DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak harus dilaksanakan guna melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi sehingga terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi anak dengan membentuk kabupaten layak anak;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat khususnya anak-anak, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk mengatur tentang pembentukan kabupaten layak anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 814);
12.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir barat.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir barat.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perempuan dan anak.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perlindungan ibu dan anak sesuai dengan https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijaksanaan dalam hal perlindungan ibu dan anak.
7.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
8.Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
9.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, progam, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan pemerintah kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
11.Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
14.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15.Wali adalah orang orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan fungsi orang tua.
16.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ke tiga.
17.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.
18.Desa/ Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah Pembangunan Desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19.Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah Pembangunan Kecamatan yang menyatukan Komitmen dan Sumber Daya Peerintah Kecamatan yang melibatkan Masyarakat dan Dunia usaha yang berada d Kecamatan dalam Rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan sccara sadar dan berkelanjutan.
20.Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
21.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Rumah Sakit, Laboratorium Klini yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
22.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
23.Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan yang salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindakan kekerasan.
24.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan /atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
25.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, progam, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan forum anak.

Pasal 2

Asas pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

a.Non diskriminasi;
b.Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c.Hak untuk hidup;
d.Kelangsungan hidup, perkembangan;dan
e.Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Persiapan;
b.Perencanaan; https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
c.Pelaksanaan;
d.Pemantauan;
e.Evaluasi;
f.Pelaporan;
g.Pendanaan;dan
h.Sanksi administratif

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud penyelenggaraan KLA adalah sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.
(2)Tujuan Penyelenggaraan KLA adalah:
1. a.mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. b.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;dan
3. c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:

a.Penetapan kebijakan dasar KLA; https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
b.Pembentukan gugus tugas KLA;dan
c.Pengumpulan data dasar.

Pasal 6

(1)Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi:
1. a.Percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran, pemberian kutipan akta kelahiran dan kartu identitas anak dengan batasan umur dari 0 sampai dengan 17 tahun;
2. b.Layanan Informasi Layak Anak;
3. c.Pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak; dan
4. d.Pembentukan forum anak.
(2)Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
1. a.Pencegahan perkawinan anak di bawah umur;
2. b.Pembentukan lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
3. c.Peraturan/kebijakan daerah terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif (LPA);
4. d.Peraturan/kebijakan daerah terkait dengan ruang bermain ramah anak; dan
5. e.Peraturan/kebijakan daerah terkait dengan progam rute aman selamat sekolah (RASS).
(3)Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:
1. a.Peraturan/kebijakan daerah tentang persalinan di fasilitas kesehatan;
2. b.Tersedia kebijakan/peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi buruk, gizi kurang , gizi lebih, pendek, dan kurus;
3. c.Kebijakan /peraturan daerah tentang inisiasi menyusu dini (IMD) ASI eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat mulai usia 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih; https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
4. d.Peraturan /kebijakan daerah tentang fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
5. e.Peraturan/kebijakan daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum; dan
6. f.Peraturan /kebijakan daerah tentang penyediaan kawasan tanpa rokok.
(4)Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi:
1. a.Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini holistic integrative (PAUD-HI);
2. b.Penyelenggaraan progam belajar 12 tahun;
3. c.Penyelenggaraan sekolah ramah anak;
4. d.Penyelenggaraan sekolah inklusi; dan
5. e.Kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak.
(5)Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi:
1. a.Peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban kekerasan;
2. b.Peraturan tentang pencegahan dan penanganan pekerja anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA);
3. c.Peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
4. d.Peraturan /kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi;
5. e.Peraturan tentang pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS;
6. f.Peraturan /kebijakan daerah tentang penanganan anak korban bencana;
7. g.Peraturan/kebijakan daerah tentang anak korban konflik;
8. h.Peraturan/kebijakan daerah tentang anak penyandang disabilitas.
9. i.Peraturan/kebijakan daerah tentang perlindungan anak kelompok minoritas, terisolasi dan kasus adat; https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
10. j.Peraturan / kebijakan daerah terkait dengan perlindungan anak berhadapan dengan hukum (ABH);dan
11. k.Peraturan/kebijakan daerah terkait dengan perlindungan anak korban jaringan terorisme.

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang beranggotakan:
1. a.perwakilan OPD yang membidangi urusan anak;
2. b.unsur masyarakat;
3. c.media massa;
4. d.dunia usaha; dan
5. e.perwakilan anak.
(3)Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam penyelenggaraan KLA.
(4)Tugas pokok gugus Tugas KLA adalah:
1. a.mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
2. b.mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. c.mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dala rangka penyelenggaran KLA;
4. d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
5. e.membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
1. a.Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, progam dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak.
2. b.Melaksanakan kebijakan, progam dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT
3. c.Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA ditingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa.
(6)Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 8

(1)Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di daerah, sekurang- kurangnya data yang dijabatkan berdasarkan indikator KLA.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari OPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
(3)Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
1. a.menetapkan kebijakan;
2. b.menentukan fokus progam;
3. c.menyusun kegiatan prioritas;
4. d.melihat sebaran progam/kegiatan anak lintas OPD terkait;dan
5. e.menentukan lokasi percontohan.

Pasal 9

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan:

a.penilaian mandiri KLA;
b.penyusunan RAD KLA;dan
c.mengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Pembangunana Jangka Menengah Daerah. https://jdih.pesisirbaratkab.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…