Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
1643);
4286);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 3 dan BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 188) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5
Jenis retribusi perizinan tertentu meliputi :
Keterangan : L = Luas lantai bangunan gedung It = Indek Terintegrasi 1,00 = Index pembangunan baru HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat.
6
Struktur dan besarnya tarif izin trayek tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis izin usaha pembudidayaan ikan.
7
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Ditetapkan di Painan Pada tanggal 19 FEBRUARI 2018 BUPATI PESISIR SELATAN, d t o HENDRAJONI Diundangkan di Painan Pada tanggal 19 FEBRUARI 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN d t o ERIZON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR : 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT (1/18/2018) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan retribusi daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Selama ini pungutan daerah yang berupa retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mengingat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perbaikan dan/atau perubahan sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku. Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui retribusi daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangi arus barang dan jasa antar daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. 9 Angka 2
Membuka PDF…
Dokumen