DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan No. 05 Tahun 2016

Nomor: 05
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kepariwisataan merupakan sektor usaha potensial yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan penerimaan Daerah demi kesejahteraan rakyat yang mana pengelolaannya diselenggarakan melalui penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya masyarakat lokal;
c.bahwa untuk melaksanakan usaha-usaha kepariwisataan perlu dibentuk sebuah Badan Usaha Milik Daerah sebagai perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja, serta sebagai pendorong pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perseroan Terbatas (PT.) Pesona Pesisir Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PESONA PESISIR SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6.Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
7.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
8.Perseroan Terbatas (PT) Pesona Pesisir Selatan selanjutnya disingkat Perseroan adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah dimana tujuan pendiriannya adalah untuk melakukan kegiatan usaha secara menguntungkan di bidang kepariwisataan baik yang diusahakan sendiri maupun bekerjasama dengan BUMN, BUMD ataupun dengan pihak Swasta nasional/ asing sebagai basis Pendapatan Asli Daerah (PAD).
9.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
11.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13.Pemegang Saham Pemerintah Daerah adalah Bupati.
14.Pegawai adalah Pegawai BUMD sebagaimana Pegawai Perseroan.
15.Kerjasama adalah usaha bersama antara BUMD dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam mauapun di luar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Berdasarkan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Terbatas dengan nama PT. Pesona Pesisir Selatan.
(2)Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Tentang Perseroan Terbatas.
(3)Pelaksanaan Pendirian Perseroan Terbatas di lakukan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud didirikannya Perseroan adalah :
1. a.Memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi Daerah;
2. b.Mencari keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
3. c.Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang kepariwisataan;
4. d.Meningkatkan tata kelola aset Pemerintah Daerah;
5. e.Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha kepariwisataan yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
6. f.Turut aktif membina, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara professional sebagai perwujudan Visi dan Misi Daerah.
(2)Tujuan didirikannya Perseroan adalah :
1. a.Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kepariwisataan;
2. b.Meningkatkan pendapatan Daerah; dan
3. c.Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 4

(1)Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan dibuat dalam bentuk akta Notaris.
(2)Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUPS.

BAB V

KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

(1)Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan.
(2)Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau di luar negeri atas keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perseroan melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam ruang lingkup prioritas bidang usaha kepariwisataan, meliputi :
1. a.daya tarik wisata;
2. b.pengelolaan kawasaan pariwisata;
3. c.jasa transportasi pariwisata;
4. d.jasa perjalanan wisata;
5. e.jasa penyediaan makanan dan minuman;
6. f.penyediaan akomodasi;
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran;
9. i.jasa informasi pariwisata;
10. j.jasa konsultan pariwisata;
11. k.jasa pramuwisata;
12. l.wisata tirta; dan
13. m.usaha SPA (solus per aqua).
(2)Kegiatan usaha di dalam ruang lingkup prioritas bidang usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan usaha kecil menengah dan koperasi yang telah dan akan dilaksanakan oleh masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kelompok usaha.

BAB VI

PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN DIVISI

Pasal 7

(1)Perseroan dapat membentuk Perseroan Anak Perusahaan (Subsidary Company) dan Divisi-Divisi dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan porto folio dan ketentuan Peraturan Perundangan- undangan.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 8

(1)Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perseroan dapat membentuk kerjasama dengan Pihak Lain di dalam dan di luar negeri.
(2)Kerjasama dengan Pihak Lain di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada DPRD.

BAB VIII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

(1)Modal Dasar yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah pada Perseroan adalah sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah).
(2)Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai peraturan perundang- undangan.
(3)Penyertaan modal dalam bentuk barang milik Daerah terlebih dahulu dilakukan penilaian harga (appraisal) dari lembaga independen,
(4)Hasil penilaian harga (appraisal) sebagaiman dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dan menambah besarnya penyertaan modal pemerintah daerah sebagiman dimaksud pada ayat (1).
(5)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
(6)Penambahan modal dapat dilakukan melalui penjualan saham berdasarkan persetujuan RUPS.
(7)Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar Perseoran ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(8)Pemenuhan modal Pemerintah Daerah pada perseroan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(9)Untuk membentuk Perseroan Anak Perusahaan (Subsidary Company) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan pada Perseroan Anak Perusahaan tersebut.

Pasal 10

(1)Modal Perseoran terbagi atas saham-saham.
(2)Pemerintah Daerah memiliki saham paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh saham.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kepariwisataan merupakan sektor usaha potensial yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan penerimaan Daerah demi kesejahteraan rakyat yang mana pengelolaannya diselenggarakan melalui penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya masyarakat lokal;
c.bahwa untuk melaksanakan usaha-usaha kepariwisataan perlu dibentuk sebuah Badan Usaha Milik Daerah sebagai perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja, serta sebagai pendorong pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

2.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PESONA PESISIR SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6.Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
7.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
8.Perseroan Terbatas (PT) Pesona Pesisir Selatan selanjutnya disingkat Perseroan adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah dimana tujuan pendiriannya adalah untuk melakukan kegiatan usaha secara menguntungkan di bidang kepariwisataan baik yang diusahakan sendiri maupun bekerjasama dengan BUMN, BUMD ataupun dengan pihak Swasta nasional/ asing sebagai basis Pendapatan Asli Daerah (PAD).
9.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
11.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13.Pemegang Saham Pemerintah Daerah adalah Bupati.
14.Pegawai adalah Pegawai BUMD sebagaimana Pegawai Perseroan.
15.Kerjasama adalah usaha bersama antara BUMD dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam mauapun di luar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Berdasarkan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Terbatas dengan nama PT. Pesona Pesisir Selatan.
(2)Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Tentang Perseroan Terbatas.
(3)Pelaksanaan Pendirian Perseroan Terbatas di lakukan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud didirikannya Perseroan adalah :
1. a.Memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi Daerah;
2. b.Mencari keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
3. c.Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang kepariwisataan;
4. d.Meningkatkan tata kelola aset Pemerintah Daerah;
5. e.Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha kepariwisataan yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
6. f.Turut aktif membina, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara professional sebagai perwujudan Visi dan Misi Daerah.
(2)Tujuan didirikannya Perseroan adalah :
1. a.Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kepariwisataan;
2. b.Meningkatkan pendapatan Daerah; dan
3. c.Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 4

(1)Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan dibuat dalam bentuk akta Notaris.
(2)Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUPS.

BAB V

KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

(1)Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan.
(2)Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau di luar negeri atas keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perseroan melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam ruang lingkup prioritas bidang usaha kepariwisataan, meliputi :
1. a.daya tarik wisata;
2. b.pengelolaan kawasaan pariwisata;
3. c.jasa transportasi pariwisata;
4. d.jasa perjalanan wisata;
5. e.jasa penyediaan makanan dan minuman;
6. f.penyediaan akomodasi;
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran;
9. i.jasa informasi pariwisata;
10. j.jasa konsultan pariwisata;
11. k.jasa pramuwisata;
12. l.wisata tirta; dan
13. m.usaha SPA (solus per aqua).
(2)Kegiatan usaha di dalam ruang lingkup prioritas bidang usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan usaha kecil menengah dan koperasi yang telah dan akan dilaksanakan oleh masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kelompok usaha.

BAB VI

PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN DIVISI

Pasal 7

(1)Perseroan dapat membentuk Perseroan Anak Perusahaan (Subsidary Company) dan Divisi-Divisi dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan porto folio dan ketentuan Peraturan Perundangan- undangan.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 8

(1)Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perseroan dapat membentuk kerjasama dengan Pihak Lain di dalam dan di luar negeri.
(2)Kerjasama dengan Pihak Lain di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada DPRD.

BAB VIII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

(1)Modal Dasar yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah pada Perseroan adalah sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah).
(2)Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai peraturan perundang- undangan.
(3)Penyertaan modal dalam bentuk barang milik Daerah terlebih dahulu dilakukan penilaian harga (appraisal) dari lembaga independen,
(4)Hasil penilaian harga (appraisal) sebagaiman dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dan menambah besarnya penyertaan modal pemerintah daerah sebagiman dimaksud pada ayat (1).
(5)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
(6)Penambahan modal dapat dilakukan melalui penjualan saham berdasarkan persetujuan RUPS.
(7)Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar Perseoran ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(8)Pemenuhan modal Pemerintah Daerah pada perseroan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(9)Untuk membentuk Perseroan Anak Perusahaan (Subsidary Company) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan pada Perseroan Anak Perusahaan tersebut.

Pasal 10

(1)Modal Perseoran terbagi atas saham-saham.
(2)Pemerintah Daerah memiliki saham paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh saham.