DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan No. 05 Tahun 2014

Nomor: 05
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
3.Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
9.Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan;
12.Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13.Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan; 4
15.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan;
16.Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ádalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan;
17.Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ádalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan;
18.Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
19.Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
20.Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;
21.Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;
22.Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan;
23.Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan;
24.Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M Zein Painan yang selanjutnya di sebut Rumah Sakit Umum Daerah ádalah Rumah Sakit Umum Dr.M Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
25.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M Zein Painan hádala Direktur Rumah Sakit Umum Dr.M Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
26.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
(2)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah :
1. a.Inspektorat;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. c.Badan Kepegawaian Daerah;
4. d.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
5. e.Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
6. f.Badan Lingkungan Hidup;
7. g.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
8. h.Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan,
9. i.Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan 5

BAB III

INSPEKTORAT

Pasal 3

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pelaksanaan urusan pemerintahan nagari.
(2)Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perencanaan program pengawasan;
2. b.Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. c.Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan,
4. d.Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. 2.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari :
  1. 1.Inspektur Pembantu Wilayah I ;
  2. 2.Inspektur Pembantu Wilayah II;
  3. 3.Inspektur Pembantu Wilayah III; dan,
  4. 4.Inspektur Pembantu Wilayah IV.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(3)Inspektur Pembantu Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(4)Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 6

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 7

Pasal 7

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan;
2. b.pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan,
4. d.pelaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahi;
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Program; dan,
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang – bidang yang terdiri dari 4 ( empat ) bidang yaitu;
  1. 1.Bidang Sosial dan Budaya, membawahi : a) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; dan, b) Sub Bidang Pemerintahan dan Umum.
  2. 2.Bidang Pembangunan Ekonomi, membawahi : a) Sub Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan, b) Sub Bidang Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah.
  3. 3.Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi : a). Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum; dan, b). Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman.
  4. 4.Bidang Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Kerjasama Wilayah, membawahi : 8 a) Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi; dan, b) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Wilayah dan Perbatasan.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(4)Sub Bidang di pimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(5)Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian
(2)Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

(1)Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian.
(2)Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian ;
2. b.perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah ;
3. c.penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, stándar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
4. d.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah ; dan,
5. e.pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 9

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
3.Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
9.Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan;
12.Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13.Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan; 4
15.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan;
16.Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ádalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan;
17.Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ádalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan;
18.Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
19.Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
20.Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;
21.Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;
22.Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan;
23.Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan;
24.Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M Zein Painan yang selanjutnya di sebut Rumah Sakit Umum Daerah ádalah Rumah Sakit Umum Dr.M Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
25.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M Zein Painan hádala Direktur Rumah Sakit Umum Dr.M Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
26.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
(2)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah :
1. a.Inspektorat;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. c.Badan Kepegawaian Daerah;
4. d.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
5. e.Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
6. f.Badan Lingkungan Hidup;
7. g.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
8. h.Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan,
9. i.Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan 5

BAB III

INSPEKTORAT

Pasal 3

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pelaksanaan urusan pemerintahan nagari.
(2)Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perencanaan program pengawasan;
2. b.Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. c.Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan,
4. d.Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. 2.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari :
  1. 1.Inspektur Pembantu Wilayah I ;
  2. 2.Inspektur Pembantu Wilayah II;
  3. 3.Inspektur Pembantu Wilayah III; dan,
  4. 4.Inspektur Pembantu Wilayah IV.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(3)Inspektur Pembantu Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(4)Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 6

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 7

Pasal 7

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan;
2. b.pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan,
4. d.pelaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahi;
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Program; dan,
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang – bidang yang terdiri dari 4 ( empat ) bidang yaitu;
  1. 1.Bidang Sosial dan Budaya, membawahi : a) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; dan, b) Sub Bidang Pemerintahan dan Umum.
  2. 2.Bidang Pembangunan Ekonomi, membawahi : a) Sub Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan, b) Sub Bidang Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah.
  3. 3.Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi : a). Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum; dan, b). Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman.
  4. 4.Bidang Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Kerjasama Wilayah, membawahi : 8 a) Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi; dan, b) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Wilayah dan Perbatasan.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(4)Sub Bidang di pimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(5)Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian
(2)Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

(1)Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian.
(2)Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian ;
2. b.perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah ;
3. c.penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, stándar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
4. d.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah ; dan,
5. e.pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 9