DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kabupalen Pesisir Ba.rat memiliki sumber daya pcrikanan yang sangat berlimp.,c.h dan potensial untuk dimanlaatkan guna kesejahceraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat;
b.bahwa jum.Jah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan di kabupaten Pes1sir Barat relacif banyak; c . bi:jhwa dengan sumbcr daya yang sangal berlimpah dan potensial, perlu dipungut Retribusi lzin Usaha Perikanan yang merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna memb1ayai penyelenggaraan pemerinlahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dtmaksud dalam huruf a , huruf b dai1 huruf c di atas, maka dipandang perlu memben tuk Peraturan Bupati tenrang Retribusi l zin Usaha Perikanan
i.Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 5;
1. 2.Undang - Undang Nomor 8 Tahur! 1981 tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Rcpublik Indon esia Tahun 1990 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 34 19);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5.Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana ctiubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atat. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 7 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8.Undang - Undang Nomor 3 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9 . Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
11.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik fndonesia Nomor 5587, sebagaimana telah cliubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikan.an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesja Nomor 4230);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagia.n Urusan Pemeri.ntah antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2 006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 5 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1667);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Serita Daerah;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 lentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5161);
20.Peraturan Menteri Kela.utan dan Perikanan Nomor PER12/MEN/2007 Tahun 2007 tentang Perizinan usaha pembudidayaan ilcan;
21.Peraturan Menteri Kelautan PER.14/MEN/2011 Tahun Perikanan Tangkap; dan Perikanan Nomor 2009 tentang Usaha

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI IZJN USAHA PERIKANAN BABI KETENTUAN UMUM Pasal l Dal&nl Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Barat.
4.Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi , produksi dan pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada diperairan.
9.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi balk merupa.kan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11.Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyi.mpan, mendinginkan at.au mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
12.Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia acau Badan Hukum Indonesia.
13.Usaha Penangkapan lkan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
14.Usaha pembudidayaan ikan adaJah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan / atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyi.mpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
15.Kapal perikanan adalah kapal, perahu, alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16.Perizinan tenentu adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17.Surat Keterangan Asal selanjutnya disingkat SKA adalah Surat Keterangan Asal Daerah fkan yang akan dikirim baik antar Provinsi, pulau maupun eksport dengan mencantumkan jenis, jumlah, pemilik dan tujuan pengiriman ikan .
18.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi .
19.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari Pemerintah Daerah.
20.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin terten tu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk k.epentingan orang pribadi atau badan. 21.,tSurat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar Penghitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang- undangan Retribusi Daerah. 22../Surat Setoran Retribus1 Daerah, yang sclanjutnya disingkat SSRO, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan den gan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melaJw tempal pembayaran yang d itunjuk oleh Bupati. 23J Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah re tribusi yang terutang. 24 ✓ Sural Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Ta.mbahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKDRKBT, adalah Surat Keputusan yang Menemukan Tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi Karena JumJah Kredit Retribusi Lebih Besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
26.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi Ad.ministrasi berupa bunga dan/atau denda.
27.Surat Keputusan Keberatan adalah surat kepulusan atas keberatan terhadap SKRD a tau dokumen lain yang dipersa.makan, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28.Tindak Pidana adalah merupa.kan suatu dasar yang pokok dalaro me.njatuhi Pidana pada orang yang tela.h melakukan perbuatan Pidana atas dasar perbuatan pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan, tapi sebelum itu mengenai larangan dan diartcarooya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan Pidananya sendiri.
29.Kas Dacrah adalah kas daerah Kabupaten Pesisir Barat. BABII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Paaal2 Dengan nama Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pcmbayaran atas pemberian lzin Usaha Perikanan. Pual3 1) Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah kegiatan usaha perikanan yang tidak memerlukan izin usaha perikanan sesuai dengan Peraturan Penmdang-undangan yang berlaku. Paaa.l 4 1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izm usaha perikanan. 2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib retribusi.

BAB III

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin usaha perikanan digolongkan sebagai jenis Retribusi Perizinan Tertenru. BABV PRINSIP DAN SASA.R.AN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGOUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan j asa dihitung berdasarkan Jenis Kegiatan, volume kegiatan, luas areal pembudidayaan ikan dan jumlah produksi.

Pasal 7

1) Prinsip dan Sasa.ran dalam penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian at.au seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang diberikan. 2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana d.imaksud pada ayat

(1)meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dan pemberian izin tersebut. Paaa.18 1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonom.ian. 1) Besarnya retribusi iz:in usaha perikanan untuk kegiatan budidaya pembesaran ikan adalah sebagai berikut
1. a.tamba.k intensif =Rp. 3.000.000,-/ha /th
2. b.tam ba.k tradisional =Rp. 50.000,-/kolarn/th C. kolam tanpa konstruk:si =Rp. 50.000,-/ kolam/th
3. d.kolam konsouksi beton =Rp. 100.000,-/ kolam/th
4. e.keramba =Rp. 5 0. 000, -/ keram ba / th [. lainnya -Rp. 50.000,-/unit usaha 2) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan perdagangan ikan adalah sebagai berikut:
5. a.Pengumpul ikan
6. b.Pen gumpul udang
7. c.Pengumpul Lobster = Rp. 50, -/ kg/pengiriman = Rp. 150,- / Kg /pengiriman = Rp. 2.000,-/Kg /pengiriman BABVIII MASA RETRIBUSI Pasalll Masa retribusi adalah jangka waktu yang Jamanya I (satu) tahun

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

1) Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipe-rsamakan. 2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon clan kartu langganan. BABX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. 2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (l} diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. BABXI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14 1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan •retribusi terutang dengan men erbitkan SKRD atau dokumen Lain yang dipersa.makan. 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang diper samakan. 3) Dokumen lain yang diperssmakan sebagairoaoa dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupoo, dan kartu langganan. 4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana climaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XII

PENENTUAB PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBA.YARAN, ANGSURAN DAN PENUIIDAAN PEMBAYARAN PasallS

Pasal 16

1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (funa belas) hari sejak clitcrbitkannya SKRD atau dokumen Jain yang dipersaroakan 1) Penagiban retribusi terutang yang tidak atau lrurang bayar dilalrukan dengan menggunakan STRD. 2) Penagihan retri bu si terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didahului dengan sural teguran. 3) Pengeluaran surat tcguran/peringata.n/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan rctribusi dikeluarkan selelah 7 (tujuh) hari seJak tanggal jatuh tempo pembayaran. 4J Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringata.n/surat lain yang sejenis diterima oleh subyek retribusi, subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. 5) Surat teguran/suraL peringatan/surar lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada 1:1yat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PEMAGI.IIAN Paaal 17

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada wakrunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 19

1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen Jain yang dipersamakan dan SKRDLB. 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tangga l SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjnkkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat clipenuhi karena keadaan diluar kelruasaannya. 4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekua eaan Wajib Retribusi. 5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Paaal 20 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan d iterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 2) Ketentuan sebagairoana dimaksu d pada ayat (1) adalah untuk me m berikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang d iajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati. 3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa men erima seluruhnya atau seba.gian, men olak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. 4) Apabila jangka waktu sebagaimana diroaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diaju.kan tersebut dianggap dikabulkan. Paaal 21 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. BABXV PENGEIIBALIAB KELEBlHAB PEMBAYARA.N Pasal 22 1) Atas kelebihan peinbayaran retribusi, Wajib Re tribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati. 2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada a yat( l)ha.rus memberikan keputusan . 3) Apabila jangka wakcu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bu pati tidak memberikan suatu kepurusan, perroohon an pengembalian keleb1han retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB hams ditcrbitkan dalam jangka wakru paling lama I (satu) bulan. 4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan unru.k melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 5) Pcn gembaliao kelebihan pembayaran retribu si sebagaimana d iroa ksud pada ayat( l) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 6) J ika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi.kan imbalan bunga sebesar 2% (dua pcrsen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebih.an retribusi. 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. 2) Pengurangan, kennganan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat ctiberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain pengangkutan , korban bencana alam, evakuasi dan pelayanan sosial lainnya. 1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaia n k:inerja tertentu. 2) Pemberian insentif se bagaimana dimaksud pada ayat (1) clitetapknn melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . BABXVIIl PENGHAPtJSAN PIUTANG RETRIBtJSI YANG KEDALUWARSA

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGtJTAN Paaal 24

Pasal 25

1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melam paui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribus1. 2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). tertangguh apabila:

a.diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; dan
b.ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. 3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebu c. 4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerin tah Daerah. 5) Penga.lruan utang retribusi sccara tidak langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Rctribusi.

Pasal 26

1) Piutang Retribusi yang tidak mungk:in ditagih lagi karena ha.le untuk melakukan penagihan sudah kcdaluwarsa cl.a.pat dihapuskan. 2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah keda.luwarsa sebagairnana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kabupalen Pesisir Ba.rat memiliki sumber daya pcrikanan yang sangat berlimp.,c.h dan potensial untuk dimanlaatkan guna kesejahceraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat;
b.bahwa jum.Jah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan di kabupaten Pes1sir Barat relacif banyak; c . bi:jhwa dengan sumbcr daya yang sangal berlimpah dan potensial, perlu dipungut Retribusi lzin Usaha Perikanan yang merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna memb1ayai penyelenggaraan pemerinlahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dtmaksud dalam huruf a , huruf b dai1 huruf c di atas, maka dipandang perlu memben tuk Peraturan Bupati tenrang Retribusi l zin Usaha Perikanan
i.Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 5;
1. 2.Undang - Undang Nomor 8 Tahur! 1981 tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Rcpublik Indon esia Tahun 1990 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 34 19);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5.Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana ctiubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atat. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 7 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8.Undang - Undang Nomor 3 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9 . Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
11.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik fndonesia Nomor 5587, sebagaimana telah cliubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikan.an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesja Nomor 4230);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagia.n Urusan Pemeri.ntah antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2 006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 5 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1667);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Serita Daerah;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 lentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5161);
20.Peraturan Menteri Kela.utan dan Perikanan Nomor PER12/MEN/2007 Tahun 2007 tentang Perizinan usaha pembudidayaan ilcan;
21.Peraturan Menteri Kelautan PER.14/MEN/2011 Tahun Perikanan Tangkap; dan Perikanan Nomor 2009 tentang Usaha

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI IZJN USAHA PERIKANAN BABI KETENTUAN UMUM Pasal l Dal&nl Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Barat.
4.Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi , produksi dan pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada diperairan.
9.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi balk merupa.kan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11.Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyi.mpan, mendinginkan at.au mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
12.Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia acau Badan Hukum Indonesia.
13.Usaha Penangkapan lkan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
14.Usaha pembudidayaan ikan adaJah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan / atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyi.mpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
15.Kapal perikanan adalah kapal, perahu, alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16.Perizinan tenentu adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17.Surat Keterangan Asal selanjutnya disingkat SKA adalah Surat Keterangan Asal Daerah fkan yang akan dikirim baik antar Provinsi, pulau maupun eksport dengan mencantumkan jenis, jumlah, pemilik dan tujuan pengiriman ikan .
18.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi .
19.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari Pemerintah Daerah.
20.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin terten tu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk k.epentingan orang pribadi atau badan. 21.,tSurat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar Penghitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang- undangan Retribusi Daerah. 22../Surat Setoran Retribus1 Daerah, yang sclanjutnya disingkat SSRO, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan den gan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melaJw tempal pembayaran yang d itunjuk oleh Bupati. 23J Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah re tribusi yang terutang. 24 ✓ Sural Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Ta.mbahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKDRKBT, adalah Surat Keputusan yang Menemukan Tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi Karena JumJah Kredit Retribusi Lebih Besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
26.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi Ad.ministrasi berupa bunga dan/atau denda.
27.Surat Keputusan Keberatan adalah surat kepulusan atas keberatan terhadap SKRD a tau dokumen lain yang dipersa.makan, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28.Tindak Pidana adalah merupa.kan suatu dasar yang pokok dalaro me.njatuhi Pidana pada orang yang tela.h melakukan perbuatan Pidana atas dasar perbuatan pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan, tapi sebelum itu mengenai larangan dan diartcarooya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan Pidananya sendiri.
29.Kas Dacrah adalah kas daerah Kabupaten Pesisir Barat. BABII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Paaal2 Dengan nama Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pcmbayaran atas pemberian lzin Usaha Perikanan. Pual3 1) Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah kegiatan usaha perikanan yang tidak memerlukan izin usaha perikanan sesuai dengan Peraturan Penmdang-undangan yang berlaku. Paaa.l 4 1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izm usaha perikanan. 2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib retribusi.

BAB III

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin usaha perikanan digolongkan sebagai jenis Retribusi Perizinan Tertenru. BABV PRINSIP DAN SASA.R.AN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGOUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan j asa dihitung berdasarkan Jenis Kegiatan, volume kegiatan, luas areal pembudidayaan ikan dan jumlah produksi.

Pasal 7

(1)meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dan pemberian izin tersebut. Paaa.18 1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonom.ian. 1) Besarnya retribusi iz:in usaha perikanan untuk kegiatan budidaya pembesaran ikan adalah sebagai berikut
1. a.tamba.k intensif =Rp. 3.000.000,-/ha /th
2. b.tam ba.k tradisional =Rp. 50.000,-/kolarn/th C. kolam tanpa konstruk:si =Rp. 50.000,-/ kolam/th
3. d.kolam konsouksi beton =Rp. 100.000,-/ kolam/th
4. e.keramba =Rp. 5 0. 000, -/ keram ba / th [. lainnya -Rp. 50.000,-/unit usaha 2) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan perdagangan ikan adalah sebagai berikut:
5. a.Pengumpul ikan
6. b.Pen gumpul udang
7. c.Pengumpul Lobster = Rp. 50, -/ kg/pengiriman = Rp. 150,- / Kg /pengiriman = Rp. 2.000,-/Kg /pengiriman BABVIII MASA RETRIBUSI Pasalll Masa retribusi adalah jangka waktu yang Jamanya I (satu) tahun

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Pasal 13

BAB XII

PENENTUAB PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBA.YARAN, ANGSURAN DAN PENUIIDAAN PEMBAYARAN PasallS

Pasal 16

BAB XIII

PEMAGI.IIAN Paaal 17

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada wakrunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 19

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGtJTAN Paaal 24

Pasal 25

a.diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; dan
b.ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. 3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebu c. 4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerin tah Daerah. 5) Penga.lruan utang retribusi sccara tidak langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Rctribusi.