DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan No. 07 Tahun 2014

Nomor: 07
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) Jo Undang–Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 ); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829 ); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan P e nanggulangan Bencana Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3.Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
8.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
9.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
10.Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman adalah Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.
13.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 5

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(2)BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki klasifikasi A.

Pasal 3

(1)BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)BPBD dipimpin oleh seorang Kepala BPBD yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(3)Kepala BPBD membawahi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
(4)BPBD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana.

Pasal 4

(1)BPBD mempunyai tugas pokok:
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
3. c.menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. e.melaksanakan penyelenggaran penanggulangan bencana di daerah; 6
6. f.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. g.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. h.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan,
9. i.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)BPBD dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
1. a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan,
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi BPBD terdiri atas :

a.Kepala BPBD;
b.Unsur Pengarah; dan,
c.Unsur Pelaksana;

Pasal 6

(1)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai susunan organsiasi yang terdiri dari: a.Kepala Pelaksana; b.Sekretariat Unsur Pelaksanan; membawahi:

1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan,
3.Sub Bagian Keuangan

c.Bidang-bidang; membawahi:
1. 1.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; membawahi: a) Seksi Pencegahan; dan, b) Seksi Kesiapsiagaan.
2. 2.Bidang Kedaruratan dan Logistik; membawahi: a) Seksi Kedaruratan; dan, b) Seksi Logistik. 7
3. 3.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; membawahi: a) Seksi Rehabilitasi; dan, b) Seksi Rekonstruksi
4. 4.Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi: a) Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran; dan, b) Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran. d.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(3)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat
(4)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(5)Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
(2)Masa jabatan Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/tokoh masyarakat selama 5 (lima) tahun, dan masa jabatan Unsur Pengarah dari Instansi/lembaga Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(3)Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pengarah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. 8

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b.pemantauan; dan
c.evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 10

(1)Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan anggota.
(2)Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala BPBD.
(3)Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.
(4)Pejabat Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
1. a.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum;
4. d.Dinas Perhubungan dan Kominfo; dan,
(5)Unsur masyarakat profesional di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari para pakar/profesional dan / atau tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD.

Pasal 11

(1)Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
(2)Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
(3)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi:
1. a.pra bencana; 9
2. b.saat tanggap darurat; dan,
3. c.pasca bencana.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3.Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
8.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
9.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
10.Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman adalah Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.
13.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 5

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(2)BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki klasifikasi A.

Pasal 3

(1)BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)BPBD dipimpin oleh seorang Kepala BPBD yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(3)Kepala BPBD membawahi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
(4)BPBD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana.

Pasal 4

(1)BPBD mempunyai tugas pokok:
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
3. c.menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. e.melaksanakan penyelenggaran penanggulangan bencana di daerah; 6
6. f.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. g.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. h.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan,
9. i.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)BPBD dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
1. a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan,
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi BPBD terdiri atas :

a.Kepala BPBD;
b.Unsur Pengarah; dan,
c.Unsur Pelaksana;

Pasal 6

(1)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai susunan organsiasi yang terdiri dari: a.Kepala Pelaksana; b.Sekretariat Unsur Pelaksanan; membawahi:

1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan,
3.Sub Bagian Keuangan

c.Bidang-bidang; membawahi:
1. 1.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; membawahi: a) Seksi Pencegahan; dan, b) Seksi Kesiapsiagaan.
2. 2.Bidang Kedaruratan dan Logistik; membawahi: a) Seksi Kedaruratan; dan, b) Seksi Logistik. 7
3. 3.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; membawahi: a) Seksi Rehabilitasi; dan, b) Seksi Rekonstruksi
4. 4.Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi: a) Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran; dan, b) Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran. d.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(3)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat
(4)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(5)Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
(2)Masa jabatan Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/tokoh masyarakat selama 5 (lima) tahun, dan masa jabatan Unsur Pengarah dari Instansi/lembaga Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(3)Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pengarah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. 8

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b.pemantauan; dan
c.evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 10

(1)Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan anggota.
(2)Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala BPBD.
(3)Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.
(4)Pejabat Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
1. a.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum;
4. d.Dinas Perhubungan dan Kominfo; dan,
(5)Unsur masyarakat profesional di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari para pakar/profesional dan / atau tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD.

Pasal 11

(1)Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
(2)Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
(3)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi:
1. a.pra bencana; 9
2. b.saat tanggap darurat; dan,
3. c.pasca bencana.