Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan No. 04 Tahun 2014
- Nomor
- 04
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 169
menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 . Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) Jo Undang–Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
4
BAB II PEMBENTUKAN
BAB II
BAB III
5
Paragraf 2 Tugas dan Fungsi
Bagian Kedua Susunan Organisasi
a) Seksi Tenaga Teknis Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; b) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar; c) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama.
a) Seksi Tenaga Teknis Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; b) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Atas; c) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan; 6
a) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar; b) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; c) Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Asset.
a) Seksi Keaksaraan; b) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan; c) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
a) Seksi Adat dan Budaya Tradisional Daerah; b) Seksi Seni dan Film; c) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan d Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Unit Pelaksana Teknis Dinas
7 BAB IV DINAS KESEHATAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan
BAB IV
Paragraf 2 Tugas dan Fungsi
(1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
Bagian Kedua Susunan Organisasi
a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus; b) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak,Keluarga Berencana dan Gizi; c) Seksi Sarana dan Prasarana. 8
a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; b) Seksi Penyehatan Lingkungan; c) Seksi Surveilance dan Penanggulangan Masalah Akibat Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah.
a) Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan; b) Seksi Sistim Informasi Kesehatan (SIK), Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan; c) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Bahan berbahaya dan Perbekalan Kesehatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Unit Pelaksana Teknis Dinas
Membuka PDF…