DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan No. 04 Tahun 2014

Nomor: 04
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 169

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 . Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) Jo Undang–Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Pesisir Selata.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
7.Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman adalah Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
8.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
9.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan.
10.Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan.
11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
12.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
13.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
14.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
15.Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. 4
16.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
17.Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan.
18.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.
19.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
20.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
(2)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman;
4. d.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. e.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga;
6. f.Dinas Koperasi , UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
7. g.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. h.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. i.Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika;
10. j.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
11. k.Dinas Kelautan dan Perikanan;
12. l.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
13. m.Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan,
14. n.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB III

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 3

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. 5
(2)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan dan Kebudayaan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. a.p erumusan Kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
4. d.pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan,
5. e.pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang-bidang yang terdiri dari 5 (Lima) bidang yaitu :
  1. 1.Bidang Pendidikan Dasar, membawahi : a) Seksi Tenaga Teknis Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; b) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar; c) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama.
  2. 2.Bidang Pendidikan Menengah, membawahi : a) Seksi Tenaga Teknis Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; b) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Atas; c) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan; 6
  3. 3.Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahi : a) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar; b) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; c) Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Asset.
  4. 4.Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Informal dan Non Formal, membawahi : a) Seksi Keaksaraan; b) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan; c) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
  5. 5.Bidang Kebudayaan, membawahi : a) Seksi Adat dan Budaya Tradisional Daerah; b) Seksi Seni dan Film; c) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan d Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
4. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(4)Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(5)Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 7

BAB IV

DINAS KESEHATAN

Pasal 8

(1)Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kesehatan.
(2)Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1)Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. a.P erumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan ;
2. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kesehatan;
4. d.Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ;dan
5. e.Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
  1. 1.Bidang Pelayanan Kesehatan, Sarana dan Prasarana, membawahi: a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus; b) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak,Keluarga Berencana dan Gizi; c) Seksi Sarana dan Prasarana. 8
  2. 2.Bidang Pengendalian Penyakit dan Bencana, membawahi : a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; b) Seksi Penyehatan Lingkungan; c) Seksi Surveilance dan Penanggulangan Masalah Akibat Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah.
  3. 4.Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi: a) Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan; b) Seksi Sistim Informasi Kesehatan (SIK), Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan; c) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Bahan berbahaya dan Perbekalan Kesehatan.
4. d.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(4)Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(5)Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks169PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Pesisir Selata.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
7.Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman adalah Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
8.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
9.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan.
10.Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan.
11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
12.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
13.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
14.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
15.Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. 4
16.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
17.Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan.
18.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.
19.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
20.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
(2)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman;
4. d.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. e.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga;
6. f.Dinas Koperasi , UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
7. g.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. h.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. i.Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika;
10. j.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
11. k.Dinas Kelautan dan Perikanan;
12. l.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
13. m.Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan,
14. n.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB III

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 3

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. 5
(2)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan dan Kebudayaan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. a.p erumusan Kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
4. d.pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan,
5. e.pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang-bidang yang terdiri dari 5 (Lima) bidang yaitu :
  1. 1.Bidang Pendidikan Dasar, membawahi : a) Seksi Tenaga Teknis Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; b) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar; c) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama.
  2. 2.Bidang Pendidikan Menengah, membawahi : a) Seksi Tenaga Teknis Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; b) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Atas; c) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan; 6
  3. 3.Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahi : a) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar; b) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; c) Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Asset.
  4. 4.Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Informal dan Non Formal, membawahi : a) Seksi Keaksaraan; b) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan; c) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
  5. 5.Bidang Kebudayaan, membawahi : a) Seksi Adat dan Budaya Tradisional Daerah; b) Seksi Seni dan Film; c) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan d Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
4. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(4)Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(5)Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 7

BAB IV

DINAS KESEHATAN

Pasal 8

(1)Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kesehatan.
(2)Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1)Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. a.P erumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan ;
2. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kesehatan;
4. d.Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ;dan
5. e.Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
  1. 1.Bidang Pelayanan Kesehatan, Sarana dan Prasarana, membawahi: a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus; b) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak,Keluarga Berencana dan Gizi; c) Seksi Sarana dan Prasarana. 8
  2. 2.Bidang Pengendalian Penyakit dan Bencana, membawahi : a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; b) Seksi Penyehatan Lingkungan; c) Seksi Surveilance dan Penanggulangan Masalah Akibat Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah.
  3. 4.Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi: a) Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan; b) Seksi Sistim Informasi Kesehatan (SIK), Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan; c) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Bahan berbahaya dan Perbekalan Kesehatan.
4. d.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(4)Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(5)Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur dengan Peraturan Bupati.