DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Pasal 1 diubah 2. Ketentuan Pasal 4 diubah 3. Ketentuan Pasal 6 diubah 4. Ketentuan Pasal 9 diubah 5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, ayat (3) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) 6. Ketentuan Pasal 13 diubah 7. Ketentuan Pasal 14 diubah 8. Ketentuan Pasal 15 diubah 9. Ketentuan Pasal 16 diubah 10. Ketentuan Pasal 18 diubah 11. Ketentuan Pasal 22 diubah 12. Ketentuan Pasal 26 diubah 13. Ketentuan Pasal 27 diubah 14. Ketentuan Pasal 28 diubah 15. Ketentuan Pasal 29 diubah 16. Ketentuan Pasal 30 diubah 17. Ketentuan Pasal 31 diubah 18. Ketentuan Pasal 32 diubah 19. Pasal 33 dihapus. 20. Ketentuan Pasal 34 diubah 21. Ketentuan Pasal 35 diubah 22. Ketentuan Pasal 36 diubah 23. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 36A 24. Ketentuan Pasal 37 diubah 25. Ketentuan Pasal 38 diubah 26. Ketentuan Pasal 39 dihapus. 27. Ketentuan Pasal 40 dihapus. 28. Ketentuan Pasal 41 dihapus. 29. Ketentuan Pasal 42 diubah 30. Ketentuan Pasal 45 diubah 31. Ketentuan Pasal 46 diubah 32. Ketentuan Pasal 47 diubah 33. Ketentuan Pasal 49 diubah 34. Ketentuan Pasal 50 diubah 35. Ketentuan Pasal 51 diubah 36. Ketentuan Pasal 52 diubah 37. Ketentuan Pasal 53 Dihapus. 38. Ketentuan Pasal 63 diubah 39. Diantara Bab XIV dan Bab XV, disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab XIVA 40. Ketentuan Pasal 73 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyelaraskan perkembangan kebijakan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten, serta dinamika internal di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
c.bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 masih belum menampung perkembangan kebijakan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2030. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5.Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
6.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
7.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang memuat rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada RTRW Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
11.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
14.Kawasan Budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
15.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
16.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18.Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
19.Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkungan provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/lingkungan.
20.Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
21.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, kawasan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.
22.Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
23.Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
24.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan Kabupaten dan beberapa kecamatan.
25.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa nagari.
26.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nagari atau antar nagari.
27.Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi pantai.
28.Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
29.Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
30.Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
31.Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
32.Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keaneragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
33.Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pedidikan, pariwisata dan rekreasi.
34.Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat ataupun di laut yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
35.Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi ataupun bentukan geologi alami yang khas dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
36.Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
37.Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat dengan DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air); bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).
38.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
39.Kawasan Lindung Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG), kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah/cekungan air tanah.
40.Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung ataupun kawasan budidaya yang meliputi zona-zona yang berpotensi mengalami bencana.
41.Pulau-pulau Kecil adalah pulau dengan ukuran luas kurang atau sama dengan 10.000 km², jumlah penduduk kurang dari 200.000 jiwa, terpisah dari pulau induk, bersifat insuler, memiliki biota indemik, memiliki daerah tangkapan air yang relatif kecil dan sempit, kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakatnya bersifat khas dan berbeda dengan pulau induk.
42.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang.
43.Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
44.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil (truk tinja).
45.Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.
46.Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.
47.Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula.
48.Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti, saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan (head) dan jumlah debit air.
49.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad- hock yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah;
50.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Strategi penataan ruang daerah sebagai berikut:

a.Strategi peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan kawasan perbatasan provinsi dan daerah melalui :
1. 1.mempertahankan fungsi kawasan lindung; dan
2. 2.meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
b.Strategi pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi melalui;
1. 1.mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik; dan
2. 2.mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi.
c.Strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara- selatan, melalui :
1. 1.mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan nasional;
2. 2.mengembangkan PKL secara terintegrasi sehingga mampu mendorong fungsi pelayanan terhadap wilayah sekitarnya;
3. 4.menetapkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan kelautan;
4. 5.mendorong pengembangan industri pengolahan;
5. 3.mengembangkan pusat pelayanan kawasan berbasis pelayanan wilayah, dengan membagi fungsi pelayanan berbasis kegiatan ekonomi wilayah;
6. 4.mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah; dan
7. 5.meningkatkan akses wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan atau pembangunan jaringan jalan dan alur pelayaran.
d.Strategi peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan wilayah pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui:
1. 1.meningkatkan intensifikasi lahan dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
2. 2.mengembangkan kawasan agropolitan dengan penyediaan fasilitas perdagangan pusat koleksi, distribusi, dan jasa pendukung komoditas pertanian;
3. 3.mengembangkan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan sarana produksi pertanian dan pendukungnya;
4. 6.memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan; dan
5. 7.mendorong pengembangan destinasi wisata dengan konsep eko-eduwisata.
6. 8.mengembangkan pengolahan pertanian dan perikanan; dan
7. 9.mengembangkan agroindustri dan agribisnis sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar.
e.Strategi peningkatan produktivitas wilayah yang ramah lingkungan, melalui:
a.memanfaatkan lahan non produktif untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pendapatan masyarakat;
b.meningkatkan teknologi pertanian dan perikanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
f.Strategi peningkatan sektor sekunder dan tersier secara terpadu melalui penguatan pemasaran hasil produksi daerah dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang terpadu dengan menguatkan pemasaran hasil produksi daerah dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang terpadu.
g.Strategi perwujudan pengembangan kawasan wisata yang terpadu antara daya dukung lingkungan, pengembangan ekonomi dan sosial budaya melalui:
1. 1.menetapkan dan mengembangkan kawasan wisata unggulan yang berwawasan lingkungan;
2. 2.mengembangkan industri pariwisata melalui pengembangan wilayah berbasis kawasan; dan
3. 3.membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.
h.Strategi pengembangan arahan pembangunan berbasis mitigasi bencana, melalui:
1. 1.menyediakan jalur dan titik kumpul evakuasi bencana;
2. 2.mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system) dalam upaya mitigasi bencana; dan
3. 3.menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan.
4. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Wilayah perencanaan merupakan daerah administratif terletak di 0o 57’ 31,21’’ LS – 20 28’ 42,32’’ LS dan 1000 17’ 48,64 BT – 1010 17’ 34,3 BT, dengan luas kurang lebih 604.934 Ha.
(2)Batas-batas wilayah meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-muko di Provinsi Bengkulu; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
(3)Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kecamatan Koto XI Tarusan;
2. b.Kecamatan Bayang;
3. c.Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
4. d.Kecamatan IV Jurai;
5. e.Kecamatan Batang Kapas;
6. f.Kecamatan Sutera;
7. g.Kecamatan Lengayang;
8. h.Kecamatan Ranah Pesisir;
9. i.Kecamatan Linggo Sari Baganti;
10. j.Kecamatan Pancung Soal;
11. k.Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
12. l.Kecamatan Airpura;
13. m.Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
14. n.Kecamatan Lunang; dan
15. o.Kecamatan Silaut.
  1. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
1. a.sistem perkotaan; dan
2. b.sistem jaringan prasarana
(2)Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta rencana struktur ruang dengan tingkat ketelitian sumber data skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, ayat (3) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hirarkhi dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.
(2)Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.PKL;
2. b.PPK; dan
3. c.PPL.
(3)Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Painan, Kambang, dan Tapan;
(4)Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
1. a.Tarusan di Kecamatan Koto XI Tarusan;
2. b.Pasar Baru di Kecamatan Bayang;
3. c.Inderapura di Kecamatan Pancung Soal; dan
4. d.Lunang di Kecamatan Lunang.
(5)Pusat Kegiatan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada pada:
1. a.Barung-barung Belantai di Kecamatan Koto XI Tarusan;
2. b.Asam Kumbang di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
3. c.Lumpo pada di Kecamatan IV Jurai;
4. d.Pasar Kuok di Kecamatan Batang Kapas;
5. e.Surantih di Kecamatan Sutera;
6. f.Amping Parak di Kecamatan Sutera;
7. g.Koto Baru di Kecamatan Lengayang;
8. h.Lubuk Sariak di Kecamatan Lengayang;
9. i.Lakitan di Kecamatan Lengayang;
10. j.Balai Salasa di Kecamatan Ranah Pesisir;
11. k.Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti;
12. l.Muaro Sakai di Kecamatan Pancung Soal;
13. m.Sindang di Kecamatan Lunang;
14. n.Silaut di Kecamatan Silaut;
15. o.Kumbung di Kecamatan Lunang;
16. p.Tamuan di Kecamatan Air Pura;
17. q.Pasar Beriang di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
18. r.Punggasan di Kecamatan Linggo Sari Baganti.
(6)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selanjutnya disusun dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi;
1. a.sistem jaringan transportasi
2. b.sistem jaringan energi
3. c.sistem jaringan telekomunikasi
4. d.sistem jaringan sumberdaya air
5. e.sistem jaringan prasarana lainnya
(2)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Sistem jaringan transportasi darat; dan
2. b.Sistem jaringan transportasi laut.
(3)Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.jaringan jalan, yang meliputi jaringan jalan, terminal penumpang dan terminal barang;
2. b.jaringan kereta api; dan
3. c.jaringan sungai dan penyeberangan.
(4)Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.pelabuhan laut; dan
2. b.alur pelayaran di laut.
  1. 7.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.jaringan jalan nasional yang ada di wilayah daerah, meliputi:
  1. 1.jalan kolektor primer satu nasional yang menghubungkan antar ibukota propinsi meliputi ruas jalan: a) batas Kota Padang – batas Kota Painan; b) Jalan Ilyas Yakub; c) Jalan Sutan Syahrir; d) batas Kota Painan-Kambang; e) Kambang - Inderapura; f) Inderapura – Tapan; dan g) Tapan –batas Provinsi Bengkulu.
  2. 2.jalan strategis nasional meliputi ruas Jalan Strategis Nasional Tapan – batas Provinsi Jambi.
2. b.jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah daerah, meliputi:
  1. 1.jaringan jalan kolektor primer tiga yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota meliputi: a) Inderapura - Muaro Sakai - Lunang-batas Provinsi Bengkulu; b) Pasar Baru – Alahan Panjang; c) Surantih – Kayu Aro – Langgai; dan d) Batu Batembak – Pelabuhan Panasahan/ Carocok Painan. e) Teluk Kabung – Mandeh Tarusan.
3. c.jaringan jalan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:
  1. 1.jaringan jalan kolektor primer empat yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota dan ibukota kecamatan meliputi: a) Barung-barung Balantai (Tarusan) – Asam Kumbang (Bayang Utara) – Lumpo (IV Jurai) – Painan); b) Koto Gunung (Batang Kapas) – Langgai (Sutera) – Koto Baru (Lengayang) – Sungai Liku (Balai Salasa); dan c) Lagan (Air Haji) – Batung Transat (Inderapura) – Sako Tapan (Tapan) – Sindang (Lunang).
  2. 2.jalan strategis daerah adalah Jalan Kambang – Batas Kabupaten Solok Selatan.
(2)Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.terminal tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, berada di:
  1. 1.Terminal Sago di Kecamatan IV Jurai; dan
  2. 2.Terminal Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
2. b.terminal tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah daerah berada di:
  1. 1.Terminal Bayang Utara di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
  2. 2.Terminal Carocok Tarusan di Kecamatan Koto XI Tarusan;
  3. 3.Terminal Kambang di Kecamatan Lengayang;
  4. 4.Terminal Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti;
  5. 5.Terminal Silaut di Kecamatan Silaut;
  6. 6.Terminal Pasar Baru di Kecamatan Bayang; dan
  7. 7.Terminal Pasar Painan di Kecamatan IV Jurai.
(3)Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a, berada di Kecamatan IV Jurai.
(4)Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b adalah rencana pengembangan jaringan perkerataapian di daerah Pesisir Selatan yang merupakan bagian dari pengembangan lintas jaringan jalan kereta api trans Sumatera yang meliputi Jalur Jaringan Jalan Kereta Api Padang – Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.

8.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c meliputi alur pelayaran.
(2)Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lintas penyeberangan dalam daerah meliputi :
1. a.alur pelayaran Kecamatan Koto XI Tarusan – Kecamatan IV Jurai; dan,
2. b.alur pelayaran Kecamatan IV Jurai – Kecamatan Koto XI Tarusan.
  1. 9.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.pelabuhan pengumpul berada di Carocok Painan/Panasahan Kecamatan IV Jurai;
2. b.pelabuhan pengumpan lokal berada di Muaro Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, Pelabuhan Surantih Kecamatan Sutera; dan
3. c.terminal khusus berada di Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan, Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan, Carocok Painan Kecamatan IV Jurai, Pulau Cingkuak Kecamatan IV Jurai dan Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan.
(2)Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b meliputi alur pelayaran umum dan perlintasan berupa Pelabuhan Panasahan/Carocok Painan melayani alur pelayaran Kabupaten Pesisir Selatan – Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan – Kota Padang.

10.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan pendukungnya; dan
2. b.infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan pendukungnya.
(2)Infrastruktur pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.PLTA Bayang Utara;
2. b.PLTD berada pada;
  1. 1.Lakuak di Kecamatan Sutera;
  2. 2.Balai Selasa di Kecamatan Ranah Pesisir;
  3. 3.Inderapura di Kecamatan Airpura;
  4. 4.Tapan di Kecamatan Basa IV Balai Tapan; dan
  5. 5.Lunang di Kecamatan Lunang.
3. c.PLTMH terdiri dari:
  1. 1.Salido Kecil di Kecamatan IV Jurai;
  2. 2.Bayang di Kecamatan Bayang;
  3. 3.Tarusan di Kecamatan Koto XI Tarusan;
  4. 4.Induring di Kecamatan Batang Kapas;
  5. 5.Tuik di Kecamatan Batang Kapas;
  6. 6.Muaro Sako di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
  7. 7.Kerambil di Kecamatan Bayang Utara; dan
  8. 8.lokasi yang berpotensi lainnya di seluruh kecamatan.
4. d.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro terdiri dari:
  1. 1.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Induring di Kecamatan Batang Kapas;
  2. 2.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Muaro Sako di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
  3. 3.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Pelangai Hilir di Kecamatan Ranah Pesisir;
  4. 4.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Pelangai Hulu di Kecamatan Ranah Pesisir;
  5. 5.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Tarusan di Kecamatan Koto XI Tarusan; dan
  6. 6.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Tuik di Kecamatan Batang Kapas.
5. e.pembangkit energi dengan sumber daya terbarukan.
(3)Infrastruktur penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
1. a.jaringan transmisi antarsistem dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi meliputi :
  1. 1.peningkatan Saluran Udara Tegangan Tinggi Teluk Sirih – Kambang; dan
  2. 2.pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi Kambang – Muko-muko.
2. b.jaringan distribusi tenaga listrik dikembangkan di seluruh kecamatan sesuai kebutuhan energi kelistrikan; dan
3. c.penetapan lokasi Gardu Induk meliputi :
  1. 1.peningkatan Gardu Induk Kambang; dan
  2. 2.pembangunan Gardu Induk Tapan.
(4)Kegiatan mengenai sistem jaringan prasarana energi lainnya diatur dalam rencana pengembangan prasarana pembangkit energi listrik.

11.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011