM Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis melalui rangkaian proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Pusat dan daerah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah strategis itu kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa tujuan dari sistem Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Lebih lanjut, merujuk Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perenanaan Pembangunan Nasional, oleh sebab itu pemerintah daerah kemudian menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk pembangunan 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, penyusunan RPJMD Kabupaten https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT Pesisir Barat Tahun 2021-2026 merupakan tahap ke-2 (tahap akhir) pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, serta menjadi momentum strategis untuk memantapkan dan mewujudkan pencapaian visi RPJPD yaitu Pesisir Barat Madani dan Sejahtera. Dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 selanjutnya akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, serta menjadi salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala daerah dan kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…