Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan No. 06 Tahun 2014
- Nomor
- 06
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 44
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 . Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) Jo Undang–Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan BUPATI PESISIR SELATAN 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BAB II PEMBENTUKAN
BAB II
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 4 BAB III SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Paragraf 1 Kedudukan
BAB III
Paragraf 2 Tugas dan Fungsi
Bagian Kedua Susunan Organisasi
a) Bagian Pemerintahan Umum; membawahi, : 1) Sub Bagian Tata Praja; 2) Sub Bagian Pertanahan; dan, 3) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Pembangunan. b) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); membawahi : 1) Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum; 5 2) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari dan Keputusan Bupati; dan, 3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. c) Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik; membawahi : 1) Sub Bagian Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan; 2) Sub Bagian Penanganan Konflik; dan, 3) Sub Bagian Partisipasi Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum. d) Bagian Pemerintahan Nagari; membawahi : 1) Sub Bagian Pembinaan Aparatur Nagari; 2) Sub Bagian Kelembagaan Nagari; dan, 3) Sub Bagian Keuangan dan asset Nagari.
terdiri dari : a) Bagian Perekonomian; membawahi : 1) Sub Bagian Sarana Perekonomian, Produksi dan Distribusi; 2) Sub Bagian Pengendalian Sumber Daya Alam; dan, 3) Sub Bagian Kerjasama Investasi dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah/Negara. b) Bagian Pembangunan; membawahi : 1) Sub Bagian Program dan Administrasi Pembangunan; 2) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan; dan, 3) Sub Bagian Pelaporan dan LPSE c) Bagian Kesejahteraan Rakyat; membawahi : 1) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Sub Bagian Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan, 3) Sub Bagian Generasi Muda, Olahraga, Sosial, dan Tenaga Kerja.
a) Bagian Umum, membawahi : 1) Sub Bagian Ketatausahaan dan Arsip; 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan, 3) Sub Bagian Protokoler. b) Bagian Keuangan; membawahi : 1) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan; 2) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi; dan, 3) Sub Bagian Aset. c) Bagian Organisasi; membawahi : 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan; 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pembinaan Layanan Publik; dan, 6 3) Sub Bagian Kepegawaian d) Bagian Humas dan Dokumentasi, Membawahi : 1) Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi; 2) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi; dan, 3) Sub Bagian Dokumentasi.
Bagian Ketiga Staf Ahli
Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari :
Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7 BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan
BAB IV
Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi
Bagian Kedua Susunan Organisasi
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan, b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
a) Sub Bagian Persidangan dan Rísalah; dan, b) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan. 8
a) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran; dan, b) Sub Bagian Administrasi Pengelolaan Keuangan.
a) Sub Bagian Humas dan Dokumentasi; dan, b) Sub Bagian Protokoler Hubungan antar Lembaga.
Membuka PDF…